– Kabupaten Tanah Datar kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar berhasil turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 di Aula Bappedalitbang, Kamis (09/04/2026).
Dalam sambutannya, Wabup Ahmad Fadly memaparkan data konkret penurunan angka kemiskinan yang dicapai pemerintah daerah.
"Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,59 persen. Angka ini turun sebesar 0,67 persen jika dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 4,26 persen," ujar Wabup.
Penurunan ini secara otomatis menempatkan Tanah Datar sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di tingkat kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat. Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin berkurang dari 15 ribu jiwa pada tahun 2024 menjadi 12.557 jiwa pada tahun 2025.
Meski memberikan apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Ahmad Fadly mengingatkan agar seluruh jajaran tidak bersikap jumawa. Menurutnya, penurunan ini terjadi di tengah perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang perlu diwaspadai.
Ia menyoroti ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan sosial yang bersifat konsumtif. "Jika penurunan kemiskinan terlalu bergantung pada bantuan, bukan pemberdayaan atau peningkatan produktivitas, maka saat anggaran terbatas, kemiskinan berpotensi melonjak kembali," tegasnya.
Wabup memetakan 5 isu utama yang menjadi tantangan ke depan:
Desain intervensi yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
Efektivitas perencanaan program yang masih rendah.
Integrasi antarperangkat daerah yang belum optimal.
Tingginya ketergantungan pada bantuan sosial.
Pemanfaatan data yang belum terintegrasi sepenuhnya.
Untuk tahun 2026, Pemkab Tanah Datar akan memfokuskan penanggulangan kemiskinan pada tiga strategi utama: mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan/produktivitas, dan mengurangi kantong kemiskinan berbasis wilayah.
"Saya minta OPD bekerja terpadu, bukan sektoral. Gunakan data tunggal (DTSEN) sebagai dasar intervensi, pastikan tidak tumpang tindih, dan fokus pada hasil nyata, bukan sekadar serapan anggaran," tambah Ahmad Fadly.
Senada dengan Wabup, Kepala Bappedalitbang Tanah Datar, Adriyanti Rustam, menyebutkan bahwa posisi 3,59 persen milik Tanah Datar jauh lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.
"Tingkat kemiskinan kita jauh di bawah angka Provinsi Sumatera Barat yang berada di level 5,57 persen dan angka nasional yang mencapai 9,03 persen," jelas Adriyanti.
Ia juga memaparkan 6 rencana strategis prioritas untuk tahun 2026, meliputi:
Penguatan Data dan DTSEN.
Konvergensi Kemiskinan Ekstrem.
Pemberdayaan Ekonomi.
Akses Pendidikan dan Kesehatan.
Perlindungan Sosial Adaptif.
Penguatan Kelembagaan.
Kegiatan rakor yang dimoderatori oleh Sekda Abdurahman Hadi ini dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Dinas Sosial dan PPA, Dinas Pertanian, serta Dinas PUPR, yang diikuti dengan sesi diskusi intensif bersama para peserta rapat. (MJ)
