 |
| PSPP Ajukan Protes Resmi ke PSSI, Pertanyakan Dasar Penentuan Kuota Liga 4 Nasional (Poto heri |
Surat bernomor 33/PSPP-PP/V/2026 yang ditujukan kepada Ketua Umum PSSI itu dilayangkan setelah PSPP tidak masuk daftar 64 tim peserta tingkat nasional. Dalam surat tersebut, PSPP menyoroti ketidak seimbangan kuota antardaerah dan jumlah pertandingan yang dijalani tiap tim.
Di Sumatera Barat, kompetisi Liga 4 berlangsung menggunakan sistem penuh satu putaran, dilanjutkan semifinal home and away serta final single match. Bagi tim yang mencapai empat besar total pertanding an bisa mencapai 12 laga dalam satu musim. Namun di sejumlah provinsi lain, tim yang lolos hanya menjalani 4–7 pertandingan meski kuota wakilnya lebih dari satu.
Ketua Umum PSPP Irsyad Hanif mengatakan keberatan ini diajukan bukan untuk memperuncing situasi tetapi demi mendapatkan kejelasan regulasi. “Kami ingin dasar penentuan tim yang lolos dijelaskan secara terbuka. Ada perbedaan jumlah pertandingan yang cukup signifikan antarprovinsi. Kami ber harap kompetisi berjalan lebih fair,” ujarnya.
Irsyad juga menegaskan bahwa perjuangan PSPP musim ini tidak main-main. Sejak awal musim, tim telah menjalani persiapan intensif, pembentukan skuad, program latihan berjenjang hingga dukungan penuh dari masyarakat Padang Panjang.
Polemik ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Porapar), Busmar Candra, menyatakan dukungan terhadap upaya PSPP mencari kejelasan. “Masyarakat ingin tahu alasan kenapa tim dari Sumbar tidak mendapat kuota seperti provinsi lain. Penjelasan dari PSSI penting untuk menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Media nasional maupun lokal turut menyoroti isu ini, menyebut PSPP sebagai salah satu peserta Liga 4 yang tampil konsisten sepanjang musim. Banyak pihak menilai ketidakjelasan regulasi dapat meng ganggu semangat pembinaan sepak bola daerah.
Kini, publik sepak bola Sumatera Barat menantikan respons resmi dari PSSI. Penjelasan tersebut diharapkan dapat mengakhiri polemik serta menjadi landasan perbaikan regulasi kompetisi di masa mendatang. (Heri)
