DPRD Kota Blitar di Jawa Timur (Jatim), menggelar rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD Kota Blitar 2026, sertak tanggapan Wali Kota Blitar. Blitar senin (17/11/ 2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim dan dihadiri Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.Blitar senin (17/11/2025)
Rapat turut diikuti anggota DPRD serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar.yahrul Alim mengatakan, sejumlah fraksi memberi masukan terkait rencana pembangunan stra tegis tahun 2026. Beberapa proyek yang disoroti, di antaranya pembangunan sirkuit dan pengem bangan pengelolaan sampah.
Menurut Syahrul, pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan prioritas serta menyesuaikan ke mampu an anggaran daerah.“Harus ada analisa, apakah pembangunan itu menimbulkan beban tinggi operasional daerah, dan apakah dapat menghasilkan PAD,” ujarnya.Usai rapat paripurna, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemkot Blitar langsung melakukan pembahasan lanjutan.
Penetapan APBD 2026 ditargetkan selesai pada 25 November 2025.“Mulai siang ini dan seterusnya kami terus melakukan pembahasan,” kata Syahrul.Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin, me nyampaikan bahwa APBD 2026 harus disesuaikan dengan kondisi terbaru. Pemerintah pusat memangkas anggaran untuk Kota Blitar sekitar 17 persen.
“Beberapa program yang dulu ada, mungkin menjadi tidak ada, dan beberapa harus diefisiensi,” jelasnya.
Mas Ibin menegaskan, bahwa kegiatan operasional yang tidak mendesak tidak akan dianggarkan. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin, menyampaikan bahwa APBD 2026 harus disesuaikan dengan kondisi terbaru. Pemerintah pusat memangkas anggaran untuk Kota Blitar sekitar 17 persen.
“Beberapa program yang dulu ada, mungkin menjadi tidak ada, dan beberapa harus diefisiensi,” jelasnya.
Mas Ibin menegaskan, bahwa kegiatan operasional yang tidak mendesak tidak akan dianggarkan.(adv/edy
Tags:
DPRD Kota Blitar