Puluhan massa dari Gerakan
Masyarakat Muda Sumbar Menggugat (GMM) menggelar aksi demonstrasi pada Kamis, 11 September 2025 pukul 14.00 WIB di depan kantor Dinas PUPR Kota Padang dan Kantor Wali Kota Padang . Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 terkait kelebihan bayar pada proyek pem bangunan gedung DPRD Kota Padang.
Dalam temuan BPK, ditegaskan adanya kewajiban pengembalian kelebihan bayar paling lambat 60 hari setelah LHP diterbitkan. Namun faktanya, hingga kini waktu yang ditentukan telah terlampaui, dan tidak ada tran sparansi terkait mekanisme pengembal ian tersebut.
Koordinator aksi Aldi, bersama orator Aldi dan Ferdi, menegaskan bahwa temuan BPK tersebut sudah cukup kuat menjadi indikasi korupsi. “Kalau sudah ada kelebihan bayar menurut temuan BPK, maka itu jelas korupsi. Apalagi pengembaliannya melewati tenggat waktu, ini harus diproses secara pidan a ,” ujar Aldi.
Massa GMM juga mendesak Wali Kota Padang agar segera melakukanevaluasi total terhadap pejabat di lingkungan pemerintah kota. Mereka menilai banyak kepala dinas yang tidak ber tanggung jawab, khususnya Kadis PUPR Kota Padang yang dinilai gagal menjaga transparansi dan akun- tabilitas pengelolaan proyek.
“Kami menuntut Wali Kota Padang untuk berbenah dan mengganti Kadis-kadis yang tidak becus. Jika tidak ada tindakan tegas, maka jangan salahkan rakyat apabila kepercayaan publik semakin hilang terhadap pemerintah kota ini,” tegas Ferdi saat berorasi.
Dalam pernyataannya, GMM menegas kan akan menggelar aksi jilid dua di Kantor PUPR dan Kantor Wali Kota Padang dalam waktu dekat, se bagai bentuk keseriusan mengawal kasus ini hingga diproses secara hukum pidana.
Pada aksi Kamis siang itu, massa me nilai pejabat terkesan menutup diri. Di Kantor PUPR, Kepala Dinas tidak ber sedia menemui pengunjuk rasa.
Sementara di Kantor Wali Kota Padang, massa tidak bertemu langsung dengan Wali Kota karena beliau sedang tidak berada di tempat. Aksi akhirnya di te rima oleh perwakilan Kesbangpol Kota Padang, yang menyatakan siap me nampung dan meneruskan tuntutan massa aksi.
GMM menegaskan, mereka tidak akan berhenti sampai kasus ini benar-benar ditindaklanjuti secara hukum. “Kami akan terus mengawal kasus ini sampai masuk ranah pidana. Tidak boleh ada kompromi untuk kasus korupsi karena ini menyangkut uang rakyat yang se harusnya digunakan untuk ke penting an pembangunan Kota Padang,” tutup Aldi.
Tags:
Padang