 |
| Tatap Pembangunan Masa Depan, Nagari Batipuah Ateh Gelar Musnag RKP 2027 dan DU RKP 2028 ( poto Maylis) |
Pemerintah Nagari Batipuah Ateh, Kecamatan Batipuh kabupaten Tanah Datar resmi menggelar Musyawarah Nagari (Musnag) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027 dan Daftar Usulan (DU) RKP Tahun 2028. Acara yang berlangsung khidmat ini diselenggarakan di Aula Kantor Wali Nagari Batipuah Ateh pada Senin (29/06/2026).
Kegiatan penting ini dibuka secara resmi oleh Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Batipuah Ateh, Sukirman, S.Pd., dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat serta lembaga nagari.
Dalam arahannya, Ketua BPRN Sukirman, S.Pd., menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat yang hadir. Menurutnya, sumbangsih pemikiran dan usulan warga dalam forum ini akan menjadi penentu arah pembangunan Nagari Batipuah Ateh di masa yang akan datang.
"Kami berharap masyarakat bisa berperan aktif dalam ruang diskusi ini. Usulan dari setiap jorong dalam musyawarah perlu diteliti dengan seksama untuk memilah mana yang benar-benar menjadi skala prioritas," ujar Sukirman.
Alasan Musnag Tetap Wajib Dilaksanakan
Sementara itu, Wali Nagari Batipuah Ateh, Ade Putra, SE., N.LP., dalam sambutannya menjawab pertanyaan yang kerap muncul di tengah masyarakat mengenai urgensi pelaksanaan Musnag, terutama terkait adanya usulan tahun-tahun sebelumnya yang belum sempat terealisasi.
Ade Putra menegaskan bahwa Musnag merupakan amanat regulasi yang wajib dijalankan setiap tahunnya. Tanpa adanya dokumen perencanaan yang sah seperti RKP, pemerintah nagari tidak akan bisa mencairkan maupun menggunakan anggaran dari pemerintah untuk program pembangunan.
Fokus Infrastruktur: Pemulihan Pasca-Erupsi dan Pengaspalan Jalan
Lebih lanjut, Wali Nagari memaparkan beberapa agenda infrastruktur krusial yang harus menjadi fokus utama, di antaranya:
Pemulihan Sungai Boruak: Mengingat dampak serius akibat erupsi Gunung Marapi pada tahun 2024 lalu, perbaikan kerusakan di sepanjang aliran Sungai Boruak mendesak untuk diprioritaskan demi keamanan warga.
Pengaspalan Jalan Utama: Proyek pengaspalan jalan nagari diperkirakan akan menelan biaya yang cukup besar, yakni lebih dari Rp 1 miliar.
Karena membutuhkan anggaran besar, usulan ini diarahkan untuk masuk ke dalam DU RKP Tahun 2028 agar dapat dialokasikan secara matang melalui APB Nagari.
Usai sesi sambutan dan arahan, acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok (sidang komisi) untuk mematangkan poin-poin usulan dari setiap jorong.
Musnag diakhiri dengan penyerahan hasil rumusan musyawarah secara simbolis oleh Ketua BPRN, Sukirman, S.Pd., kepada Wali Nagari Batipuah Ateh, Ade Putra, SE., N.LP., sebagai tanda siap dikawalnya program-program tersebut ke tahap selanjutnya. (MailisJ)
