Pandangan umum dari Fraksi Gerindra tentang laporan pertanggung jawaban keuangan Gubernur Bengkulu tahun anggaran 2022 sisa perhitungan, disampaikan oleh Junaidi S.P Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu.
Menurut pandangan Fraksi Gerindra menilai bahwa capaian keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 baik dari sektor Pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, BUMD, termasuk dana bagi hasil bukanlah sesuatu prestasi yang fantastis.
“Secara teoritis memang ada peningkatan, kami mengapresiasi itu. Peningkatan ini seharusnya bukan jadi barometer keberhasilan maksimal pembangunan dalam pemerintahan Provinsi Bengkulu. Bagi kami ini bukan gambaran keberhasilan maksimal pemerintah Provinsi dalam fungsi pengelolaan pendapatan daerah,” kata Jonaidi Saat membacakan pandangan umum fraksi Gerindra pada rapat paripurna ke 7 masa sidang 2, Senin (3/7/2023).
Jonaidi memberikan sebuah referensi peraturan Gubernur no 48 tahun 2018 tentang penjabaran APBD perubahan Provinsi Bengkulu. APBD Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 iyatu 3,38 triliun.
“Hari ini Pergub 41 tahun 2022 sebagai Pergub perubahan APBD. APBD Provinsi Bengkulu hanya 3,149 triliun. Begitupun dari sisi pendapatan. PAD tahun 2018 mencapai 999 miliar sedangkan PAD 2022 tercatat 895 miliar terjadi penurunan 100 miliar,” ujarnya
Dikatakannya, perbandingan ini menjadi kritikan pedas bagi Gubernur untuk APBD tahun 2023 dalam hal pendapatan setidaknya mampu menyamai pendapatan bahkan melebihi pendapatan pada tahun 2018.
“Kami menyadari covid pada tahun 2019, 2020 dan 2021 struktur APBD kita terjadi penurunan. Jadi bagaimana Hari ini covid sudah selesai. Kita minta pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah pada tahun 2023,” harus lebih baik pungkasnya. (Rk)
Tags:
Bengkulu