Pemerintah Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, resmi menggelar Musyawarah Nagari (Musnag) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027 dan Daftar Usulan (DU) RKP Tahun 2028. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Wali Nagari Simawang pada Senin (29/06/2026).
Dengan mengusung moto "Mari Tingkatkan Kebersamaan dalam Pembangunan Nagari", acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua BPRN Nagari Simawang, M. S. Dt. Rajo Nan Itam.Musnag kali ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Forkopimca Kecamatan Rambatan, Camat, jajaran BPRN, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pendamping Desa, Wali Jorong, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, hingga Bundo Kanduang.
Perencanaan Matang untuk Masa Depan Nagari
Dalam arahannya, Ketua BPRN Simawang, M. S. Dt. Rajo Nan Itam, menyampaikan bahwa forum musyawarah ini merupakan wadah krusial untuk menampung aspirasi masyarakat. Hasil dari Musnag ini akan menjadi cetak biru pembangunan Nagari Simawang untuk beberapa tahun ke depan.
"Kegiatan Musnag ini kita laksanakan demi menyusun RKP Pemerintah Nagari Simawang tahun 2027 serta menyepakati DU RKP tahun 2028 agar pembangunan berjalan terarah dan transparan," jelas Ketua BPRN.
Sentilan Wali Nagari: Jalankan Kewajiban, Jangan Hanya Menuntut Hak
Sementara itu, Wali Nagari Simawang, Firman Malin Paduko, memberikan sambutan yang cukup mendalam sekaligus menjadi evaluasi bersama bagi seluruh warga. Ia menegaskan bahwa membangun nagari tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan butuh partisipasi nyata dan rasa kebersamaan dari masyarakat.
Firman juga menyentil fenomena sosial di mana sebagian oknum masyarakat kerap menuntut hak, namun abai terhadap kewajiban sebagai warga nagari.
Minim Partisipasi Fisik: Sebagian warga dinilai cepat protes jika tidak mendapat bantuan (pembagian), namun enggan hadir saat diundang rapat kegiatan atau diajak bergotong royong.
Kesadaran Pajak Rendah: Masih ditemui warga yang enggan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Wali Jorong, padahal pajak tersebut merupakan modal penting untuk pembangunan daerah.
"Dalam hidup dan membangun nagari, diperlukan kebersamaan. Masyarakat jangan hanya menuntut hak, tapi juga harus melakukan kewajiban," tegas Firman Malin Paduko.
Lebih lanjut, Wali Nagari membeberkan fakta pahit mengenai kondisi keuangan Nagari Simawang pada tahun anggaran 2026 ini. Menurutnya, kas nagari saat ini cukup memprihatinkan, salah satunya dipicu oleh tidak adanya kucuran dana yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Menyiasati keterbatasan anggaran tersebut, Firman Malin Paduko menginstruksikan seluruh Wali Jorong untuk bergerak aktif dan menjemput bola. Ia meminta para kepala jotong tersebut untuk mendekati dan melobi para perantau asal Simawang agar mau ikut berkontribusi dalam mendanai rangkaian pembangunan di kampung halaman.
"Kalau kita hanya duduk diam dan menunggu kucuran dana pemerintah mengalir, akan sangat sulit untuk membangun nagari ini. Untuk itu, saya minta jangan sampai ada yang berpangku tangan. Jika ada peluang pembangunan yang bisa berjalan (lewat jalur swadaya/perantau), segera eksekusi," pungkasnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok guna merumuskan poin-poin usulan prioritas yang akan dibawa ke tingkat kabupaten. (MailisJ)
