Banyaknya informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa adanya dugaan intervensi dan intimidasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), aparatur nagari, masyarakat penerima manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Tenaga Harian Lepas (THL), dan lembaga lainnya oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok, membuat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terkesan sengaja dicederai dan sangat bertentangan dengan prinsip pesta demokrasi itu sendiri.
Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok pun menerima informasi, dan mengantongi terkait adanya dugaan intervensi dan intimidasi terhadap ASN, perangkat nagari, THL yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tersebut, untuk memenangkan Calon Legislatif (Caleg) dan partai tertentu sehingga hal itu dijadikan alasan untuk menggelar hak interpelasi di DPRD setempat.
Atas dasar itu, berbagai spekulasi bermunculan oleh tokoh politik dan masyarakat Kabupaten Solok, serta mempertanyakan peran dan kerja konkrit dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Solok yang sekarang ini dikomandoi oleh Titony Tanjung, terhadap permasalahan tersebut.
"Sebenarnya hal ini butuh keberanian dari Bawaslu Kabupaten Solok untuk menindak tegas bentuk pelanggaran itu, sehingga Pemilu Tahun 2024 betul-betul Jujur dan Adil (Jurdil), dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan," ujar salah tokoh masyarakat yang minta untuk tidak dituliskan namanya dalam pemberitaan ini, Minggu (14/01/2024).
Menurutnya, kegaduhan-kegaduhan di Kabupaten Solok jelang Pemilu Tahun 2024 tersebut sangat erat kaitannya dengan politik. Serang menyerang, jatuh menjatuhkan, lapor melaporkan hal itu tidak lain sebagai bentuk trik politik kotor, dan berkemungkinan sangat erat kaitannya dengan dugaan intervensi dan intimidasi oleh Pemda, dan interpelasi oleh DPRD yang sedang bergulir.
Akibatnya, masyarakat Kabupaten Solok kembali menjadi korban. Selain diperalat dan diadu domba, masyarakat Kabupaten Solok pun terjerumus kedalam konflik para elit politik yang bisa saja berdampak pada kerugian diri sendiri, bahkan kerugian kepada pihak keluarganya.
"Kita berharap kepada Bawaslu Kabupaten Solok, dari kegaduhan-kegaduhan ini kerja konkrit Bawaslu sangat ditunggu masyarakat. Lepas tangan serta peran Bawaslu, akan menjawab dugaan adanya intervensi dan intimidasi oleh Pemda tersebut. Selain itu, apa yang menjadi kekhawatiran di DPRD juga akan terjawab," pungkasnya.
Sebelumnya, dikutip dari Suaraindependent.id, dimana pergelaran pesta demokrasi Pemilu (Pileg) Kabupaten Solok tinggal menghitung hari, berbagai tahapan Pemilu terus di lakukan. Memasuki tahapan kampanye, berbagai indikasi pelanggaran Pemilu marak terjadi, mulai dari pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan, sampai isu netralitas ASN dan perangkat nagari/desa bermunculan.
Berangkat dari temuan dan catatan catatan Bawaslu Kabupaten Solok, yang bersumberkan dari laporan Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan dari masyarakat, hingga berbagai isu yang di sorot di media media massa, Bawaslu cukup tergelitik. Kemudian Bawaslu pun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye Untuk Pemilu Tahun 2024.
Bertempat di D’Relazion Cafe Resto Kota Solok, sosialisasi dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Titony Tanjung, yang didampingi anggota Bawaslu Ir. Gadis dan Yoni Syah Putri, SH, dan dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok, perwakilan Satpol-PP Kabupaten Solok Fauzan, S.Pd, MM, dan perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, dan seluruh Panwascam se-Kabupaten Solok.
Pada sosialisasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok menghadirkan pemateri dari Dosen Unand Hengki Andora, dan dari Dosen UIN, Lusi Puspika Sari.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Titony Tanjung mengatakan, seperti yang sama sama kita ketahui, tahapan kampanye pemilu legislatif sudah kita mulai sejak tanggal 28 November 2023, sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 mendatang.
"Dengan rentan waktu yang cukup singkat itu, begitu banyak temuan yang kita dapatkan selama pada masa pelaksanaan kampanye Pemilu. Potensi-potensi pelanggaran yang paling rentan kita saksikan, itu terdapat pada pemasangan APK. Marak sekali pemasangan APK yang dipasang bukan pada tempatnya atau tidak sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 157 Tahun 2023, dan Perda Nomor 9 Tahun 2019," ungkap Titony Tanjung.
Disampaikannya, tentu ini menjadi catatan penting untuk kita bahas bersama. Kami dari Bawaslu Kabupaten akan melakukan tindakan dengan menyurati, dan memberikan himbauan kepada masing masing Partai Politik (Parpol) untuk kiranya nanti dapat menertibkan secara mandiri.
"Ketika semua himbauan itu tidak ditanggapi, bahkan terkesan diabaikan Bawaslu yang sudah ber koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam rangka menertibkan APK yang terpasang yang tidak sesuai aturan dan peraturan, akan mulai melakukan penindakan," sebutnya.
Titony menyebutkan, terkait isu netralitas ASN, tenaga honorer, walinagari/kepala desa atau kepala jorong terindikasi terlibat dalam politik praktis yang nyata nyata dilarang UU, Bawaslu bersama Pemda Kabupaten Solok juga sudah menggelar sosialisasi.
“Walaupun begitu, kepada teman-teman Panwascam, kami minta untuk diperketat lagi pengawasannya terkait dengan adanya indikasi indikasi tersebut. Tetap lakukan pola pencegahan ketika adanya informasi awal, sehingga potensi pelanggaran yang akan dilakukan itu, tidak terjadi,” himbaunya.
Kawan kawan Panwascam harus tau, imbuhnya, dan paham akan aturan aturan dan UU terkait dengan ASN, dan tenaga honorer. Juga dipahami apa itu dasar-dasar hukum dalam melakukan penanganan pelanggaran.
Untuk kawan-kawan Panwascam, selama melakukan pendampingan pengawasan pelaksanaan kampa nye disetiap wilayah kerjanya, kami para pimpinan tetap mengingatkan untuk selalu menjaga stamina dan kesehatannya. Karena di awal-awal bulan Februari besok, itu adalah masa masa puncaknya pelaksanaan kampanye.
“Kesehatan dan tenaga kawan-kawan akan terkuras pada masa puncak kampanye nanti, belum lagi melaksanakan kegiatan rutin Panwascam atau berbagai kegiatan di sekretariat. Untuk itu, kita berharap kawan-kawan Panwascam tetaplah sehat, sehingga Pemilu yang kita digadang-gadangkan ini sukses digelar,” tutupnya. (Sy)
Tags:
Kabupaten solok