Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat (Sumbar) Zulherman, menyebut bahwa jika ada kelalaian Bupati Solok Epiyardi Asda yang berujung pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), itu dikarenakan fungsi pengawasan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok tidak berjalan.
Tanggapan tersebut disampaikannya sebagai narasumber pada acara Advokat Sumbar Bicara dengan tema, "Seteru Ketua DPRD VS Bupati Solok Berlanjut, Dodi Hendra Laporkan Epyardi Asda ke KPK", di Padang TV, Jumat malam (17/6/2022).
Tanggapan Zulherman, tokoh masyarakat Kabupaten Solok yang berasal dari Nagari Koto Anau ter sebut sangat menguak tabir di Kabupaten Solok, bahwa tugas DPRD sebagai fungsi pengawasan betul-betul tidak berjalan sehingga menambah keterpurukan citra pemerintah daerah, apalagi temuan BPK RI itu menjadi dasar pelaporan Ketua DPRD Kabupaten Solok ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari pantauan Realitakini.com, pasca pelaporan Bupati Solok Epiyardi Asda ke KPK, para dewan terhormat di Kabupaten Solok ini secara beramai-ramai mengecam atas laporan Dodi Hendra ke KPK, yang mempergunakan kop surat DPRD Kabupaten Solok.
Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan masyarakat dari lembaga terhormat tersebut, dimana DPRD yang seharusnya menjadi penyelamat aset Kabupaten Solok, malah terkesan mendukung adanya dugaan tindakan korupsi, apalagi dengan mempertontonkan bahwa dengan kebersamaan kebenaran bisa dikalahkan.
Sementara itu Ketua Umum (Ketum) Aliansi Mahasiswa Solok (AMS) Indonesia, Anggra Islami Dasya yang juga hadir pada acara di Padang TV tersebut, juga menanggapi persoalan-persoalan kegaduhan di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok itu.
Tanggapan tersebut disampaikannya melalui akun pribadinya di Media Sosial (Medsos) yang berbunyi, "Kisruh yang tak Kunjung Usai".
Menyebarkan tuduhan atau menyerang antar sesama rival politik, kerap dipertontonkan dibanding prestasi serta pencapaian apa yang telah didedikasikan untuk msyarakat. Sehingga publik dihebohkan dengan fantasi kata-kata, berita-berita dari pada keluasan berpikir dan kecakapan menyelesaikan tanggung jawab.
Cara ini justru menjadi jalan kematian akal sehat dan rivalitas sehat politik. Karena pejabat publik tidak lagi membahas substansi, tetapi siapa yang memiliki "Mulut besar, nyali besar, dan sikut besar", maka ia menjadi bahan perbincangan semua orang dan paling hebat antara semua orang.
"Tidak peduli apakah dia benar atau salah, tetapi dia mampu mengelabui substansi dengan sensasi".
Dalam aktivitas seperti ini, arogansi dan merasa berkuasa menjadi modal untuk menghajar lawan, tidak peduli etika dalam perdebatan. Tidak ada kepakaran atau keilmuan, bahwa itu hanya semacam pengakuan, bahwa kepakaran bukanlah alat ukur, bahwa yang menjadi penentu penguasaan politik adalah si-tersohor yang suaranya paling besar, dan si pelapor yang punya channel kuat keatas.
Hasil akhir dari semua tingkah laku amoral itu adalah untuk menguburkan substansi, dalam riuhnya sensasi. Ketika itulah penghargaan terhadap keahlian, penghormatan terhadap orang tua, memperjuang kan aspirasi rakyat, upaya mensejahterakan rakyat, menghargai etika publik tidak lagi penting."Yang dipentingkan adalah sensasi, dan sebuah kata dalam hati bahwa jangan pernah bermain-main denganku. Kita sebut dengan kenakalan pejabat politik". (Syafri)
Tags:
Kabupaten solok