Bupati Kabupaten Pesisir
Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar menyangsikan kemampuan dan
kinerja kepala perangkat daerah yang lamban merealisasikan kegiatannya.Kondisi itu tidak menutup kemungkinan dilakukannya evaluasi terhadap
perangkat daerah yang lamban melaksanakan rencana kerja anggarannya,
mengingat pentingnya peran belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah.
"Kenapa rendah itu bisa jadi karena ketidak mampuan melaksanakan
kegiatan, karena alokasi anggaran itu merupakan permintaan mereka
sendiri," ujar bupati di Painan. ujar Yul Anuar Senin tanggal 18 April 2022.Berdasarkan data realisasi keuangan dan belanja APBD Pesisir Selatan
2022 hingga 31 Maret realisasi keuangan baru mencapai 12,8 persen atau
sebesar Rp212,4 miliar dari Rp1,6 triliun total anggaran.
Sedangkan belanja fisik baru terealisasi sekitar 2,54 persen atau hanya
sebesar Rp6,9 miliar dari total Rp248,4 miliar belanja modal barang dan
jasa yang dialokasikan pada tahun ini.Seharusnya pada peng hujung triwulan I serapan harus mencapai 25 persen
dari total anggaran yang dialokasikan.Padahal lanjut bupati pada
berbagai kesempatan dirinya sering menyinggung soal serapan anggaran
yangminim.
"Dalam apel pun sudah beberapa kali saya sampaikan. Seharusnya tidak ada
lagi bikin perencanaan di tahun berjalan anggaran," terang bupati.Karena itu bupati menegaskan sudah selayaknya ada evaluasi agar proses
pembangunan dapat menstimulan pergerakan ekonomi daerah sesuai peran dan
fungsi anggaran itu sendiri.
Apalagi pemerintah pusat dan daerah kini tengah gencar melakukan upaya
pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini melalui berbagai program
stimulan dan kebijakan belanja anggaran.Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi kontribusi belanja modal
pemerintah pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pesisir
Selatan sepanjang 2021 tercatat sebesar Rp986 miliar. Bupati menegas kan seharusnya tidak ada lagi kecenderungan belanja kecil
di awal dan membengkak di akhir tahun anggaran, sehingga berdampak pada
pengendalian inflasi daerah.
"Jika program yang diusulkan dinas itu benar-benar sesuai perencanaan,
tentu mereka bisa merealisasi kan di awal tahun anggaran. Karena itu,
wajar dilakukan evaluasi," tegas bupati.Secara terpisah Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan Pesisir
Selatan Sabrul menyampaikan beberapa persoalan masih rendahnya serapan
anggaran hingga triwulan I tahun ini.
Pertama masih banyaknya petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) dari pemerintah pusat, sehingga program pembangunan yang
dibiayainya belum bisa dijalankan.Kedua terjadinya per ubahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) akibat
terjadi perubahan harga secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir
yang memicu terjadinya perubahan DIPA.Ketiga masih berjalannya proses lelang di LPSE bagi program dan kegiatan
yang telah selesai dokumen tendernya. Meski begitu dirinya mengaku
telah merencanakan rapat evaluasi bersama perangkat daerah terkait
percepatan serapan anggaran."Akibatnya memang realisasi itu selalu lambat di awal dan kemudian kencang di akhir tahun anggaran," ujarnya.( Kmf/Rk)
Tags:
Pesisir selatan