 |
| Ketua PC PMII Blitar , Muhamamd Riski Fadila ( kanan) |
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar menyoroti persoalan bau menyengat yang diduga bersumber dari pengolahan limbah peternakan ayam di Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, dan menegaskan siap mengawal penanganannya hingga aksi massa jika tidak ada langkah tegas dari pe merintah daerah. Blitar Sabtu malam, (25/04/2026)
Hal itu mengemuka dalam Diskusi lingkungan bertajuk Eco-Movement Camp dalam rangka puncak Hari Lahir (Harlah) ke-66 PMII digelar di areal PT Sinergi Gula Nusantara MKSO Tebu – Kebun Doho (HGU Ngusri), Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Sabtu (25/4/2026) malam.
Diskusi yang melibatkan pegiat lingkungan, mahasiswa, dan warga setempat tersebut mengangkat keluh an masyarakat terkait dampak pencemaran udara akibat pengelolaan limbah peternakan yang dinilai me resahkan.
Ketua PC PMII Blitar, Muhammad Riski Fadila, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil diskusi dengan turun langsung ke masyarakat guna menggali data dan informasi lebih rinci.
“Setelah diskusi ini, kami akan menurunkan sahabat-sahabat PMII untuk terlibat langsung di tengah- masyarakat. Data yang diperoleh nantinya akan kami tindaklanjuti sesuai prosedur hukum, baik melalui hearing dengan DPRD maupun menyampaikan aspirasi kepada pihak terkait,” ujarnya.
Riski menilai, meskipun sebelumnya telah dilakukan hearing dengan DPRD, namun belum ada kepasti an langkah konkret yang dirasakan masyarakat. Kondisi ini membuat warga masih dibayangi dampak polusi udara dari pengelolaan limbah tersebut.
“Artinya masyarakat masih dihantui dampak negatif. Kami akan terus mengawal di DPRD dan me- nany kan komitmen mereka dalam menyelesaikan persoalan di Desa Ngaringan ini,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan waktu dan keputusan dari DPRD dalam menangani persoalan tersebut. Selain itu, PMII berencana mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap dampak yang dirasakan masyarakat.
“Kami juga akan mendatangi Pemda untuk meminta atensi. Ini bukan sekadar persoalan izin, tetapi sudah berdampak langsung pada masyarakat. Kami meminta pertanggungjawaban bupati,” tambahnya.
PMII, lanjut Riski, tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi massa jika tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Sementara itu, salah satu warga Desa Ngaringan, Suyono, berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas dengan menutup pengelolaan limbah yang menjadi sumber bau.
“Kalau peternakannya silakan berjalan, karena tidak ada dampak langsung. Tapi pengelolaan limbahnya yang menimbulkan bau menyengat dan bulu-bulu ayam beterbangan. Kami khawatir dampaknya akan dirasakan anak cucu kami,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan, apabila tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, warga tidak menutup kemung kinan akan melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes atas kondisi tersebut. (*)
