Empat (4) unit alat berat excavator yang di serahkan secara simbolis oleh Bupati Solok, Epyardi Asda kepada walinagari di tengah kegiatan Vaksinasi Massal di Dermaga Singkarak, Selasa (19/10/2021). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Dodi Hendra mengaku sangat terkejut dengan keberanian Bupati Epyardi Asda. Pasalnya Ketua DPRD Kabupaten Solok tersebut sudah mengingatkan Bupati Solok jauh-jauh hari, agar mematuhi seluruh regulasi dan aturan dalam pengadaan exkavator tersebut.
Dodi Hendra juga mengingatkan, anggaran pengadaan exckavator tidak ada dalam Rencana Pembangun an Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, maupun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Tak hanya itu, RPJMD 2021-2026 maupun APBD Perubahan 2021 belum diverifikasi oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).
"Jika nantinya, proses pengadaan excavator ini bermuara ke ranah hukum, Dodi Hendra menegaskan bahwa pihak eksekutif harus bertanggung jawab," kata Dodi Hendra.
Diungkapkannya, anggaran pengadaan ekskavator tersebut tidak ada dalam RPJMD 2016-2026. Begitu juga di APBD Perubahan 2021. Ia juga mengatakan, apapun program yang akan dilakukan harus sesuai dengan regulasi dan aturan hukum. Tidak boleh ada anggaran yang naik di jalan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok juga harus mempertimbangkan dampak sosial terhadap suatu program dan keuangan Kabupaten Solok. Sebab, excavator dan alat berat lainnya, menyedot anggaran yang cukup besar. Tidak hanya dalam pengadaan, tapi juga untuk prasarana, perawatan, pemeliharaan dan operasional alat-alat berat tersebut.
"Mestinya harus dilihat juga, terkait dukungan anggarannya. Jangan sampai, alat yang sudah dibeli yang sudah menguras APBD, justru tidak memberi efek maksimal, sesuai harapan. Apalagi, alat-alat tersebut juga menyedot anggaran yang sangat besar untuk perawatan, pemeliharaan dan operasional," ungkapnya.
Dodi Hendra juga mengatakan, sebelumnya seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Solok telah menyetujui anggaran pengadaan sebanyak 3 unit excavator dan alat berat di RAPBD Perubahan 2021, bukan di APBD 2021.
"Jika hal itu sesuai aturan, kita di DPRD akan siap mendukung. Apalagi jika untuk peningkatan ke sejahteraan rakyat Kabupaten Solok. Tapi, jika hal ini hanya untuk menuntaskan janji-janji kampanye dan dalam aplikasinya tidak maksimal, kita juga siap melaksanakan fungsi kontrol/pengawasan kita," sebutnya.
Dilanjutkannya, sehingga jangan sampai ada stigma dan pandangan picik, bahwa DPRD menghambat pembangunan di Kabupaten Solok. Intinya, kita setuju, sepanjang sesuai dengan aturan dan regulasi. Jangan sampai hal ini justru bermuara ke masalah hukum.
Dari pantauan Realitakini.com, pengadaan 14 ekskavator untuk 14 kecamatan di Kabupaten Solok telah menjadi polemik dan menuai kontroversi di Kabupaten Solok. Tidak hanya di eksekutif dan legislatif, tapi juga di kalangan masyarakat luas.
Sebahagian masyarakat menilai dengan adanya ekskavator ini, bisa membuka akses jalan dan per ekonomian. Sementara, sebahagian menilai kebijakan tersebut terlalu dipaksakan untuk menuntaskan janji kampanye Bupati Epyardi Asda.
Selain itu ada juga sebahagian masyarakat mengatakan, seharusnya Pemkab Solok lebih memprioritaskan perbaikan ekonomi masyarakat yang semakin berat karena dampak dari pandemi virus corona (Covid-19). Seperti penguatan di sektor UMKM dan sumber-sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat.
Sebelumnya melalui rilis Humas Pemkab Solok, Bupati Solok Epyardi Asda menyerahkan alat berat excavator secara simbolis kepada walinagari di tengah kegiatan Vaksinasi Massal di Dermaga Singkarak, Selasa (19/10/2021).
Sejumlah pejabat Kabupaten Solok tampak hadir di lokasi, seperti Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi, Dandim 0309 Solok dan personel dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok. Juga hadir Pj Sekda Medison, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN Ivoni Munir dan Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Septrismen.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, juga ikut datang ke lokasi dengan sepeda motor gede (Moge), meski kedatangannya dalam rangka kegiatan vaksinasi massal.
Bagi Epyardi Asda, penyerahan 4 unit ekskavator ini menjadi pembuktian, bahwa dirinya bisa mengada kan 4 unit alat berat jenis ekskavator ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Solok. Meski, anggaran untuk pengadaan ekskavator tersebut tidak mendapat persetujuan, terutama dari sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Solok dan masyarakat luas, Epyardi Asda tetap kukuh dalam pengadaan.
Epyardi menegaskan 4 unit ekskavator ini menjadi tahap awal dari 7 unit yang bakal terealisasi di tahun 2021 ini. Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok, 7 unit lagi akan direalisasikan di tahun anggaran 2022.
"Saya ingin membangkitkan potensi perekonomian masyarakat melalui budidaya pertanian. Setelah ada excavator, walinagari silahkan melakukan pembukaan jalan-jalan usaha tani untuk membuka akses lahan pertanian masyarakat," katanya.
Nanti jalan yang dibuka di nagari, lanjutnya, akan ditingkatkan menjadi cor semen. Dana pengecoran nya kita anggarkan di APBD. Kemudian dikerjakan secara swakelola, tidak perlu tender-tender, sehingga ekonomi masyarakat bangkit.
Epyardi Asda meminta walinagari mendata orang yang lahannya dilalui akses jalan tersebut. Masyarakat kemudian disuruh membuat lubang, nanti Pemkab Solok akan membantu dengan bibit tanaman.
"Kita sudah sediakan ribuan bibit tanaman durian montong, pisang, alpukat dan apa saja yang ingin ditanam masyarakat sesuai kondisi nagari bersangkutan. Di bidang pertanian, kita telah mengikat kerjasama dengan Pemprov DKI, Pemko Pekanbaru dan Dumai untuk memasarkan seluruh hasil pertanian Kabupaten Solok ke daerah itu," ungkapnya.
Disebutkan Epyardi Asda, pasar hasil pertanian, saya yang akan usahakan, kita telah kerjasama dengan DKI, Pekanbaru dan Dumai untuk membeli beras dan hortikultura Kabupaten Solok. Ini sebagai bentuk pengabdian saya kepada kampung halaman dan bertekad Mambangkik Batang Tarandam Menjadikan Kabupaten Solok sebagai Kabupaten Terbaik di Sumatera Barat.
Meski sebelumnya, sejumlah nagari dipastikan akan menjadi pemakai pertama, penunjukan nagari-nagari tersebut, justru terjadi pembatalan. Penyebabnya, sejumlah walinagari tidak hadir dalam kegiatan vaksinasi massal tersebut.
Nagari Sungai Nanam di Kecamatan direncanakan menjadi pemakai pertama excavator. Namun, dialih kan ke Nagari Aie Dingin, karena walinagarinya tidak berada di lokasi vaksinasi. Begitu juga untuk kecamatan Gunung Talang, awalnya disepati digunakan nagari Jawi-Jawi. Namun ketika di panggil, walinagarinya tidak hadir, dan langsung diserahkan ke Walinagari Talang. Sementara, untuk Kecamatan X Koto Singkarak diterima walinagari Singkarak, dan kecamatan X Koto Diatas diserahkan kepada Walinagari Tanjung Balik.
"Kenapa tidak walinagarinya tidak datang dan tidak berada di lokasi vaksinasi. Padahal sebelumnya sudah disurati supaya datang ke lokasi vaksinasi ini. Makanya dialihkan ke nagari lain," pungkasnya. (Syafri)
Tags:
Kabupaten solok