 |
| Pemko Padang Kembali Raih Opini WTP Dari BPK Perwakilan Sumbar (poto Prokopim) |
Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumbar , Jumat (29/5/2026), dan diterima langsung Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dari Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Plt Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar, serta tujuh kepala daerah di Sumbar lainnya.
Raihan opini WTP ini menjadi yang ke-13 kalinya bagi Pemko Padang dan ke-12 kali secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemko Padang dan tim BPK Sumbar atas sinergi selama proses audit berlangsung.
“Ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Kami ingin memastikan capaian ini menjadi titik tolak untuk memperkuat integritas, efisiensi, dan transparansi anggaran demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Maigus Nasir.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi juga menjadi indikator penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia menambahkan, Pemko Padang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari implementasi Program Unggulan (Progul) “Padang Amanah” bersama Wali Kota Padang Fadly Amran.
“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini merupakan implementasi dari Progul Padang Amanah,” katanya.
Maigus Nasir juga menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk pembenahan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, serta membangun birokrasi yang bersih dan responsif.
“Kami siap menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Semoga komunikasi antara Pemko Padang dan BPK terus terjaga dalam penyempurnaan laporan keuangan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra mengatakan opini WTP yang diterima pemerintah daerah menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Namun demikian, BPK tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi untuk perbaikan ber- kelanjut an. “Opini WTP adalah langkah awal, bukan akhir dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel.”
“Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP di tahun anggaran 2025, semoga dapat terus dipertahankan,” ujar Sudarminto Eko Putra. * Rk)
