Realitakini.com - Bengkulu
Melalui audiensi ini Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menyampaikan keluhan yang telah diterima Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi.
"Banyak sekali keluhan masyarakat di lapangan mulai dari rumitnya mengurus BPJS hingga persoalan pelayanan di rumah sakit. Makanya hari ini kita undang Dinkes dan BPJS untuk membahasnya," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi.
Hasil audensi didapati, terkait dengan layanan kesehatan dengan menunjukkan KTP hanya melayani pasien yang benar-benar sakit di rumah sakit dan harus disertai dengan foto.
Edwar meminta agar mekanisme ini disosialisasikan masyarakat. Karena banyak masyarakat yang belum memahami.
"Tentunya ini perlu disosialisasikan ke masyarakat, karena jangan sampai seperti yang disampaikan pak gubernur, cukup menggunakan KTP tapi kenyataannya tidak. Jadi kita minta tidak terjadi lagi demikian," ujar Edwar.
Selanjutnya, terkait anggaran untuk program Jamkesprov, disampaikan Edwar juga sudah tersedia.
Kalau soal anggaran kita tidak ada masalah. Kita sudah mengikuti aturan bahwa pajak rokok itu minimal 37,5 persen itu harus dialokasikan ke iuran kepesertaan JKN. Dan kita sepakat dan bahkan lebih dari itu. Yang penting layanan masyarakat se-Provinsi Bengkulu ini bisa kita layani," ujar Edwar.
Sementara itu, disampaikan Kadis Kesehatan Provinsi Bengkulu Moch. Redhwan Arif, capaian UHC di wilayah Bengkulu sampai saat ini sudah diangka 99,6 persen.
Untuk jumlah masyarakat yang diakomodir melalui Jamkesprov sebanyak 34.286 jiwa dari jumlah penduduk yang ada di wilayah Bengkulu sekitar 2 juta jiwa.
"Sisanya itu ditanggung kabupaten/kota. Dan jika di kabupaten/kota masih ada yang tercover maka pihak provinsi yang akan menanggulangi," singkat Redhwan.
Ke depan Dinas Kesehatan Provinsi juga akan memasifkan sosialisasi layanan BPJS Kesehatan ke masyarakat.
"Kita akan lebih masif lagi, terutama dalam memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat, seperti pendaftaran untuk mengurus BPJS tersebut. Selama ini masih banyak masyarakat yang belum tersampaikan, sehingga malas mengurus dan akhirnya dia katagori miskin tapi tidak ada kartu. Atau karena sudah lama tidak digunakan dia mati dan tidak diurus, dan ada juga yang mandiri ingin pindah ke yang gratis. Ini semua ke depannya akan kita masukkan lagi sosialisasikan kepada masyarakat," kata Moch Redhwan Arif.