Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Foto : Kompas.com/Jason Christo Abdi Nugroho)
Realitakini.com-- Jakarta
Pemerintah menemukan indikasi kuat adanya praktik kecurangan dalam peredaran beras premium di pasaran, yang dinilai merugikan masyarakat dalam skala besar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, beras dengan kualitas rendah diduga dijual dengan harga tinggi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp10 triliun.
Amran menjelaskan, berdasarkan hasil pengujian laboratorium, sejumlah beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar sebagai beras premium. Padahal, beras premium seharusnya memiliki kadar beras patah maksimal 14 persen.
“Ini kalau (beras) premium, itu 14 persen pecahan. Yang kita tangkap itu 59 persen, 34 persen. Artinya harga Rp8.000 dijual Rp17 ribu per kilogram,” ujar Amran di kawasan pergudangan di Karawang, Kamis (23/4), dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (24/4).
Dalam paparannya, kadar beras patah pada sejumlah sampel bahkan mencapai 33 hingga 59 persen. Angka tersebut jauh melampaui ambang batas standar beras premium, sehingga secara kualitas tidak layak dijual dengan harga tinggi
Amran menyebut, dengan asumsi harga wajar sekitar Rp12 ribu per kilogram, selisih harga yang dibebankan kepada konsumen bisa mencapai Rp5.000 per kilogram.
“Kalau Rp12 ribu saja, saya hitung kecil Rp5.000 selisih harga. Kalau 2 juta ton, selisih harga yang dibebankan ke konsumen Rp10 triliun,” katanya.
Data yang dipaparkan juga menunjukkan beras dengan kualitas di bawah standar tersebut tetap dijual hingga Rp17 ribu per kilogram, meski tidak memenuhi kategori premium.
Ia menegaskan, praktik tersebut bukan sekadar kesalahan distribusi, melainkan bagian dari dugaan permainan dalam rantai pasok, termasuk peran perantara atau middleman.
“Bukan oplos, nyolong. Ini saya periksa di lab, ini beras semua yang middleman tadi,” tegasnya.
Menurut Amran, total nilai perputaran dari praktik yang diduga melibatkan pelaku di rantai distribusi tersebut bahkan bisa mencapai Rp100 triliun.
Lebih lanjut, Amran memastikan pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan terus menindak tegas praktik kecurangan di sektor pangan, termasuk beras, guna melindungi konsumen dari harga yang tidak sesuai dengan kualitas. “Ini yang ditangkap dan ini sudah di penjara. Clear ya, Itulah masuk di middleman,” ujarnya. (*)
