Rurid:Lokakarya Jitupasna Sangat Dibutuhkan Bagi Perhitungan Kerugian Bencana

Realitakini.com-Padang 
Bimbingan Teknis hitung cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana, angakatan  kedua digelar  oleh Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar di Kyriad, Selasa, (7/9/2021). 

Adapun peserta berasal dari BPBD kabupaten dan kota seluruh Sumbar, para relawan kebencanaan, wali nagari, jurnalis serta stakeholder terkait lainnya. Sementara narasumber kunci adalah Rurid Rudianto, instruktur Jitupasna dan Bambang Heri

Menurut Rurid, lokakarya Jitupasna ini sangat dibutuhkan bagi seluruh perhitungan kerugian bencana khusus yang ada di Sumbar. Kajian kebutuhan pasca bencana ini perlu ditingkatkan di Sumbar. “Bimtek ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana terutama pada tahap pascabencana.

Lanjutnya, pelatihan peningkatan Jitupasna ini sebagai upaya yang dilakukan dalam tahapan pra bencana, saat terjadi bencana, serta pasca bencana. Secara umum upaya- upaya tersebut meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta pemulihan.

Pemulihan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi masyarakat serta lingkungan yang terdampak bencana menjadi seperti semula dan bahkan lebih baik.“Upaya yang dilakukan berupa rekonstruksi atau pembangunan kembali maupun rehabilitasi atau perbaikan dan pemulihan semua aspek yang terdampak bencana,” ujarnya.

Sebagai bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan proses penilaian atas kerusakan dan kerugian serta kebutuhan yang bersifat komprehensif baik aspek fisik maupun kemanusiaan. Keseluruhan kegiatan dilakukan dengan berkonsep pada membangun kembali yang lebih baik serta pengurangan risiko bencana yang diwujudkan pembentukan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Proses penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) yang di dalamnya mengkaji akibat bencana, dampak bencana, dan kebutuhan pemulihan pasca bencana.

Dokumen ini merupakan instrumen yang akan dipakai oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pada informasi akurat dari pihak terdampak bencana, berupa dokumen rencana aksi(*Rk).

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama