 |
| Presiden Prabowo Subianto Gelar Rapat Terbatas Percepat Program Nasional sektor Pangan, Energy dan Industri(foto: Sekretariat Presiden) |
Realitakini.com- Jakarta
Presiden Republik Indonesia ke 7 Prabowo Subianto disarankan oleh para ekonom agar banyak men dengar dan merenung.Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Mulyanto , menyarankan pemerintah agar mau meninjau ulang sejumlah program besar di tengah tekanan ekonomi, termasuk kenaikan harga BBM dan LPG serta dinamika geopolitik global.Sebagaimana yang dikutip dari Tribunnews:
Menurut Mulyanto, Presiden Prabowo Subianto perlu mendengarkan masukan publik terkait pelaksan aan program-program prioritas pemerintah.
Ia menyoroti sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga pengelola an dana besar melalui Danantara, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Saya kira Pak Prabowo harus mulai mendengar. Program-program besar itu perlu ditinjau ulang,” ujar Mulyanto dalam dialog Overview Tribunnews, Rabu (22/4/2026). Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Surakarta itu menilai, pelaksanaan program secara serentak di seluruh wilayah ber potensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika tidak didahului uji coba di daerah yang dinilai siap.
Ia menyarankan agar pemerintah menerapkan skema bertahap dengan melakukan pilot project di kawas an yang prospektif sebelum diperluas ke daerah lain.Koperasi Merah Putih misalnya. Menurut Mulyant o, pembangunan infrastruktur program tanpa diiringi aktivitas yang jelas justru berisiko tidak efektif.
“Jangan sampai bangunan sudah ada, tetapi aktivitasnya belum berjalan,” katanya.
Lebih lanjut, Mulyanto mengingatkan bahwa program pemerintah berpotensi menimbulkan persaingan dengan pelaku usaha lokal yang telah lebih dulu ada, seperti koperasi desa maupun BUMDes.
Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dikhawatirkan dapat mematikan usaha kecil di sekitar lokasi program.
“Jangan sampai kegiatan pemerintah justru menjadi pesaing bagi aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah berjalan,” ujarnya.
Mulyanto juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam men jalankan program-program besar tersebut.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan sektor lain atau berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, indikasi ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah harus menjadi bahan eva luasi serius.
“Kalau sudah banyak kritik dari masyarakat, itu berarti perlu ada yang diperbaiki,” kata dia.Imbau Pemerintah Banyak Mendengar
Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, Mulyanto menekankan pentingnya sikap pemerintah untuk lebih terbuka terhadap masukan publik.
Ia menyarankan agar pengambilan kebijakan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
“Sekarang ini pemerintah harus banyak mendengar, sambil merenung, mana kebijakan yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas,” tutupnya.(Fuadcani)
