– Pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat memasuki babak baru. Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menghadiri rapat pendahuluan terkait rencana pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat, Kamis (09/04/2026).
Rapat strategis ini dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, serta kepala daerah dari wilayah yang terdampak lintasan tol.
Sinergi Menuju Proyek Strategis Nasional (PSN)
Pembangunan tol yang menghubungkan dua ibu kota provinsi ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini diproyeksikan menjadi urat nadi baru untuk:
Mempercepat mobilitas masyarakat antarprovinsi.
Memperlancar distribusi logistik guna menekan biaya angkut barang.
Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di sepanjang koridor jalan tol.
Mengingat jalur nasional Sumbar–Riau saat ini merupakan salah satu jalur terpadat di Pulau Sumatera, kehadiran tol ini diyakini akan memberikan dampak ekonomi signifikan yang langsung dirasakan masyarakat..
Prakarsa Kejati Sumbar dalam memfasilitasi rapat ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal (on time) dan menghindari pengulangan kendala masa lalu. Sebagai catatan, ruas Padang–Sicincin sebelumnya mengalami keterlambatan signifikan.
Sejak groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada 2018, ruas tersebut baru bisa difungsikan secara gratis pada 28 Mei 2025—melampaui target awal tahun 2024.
"Kita berharap pembangunan jalan tol ini segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Barat. Sinergi nyata di lapangan sangat diperlukan, bukan sekadar komitmen di atas kertas," tegas Kajati Sumbar, Muhibuddin.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyoroti bahwa hambatan klasik pembangunan di Sumatera Barat adalah persoalan pembebasan lahan. Ia menekankan bahwa dukungan anggaran dari pusat saat ini sangat besar dan tidak boleh disia-siakan.
"Kami telah meyakinkan Presiden agar proyek tol ini terus dilanjutkan. Tantangan utama kita adalah komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah lahan agar pembangunan tepat waktu," ujar Andre.
Senada dengan Gubernur, para kepala daerah, termasuk Bupati Tanah Datar Eka Putra, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing..
Berdasarkan hasil diskusi antar pemangku kepentingan, terdapat beberapa poin krusial yang disepakati:
Komitmen Kepala Daerah Bupati Padang Pariaman, Wali Kota Bukittinggi, dan Wawako Padang Panjang siap menyelesaikan kendala teknis di wilayah masing-masing.
Dukungan Provinsi Gubernur Mahyeldi siap mengerahkan perangkat daerah demi kelancaran proyek.
Fasilitas Tambahan Disepakati pembangunan Exit Tol di kawasan Padang Panjang dan Kabupaten Agam.
Tindak Lanjut Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada minggu keempat April 2026.
Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, legislatif, dan aparat penegak hukum, pembangunan Tol Bukittinggi–Padang Panjang–Sicincin diharapkan menjadi momentum kebangkitan infrastruktur yang lebih efisien di Sumatera Barat. (MJ)
