Fraksi Fraksi DPRD Padang Sampaikan Pandangan Umum terhadap LKPJ Walikota Padang, Hendri Septa

Realitakini,com-Padang Rapat paripurna  DPRD Kota Padang .berlangsung dalam suasana duka  yang  dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham ...

Realitakini,com-Padang

Rapat paripurna  DPRD Kota Padang .berlangsung dalam suasana duka  yang  dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana, dengan didampingi Amril Amin dan Sekwan Hendrizal Azhar. Rapat tersebut berlansung di ruang sidang utama DPRD Kota Padang Senin (18/4/2022).

Sejumlah fraksi DPRD memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Hendri Septa Beberapa rekomendasi disampaikan masing-masing fraksi terkait LKPj, yakni Fraksi Partai Gerindra disampaikan juru bicaranya Muzni Zen.

Fraksi ini menyoroti hal yang berkaitan dengan pencapaian realisasi penerimaan retribusi daerah. Walikota diharapkan meningkatkan kinerja perangkat daerah. Sejumlah OPD dinilai belum maksimal dalam mencapai realisasi.Dinas Perhubungan pencapaian realisasi 45,85 persen, Dinas PRKP realisasi 48,98 persen, Dinas Pemuda dan Olah Raga realisasi 44,86 persen, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 34,14 persen, Dinas Pertanian 33,96 persen, Dinas Perikanan dan Pangan 27,28 persen serta Dinas Pariwisata 7,43 persen.

Beranjak pada statistik itu, Muzni Zen menyimpulkan, pengelolaan pajak daerah dan pengelolaan retribusi daerah masih belum menjadi bagian dari tolak ukur kinerja pimpinan OPD di Padang. Ditambahkan, dalam penyampaian rancangan pendapatan daerah dan dalam pembahasan RAPBD, Fraksi Partai Gerindra merekomendasikan agar target pendapatan yang diusulkan haruslah realistis, sehingga bisa tercapai target yang ditetapkan.

Ditambahkan Muzni Zen, mengingat PAD merupakan indikasi kemandirian keuangan sebuah daerah dan indikatornya juga mudah diukur melalui berapa persentase realisasi dari target yang ditetapkan.

Kami memberikan rekomendasi kepada wali kota agar mengevaluasi kembali struktur dan kewenangan OPD Badan Pendapatan Daerah sehingga terjadi penguatan fungsi koordinator pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian dari fungsi pengelolaan keuangan di bidang pendapatan daerah dapat dilaksanakan," katanya.

Sementara dari kelompok pendapatan daerah, meliputi dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah secara umum. Dilihat penyalurannya telah sesuai aturan yang berlaku sehingga pencapaiannya mencapai 99,74 % telah sesuai dengan yang diharapkan. 

"Namun demikian ke depannya tentu kita harapkan dana dana perimbangan ini akan lebih besar lagi penyalurannya bagi Kota Padang dan upaya ke arah tersebut hendaknya menjadi perhatian bersama," katanya.Partai Golkar-PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Lauwwira mengkritisi pengadaan sejumlah proyek di Pemerintah Kota Padang. Menurutnya, terjunya penawaran lelang sampai 30 persen berdampak kepada mutu pengerjaan proyek. (*RK)