Realitakini.com- Sumbar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna pe nyampaian pandangan umum fraksi- fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD provinsi Sumatera Barat tahun 2022, di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Selasa, 19 Oktober 2021.
Berdasarkan pembahasam Badan Anggaran dan TAPD Sumbar,KUA-PPAS tahun 2022 telah disepakati DPRD dengan Pemprov Sumbar proyeksi pendapatan daerah ditargetkan Rp 6.612 Triliun bersumber dari PAD. Target Rp 2.501 triliun, pendapatan transfer 4.033 Triliun dan pendapatan daerah yang syah Rp.76.996 Milyar.
Fraksi partai Demokrat melalui juru bicara Ali Tanjung memohon penjelasan terhadap pengembalian kerugian daerah dari kasus SPJ tanah fiktif pada dinas prasarana jalan dan tata ruang dan kasus penanganan covid 19 pada BPBD Provinsi Sumatera Barat.
“Temuan BPK lama dan baru- baru ini cukup besar tetapi kami lihat eksekusi pengembalian sangat lambat ditindaklanjuti terutama masalah ganti rugi jalan Samudera nilainya lebih kurang Rp 61 Milyar,” ujar Ali Tanjung
Lanjut Ali, begitu juga temuan yang ada di APBD . Jika ini serius ditindaklanjuti tentu dana bisa di manfaatkan.“APBD suatu dokumen penting, perlu keterkaitannya RPJMD , KUA- PPAS dan kelang sungan kegiatan tahun sebelumnya,” ujarnya sembari menambahkan Apakah APBD mencapai target RPJMD atau melewati target tahunan RPMJD sangat tercapai semua tergantung kapasitas fiskal daerah tahun 2022.
“Kita memahami untuk menghitung fiskal dari belanja wajib dan silpa daerah. Berkaitan belanja wajib dan mengikat selama ini dapat dianalisa rancangan APBD diajukan, lebih dari itu perlu keterbukaan rincian DAK tahun 2022 dan berapa Silpa 2021 sesuai dengan kelompok DAK tahun 2022 semua data itu sangat perlu dalam rangka penguatan APBD 2022 biasa disebut kekuatan ril daerah , kapasitas keuangan daerah (KKD),” ujar Ali Tanjung
Dalam RPJMD 2021 – 2026 terdapat 4 Program unggulan gubernur dan wakil gubernur Sumbar cerdas, Sumbar sehat, Sumbar religius berbudaya dan Sumbar Sejahtera berkeadilan. Untuk pelaksanaan di perlukan anggaran besar, akan tetapi dengan keterbatasan anggaran, bagaimana strtegi dilakukan gubernur dalam pelaksanaan 4 pilar program unggulan tersebut kondisi keterbasan anggaran
“Kami melihat belum seriusnya pemprov Sumbar melanjutkan pembangunan Main Stadium, Gedung Budaya dan Jalan Pantai Padang. Bagaimana konsep pemda dalam melanjutkan pembangunan proyek strategis tersebut,” ujarnyaPihaknya belum melihat peran dan kontribusi badan pendapatan daerah, bagaimana strategi gubernur agar ada lompatan cukup besar terhadap pendapatan daerah dan optimalisasi aset daerah.
“Kita pertanyakan kegagalan pemerintah daerah dalam pendapatan limbah B3 pada tahun 2021,”ujar nya Peraturan pemerintah 54 tahun 2017 tentang BUMD mengamanatkan BUMD harus dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan deviden kepada Pemda.
“Prinsip dasar G si G sering ditemukan dan disampaikan Gubenur, sepertinya hanya sebatas ucapan saja. Untuk kami fraksi partai Demokrat meminta penjelasan , apalagi permasalahan BUMD sekarang tidak mampu memberikan deviden,” ujar Ali Tanjung.
Fraksi partai Gerindra minta penjelasan realisasi belanja modal masa periode 2018 – 2020 terjadi penurunan minus 17, 02 persen, mohon penjelasan saudara gubernur.“Total penyertaan modal provinsi Sumatera Barat di PT Citra Balairung Sumbar mengelola Hotel Balairung di Jakarta mencapai Rp 160 Milyar namun laba diberikan tidak lebih Rp 1 milyar dan bahkan dibawah Rp 300 juta,” ujar Mesra
Menurut Mesra, apabila diakumulatifkan kerugian dari 2013 – 2019 mencapai Rp 34 milyar. BPK RI sudah melakukan audit terhadap PT Balairung Citra Jaya Sumbar. Berdasarkan temuan LHP BPK RI diterima DPRD Provinsi Sumatera Barat ada 11 temuan tahun buku 2018- 2020, mohon penjelasan detail saudara gubernur terhadap LHP BPK RI tersebut
Mohon penjelasan Gubernur tentang adanya keluhan penghapusan tiga dinas strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan, dinas kesehatan, dinas bina marga dan tata ruang.
“Kami mendapatkan informasi mendapatkan jabatan akan dihapuskan, pertanyaan kami hal apakah mendasari ini dan apakah ini tidak menggangu kinerja dinas, lalu bagaimana proses pembinaan para pejabat dan jabatan dihapus tersebut,” ujar Mesra
Pandangan umum Fraksi PKS melalui juru bicara Ramal Saleh mengatakan, potensi pendapatan daerah terhadap air permukaan masih bermasalah dengan Pemprov Riau semoga tahun 2022 bisa direalisasikan.“Kita minta langkah gubernur terkait hal ini,” ujar rahmat saleh sembari menambahkan pihaknya meminta penjelasan kelanjutan jalan tol Padang- Pekan Baru sampai hari ini bagaimana informasinya
Pandangan umum fraksi PAN meminta keberadaan Padang Industrial Park sampai saat ini jelas ke beradaannya terutama soal aset.“Mohon penjelasan gubernur,” ujar juru bicara fraksi PAN.Wakil ketua DPRD Sumbar Indra mengatakan, berdasarkan proyeksi anggaran tersebut, telah sesuai antara RJPMD, dengan pendapatan daerah bersumber dari PAD.
“Untuk pendapatan transfer masih berpedoman pada tahun 2021, sehingga belum adanya penetapan dana transfer 2022,” ujar IndraRapat dipimpin wakil ketua DPRD Sumbar Indra diwakili awakil ketua Suwirpen, Pemprov dihadiri Gubernur Sumbar, anggota DPRD Sumbar dan Sekwan DPRD Sumbar Raflis. (r/ Wrk)
Tags:
DPRD Provinsi