Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, menekankan pentingnya keterpaduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar sejalan dengan arah ke bijakan jangka panjang daerah serta rencana tata ruang wilayah.Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Public Hearing pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD, Rabu (25/6/2025), di ruang sidang utama DPRD Sumbar.
Menurut Iqra, RPJMD sebagai dokumen strategis lima tahunan memiliki peran vital dalam menjem jembatani visi-misi kepala daerah dengan pelaksanaan pembangunan yang konkret dan terukur. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penyusunannya tidak boleh lepas dari regulasi nasional,termasuk amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, evaluasi, dan perubahan RPJMD danRPJPD.
“RPJMD periode 2025–2029 harus mengikuti arah pembangunan nasional serta mengacu pada RPJMN, termasuk 17 kebijakan strategis, delapan Asta Cita prioritas nasional, dan 45 indikator pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Iqra.
Ia menambahkan, selain keselarasan dengan kebijakan nasional, RPJMD juga harus mengakomodasi-- rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat (RPJPD) serta Rencana Tata Ruang-- Wilayah (RTRW). Dengan begitu, dokumen ini dapat memberikan arah pembangunan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi program kerja, tetapi juga memperhatikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.
Iqra menyebutkan, keterpaduan antara RPJMD, RPJPD, dan RTRW merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan berkelanjutan. “RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tapi pedoman yang wajib menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sumbar, Indra Catri, mengungkapkan bahwa pembahasan Ranperda RPJMD saat ini telah memasuki tahap akhir. Meski begitu, pihaknya masih membuka ruang diskusi dan menerima berbagai masukan untuk menyempurnakan substansi dokumen.
“Kami berharap hasil akhir dari dokumen ini benar-benar merepresentasikan kebutuhan pembangunan daerah, relevan dengan kondisi aktual Sumatera Barat, dan mampu menjawab tantangan ke depan,” ujar Indra Catri.
Dengan finalisasi RPJMD yang semakin dekat, DPRD Sumbar berharap sinergi antara legislatif, eksekutif, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi menyukseskan pembangunan Sumatera Barat menuju visi 2045.(*RK)
Tags:
DPRD Provinsi