Diskursus tentang masa depan demokrasi Indonesia kembali mengemuka di Kota Blitar, Kota kelahiran Soekarno. Dalam forum bertajuk “Reaktualisasi Nilai Pancasila dalam Menjawab Tantangan Demokrasi ” yang digelar di Istana Gebang, Blitar juamat malam (24/04/2026) kritik tajam mencuat terhadap praktik demokrasi yang dinilai kian menjauh dari nilai dasar bangsa.
Salah satu pembicara utama, Mohammad Trijanto, menegaskan bahwa persoalan demokrasi saat ini tidak sekadar terletak pada penyimpangan praktik, melainkan pada hilangnya fondasi ideologis. Ia menilai demokrasi Indonesia cenderung berjalan prosedural, namun kehilangan arah nilai.
“Yang kita hadapi bukan hanya penyimpangan, tetapi demokrasi yang kehilangan arah. Ketika Pancasila tidak dijadikan landasan, maka ruang politik akan diisi oleh kepentingan dan transaksi,” ujarnya.
Menurut Trijanto, maraknya praktik politik uang dalam setiap kontestasi bukanlah fenomena baru, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang tidak lagi berpijak pada nilai. Ketika ideologi ditinggal kan, uang dengan sendirinya menjadi instrumen utama dalam perebutan kekuasaan.
Ia mengingatkan, Pancasila tidak semestinya berhenti sebagai simbol formal, tetapi harus hadir sebagai sistem etika dalam praktik politik.Mengacu pada pemikiran Soekarno, Pancasila sejatinya menjadi pe doman untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar retorika dalam pidato.
“Ketika demokrasi hanya dimenangkan oleh mereka yang memiliki modal besar, maka yang terjadi bukan demokrasi yang sehat, melainkan kecenderungan oligarki,” tegasnya.
Dalam pandangannya, pendekatan yang hanya menyalahkan individu pelaku politik uang tidak cukup.
Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem secara menyeluruh, termasuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam kebijakan publik dan proses rekrutmen politik.
Menjelang Pemilu 2029, Trijanto mengingatkan agar optimisme terhadap demokrasi tidak berhenti pada slogan. Tanpa perubahan mendasar, ia menilai harapan akan pemilu yang bersih akan sulit terwujud.
“Harapan itu tetap ada, tetapi harus disertai komitmen nyata untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik,” katanya.
Dalam forum tersebut, perhatian juga diarahkan pada peran generasi muda. Trijanto menilai generasi Z dan Alpha memiliki posisi strategis dalam menentukan arah demokrasi ke depan, bukan sekadar menjadi pemilih pasif.
“Generasi muda harus memahami Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Bung Karno, Joko Pramono, menyebut forum ini sebagai pengingat arah bangsa yang dinilai mulai kabur.Ia menegaskan Indonesia tidak kekurangan konsep, melainkan mem butuhkan keteguhan dalam menjalankan nilai-nilai dasar.
Diskusi ini menegaskan satu hal: tanpa Pancasila sebagai kompas, demokrasi berpotensi kehilangan makna dan arah. Dalam situasi tersebut, politik dikhawatirkan hanya menjadi arena kepentingan, bukan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Sebagai informasi, Mohammad Trijanto merupakan Direktur Revolutionary Law Firm, Ketua Umum IKA UNISBA Blitar, serta kandidat doktor ilmu hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Latar belakang tersebut memperkuat perspektifnya dalam membaca relasi antara hukum, kekuasaan, dan moralitas publik.(*)
