Budi Syahrial : Sidak Komisi I DPRD Kota Padang ,KSPPS Menuju Collaps

Realitakini.com- Padang

Timbul berbagai masyalah di  kelurahan yang di serap oleh komisi I DPRD Kota Padang ,karena itu Komisi I DPRD Kota Padang berkunjung ke sejumlah kecamatan yang ada di kota Padang  untuk membantu memfasilitasi penyelesaiannya dengan dinas terkait.

Salah satu kecamatan yang dikunjungi adalah Kecamatan Padang Barat, Selasa, 31 Mei 2022. Di kecamatan ini, Komisi I DPRD Kota Padang, mendapatkan  temuan mengejutkan.

 Salah satunya masalah tunjangan Lurah sama saja dengan kasi di kecamatan, sementara di kecamatan kasi tidak berhadapan dengan masyarakat, dilain sisi Lurah berkaitan soal kehumasan yang merupakan ujung tombak kalau ada acara," ungkap Budi Syahrial, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang.

Selain itu, ada juga soal masalah merk halal dan perlu ada 1 orang karyawan muslim di lokasi produksi pedagang kuliner di kawasan pondok sesuai SE MUI masih minim sosialisasi ke pedagang makanan dari kalangan non muslim ,”kata Budi Syaraial

"Masalah lay out out door dan indoor kantor lurah se Kecamatan Padang Barat yang perlu perbaikan. Disamping kantor camat Padang Barat sarprasnya belum ada karena baru selesai dibangun," cakap Budi.

Dikatakan Budi, soal sosialisasi NIB, aturannya berubah sementara kalangan bank belum mengetahui kalau SKU tidak lagi dikeluarkan oleh kelurahan ditambah SOP pengawasan Lurah menerima keberat an masyarakat tentang cafe dan minimarket yang perlu diterangkan oleh DPMPSTP.

"Persoalan lain yang kita temukan adalah kantor Lurah Rimbo Kaluang belum permanen soal tanah yang masih milik BNI hendaknya dikoordinasikan dengan DPKA," katanya.

Ironisnya, kata Budi, jalan Karet terdapat fasum untuk mem bangun kantor Lurah Padang Pasir, namun terkendala pengurus an sertifikat agar bisa dibangun dan dipindahkan ke fasum tersebut.

"Kita juga menyarankan agar diadakan Bimtek terlebih dahulu untuk pegawai yang ditugaskan ke kelurahan, jangan yang bermasalah sehingga pelayanan jadi kurang baik," katanya.

Selain itu, terdapat fasum seluas  600 M2 yang startegis untuk lokasi pemindahan kantor Lurah Olo yang tidak representatif.

Persoalan yang paling parah, jelas Budi, KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayan Syariah, red) banyak yang menuju collaps. "Ini harus menjadi perhatian serius kita semua," ujarnya. (*Rk )

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama