Ikuti Musrenbang Secara Virtual, DPRD Kabupaten Blitar Sampaikan Dua Hal


Realitakini.com-Blitar 
DPRD Kabupaten Blitar mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 Dan Musyawarah Perempuan, Anak, Penyandang Disabiltas Dan Kelompok Rentan (Pena Tinta), di Ruang rapat kerja DPRD Kabupaten Blitar yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar,Selasa(15/3/2022).

Ada dua hal yang melatarbelakangi di laksanakan musrenbang, hal ini disampai kan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto yaitu, dengan memperhatikan UU nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Atas amanat tersebut Suwito mengatakan, maka pemerintah yang ada didaerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah, dan sehubungan dengan hal ter sebut, perlu diadakan musyawarah perencanaan pembangunan secara ber jenjang.

Mulai di tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan pemerintah daerah kabupaten Blitar untuk menyusun rencana kerja dengan tujuan untuk mendapatkan keselarasan.

Kedua, pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan ini dimaksudkan untuk fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat ditingkat kecamatan, yang selanjutnya diusulkan ke tingkat kabupaten.

“Fokusnya penyampaian usulan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam konsultasi publik, dan rencana awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, tema RKPD kabupaten Blitar adalah pembangunan SDM dan penguatan insfrastruktur perekonomian berbasis wawasan.

“Tentu saja tema tersebut tidak terlepas dari dokumen perencanaan yang pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja bersama untuk mewujudkan misi kabupaten Blitar 2021-2024 yaitu terwujudnya kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berdasar kan akhlak mulia,” tegas Suwito.

Suwito mengungkapkan, pembangunan tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah semata, meskipun domainnya berada di pemerintah,namun keterlibatan masyarakat sangat mempengaruhi pencapaian pem bangunan.

“Partisipasi semua pihak dimulai dari proses perencanaan pelaksanaan pembangunan bahkan lebih jauh lagi adanya partisipasi dalam memelihara hasil pembangunan. Untuk itu pembangunan harus milik ber sama, sehingga keberhasilan dan kelanjutan pembangunan bisa terjaga,” jelasnya.

Melalui Musrenbang ini, Ketua DPRD meng ajak bersama sama mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain kerusakan insfrastruktur dan sanitasi lingkungan, masih rendahnya indek kesehat an, masih rendahnya daya saing pendidikan, masih tingginya angka kemiskinan dan persoalan lainnya.

“Keakuratan data sebagai basis harus di perkuat sehingga tidak salah perencanaan yang mengakibatkan tidak efektif dan efisiensinya pembangunan.

Disamping itu pembangunan juga harus mempertimbangkan hal hal yang berkaitan dengan keselamatan lingkungan, dalam upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber sumber daya alam untuk ekonomi dan pembangunan,” pungkasnya.(edy)).

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama