Realitakini.com - Bengkulu
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi menyampaikan, april nanti nota penjelasan terkait Raperda penyandang disabilitas ini akan disampaikan dalam rapat paripurna. Setelah penyampaian ini, maka akan ada tindaklanjut berupa pembahasan hingga Raperda disahkan menjadi perda penyandang disabilitas.
"Jadi tadi dipertanyakan saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas. Kami jelaskan untuk Raperda di masa sidang kedua nanti baru kita lakukan pembahasan terhadap Reperda tersebut," sampai Edwar.
"Nah di semua perkantoran akan menyediakan akses disabilitas, dan akan kita pertimbangkan," tambah Edwar.
Lalu terkait hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yang sejauh ini minimnya guru atau tenaga pengajar untuk para disabilitas. Dari sisi hak pekerjaan juga akan diberikan jaminan.
"Termasuk pendidikan, disampaikan banyak kekurangan guru untuk mengajar disabilitas, termasuk juga pekerjaan," kata Edwar.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Sefty Yuslinah menyampaikan, pihaknya dengan sepenuh hati menerima aspirasi yang disampaikan. Mereka juga menerima kritik dari perwakilan penyandang disabilitas terkait sarpras disabilitas di gedung DPRD Provinsi.
"Gedung rakyat kita ini belum ada fasilitas untuk penyandang disabilitas. Ini menjadi catatan khusus bagi kita, sehingga ke depannya hal sedemikian dapat diakomodir dalam Raperda tersebut," ujar Sefty.
Sementara itu, Sekretaris Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bengkulu, Ilona Azli berharap aspirasi ini bisa segera ditindaklanjuti. Karena perda ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan hak yang sama kepada penyandang disabilitas
"Kami menyampaikan terima kasih karena wakil rakyat kita ini sudah menerima sharing yang kita lakukan. Kedatangan kita ke DPRD Provinsi Bengkulu ini sebagai bentuk pengawalan terhadap perkembangan Raperda tentang penyandang disabilitas," sampai Ilona