Pengurangan Alokasi Belanja Transfer Diusulkan Tidak Berdampak Terhadap Pembayaran Hutang Bagi Hasil Pemprov Sumbar

Realitakini.com- Sumbar 
Pengurangan alokasi belanja transfer diusulkan ranperda perubahan APBD Tahun 2022,tidak ber dampak terhadap pembayaran hutang bagi hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten /Kota sangat membutuhkan pendapatan dari bagi hasil tersebut. Hal ini di petanya kan oleh  Supardi dalam rapat paripurna yang ber agendakan padangan Fraksi frakis tehadap nota pengantar perubahan KUA dan PPAS tahun 2022.

“Perbedaan angka-angka disepakati dalam Perubah an KUA dan PPAS perubahan tahun 2022 dengan diusulkan dalam ranperda perubahan APBD Tahun 2022, perlu didudukan kembali dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 nanti, agar terdapat konsistensi dokumen perencanaan anggar an,” ujar Supardi saat rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi- fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Tahun 2022 dan penetapan ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah di gedung DPRD Provinsi Sumbar, Senin, 12 September 2022.

 “Kami sangat berharap, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 dapat lebih tajam dan lebih komprehensif melihat aspek-aspek perlu disempurnakan dari Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022,” ujar Supardi.

 Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Juru bicara Fraksi Gerindra Hidayat Ss menyampaikan, berangkat dari nota pengantar dan nota keuangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 2022 telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, beberapa tanggapan dan pertanyaan.

“Secara total, Pendapatan Daerah direncanakan mengalami kenaikan sebesar 2,74% atau naik sebesar Rp 162,227 Miliar dari target semula Rp 5,924 Triliun menjadi Rp 6,086 Triliun,” ujar Hidayat

 Menurut Hidayat, Fraksi Partai Gerindra sungguh mengapresiasi kenaikan ini, namun tentu saja kami berkeyakinan ini bisa ditingkatkan lagi.“Perekonomian Sumatera Barat tahun 2022 yang semula ditargetkan tumbuh dengan laju 3,4 persen diperkirakan dapat tumbuh lebih baik lagi pada kisaran laju 4,3 – 5,08,” ujarnya

Lanjut Hidayat, dalam Nota Keuangan Gubernur menjelaskan bahwa ada peningkatan Rp 141,7 Miliar lebih atau sebesar 7,35 persen pada komponen Belanja Barang dan Jasa, dari Rp 1,929 Triliun menjadi Rp 2,071 Triliun.Fraksi Partai Gerindra perlu mempertanyakan hal ini, karena kami melihat pada komponen Belanja Modal secara keseluruhan angkanya hanya Naik Rp 38,3 Miliar.

 “Seharusnya Alokasi Belanja Modal inilah yang harusnya lebih tinggi dari Belanja Barang dan Jasa. Mohon penjelasan Saudara Gubernur terkait hal ini,” ujarnya.Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Ali Tanjung mengatakan,pihaknya memberikan apresiasi yang tulus atas kenaikan pendapat an daerah dalam APBD tahun 2022 sebesar 2,7 persen atau sebesar Rp 162. 227. 390. 973.

“Kita akan terus mendukung program untuk berkreasi dan berinovasi menggali sumber pendapatan daerah, agar tercapai pembangunan tahun 2022,” ujar Ali Tanjung

Menurut juru bicara fraksi Demokrat Ali Tanjung menyampaikan, untuk menjaga pemanfaatan dengan pihak ketiga, saat ini masih kurang menguntungkan pihak daerah, seperti kontrak kerjasama dengan pihak pengelola Hotel Novotel Bukittinggi.

“Masih rendahnya kinerja pemerintah daerah terhadap realisasi kegiatan infrastruktur belanja modal, karena mayoritas anggaran kas nya ditargetkan baru terealisasi Triwulan III, alasannya penggadaan dan pelaksanaan kegiatan butuh waktu lama,” ujar Ali Tanjung

Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengatakan, adapun sasaran yang ingin diwujudkan
dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah terwujudnya pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai Pengelolaan keuangan daerah ini akan memberikan pedoman dan acuan dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Selanjutnya, arah pengaturan pengelolaan keuangan daerah ini adalah penguatan kerangka hukum dan peningkatan pengawasan disektor keuangan.

“Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sistem dan prosedur keuangan daerah serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan,” ujar Audy Joinaldy Menurut Audy Joinaldy, agar lebih optimalnya pelaksanaan Ranperda ini setelah ditetapkan menjadi Perda, maka kepala badan pengelola an keuangan dan aset daerah.

“Segera menyiapkan rancangan peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Perda yang meng atur ketentuan yang lebih teknis,” ujar Audy Joinaldy Tampak rapat paripurna dihadiri wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat Audy Joinaldy, wakil – wakil ketua, anggota DPRD Provinsi Sumbar, Sekda Provinsi Sumatera Barat, staf ahli, asisten, pimpinan OPD dilingkup Pemda Provinsi Sumbar, tenaga ahli, wartawan dan undangan rapat paripurna .(Re/ RK )

 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama