Realitakini.com-Padang Panjang
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengapreasiasi keseriusan penanganan kesehatan di daerah, khususnya Sumatera Barat, termasuk di Kota Padang Panjang.
Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan lima kepala daerah yang difasilitasi anggota Komisi VI DPR RI asal Sumbar, H. Andre Rosiade, SE di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa malam, 30 Maret lalu. Lima kepala daerah itu, Walikota Padang Panjang, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Walikota Sawahlunto, Deri Asta, Wakil Bupati Tanah Datar, Richi Aprian, Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar dan Walikota Bukittinggi, Erman Safar.
Keseriusan penanganan kesehatan di Padang Panjang, tergambar dari pemaparan Fadly Amran. Disampaikannya, rencana Pemko Padang Panjang untuk membangun Instalasi Bedah Sentral (IBS) dan Instalasi Diagnostik Terpadu (IDT) sebagai sarana yang sangat dibutuhkan bagi RSUD di kota ini.
“Selain untuk mengurangi angka kematian di Instalasi Gawat Darurat (IGD) akibat tidak tersedianya instalasi khusus penanganan bedah kasus emergency. Dan tingginya angka rujukan, karena terbatasnya sarana prasarana penunjang diagnostik. Pembangunan kedua gedung tersebut, juga untuk mendekatkan akses gedung IGD yang saat ini lokasinya agak terpisah dari gedung induk RSUD,” terang Fadly.
Dengan keterbatasan anggaran APBD, sebut Fadly, akibat refocusing anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19, maka bantuan anggaran melalui dana DAK fisik Kemenkes tahun 2022 sangat diharapkan guna mewujudkan IBS dan IDT ini.
“Untuk pembangunan dua gedung ini, membutuhkan dana Rp 80 miliar. Master plan dan detail engineering design (DED)-nya sudah ada,” ungkapnya.
Juga diterangkan Fadly, RSUD tidak hanya melayani masyarakat Padang Panjang, tapi juga masyarakat kabupaten/kota di sekitar kota Serambi Mekkah ini. Dengan jumlah dokter spesialis yang cukup banyak dan cakupan kesertaan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditandai dengan tingginya angka Universal Health Coverage, maka sangat memungkinkan layanan di RSUD dikembangkan lebih baik dan lengkap dengan layanan yang komprehensif.
Atas pemaparan Fadly ini, Menkes Budi menyambut dengan baik dan menyampaikan pada tahun 2022 ketersediaan anggaran dan DAK Kemenkes, mempertimbangkan keseriusan daerah dalam penanganan kesehatan.
"Insya Allah kami akan membantu. Tapi karena saat ini ada refocusing atau pemotongan anggaran untuk Covid-19, maka belum bisa semua kami membantunya. Jadi untuk saat ini saya akan bantu bagi kabupaten/kota yang fasilitas kesehatannya tidak lengkap,” ujarnya. (Abe)