Di tengah kabut duka dan lumpur yang belum sepenuhnya surut, Kabupaten Agam kembali diuji. Bukan hanya oleh derasnya bencana hidrometeorologi, tetapi juga oleh menipisnya cadangan pangan daerah yang kini berada di ambang kritis.
Perpanjangan masa tanggap darurat menjadi saksi bahwa luka bencana belum benar-benar pulih. Di balik dapur umum yang terus mengepul dan antrean warga terdampak yang masih panjang, tersimpan kegelisahan lain.
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Agam nyaris habis, hingga Selasa (23/12), total beras yang telah disalurkan mencapai 79,79 ton.Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan potret kepeduli an dan daya juang pemerintah dalam memastikan tak ada perut yang dibiarkan kosong.
Namun kini, sisa cadangan beras daerah hanya sekitar 2 ton jumlah yang terasa amat rapuh di tengah situasi darurat yang belum berujung.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Agam, Rosva Deswira, pada Realitakini.com Selasa (23/12) mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, CPPD Agam telah digelontorkan se banyak 18 ton. Cadangan itu digunakan untuk menjawab dua krisis sekaligus kekeringan dan bencana alam yang melanda Agam pada November lalu.
“Sebanyak 15,2 ton digunakan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, sementara 2,8 ton lainnya disalurkan untuk kekeringan dan gagal panen di Tilatang Kamang serta Kamang Magek bagi 619 jiwa,” tuturnya.
Di tengah keterbatasan daerah, uluran tangan pemerintah pusat dan provinsi menjadi penopang harapan, Bantuan pangan dari pemerintah pusat tercatat mencapai 64,79 ton, sementara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut membantu dengan menyalurkan 40,59 ton beras untuk 9.021 jiwa terdampak puso di Kecamatan Canduang dan Ampek Angkek.
Bantuan-bantuan itu menjadi penanda bahwa kebutuhan pengungsi masih belum mereda, dan fase pemulihan masih panjang.
“Untuk mendukung perpanjangan masa tanggap darurat, sisa CPPD Agam sekarang hanya sekitar 2 ton. Ini jelas sangat terbatas,” ujar Rosva dengan nada prihatin.Pemerintah Kabupaten Agam berencana menambah cadangan pangan sebesar 2 ton melalui APBD Perubahan serta 6 ton pada APBD 2026. Namun angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal.
Mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbapanas) Nomor 15 Tahun 2023, Agam seharus nya memiliki cadangan pangan minimal 88,8 ton sebagai tameng menghadapi bencana, gagal panen, dan gejolak inflasi. Kenyataan yang ada menunjukkan jarak yang begitu lebar antara regulasi dan kondisi lapangan.
Dengan stok yang jauh dari ketentuan, Agam berada dalam posisi rentan. Jika kebutuhan terus me ningkat, ketergantungan pada bantuan pusat kembali tak terelakkan.Rosva pun berharap, kondisi darurat ini dapat membuka kembali ruang fiskal yang sempat tertutup.
“Mudah-mudahan, karena situasi bencana ini, dana efisiensi yang sebelumnya ditarik bisa dikembali kan, sehingga cadangan pangan daerah dapat diperkuat,” harapnya.
Keterbatasan cadangan pangan ini menjadi cermin bahwa ketahanan pangan lokal Agam masih mem butuhkan penguatan serius. Di tengah bencana, pangan bukan sekadar beras, tetapi simbol kehadiran negara dan wujud kepedulian kepada warganya agar di saat alam menguji, harapan tetap bisa disemai.(Bagindo)
