Supardi mengatakan,
Melayu dan Minang adalah dua suku yang serumpun, bahkan pemerintahan Riau dan
Sumbar sering melakukan pertemuan membahas pembangunan daerah dari berbagai
sektor. "Sayangnya" dalam hal pembahasan kebudayaan untuk
menunjang sektor pariwisata, sering terkesampingkan.
,Kebudayaan
merupakan salah satu ikon pariwisata Sumbar yang belum tergarap
optimal, dengan demikain ketua DPRD sumbar
Supardi mengadakan pertemuan dengan DPRD Riau . Ini
merupakan upaya untuk memajukan pariwisata berbasis budaya. , Kamis (15/9).
Pertemuan ini dihadiri kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Riau
Yosrizal.
Supardi
mengatakan. Pasar suku Melayu cukup potensial untuk dimanfaatkan, dimana
masyarakatnya tersebar hingga Kepulauan Riau dan negeri tetangga.
Point-Point untuk
memajukan pariwisata kebudayaan, akan menjadi rujukan DPRD Sumbar dalam
pembahasan Rancangan Perubahan APBD tahun 2022, atau APBD induk 2023.
Pariwisata Kebudayaan diharapkan bisa mendongkrak ekonomi daerah dan
masyarakat, tahun depan kita akan realisasi anggaran untuk sektor ini.Jelas
Supardi.
Kunjungan Ketua
DPRD Sumbar ke Provinsi Riau berlangsung dari tanggal 13 hingga 16 September,
pada kunjungan tersebut Supardi didampingi Kepala Dinas (Kadis) Ke budayaan
Syaifullah, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Kebudayaan Husin Daruh an, Kepala
Bagian (Kabag) Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar Zardi Syahrir dan Tenaga
Ahli DPRD Sumbar diantaranya Murdani dan Bob Hasfian.
Setelah beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Ketua DPRD Sumbar dan rombongan juga meninjau Cabang Bank Nagari di Kota Pekanbaru. Kadis Kebudayaan Sumbar Syaifullah mengatakan, kerjasama pariwisata berbasis ke budayaan Sumbar telah dilaksanakan pada Provinsi Jambi, namun karena keterikatan rumpun, Provinsi Riau harusnya juga, karena lebih dekat.
Menurut Syaifullah,Kerjasama
yang disepakati seharusnya diketahui oleh pemerintah pusat melalui Direktorat
jenderal ( Dirjen) Kebudayaan. Jadi keterkaitan ini, akan memudahkan
program-program yang digagas oleh Sumbar, Riau, Jambi, termasuk pengucuran
anggaran dari pemerintah pusat.
" Secara
keseluruhan kita mendukung upaya Ketua DPRD memperkuat kerjasama pariwisata
berbasis kebudayaan dengan Provinsi Riau, kita bisa terapkan kerjasama ini
dengan mengadakan iven iven budaya yang bisa mengangkat potensi pariwisata, khusus nya
di perbatasan daerah Sumbar-Riau ,"katanya.
Wakil Ketua DPRD
Riau Hardianto mengatakan, konsen hubungan antara pemerintah Sumbar dan Riau
masih sekitar ekonomi dan infrastruktur, sedangkan masalah kebudaya an bisa
dikatakan tidak ada, bahkan hampir dua periode menjadi bagian dari DPRD Riau
itu tidak ada.
Kedatangan Ketua DPRD
Sumbar untuk menguatkan kerjasama bidang budaya, mem uka mata DPRD Riau secara
kelembagaan bahwa ini adalah salah satu konsep yang penting untuk
dibangun, terutama untuk kelangsungan generasi berikutnya, setidaknya Riau
tidak kehilangan jati diri sebagai basis Melayu.
Tidak bisa dipungkiri, Bali merupakan provinsi yang berhasil mengembangkan ke budayaan untuk menjadi komoditas pariwisata yang terkenal hingga mancanegara negara, dengan adanya penguatan yang dibangun oleh Sumbar-Riau tidak menutup kemungkinan dua daerah ini bisa seperti Bali dimasa yang akan datang.Kita tidak terpaku dalam penunjang kemajuan pariwisata saja, namun lebih pada konsep kelestariannya," katanya.(rls)