Realitakini.com -- Jakarta
Pemerintah terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional.
Dihimpun dari BPMI Setpres, hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar usai diterima Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa kemaren (12/05/2026).
Muhaimin mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemerintah, kata dia, akan terus mendorong kementerian, lembaga, hingga BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah juga berencana menambah anggaran khusus guna memperkuat dukungan terhadap kegiatan UMKM dan sektor ekonomi kreatif agar semakin berkembang dan mampu menyerap tenaga kerja.
Dalam bidang perlindungan sosial, Muhaimin menyebut alokasi APBN untuk program perlindungan sosial saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun. Pemerintah juga terus mengintegrasikan data penerima manfaat agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.
Menurutnya, penyaluran bantuan sosial kini diperkuat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan proses distribusi bantuan dilakukan secara akurat dan efektif.
Lebih lanjut, pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan nasional. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026, sekaligus menurunkan angka kemiskinan menjadi lima persen pada 2029.
Pemerintah berharap berbagai langkah strategis tersebut dapat memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (*)
