Blitar,Pansus Greenfields Gelar Rapat Kerja bersama Kepala Desa se-Kecamatan Wlingi dalam rangka finalisasi pembahasan pada Selasa (22/02/2022).Rapat dipimpin Ketua Pansus Greenfields, Endar Soeparno didampingi Wakil Ketua Pansus Greenfields, Chandra Purnama tersebut juga dihadiri sejumlah anggota pansus, Muspika Kecamatan Wlingi dan Kepala Desa Plumbangan Kecamatan Doko.
Ketua Pansus Greenfields, Endar Soeparno mengatakan, bahwa Pansus Greenfields dibentuk dalam rangka memfasilitasi masyarakat terdampak yang sebagian melalui gugatan di Pengadilan Negeri Blitar dan sebagian melalui DPRD Kabupaten Blitar.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan dugaan pencemaran limbah terjadi beberapa waktu lalu yang cukup viral ke ruang publik, sehingga mengharuskan Pemerintah Daerah memfasilitasi permasalahan tersebut agar dugaan pencemaran itu dapat dihindari.
“Dugaan pencemaran itu berakibat antara lain terhadap ekosistem terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya dalam waktu cukup lama baru bisa dirasakan akibatnya,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Greenfields, Chandra Purnama mengatakan, pihaknya sudah ber temu dengan berbagai pihak, baik dari OPD Pemkab Blitar terkait, DLH Provinsi, bahkan Senin kemarin pihaknya juga menggelar kunker ke lokasi Greenfields.
“Kami melihat langsung, bagaimana pengolahan khususnya limbah, terus hari ini kami mengundang kepala desa yang wilayahnya terdampak, karena permasalahan ini sudah mencuat dan DPRD mem bentuk pansus dan kami juga meminta perpanjangan waktu kepada pimpinan DPRD untuk melaksana kan tugas kami, final dari pansus ini bentuknya adalah sebuah rekomendasi,” katanya.
Chandra Purnama menambahkan, Pansus ini dibentuk untuk membahas persoalan terutama investasi PMA Greenfields yang ada di Kecamatan Wlingi.“Kita ketahui bersama, dugaan dampak dari limbah ini cukup mengganggu ekosistem yang ada di sekitar perusahaan. Dalam kegiatan hari ini kami juga ingin tahu dampak terhadap perekonomian di sekitarnya bagaimana,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, dalam kegiatan ini juga ingin bertanya kepada kepala desa sekitar perusahaan dan apa saja yang disarankan masyarakat, karena para kepala desa yang lebih dekat dan bersentuhan dengan masyarakat.
“Pemerintah daerah juga berupaya semaksimal mungkin bagaimana investasi juga berjalan dengan baik, efek-efek negatif juga tidak sampai merugikan masyarakat luas, untuk itu pihaknya minta masukan, kritik dan pendapat,” pungkasnya.(edy)
Tags:
Jatim