Ombusdman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) terima laporan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Dodi Hendra, Kamis (2/9/2021), terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok. Lapoan itu diterima langsung oleh Kepala Ombusdman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Hariani.
"Iya, kami menerima laporan ini dan akan melakukan proses verifekasi terlebih dahulu pada tahap awal. Perkembangannya akan kami informasikan langsung kepada pelapor ," ungkap Yefri Hariani kepada awak media usai menerima laporan Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra.
Sebagai lembaga yang dibentuk untuk me lindungi masyarakat, dilanjutkan Yefri Hariani, dan berperan penting dalam mengawasi pelayanan publik yang diseleng garakan pemerintah, Ombusdman juga menunggu laporan dari Tenaga Harian Lepas (THL) dan Atlet yang ada di Kabupaten Solok.
"Kami menunggu, jika memang ada per masalahan yang menyangkut THL dan Atlet di Kabupaten Solok yang menyalahi aturan, silahkan laporkan ke Ombusdman," himbau Yefri Hariani.
Kedatangan Ketua DPRD Kabupaten Solok ke Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, selain mengantarkan laporan ia juga melakukan konsultasi terkait berbagai permasalahan administrasi yang terjadi di Kabupaten Solok.
"Hari ini saya bersama kuasa hukum, dan didampingi juga oleh Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Bang Evi Yandri untuk mengantarkan laporan, serta melakukan konsultasi terkait beberapa masalah dan kebijakan yang merugikan masyarakat Kabupaten Solok," ungkap Dodi Hendra.
Dodi Hendra menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Kabupaten Solok saat ini, sangat diluar kendali. Tak hanya terhadap pribadi, ribuan masyarakat menjadi korban atas kebijakan–kebijakan yang ada.
"Ribuan masyarakat jadi korban hari ini, bukan hanya saya secara pribadi. Dari 1000 lebih THL yang dirumahkan, hingga saat ini nasib mereka belum mendapat kejelasan. Jika kita hitung dari seribu lebih THL ini, tentu ada orang–orang yang mereka nafkahi. Jadi kita bisa bayangkan berapa orang yang merasakan dampak atas kebijakan ini," terangnya.
Tak hanya itu, imbuhnya, kami di DPRD sudah menganggarkan dana Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Solok untuk tahun 2021, tapi sekarang kita ketahui dana KONI Kabupaten Solok “nol”. Padahal ada 15 orang atlet kita yang me wakili Sumbar pada PON Papua tahun ini.
"Memang semua biaya sudah ada di KONI Provinsi Sumbar, tapi apakah tidak ada sekedar dukungan atau penghargaan untuk menyemangati putra–putri terbaik Kabupaten Solok yang nantinya akan mem berikan dampak positif terhadap nama Kabupaten Solok," paparnya.
Dari pantauan Realitakini.com, diketahui sejak beberapa hari lalu masyarakat Kabupaten Solok turun kejalan untuk me minta sumbangan guna membantu mem berikan dukungan terhadap atlet Kabupaten Solok, yang saat ini tidak mendapat dukung an dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok.
Hal itu dipertegas melalui postingan di Facebook, akun pribadi salah satu Staf Khusus Bupati Solok Zulfa Zetya yang di sebut–sebut menjadi tangan kanan Bupati Solok Epyardi Asda.
Postingan tersebut berbunyi, Sejuta koin untuk atlit PON asal Kabupaten Solok, perlukah?. Kalau tujuannya untuk solidaritas mungkin boleh boleh saja. Tapi kalau tujuannya untuk menyudutkan Pemerintah Daerah atau Bupati sebagai Kepala Daerah, mungkin tidak pas.
Karena biaya atlit Kabupaten Solok menuju PON itu bukan tanggung jawab Pemkab Solok, dan tidak ada korelasinya. Kalau sekarang masyarakat Kabupaten Solok menggalang sejuta koin untuk atlit buat apa?, karena semua kebutuhan atlit dan official sudah dipenuhi oleh KONI Sumbar. (Syafri)
Tags:
Kabupaten solok