Pimpinan Dprd Agam Silaturrahmi Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3AfCP0LxH5ORAY1SUDHYhXowOoZLdkWUzPalS-j6--grXEbQmLPKsHdLWLHPovWJo4Swx0abJ2MJCmcj7-WLgew9f-_vEz5pMGOlN6D1CMRXTV8DhIDFe1yXAUjCppCbZqx7onucHWt6-PYaNmcU-uOcfYCveAAPnFD1i4DIyzWj3hkfl_t3h7Le4/s500/%20AG.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3AfCP0LxH5ORAY1SUDHYhXowOoZLdkWUzPalS-j6--grXEbQmLPKsHdLWLHPovWJo4Swx0abJ2MJCmcj7-WLgew9f-_vEz5pMGOlN6D1CMRXTV8DhIDFe1yXAUjCppCbZqx7onucHWt6-PYaNmcU-uOcfYCveAAPnFD1i4DIyzWj3hkfl_t3h7Le4/w640-h384-rw/%20AG.jpg" width="640" /></a></div><br />Realtakini.com-Agam</span></b><div style="text-align: justify;">Ketua Dprd  Agam , Dr Novi Irwan,S,Pd,M.M beserta wakil ketua Suharman, Marga Indra Putra,S,Pd dan didampingi  Plt Sekwan Dewi Afriani dan staf Fitri Maidona silaturrahmi dan sharing informasi terkait fungsi dan kontrol Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap ASN  atau pejabat. Jumat(03/06/2022).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Agus Pramusinto, MDA dan di dampingi oleh  Wakil Ketua KASN beberapa masukan dan  menyarankan kepada  DPRD Agam untuk terus melaksanakan fungsi kontrol untuk  para ASN baik secara administrasi maupun kinerja sesuai tugas fungsi serta bersinergi dengan KASN.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ketua KASN Agus Pramusinto, mengatakan dengan ikut Dprd mengontrol kinerja  ASN di daerah, ini akan sangat berpengaruh terhadap  pelayanan ASN  terhadap masyarakat di segala lini dan juga untuk meningkat   kinerja aparat</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami di KASN mengawasi berdasarkan aturan. Kami tidak sedang dalam mem persulit siapa pun," kata Agus dalam pertemuan dengan pimpinan Dprd Agam ( Anto)</div>

Pimpinan Dprd Agam Silaturrahmi Ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Realtakini.com-Agam Ketua Dprd  Agam , Dr Novi Irwan,S,Pd,M.M beserta wakil ketua Suharman, Marga Indra Putra,S,Pd dan didampingi  Plt Sekwa...

Read more »

Bupati Rusma Yul Anwar Tegaskan, Bansos Jangan Salah Sasaran, Walinagari Diminta Ikut Mengawal

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEAGJw71pxAIhu7ayz0HnT8M-7_yuE7nkpKunEyqIb41x5OXggs7BWMb8nfjOww3SMuTvYdzZ574Y5Mpo-3PqIlChjVUC9WPodZRrJPdpXektrkIkp4rYazqiHcongsXvtt8lXO1IDE4h8-TIDVioyjuxv6SQYa7k5ru037QRBBMMIw6hXbMOeo8Ix/s500/%20YUl.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEAGJw71pxAIhu7ayz0HnT8M-7_yuE7nkpKunEyqIb41x5OXggs7BWMb8nfjOww3SMuTvYdzZ574Y5Mpo-3PqIlChjVUC9WPodZRrJPdpXektrkIkp4rYazqiHcongsXvtt8lXO1IDE4h8-TIDVioyjuxv6SQYa7k5ru037QRBBMMIw6hXbMOeo8Ix/w640-h384-rw/%20YUl.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pesisir Selatan</span></b></div><div><div style="text-align: justify;"><div>Semua walinagari diminta agar terus mengawal berbagai program bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan kepada masyarakat. Baik bantuan dalam bentuk pangan non tunai, maupun Program Keluarga Harapan (PKH).  Tujuannya agar penyaluran berbagai program bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran, dan sampai kepada yang berhak.Ketegasan itu disampaikan sebab berbagai program yang bertujuan untuk penanganan kemiskinan itu, merupakan komitmen pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah, termasuk juga di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).</div><div><br /></div><div>Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, mengatakan Jumat (3/6) bahwa penyaluran bantuan yang tepat sasaran, akan memberikan manfaat yang besar bagi daerah dan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan."Melalui bantuan ini pula, maka ancaman lonjakan harga dan kelangkaan pangan di masyarakat bisa pula diantisipasi. Karena hal itu, maka kepada para walinagari diminta untuk terus mengawal agar berbagai program Bansos ini tidak salah sasaran," katanya.</div><div><br /></div><div>Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pessel, Wendra Rovikto, ketika dihubungi menjelaskan bahwa di daerah warga  yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ada sebanyak 264.404 jiwa. Jumlah itu mencapai 52 persen dari 514 ribu jiwa penduduk Pessel.</div><div><br /></div><div>"Jika dibandingkan dengan tahun 2021, angka itu lebih rendah, sebab tahun 2021 berada pada posisi 264.750 jiwa. Itu merupakan data periode November 2021,” ujarnya.Diakuinya bahwa hal itu terjadi karena masih ada sekitar 800 penduduk Pessel yang luput dari pantauan sehingga tidak masuk dalam pendataan. Berdasarkan hal itu, maka mereka dimasukkan ke DTKS.</div><div><br /></div><div>"Semua itu bisa tercapai berkat peran pemerintahan nagari bersama jajaran dalam melakukan pemantauan melalui uji publik yang sudah dilakukan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (PKM). Tentunya dengan melibatkan tenaga fasilitator PKH pada semua kecamatan," jelasnya.Agar kedepan berbagai program Bansos memang benar-benar tepat sasaran, sehingga peran walinagari dalam melakukan pengawasan sangat diharapkan."Sebab seiring perjalanan waktu, para penerima Bansos KPM ini bisa saja terjadi pergeseran. Atau juga pengurangan maupun penambahan. Makanya pengawasan dan pemantauan di lapangan sangat diharap kan," timpalnya.( knf/ Rk)</div></div></div>

Bupati Rusma Yul Anwar Tegaskan, Bansos Jangan Salah Sasaran, Walinagari Diminta Ikut Mengawal

Realitakini.com-Pesisir Selatan Semua walinagari diminta agar terus mengawal berbagai program bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan kepada...

Read more »

Biro Pemerintahan Dan Otda Gelar FGD Pemetaan Potensi Kerjasama Daerah

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_slkop6YAc308Trx8f9xeFWRm9BsxTvFDQKeSH9bIXKwdFiThTChwA0LnKvaHWWKDzBL3PGpflvUbK2IVOO8VeXvBNIEVRVVFNro3NvbTNSvx_s4QsYkCvLVAcYAKAoPRL3FH2FmUqu_vrLFO0rAJqq0f9MigRFVPKyY2SWD_-kFRlRmEDSjD6HIe/s500/%20SUs.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_slkop6YAc308Trx8f9xeFWRm9BsxTvFDQKeSH9bIXKwdFiThTChwA0LnKvaHWWKDzBL3PGpflvUbK2IVOO8VeXvBNIEVRVVFNro3NvbTNSvx_s4QsYkCvLVAcYAKAoPRL3FH2FmUqu_vrLFO0rAJqq0f9MigRFVPKyY2SWD_-kFRlRmEDSjD6HIe/w640-h384-rw/%20SUs.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </span></b><div style="text-align: justify;">Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumatera Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna memetakan potensi kerjasama daerah, Jum’at (3/6/22), bertempat di Aula Rumah Kanto rGubernur,  Padang.Kepala Biro Pemerintahan dan Otda, Doni Rahmat Samulo mengatakan bahwa pelaksanaan pemetaan potensi kerjasama daerah tersebut bertujuan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki perencanaan yang jelas dalam melaksanakan kerja sama daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"FGD ini bertujuan agar hasil kerjasama daerah dapat menjadi bahan rancangan untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah ke depan, sehingga kerjasama daerah terlaksana semakin efektif, efisien dan saling menguntungkan," ungkap Doni.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Doni juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan pemetaan kerjasama yang dilaksanakan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) itu, diawali dengan penyampaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2021 pada RPJMD yang capaiannya belum sesuai dengan target yang merupakan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan. Kemudian dilanjutkan dengan proses indetifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan, serta penyampaian usulan kerja sama daerah dari OPD kepada Tim Koodinasi Kerjasama Daerah (TKKSD). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Setelah disampaikan, TKKSD akan melakukan pembahasan usulan kerja sama perangkat daerah ter sebut, dan penetapan keputusan kepala daerah tentang daftar potensi kerja sama daerah provinsi Sumatera Barat," lanjutnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan dilaksanakannya Pemetaan, pihaknya berharap potensi kerja sama pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tergali lebih dalam, sehingga dapat melahirkan kerja sama daerah yang merupakan solusi dari permasalahan OPD dalam mencapai target kinerja. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selain itu, melalui kegiatan kerjasama juga diharapkan dapat mendukung pencapaian RPJMD, Program Unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menciptakan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan publik, serta  meningkatkan penerimaan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keterbukaan lapangan kerja,” terang Doni.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">FGD Pemetaan Potensi Kerjasama yang dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 2 dan 3 Juni 2022 di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat itu dilaksanakan bersama TKKSD yang berasal dari Biro Pemerintahan dan Otda, BAPPEDA, DPKAD, BALITBANG, Inspektorat, Biro Hukum, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Organisasi Pemprov Sumbar, yang juga berdiskusi dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (MC /)Dinas Kominfotik Sumbar/Rk)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Biro Pemerintahan Dan Otda Gelar FGD Pemetaan Potensi Kerjasama Daerah

Realitakini.com-Padang  Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumatera Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna memetakan potensi ke...

Read more »

Pendalaman Undang-undang nomor 1 tahun 2022 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar Laksanakan Bimtek

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg704xO6maktLas3Su4bkc-zUburSSLA8f1qd31VayLDhsIP0oUMjGRhwO0O3C638VfxIjlqukvWyErTPXp6RwbgLcnLMo0GJQNJT4UeKy8tOPj0raCsiH6cUPNT06cSbjO3BOOcdqj0nWl7vC3HQfpoo2USIStXEGXdGJn3jax0Y0DnxpaMpafr_N1/s500/%20BIN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg704xO6maktLas3Su4bkc-zUburSSLA8f1qd31VayLDhsIP0oUMjGRhwO0O3C638VfxIjlqukvWyErTPXp6RwbgLcnLMo0GJQNJT4UeKy8tOPj0raCsiH6cUPNT06cSbjO3BOOcdqj0nWl7vC3HQfpoo2USIStXEGXdGJn3jax0Y0DnxpaMpafr_N1/w640-h384-rw/%20BIN.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Bulkttinggi </span></b><div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #323233; font-family: Times New Roman, serif;">Untuk Pendalaman Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023”Pimpinan dan anggota DPRD Sumbar laksana kan bimtek dalam rangka meningkatkan dan mem pertajam pemahaman dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, yang digelar di salah satu Hotel di Bukittinggi, Kamis-Minggu (2-5/6/2022).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #323233; font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #323233; font-family: Times New Roman, serif;"> Bimtek dengan tema “Sumbar Tangguh dan Mandiri , itu diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Penbina Perguruan Nasional (STIA LPPN) Padang bekerjasama dengan BPSDM Kemendagri Jakarta.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #323233; font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #323233; font-family: Times New Roman, serif;">Dalam kesempatan itu ketua DPRD Sumbar, Supardi mengakatakan, “kalangan legislatif dan eksekutif di daerah sangat penting memahami substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah an Daerah.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #323233; font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #323233; font-family: Times New Roman, serif;">“Bimtek ini sangat penting bagi pimpinan dan anggota DPRD karena berkaitan dengan perencanaan anggaran di daerah. Sebagai regulasi yang baru, perlu dilakukan sosialisasi dan dipelajari secara men dalam agar tercipta persamaan persepsi pemangku kebijakan,” kata Supardi.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #323233; font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #323233; font-family: Times New Roman, serif;">Supardi menambahkan, dari total APBD Sumatera Barat sekitar 6,5 triliun, kita cuma punya 1,2 triliun yang bisa dipindah pindahkan. Sisanya habis untuk belanja pegawai, kesehatan, pendidikan dan lainnya.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #323233; font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #323233; font-family: Times New Roman, serif;">“Hanya dengan 1,2 triliun inilah inovasi kita bangun secara bersama-sama. Tentu ini sangat ter batas untuk menghadirkan ide-ide guna mewujudkan Sumbar yang lebih maju,” tutur Supardi. Supardi menilai,Bimtek ini sangat bermanfaat guna memberikan wawasan, pendalaman tugas serta sosialisasi regulasi yang baru bagi para legislator yang sebagai mitra sejajar pemerintah daerah.“Dengan menghadirkan nara sumber berkompeten di bidangnya, kuta yakin pimpinan dan anggota DPRD Sumbar mendapat pencerahan dan masukan,” kata Supardi.( *RK)</span></div></div>

Pendalaman Undang-undang nomor 1 tahun 2022 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar Laksanakan Bimtek

Realitakini.com-Bulkttinggi  Untuk Pendalaman Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023”Pimpinan...

Read more »

Pemprov Bengkulu Sabet Tiga Penghargaan Realisasi APBD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3k2YxdWw8NqQ4NH6Lz4ObbSTz_6N3gh5I3ws1HtInZC_dEDxkE6lu12r0kMB672KTC7ih-Huz6dsOW4DKL5GlugMlZH7gDHIMYcpVkYDzBaBDTIIICtYF68Z0wOsumQVyaAB9J38hwdYloQSwArGeUnL1f4XZw4cKZ_NeIKjxRzi6grWifned9t5A/s1280/IMG-20220602-WA0008.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="402" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3k2YxdWw8NqQ4NH6Lz4ObbSTz_6N3gh5I3ws1HtInZC_dEDxkE6lu12r0kMB672KTC7ih-Huz6dsOW4DKL5GlugMlZH7gDHIMYcpVkYDzBaBDTIIICtYF68Z0wOsumQVyaAB9J38hwdYloQSwArGeUnL1f4XZw4cKZ_NeIKjxRzi6grWifned9t5A/w640-h402-rw/IMG-20220602-WA0008.jpg" width="640" /></a></div><div><span style="text-align: justify;">Realitakini.com- Bengkulu</span></div><div style="text-align: justify;">Pemprov Bengkulu raih 3 penghargaan dari seluruh kategori realisasi APBD dari Kementerian Dalam Negeri. Bengkulu dinobatkan sebagai Peringkat Pertama realisasi peningkatan PAD dari tahun 2020 hingga 2021. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bengkulu juga dinobatkan sebagai Pemprov dengan realisasi Belanja Daerah Tertinggi (Peringkat Ketiga) tahun 2021. Tak cukup itu saja, Kemendagri juga berikan penghargaan kepada Pemprov Bengkulu sebagai Pemda dengan realisasi Pendapatan Daerah tertinggi (kelima) dari tahun 2020 hingga 2021.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dari ketiga kategori, kita mendapatkan apresiasi dari Kemendagri. Ini artinya menjadi semangat dan motivasi kita bersama dalam menjalankan kebijakan agar lebih efektif, logis, dan akuntabel tentunya," tutur Gubernur Rohidin usai terima penghargaan dari Mendagri di Jakarta, Kamis 2 Juni 2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rohidin menjelaskan, fokus pemerintah pada 2020 dan 2021 yakni pengendalian pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Bengkulu juga sempat mengalami kontraksi akibat pandemi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Alhamdulillah, pada 2021 pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif. Berbagai faktor mempengaruhi pertumbuhan ini, antara lain kebijakan arah anggaran, penyaluran Perlinsos, infrastruktur, juga inovasi layanan yang diikuti target pendapatan yang logis," beber gubernur. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kekuatan ekonomi di Bengkulu, imbuh gubernur, ditopang oleh sektor riil yakni UMKM dan pertanian rakyat. Pada level desa, Pemprov Bengkulu bekerjasama dengan berbagai stakeholder melakukan pendampingan. Tujuannya agar kebijakan anggaran bisa fokus pada peningkatan ekonomi, termasuk menjalankan program padat karya. (Rk/Mc)</div>

Pemprov Bengkulu Sabet Tiga Penghargaan Realisasi APBD

Realitakini.com- Bengkulu Pemprov Bengkulu raih 3 penghargaan dari seluruh kategori realisasi APBD dari Kementerian Dalam Negeri. Bengkulu d...

Read more »

Wairwasum Polri Buka Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP sejajaran Polda Sumbar

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgug-AxX0SE4egcGuGlR7jGbiI1dmOaUk7WmtW1qPS9yudcoliJuZ6QhpNXbHPxJAtwoHGU81mc1aRbat43BF72GvPBIte_l1QlVD0aM-M9ChiVJ0gcrvd4hZnr-Oj0cI3qqdGDAOkh3tx9m8OJimmKTVGZOkzqaBdhR04l0VApJYzgaPx4QPAzJ_KA/s500/%20BER.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgug-AxX0SE4egcGuGlR7jGbiI1dmOaUk7WmtW1qPS9yudcoliJuZ6QhpNXbHPxJAtwoHGU81mc1aRbat43BF72GvPBIte_l1QlVD0aM-M9ChiVJ0gcrvd4hZnr-Oj0cI3qqdGDAOkh3tx9m8OJimmKTVGZOkzqaBdhR04l0VApJYzgaPx4QPAzJ_KA/w640-h384-rw/%20BER.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b><div style="text-align: justify;">Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dilingkungan Polda Sumatera Barat, pada Kamis, (02/06) resmi di buka oleh Irwasum Polri yang diwakili Wairwasum Irjen Pol Drs. Eky Hari Festyanto, M.M di Istana Bung Hatta, Bukittinggi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan pelatihan kapabilitas APIP dihadiri oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, S.H, S.I.K, M.H, Anjak Itwasum Polri Brigjen Pol Drs. Ibnu Isticha, Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol Arief Rahman Hakim, SH, Pejabat Utama Polda Sumbar, dan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, S.Ik. MH. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diawal sambutannya, Kapolda Sumbar mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Wairwasum Polri berserta rombongan, narasumber dari KPKNL Sumbar, Ombudsman Sumbar Yefri Heriani dan BPKP Sumbar dan para peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan APIP.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terimakasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan Kapolda kepada Irwasda Polda Sumbar atas inisiasi pelaksanaan pelatihan kapabilitas APIP untuk sejajaran Polda Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Diharapkan dengan diadakannya kegiatan pelatihan kapabilitas APIP ini, manajemen pengawasan baik operasional maupun anggaran di Kepolisian khususnya Polda Sumbar dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku," sebut Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya Irwasum Polri dalam hal ini diwakilkan Wairwasum Polri, pada pembukaan pelatihan kapabilitas APIP sejajaran Polda Sumbar di Bukittinggi menyampaikan, tujuan dilaksanakannya pelatihan ini memberikan bimbingan dan saran kepada peserta pelatihan dalam rangka menyiapkan penyusunan dokumen, infrastruktur dan implementasi kebijakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Diharapkan peserta pelatihan peningkatan kapabilitas APIP dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dan pahami betul apa yang akan disampaikan Nasarumber nantinya," sebut Irjen Pol Eky Hari.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehingga katanya, dengan selesainya kegiatan pelatihan, para APIP dapat menjalankan setiap tugas pengawasan serta menjadi APIP yang profesional dan berkompeten.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jaga soliditas sesama APIP dan selamat berlatih," pungkas Wairwasum Polri Irjen Pol Eky Hari Festyanto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan tersebut, Wairwasum Polri memukul gong tanda dibukanya pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP sejajaran Polda Sumbar yang didampingi Kapolda Sumbar, Brigjen Pol Ibnu Isticha dan disaksikan oleh seluruh peserta pelatihan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adapun peserta pelatihan kapabilitas APIP di sejajaran Polda Sumbar diikuti oleh para Wakapolres dan para Kasiwas Polres sejajaran Polda sumbar.(*Rk)</div>

Wairwasum Polri Buka Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP sejajaran Polda Sumbar

Realitakini.com-Padang Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dilingkungan Polda Sumatera Barat, pada ...

Read more »

Gubernur Sumbar Pastikan Embarkasi Padang Siap Untuk Pemberangkatan Jamaah Haji

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJRvH4qDFe73vrNJgQO-nI3vQq6m-q4zUFKH8OcPYYfet1qrR8jsa2ynyABm0rd3u73PF88d4k6fO97MlA8lzOqJmvKgPTXMxRSp5R7-26GoIn-sD7fqLjPVMnK_GxzVvuk4wKPb9A5lDZD_ZGz3KjhzWVG05TObhz56BJ6tW6YlGwk_WE8fEDrfmY/s500/%20em.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJRvH4qDFe73vrNJgQO-nI3vQq6m-q4zUFKH8OcPYYfet1qrR8jsa2ynyABm0rd3u73PF88d4k6fO97MlA8lzOqJmvKgPTXMxRSp5R7-26GoIn-sD7fqLjPVMnK_GxzVvuk4wKPb9A5lDZD_ZGz3KjhzWVG05TObhz56BJ6tW6YlGwk_WE8fEDrfmY/w640-h384-rw/%20em.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </span></b><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, Kamis (2/1/2022) meninjau Asrama Haji Embarkasi Padang, dalam rangka melihat persiapan penerimaan dan pemberangkatan calon jemaah haji (CJH) kloter 1 - 8 yang akan dimulai pemberangkatan pertama pada 4 Juni nanti.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Didampingi Kabid Penyiaran haji dan umroh Kemenag Sumbar, Joben, serta beberapa kepala OPD ter kait, gubernur mengecek satu persatu kesiapan embarkasi dalam menerima kedatangan jemaah hingga pelepasan jemaah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diantaranya gubernur memastikan kesiapan petugas yang akan melayani jemaah, ruangan aula, ruang sekretariat, kamar asrama, toilet, tempat berwudhu, hingga ruang makan. Tujuannya agar dapat mem berikan pelayanan maksimal kepada jemaah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut gubernur, pelepasan kloter pertama di Embarkasi Padang akan menjadi penerbangan pertama di Indonesia. Karena itu gubernur berharap persiapan sudah matang dan seluruh petugas betul-betul me mahami tentang tugas masing masing dengan baik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Insyaallah kloter pertama secara resmi akan dilepas pada hari Sabtu. Diharap kepada seluruh petugas di lokasi ini betul betul memahami tentang tugas masing masing. Karena itu kita periksa kesiapan asrama kita, tempat istirahat jemaah, bagaimana supaya terfasilitasi dengan maksimal," jelas Buya Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, gubernur juga berharap para petugas asrama dapat menyiapkan tontonan tentang suasana di tanah suci sehingga bisa mendorong dan memotivasi jemaah untuk melaksanakan ibadah yang mabrur nantinya dan ibadah haji menjadi maksimal.Terkait kondisi CJH saat ini menurut Gubernur Mahyeldi, berdasarkan laporan yang diterimanya, belum ada yang sakit dan berada dalam keadaan sehat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Alhamdulillah dari informasi tadi belum ada yang sakit dan dalam keadaan sehat semuanya dan juga bisa berangkat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kepada jemaah saya menghimbau untuk memasti kan bahwa barang yang dibawa sudah sesuai ketentuan jenisnya dan beratnya," lanjut gubernur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kabid Penyiaran haji dan umroh Kemenag Sumbar, Joben menyampaikan, terkait makan an, jemaah dihimbau tidak perlu khawatir karena selama di tanah suci, diberikan makan tiga kali sehari ."Jemaah tidak usah ragu soal makan. Untuk makan diberikan tiga kali sehari, jadi tidak harus bawa rendang. Kalau tidak bawa bekal rendang pun tidak apa-apa," kata Joben.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di Asrama Haji Embarkasi Padang saat ini terdapat total 408 tempat tidur. Untuk kloter pertama akan diberangkatkan sebanyak 393 orang CJH termasuk petugas. Secara keseluruhan pemberangkatan CJH akan berlangsung hingga 2 Juli mendatang.(MMC/Dinas Kominfotik Sumbar/ RK)</div>

Gubernur Sumbar Pastikan Embarkasi Padang Siap Untuk Pemberangkatan Jamaah Haji

Realitakini.com-Padang  Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi, Kamis (2/1/2022) meninjau Asrama Haji Embarkasi Padang, dalam rangka melihat persiap...

Read more »

Ketua DPRD Sumbar Supardi Kunjungan SD Al Huffazh Payakumbuh

<div style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: left;"><div style="text-align: left;"><span><b style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO5uhuAg18BxGXekYzUDoet2zH0Fp0lZHO5mWAVJ0gPO2BNJKgGeXKwjGgUV-2WgI90T4VGIyEHHEWTyOtnauRcpgElDR805MgcfICpdEmPSl7RNekGaE3DIs2zGgSQKfKU6aAhtJyxIj7nCB--zByvcpIIe_l1BKC1V1hVyj9cwxz8at7h_wBEtgF/s500/%20sis.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO5uhuAg18BxGXekYzUDoet2zH0Fp0lZHO5mWAVJ0gPO2BNJKgGeXKwjGgUV-2WgI90T4VGIyEHHEWTyOtnauRcpgElDR805MgcfICpdEmPSl7RNekGaE3DIs2zGgSQKfKU6aAhtJyxIj7nCB--zByvcpIIe_l1BKC1V1hVyj9cwxz8at7h_wBEtgF/w640-h384-rw/%20sis.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com – Sumbar</b><br /><div style="text-align: justify;"><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Ketua DPRD Sumbar Supardi didamping sekretaris DPRD  H, Rafles MM dan kasubang humas, Idris  terima Kunjungan Puluhan  Santri Sekolah Dasar (SD) Al Huffazh Payakumbuh Kamis( 2/6/2022) Kunjungan tersebut dilakukan SD Al Huffazh Payakumbuh dalam rangka "Puncak Tema Kelas 6 Tentang  Globalisasi" sekaligus mengenalkan lingkungan Kantor DPRD Sumbar kepada santri SD Al Huffazh.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Pada kesempatan itu para santri SD Al Huffazh Payakumbuh diperkenankan untuk bertanya satu persatu melalui secarik kertas yang selanjutnya akan dijawab langsung oleh ketua DPRD Sumbar, Supardi.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Pertanyaan para santri SD Al Huffazh Payakumbuh itu beragam mulai dari apa itu fungsi DPRD, mana yang lebih kuat DPRD dibanding Gubernur, mana yang lebih penting kepandai daripada kejujuran dan banyak lagi pertanyaan yang disampaikan oleh para Santri tersebut.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Selanjutnya, Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis serta Kasubag Humas, Darul Idris menjawab satu persatu pertanyaan para santri SD Al Huffazh.Supardi menerangkan, fungsi dari DPRD tersebut ada tiga. Yang pertama yaitu Pengawasan, Buggeting atau Penganggara, dan membuat Peraturan Daerah atau Perda.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">"Jadi anak-anak sekalian fungsi DPRD itu ada tiga, mengawasi kebijakan yang telah disepakati antara Gubernur dan DPRD, menyusun anggaran, dan membuat Perda bersama Pemerintah Daerah setempat, terang Supardi</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">.Supardi juga mengapresiasi kunjungan santri Al Huffazh Payakumbuh ke DPRD Sumbar. Disamping menambah pengetahuan tentang pemerintahan juga dapat mengenalkan lingkungan DPRD Sumbar kepada para santri.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">"SD Al Huffazh Payakumbuh santrinya cerdas-cerdas, terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampai kan. Kita sangat mendukung dan apresiasi. Semoga semua santri SD Al Huffazh nantinya jadi orang sukses semua, ada yang jadi anggota DPRD, Gubernur pokoknya jadi orang sukses lah," ujar Supardi.(*RK)</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> </span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> </span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> </span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> </span></div><div style="font-family: "Times New Roman", "serif";"><br /></div></div></span></div><p></p></div>

Ketua DPRD Sumbar Supardi Kunjungan SD Al Huffazh Payakumbuh

Realitakini.com – Sumbar Ketua DPRD Sumbar Supardi didamping sekretaris DPRD  H, Rafles MM dan kasubang humas, Idris  terima Kunjungan Puluh...

Read more »

Realisasikan APBD dengan Baik, Walikota Blitar Santoso Terima Tiga Penghargaan Kemendagri

<div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifUXByP8iBm2JekmGJXev0AHEj0JtUAPyc3bjjF6Ab-xbH6Wl0pXtae9B2ekl4C15JNulcqQ2Z3YFhM-YXpoLK9TS7k_ZpCEYO0offK7ZmxxWhfq91ZnaK_hLowWCdZjRF46Y0UzWw_maRuLRuZ-F57wA2z0Jeh43yQ_QjLkewX8UqK9aFDMKRd4SK/s500/wbt.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifUXByP8iBm2JekmGJXev0AHEj0JtUAPyc3bjjF6Ab-xbH6Wl0pXtae9B2ekl4C15JNulcqQ2Z3YFhM-YXpoLK9TS7k_ZpCEYO0offK7ZmxxWhfq91ZnaK_hLowWCdZjRF46Y0UzWw_maRuLRuZ-F57wA2z0Jeh43yQ_QjLkewX8UqK9aFDMKRd4SK/w640-h384-rw/wbt.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Jakarta </b></div><div><div style="text-align: justify;">Wali Kota Blitar Santoso menerima tiga penghargaan tingkat nasional di bidang keuangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada acara penganugerahan realisasi keuangan dan Rakornas Keuangan, Kamis (2/6) di Jakarta.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penghargaan tersebut yaitu kota dengan realisasi pendapatan tertinggi, kota dengan realisasi belanja daerah tertinggi, dan kota dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi untuk pelaksanaan APBD Tahun 2021.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Prestasi ini merupakan hasil dari kinerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didukung komitmen Kepala Daerah dan DPRD untuk melaksanakan APBD secara keseluruhan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terutama untuk pengendalian pendapatan dan belanja daerah. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam  memenuhi aturan dan persyaratan serta penjadwalan yang telah ditentukan baik pendapatan daerah, belanja daerah, maupun peningkatan PAD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami memberikan apresiasi kepada seluruh OPD atas diraihnya penghargaan ini. Untuk pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, Dana transfer dan lain – lain pendapatan yang sah memang ada ketentuan dan persyaratan. Seluruh OPD komitmen untuk memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Apalagi dana transfer ada aturan, jadwal dan persyaratan yang harus dipenuhi dan secara nyata dapat dipenuhi lewat kerja bersama, “ kata Walikota Blitar yang saat menerima penghargaan didampingi Kepala BPKAD Widodo Saptono dan Kepala Bappeda Tri Iman Prasetyono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Santoso menjelaskan di masa pandemi Covid-19,  Pemerintah Kota Blitar melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil masih tetap konsisten dalam upaya nya peningkatan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Terkait PAD, tetap dilakukan dengan upaya inovasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan metode yang tepat. Hasilnya positif, masyarakat tetap patuh dalam memenuhi kewajiban dalam membayar kewajiban pajaknya dan retribusi daerah,” jelas orang nomor satu di Pemkot Blitar itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Santoso menjelaskan, Selain dari pada itu upaya pemerintah Kota Blitar dalam meningkat kan pelayanan pembayaran secara elektronik/tunai juga mempengaruhi tingkat kepercayaan, kemudah an, kecepatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kunci lain dalam memperoleh penghargaan ini menurut Wali Kota adalah Pengendalian Tim Intensifikasi PAD yang dipimpin pak sekda juga memberikan kontribusi dalam pengendalian dalam upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi dalam realisasi setiap periodenya juga kecepatan pemecahan masalah di lapangan.(kmf / edy)</div></div>

Realisasikan APBD dengan Baik, Walikota Blitar Santoso Terima Tiga Penghargaan Kemendagri

Realitakini.com-Jakarta  Wali Kota Blitar Santoso menerima tiga penghargaan tingkat nasional di bidang keuangan dari Kementerian Dalam Neger...

Read more »

Wabup Hadiri Acara Pertemuan Forum Peneliti Bappedalitbang Se-Sumatera Barat

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIu1SKcuwYLnKjMt34-o7DO6FIyGtwqivSZeIS-3z5ZLx8AlQto9gjBcCu_RUhg6gUlzwcsxnic-LDxmI8isq9fxPvn0Wsik7hJOgyFyQpvxEDfOf2b5jDvi0P_Uy7WgTRl5eK1aqNEiLuvhyR8uHWB4j8m7WUH3psZIQnpgjE5aOd4NHKAPd3XTq5/s500/wg.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIu1SKcuwYLnKjMt34-o7DO6FIyGtwqivSZeIS-3z5ZLx8AlQto9gjBcCu_RUhg6gUlzwcsxnic-LDxmI8isq9fxPvn0Wsik7hJOgyFyQpvxEDfOf2b5jDvi0P_Uy7WgTRl5eK1aqNEiLuvhyR8uHWB4j8m7WUH3psZIQnpgjE5aOd4NHKAPd3XTq5/w640-h384-rw/wg.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Painan</span></b><div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;">Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si menghadiri serta membuka acara Pertemuan Forum Peneliti Bapedalitbang se-Sumatra Barat di aula kantor Bapedalitbang Pesisir Selatan Kamis (02/06)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara di hadiri oleh Kepala Badan Penelitian Dan pengembangan Provinsi Sumatra barat, Dr. Ir. Reti Wafda, MTp, Kepala Bapedalitbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatra Barat, seluruh para Fungsional Peneliti se-provinsi Sumatra Barat, serta undangan yang hadir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apt.Rudi Hariyansyah S.Si dalam sambutannya menyampaikan selamat datang di Kabupaten Pesisir Selatan negeri sejuta pesona kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Wabup juga mengapreasiasi atas terlaksananya Pertemuan Forum Peneliti Dan Bapedalitbang Se-Sumatra Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami berharap kedatangan Bapak/Ibu semuanya, akan membawa berkah bagi Kabupaten Pesisir Selatan ,  sebagai upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat". tutur Wabup.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wabup juga berharap, agar peran "kelitbangan" mampu menghasilkan terobosan baru dalam men dukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selain itu dapat mengimplementasikan asas desentralisasi dan otonomi daerah menuntut penyeleng garaan pemerintah daerah yang efektif serta perumusan kebijakan yang tepat agar mampu merespon perubahan lingkungan, dinamika masyarakat, perkembangan teknologi yang pesat, serta persaingan ekonomi dan pembangunan pada skala nasional, regional maupun global" tutup Wabup(Kmf/Rk)</div></div></div></div>

Wabup Hadiri Acara Pertemuan Forum Peneliti Bappedalitbang Se-Sumatera Barat

Realitakini.com-Painan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si menghadiri serta membuka acara Pertemuan Forum Pe...

Read more »

Sekda Mawardi Roska Terima RAB Pengawasan Pilkada 2024 Dari Bawaslu Pesisir Selatan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgInOQR7538xwZZhnF87S9AZWLSXtPsIWazToKwnKl88YGDMseIMft1rpEmBvr3JYAZIpjQu_oNxxOaRnHa9S0FUNga65py8AOPkomGAVdnxw_uYQ7qLFIHPwpuPSbwT80XqMDSR5a792IUCVmxOkL_hhUknouJgaZFhfVQzHigY57tqsPZCco8ocie/s500/%20PS.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgInOQR7538xwZZhnF87S9AZWLSXtPsIWazToKwnKl88YGDMseIMft1rpEmBvr3JYAZIpjQu_oNxxOaRnHa9S0FUNga65py8AOPkomGAVdnxw_uYQ7qLFIHPwpuPSbwT80XqMDSR5a792IUCVmxOkL_hhUknouJgaZFhfVQzHigY57tqsPZCco8ocie/w640-h384-rw/%20PS.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pesisir Selatan</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan Rancangan Anggar an Biaya (RAB) Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 ke Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Mawardi Roska di ruang kerjanya, Kamis (2/6). </div><div><div class="post"> <p style="text-align: justify;">Penyerahan RAB Pengawasan Pilkada itu dilakukan pada pertemuan antara Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Erman Wadison bersama anggota dan didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu, Rinaldi dengan Sekda Pesisir Selatan, Mawardi Roska. </p> <p style="text-align: justify;">Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Erman Wadison menjelaskan, berdasarkan keputusan Bawaslu RI Nomor : 0195.1/PR.03.00/K1/01/2022 tentang Standar Kebutuhan Pengadaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota dalam persiapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, Bawaslu Pesisir Selatan menyampaikan kebutuhan biaya sebesar Rp. 20.028.042.000 kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.. </p> <p style="text-align: justify;">"Ya, terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan telah me nyerahkan secara langsung Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  tahun 2024 kepada Sekda, Mawardi Roska di ruang kerjanya. Semoga RAB Pengawasan Pilkada ini dapat setujui nantinya," harap Erman Wadison.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara pada pertemuan tersebut Sekda Pesisir Selatan, Mawardi Roska menyampaikan harapan ada nya sharing anggaran antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kegiatan pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 mendatang. </p> <p style="text-align: justify;">Dikatakan, sharing ini dilaksanakan mengingat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Bupati serentak atau satu paket pelaksanaan. Hal ini harusnya dipertegas, mana item anggaran yang didanai Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat dan mana yang didanai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p style="text-align: justify;">"Setelah dilaksanakan sharing ini, tentu tidak akan menimbulkan duplikasi antara dana yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pihak luar. Muaranya nanti ketika pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah akuntabel," tutup sekda( Kmf/Rk)</p></div></div></div>

Sekda Mawardi Roska Terima RAB Pengawasan Pilkada 2024 Dari Bawaslu Pesisir Selatan

Realitakini.com-Pesisir Selatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan Rancangan Anggar an Biaya (R...

Read more »

Bupati Solok Kangkangi Rekomendasi KASN, Berujung Pada Temuan BPK Senilai Lima Ratusan Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipPAAi886dXNStV7ukTNT_cXLIYhibylAnQCqv6KP4_Mq6UMHDSjd_G4HjaAOt8Bd9JNNzO-YW-rL7yz_H3JSBbCeqRFjzcewSnUrtzjYsJgsZVPlg3BiDFaH2Hn5EdGtP0mOZKlLI39U6L_lkTaG-t0f2hbvmwhDJFe7ZsDtr0CZc2g_tVtgLZsEx/s640/IMG-20220602-WA0017.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="413" data-original-width="640" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipPAAi886dXNStV7ukTNT_cXLIYhibylAnQCqv6KP4_Mq6UMHDSjd_G4HjaAOt8Bd9JNNzO-YW-rL7yz_H3JSBbCeqRFjzcewSnUrtzjYsJgsZVPlg3BiDFaH2Hn5EdGtP0mOZKlLI39U6L_lkTaG-t0f2hbvmwhDJFe7ZsDtr0CZc2g_tVtgLZsEx/w640-h414-rw/IMG-20220602-WA0017.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Kabupaten Solok</span></b></div><div style="text-align: justify;"> Dampak dari ketidakpatuhan Bupati Solok Epiyardi Asda pada rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 20 Mei 2021 lalu, untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan (SK) Bupati Solok (Epyardi Asda) Nomor 800/332/BKPSDM-2021, Nomor 800/333/BKPSDM-2021, 800/ 334/BKPSDM-2021 dan Nomor 800/ 335/ BKPSDM-2021, akibatnya berimbas pada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Wilayah Sumatera Barat (Sumbar), yang merugikan negara sebesar lima ratusan juta. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu dikatakan oleh Anggota Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Madra Indriawan, saat diwawancarai oleh awak media di Solok, Selasa (30/5/2022).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diungkapkan Madra Indriawan, selain itu Bupati Solok Epiyardi Asda juga pernah disurati oleh KASN melalui rekomendasinya agar memberlakukan kembali Surat Keputus an (SK) Bupati Solok (Gusmal) Nomor 800/ 1097/BKPSDM-2020, Nomor 800/1099/ BKPSDM-2020 dan Nomor 800/1101/ BKPSDM-2021 tanggal 9 Desember 2020, serta Nomor 800/65/BKPSDM-2021 tanggal 28 Januari 2021.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dengan adanya temuan BPK RI Perwakilan Sumbar terhadap kelebihan bayar terhadap ASN yang telah pensiun, yang nominalnya mencapai lima ratusan juta, ini jelas telah merugikan negara, apalagi kasus mantan Plh Sekda Kabupaten Solok itu juga diduga kuat telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Solok Epiyardi Asda," beber Madra Indriawan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Disebutkannya, dugaan keterlibatan Bupati Solok dalam hal mengembalikan jabatan Edisar sebagai Asisten I, diperjelas dengan adanya rekomendasi dari KASN untuk mencabut SK Bupati Solok (Epiyardi Asda), dan memerintahkan Bupati Solok Epiyardi Asda untuk memberlakukan SK Bupati Solok Gusmal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Bukannya mengidahkan rekomendasi KASN tersebut, Bupati Solok Epiyardi Asda malah kembali lagi mengangkat Edisar sebagai Plh Sekda Kabupaten Solok, dimana pengangkatan tersebut seolah-olah mem perlihatkan bahwa Bupati Solok sedang berkuasa, dan tiada satupun aturan yang bisa menyentuhnya," sebutnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nah, lanjutnya, sekarang inilah yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumbar, apalagi Edisar tersebut telah divonis oleh Peng adilan Negeri Koto Baru 4 bulan penjara, dan masa percobaan satu setengah tahun pada tanggal 13 Oktober 2021 lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya terkait sanksi Edisar dan 4 ASN lainnya, KASN telah merekomendasikan Bupati Solok Epyardi Asda untuk membatal kan dan mencabut Surat Keputusan (SK) Bupati Solok (Epyardi Asda) Nomor 800/332/BKPSDM-2021, Nomor 800/333/ BKPSDM-2021, 800/334/BKPSDM-2021 dan Nomor 800/335/BKPSDM-2021 tanggal 20 Mei 2021.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Serta memberlakukan kembali SK Bupati Solok (Gusmal) Nomor 800/1097/BKPSDM-2020, Nomor 800/1099/BKPSDM-2020 dan Nomor 800/1101/BKPSDM-2021 tanggal 9 Desember 2020, serta Nomor 800/65/ BKPSDM-2021 tanggal 28 Januari 2021.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu dibenarkan dengan telah dilayang kan Surat Rekomendasi dari KASN pada tanggal 12 Juli 2021 lalu, kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok, yang ditujukan pada Bupati Solok Epyardi Asda dengan Nomor Surat : R-2395/KASN/7/2021, yang bersifat segera, dengan hal Hukuman Disiplin ASN atas nama saudara Edisar, Saudara Armen dan saudari Asnur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun sebelumnya, Bupati Solok Epyardi Asda juga telah mengembalikan jabatan dan pangkat Edisar sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan, serta 4 ASN lainnya yang telah diberikan sanksi oleh mantan Bupati Solok Gusmal Datuak Rajo Lelo atas dasar tidak disiplin, serta keterlibatan dan ikut serta dalam berpolitik praktis, dan atas dasar Rekomendasi dari KASN.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengembalian jabatan dan pangkat 5 ASN di Lingkup Pemda Kabupaten Solok tersebut oleh Bupati Solok, di dalam pemberitaan melalui Channel Youtube TV Sumbar, dimana Bupati Solok Epyardi Asda mengata kan bahwa ia sebagai bupati melaksanakan perintah dari hasil Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ada di Provinsi Sumbar, yang sudah dikeluarkan beberapa hari yang lalu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dimana hasil keputusan itu adalah me merintahkan Bupati Solok, untuk me ngembalikan jabatan serta nama baik dari beberapa ASN di Kabupaten Solok, yang sudah diberikan sanksi oleh saudara Gusmal selaku bupati waktu itu," ucap Epyardi Asda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Epyardi Asda mengatakan, dan atas kewenangannya saudara Gusmal tanpa melalui musyawarah, tanpa memberikan teguran sesuai dengan prosedur, langsung saja memberhentikan orang ini, menurunkan pangkat dan dan mencopot jabatannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pemberitaan tersebut, menurut Epyardi Asda pencopotan jabatan Edisar sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan, dan penurunan pangkat 4 orang lainnya itu tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Kelima ASN ini tidak menerima, dan memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, dan menggugat mantan bupati itu ke PTUN Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Alhamdulillah, PTUN mengabulkan permohonannya dan saya sebagai Bupati Solok melaksanakan keputusan dari PTUN tersebut. Hari ini, atas nama bupati, saya 'meng-SK kan' kembali, sesuai dengan keputusan PTUN dimana bapak Edisar yang sebelumnya diturunkan pangkat dan dicopot jabatannya dari Asisten I, hari ini resmi saya kembalikan jabatan sebagai Asisten I dan pangkatnya saya kembalikan seperti semula," ucap Epyardi Asda. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait telah dilayangkan rekomendasi oleh KASN untuk memberlakukan SK Bupati Solok Gusmal Datuak Rajo Lelo tersebut, Realitakini.com mendatangi BKPSDM Kabupaten Solok, Jumat (16/7/2021). Namun pihak BKPSDM yang kapasitasnya bisa menjelaskan terkait rekomendasi dari KASN itu, tidak berada di tempat.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam Rekomendasi KASN kepada Bupati Solok pada tanggal 12 Juli 2021, dengan Nomor Surat : R-2395/KASN/7/2021 tersebut, yang berbunyi, sehubungan dengan putusan Hakim PTUN Padang tersebut adalah "Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan penggugat, dan bukan berisi perintah hakim untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Bupati Nomor 800/1097/BKPSDM-2020, Nomor 800/1099/BKPSDM-2020 dan Nomor 800/1101/BKPSDM-2021 tanggal 9 Desember 2020, serta Nomor 800/65/BKPSDM-2021 tanggal 28 Januari 2021. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya kecermatan dan kepastian hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, KASN memberikan Rekomendasi pada Bupati Solok sebagai Pejabat Pembina Kepegawai an, agar membatalkan dan atau mencabut SK Bupati Nomor 800/332/BKPSDM-2021, Nomor 800/333/BKPSDM-2021, 800/334/B KPSDM-2021 dan Nomor 800/335/BKPSDM-2021 tanggal 20 Mei 2021.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Memberlakukan kembali SK Bupati Solok Nomor 800/1097/BKPSDM-2020, Nomor 800/1099/BKPSDM -2020 dan Nomor 800/ 1101/BKPSDM-2021 tanggal 9 Desember 2020, serta Nomor 800/65/BKPSDM-2021 tanggal 28 Januari 2021. (Syafri)</div>

Bupati Solok Kangkangi Rekomendasi KASN, Berujung Pada Temuan BPK Senilai Lima Ratusan Juta

Realitakini.com-Kabupaten Solok  Dampak dari ketidakpatuhan Bupati Solok Epiyardi Asda pada rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ...

Read more »