-Pemerintah Nagari Bungo Tanjuang kecamatan Batipuh menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyusunan RKP Tahun 2026 dan DU RKP Tahun 2027, Senin (22/09/2025) di Aula kantor wali nagari setempat .
Musrenbang turut dihadiri Bupati diwakili Sekretaris Bappeda Litbang, Anggota DPRD Tanah Datar Yonnarlis, S. Hi dan Zulhadi, OPD, Forkopimca, Camat, wali nagari, BPRN, KAN, dan undangan lainnya.
Wali Nagari Bungo Tanjuang, Yudisthira Anuggraha, dalam sambutannya menjelaskan bahwa arah kebijakan penggunaan dana desa untuk tahun 2026 akan mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025. Menurutnya, terdapat sembilan program wajib yang harus diakomodir menggunakan dana desa.
"Setiap tahun, Nagari Bungo Tanjuang mendapat alokasi dana transportasi sekitar Rp1 miliar. Meskipun ada efisiensi anggaran, alokasi tahun ini masih di angka yang sama," ujar Yudisthira.
Ia menambahkan, dana desa dibagi menjadi dua kategori: prioritas wajib (hemat) dan non-prioritas (non-hemat). Kegiatan dengan kategori "hemat" adalah program yang harus dilaksanakan, sementara yang "non-hemat" dapat diusulkan melalui Daftar Usulan RKP (DU RKP).
Selain itu, Yudisthira juga mengumumkan alokasi dana sebesar Rp219 juta untuk program ketahanan pangan, dengan fokus pada budidaya bawang merah. Program ini bertujuan menjadikan Bungo Tanjung sebagai desa penghasil bawang merah dan akan dikelola oleh BUM Nagari. Untuk mendukung program ini, dibutuhkan tenaga ahli dari Kementerian Desa.
Sebagai bentuk transparansi dan penyebaran informasi, Pemerintah Nagari Bungo Tanjuang juga telah meluncurkan situs web nagari bungotanjuang.desa.id yang menampilkan profil serta seluruh informasi penting terkait pemerintahan dan kegiatan di Nagari Bungo Tanjung.
Bupati Tanah Datar diwakili Sekretaris Bapedda Litbang Irwan mengatakan "Musrenbang ini adalah wadah untuk menyinkronkan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi daerah, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan pembangunan tahun 2025," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Musrenbang nagari ini merupakan kelanjutan dari musyawarah sebelumnya yang telah menghasilkan RKP tahun 2026 dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) tahun 2027.
Ia juga mengingatkan agar setiap program pembangunan disusun berdasarkan skala prioritas. "Gunakan skala prioritas, sesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan," tegas Irwan. Peringatan ini disampaikan mengingat adanya penurunan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah, yang diperkirakan mencapai Rp298 triliun pada tahun 2026.
Untuk itu sampai irwan, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar, menjadikan kabupaten Tanah Datar yang madani. "Mari kita bersama-sama mewujudkan Tanah Datar yang berkelanjutan sesuai dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah," pungkasnya.
Anggota DPRD Tanah Datar Dapil III Zulhudi, menyampaikan apresiasi kepada Wali Nagari Bungo Tanjung atas respons cepat dalam mengadopsi program digitalisasi.
Menurut Zulhadi, langkah ini menunjukkan kesigapan Wali Nagari Bungo Tanjung dalam menanggapi program nasional seperti digitalisasi dari tingkat provinsi, dan kabupaten.
Ia menambahkan, penggunaan digitalisasi merupakan tanda dimulainya program yang lebih transparan di nagari tersebut. (**)
Mailis J
