Realita Kini

Mulyadi :Untuk Mewujudkan Transformasi Digital Budidaya Perikanan Diperlukan Kolaborasi Antara Pemerintah,

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYidB8Xhf8YVgt891bD_abdvutTS5IGfOs6YZR21YvFEDaMOGKSSop7E9STVO38XDJAq78ZTMUJa91KOl8P_L26iAiIQey-voKybyz0whEUA0NTvu9_UUYDtegMBLMDcZvK3_x4Au4VVHFeKW9zNuIoRvdreSYQjKKhlkYkYZuUr0_5RaAquDfWnGRRWY/s500/%20ML.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYidB8Xhf8YVgt891bD_abdvutTS5IGfOs6YZR21YvFEDaMOGKSSop7E9STVO38XDJAq78ZTMUJa91KOl8P_L26iAiIQey-voKybyz0whEUA0NTvu9_UUYDtegMBLMDcZvK3_x4Au4VVHFeKW9zNuIoRvdreSYQjKKhlkYkYZuUr0_5RaAquDfWnGRRWY/w640-h384-rw/%20ML.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Kota Pariaman</span></b></div><div style="text-align: justify;">Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi hadiri kegiatan Temu Koordinasi Pengelolaan Usaha Perikanan Laut Berbasis Digital Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 , bertempat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Rabu (4/6/2025).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat Endrizal, mewakili Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang berhalangan hadir dalam kegiatan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait dengan Usaha Perikanan Laut Berbasis Digital Mulyadi katakan bahwa usaha perikanan laut berbasis digital menunjukkan tren peningkatan dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek industri perikanan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Teknologi digitalisasi di sektor perikanan budidaya dapat mengefektifkan pola produksi mulai dari hulu hingga hilir. Dengan bantuan teknologi digitalisasi, budidaya perikanan di Sumatera Barat khususnya di daerah kabupaten dan kota bisa berpotensi tumbuh dan berkembang dengan baik,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun Mulyadi sampaikan, untuk mewujudkan transformasi digital dalam budidaya perikanan diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademi, sektor wisata dan pembudidaya itu sendiri, sehingga bisa me ningkatkan kesejahteraan masyarakat dan nelayan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Endrizal mengatakan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sumatera barat adalah dengan melaksanakan gerak cepat sumbar sejahtera dan gerak cepat sumbar maju, dengan cara memberikan akses kepada pelaku usaha dan koperasi untuk melaksanakan kesepakatan dan kerjasama.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Selain bergerak cepat perlu adanya langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah me lalui pengembangan potensi perikanan lokal dalam memperkuat ketahanan lokal,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk mewujudkan semua itu perlu adanya komitmen pemerintah provinsi sumatera  dengan pem budi- daya  , sebagai wujud pengelolaan potensi sumberdaya alam daerah khususnya sektor kelautan perikanan  dan koperasi merah putih. (td- RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Mulyadi :Untuk Mewujudkan Transformasi Digital Budidaya Perikanan Diperlukan Kolaborasi Antara Pemerintah,

Realitakini.com-Kota Pariaman Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi hadiri kegiatan Temu Koordinasi Pengelolaan Usaha Perikanan Laut Berbasis Dig...

Gubernur Sumbar Tertibkan Pedagang Di Atas Jembatan Kelok 9, Para Pedagang Berjanji Akan Melakukan Pembongkaran Lapak Secara Mandiri

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgahLILXJc3LTt4hgEnH2LNNEZpw_OsAVHXy2K1BMd6C6dmLlJUoLxDL287qFpjIsin2K3a2FQ0OLT_rrEVUezE1RgbHWIzVKMtARBFTPEbt0EOACNpsT53yc5j5nb6DIQ5tELimr5L4DJ7NAbB-njgLDqERItFurUk5TXqA5Bq_bZv1Gg9ijc1jjHi8kE/s500/%20RAM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgahLILXJc3LTt4hgEnH2LNNEZpw_OsAVHXy2K1BMd6C6dmLlJUoLxDL287qFpjIsin2K3a2FQ0OLT_rrEVUezE1RgbHWIzVKMtARBFTPEbt0EOACNpsT53yc5j5nb6DIQ5tELimr5L4DJ7NAbB-njgLDqERItFurUk5TXqA5Bq_bZv1Gg9ijc1jjHi8kE/w640-h384-rw/%20RAM.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Limapuluhkota;</span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menertibkan sejumlah pedagang yang nekat berjualan di atas Jembatan Kelok 9 di Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu (4/6/2025). Aksi spontan itu, dilakukan Gubernur setelah melihat langsung adanya aktivitas jual beli yang terjadi di badan jembatan yang menjadi salah satu ikon infrastruktur Sumbar itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Mahyeldi mengaku sangat menyayangkan kejadian ini. Menurutnya, berjualan di atas jembatan tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berbahaya bagi keselamatan, tapi juga bisa me- rusak struktur jembatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Bapak/Ibu jangan berjualan di sini, itu sudah ada tanda larangan. Ayo, segera pindah jangan di sini, saya minta bangunan ini segera dibongkar. Ini berbahaya, mohon Bapak/Ibu paham ya," tegas Mahyeldi kepada para pedagang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mahyeldi, Pemerintah Provinsi bersama pemerintah daerah setempat sebenarnya telah berulang kali mengingatkan kepada para pedagang agar tidak berjualan di area tersebut. Bahkan, papan peringatan sebagai tanda larangan berjualan juga telah dipasang di sejumlah titik di sekitar jembatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini bukan larangan tanpa alasan. Selain membahayakan pengguna jalan, jembatan ini adalah aset strategis dan kebanggaan kita semua. Jangan sampai karena ketidaktertiban, aset kita rusak. Membangun ini tidak mudah, masak menjaga saja kita tidak bisa,” kata Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur juga menginstruksikan kepada dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten agar me ningkatkan pengawasan dan melakukan penertiban secara berkala di area Kelok 9. Jika tidak demikian,- perilaku semacam ini akan semakin sulit dikendalikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Beruntung tidak ada ketegangan fisik yang terjadi dalam aksi penertiban tersebut. Para pedagang mengaku bersedia untuk mengikuti arahan Gubernur dan berjanji akan segera membongkar lapaknya secara mandiri</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diketahui, Jembatan Kelok 9 merupakan bagian dari jalur strategis penghubung Sumbar–Riau yang ramai dilintasi kendaraan setiap harinya. Kehadiran pedagang di atas jembatan dinilai sangat berisiko terhadap keselamatan dan kelestarian konstruksi jembatan yang rampung dibangun pada 2013 lalu itu. (adpsb/bud- RK)</div></div>

Gubernur Sumbar Tertibkan Pedagang Di Atas Jembatan Kelok 9, Para Pedagang Berjanji Akan Melakukan Pembongkaran Lapak Secara Mandiri

Realitakini.com-Limapuluhkota; Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menertibkan sejumlah pedagang yang nekat berjualan di ...

Wabup Ahmad Fadly Ajak Seluruh Pihak "Persempit Ruang" Narkoba di Tanah Datar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdvGKmJwe-dDmssS-gozQ2Z8FbPnr6hAJx-wBwC0Nd8feIXhDNI9nUlUxX0rGoLqbGvniPO8H0SNGaKhmBu0JA5zJ8KlYBDys8Zcayhog1tI8iZb1Lfm0Qwyf1Vg4vqaGxOgix4ZQGI1hg90m4PS9Ac9OyGuRgOIYsMWK2Sugl1up_axr5IaYRDC6H9d5N/s608/IMG_20251007_213634.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="352" data-original-width="608" height="441" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdvGKmJwe-dDmssS-gozQ2Z8FbPnr6hAJx-wBwC0Nd8feIXhDNI9nUlUxX0rGoLqbGvniPO8H0SNGaKhmBu0JA5zJ8KlYBDys8Zcayhog1tI8iZb1Lfm0Qwyf1Vg4vqaGxOgix4ZQGI1hg90m4PS9Ac9OyGuRgOIYsMWK2Sugl1up_axr5IaYRDC6H9d5N/w640-h441-rw/IMG_20251007_213634.jpg" width="640" /></a></div><div><br /></div><b>Realitakini.com Tanah Datar</b><div><div style="text-align: justify;"> -Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Kesehatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (Napza), yang dibuka oleh Wakil Bupati Ahmad Fadly S.Psi pada Selasa (03/06/2025).</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Rakor ini bertujuan mencari langkah-langkah konkret untuk menekan bahkan menghilangkan kasus narkoba di Tanah Datar. Kepala Dinas Kesehatan, Yesrita Zetrianis, menyampaikan data dari Kementerian Kesehatan per 25 Januari 2025 yang menunjukkan 5 nagari (desa) di Tanah Datar berstatus bahaya narkoba dan 33 nagari berstatus waspada narkoba dari total 75 nagari.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai respons, Dinas Kesehatan telah menyiapkan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Puskesmas 1 Lima Kaum. IPWL ini berfungsi menerima laporan dari pecandu dan keluarganya agar bisa mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial tanpa proses hukum, guna membantu mereka sembuh. Korban kecanduan diimbau melapor mandiri untuk mendapatkan pemulihan.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Bupati Ahmad Fadly menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba ini, dengan melibatkan instansi terkait, tokoh masyarakat, dan unsur nagari. Ia mengimbau agar peredaran gelap narkoba terus ditekan melalui satgas di masing-masing nagari.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ini, 11 nagari di Tanah Datar telah mendeklarasikan diri sebagai nagari bebas narkoba. Wabup berharap upaya ini terus diperkuat untuk mempersempit ruang gerak pengguna dan peredaran narkoba, sekaligus menjaga generasi penerus. Ia menegaskan data Kemenkes adalah peringatan bagi semua pihak untuk bekerja keras memberantas narkoba, yang sangat membutuhkan kesadaran dan upaya bersama. (**) </div><div><br /></div><div><br /></div><div>Mailis </div></div>

Wabup Ahmad Fadly Ajak Seluruh Pihak "Persempit Ruang" Narkoba di Tanah Datar

Realitakini.com Tanah Datar -Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Kesehatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Pen...

Dukung Swasembada Pangan Nasional, Bupati Eka Putra Targetkan Peningkatan Hasil Panen Tanah Datar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsW78r6aQ5SuBWcYWT03AA1DfGBJhtUP1QZzkn5yF_yryS1sPQHYlcBMG1pLLGh4y8e_X07uojdQIi0G4jlRS2bpVhAdmmDp0o29L8gXwPIC8gSnIOGyfm0UuxpJLaimp_wAtBl_SBPRv3jS9GtpCl3A0TKafWHx2kFQ1Wxw7VBr96D1t_PcTXGnqmhC-q/s580/IMG_20251019_195228.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="396" data-original-width="580" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsW78r6aQ5SuBWcYWT03AA1DfGBJhtUP1QZzkn5yF_yryS1sPQHYlcBMG1pLLGh4y8e_X07uojdQIi0G4jlRS2bpVhAdmmDp0o29L8gXwPIC8gSnIOGyfm0UuxpJLaimp_wAtBl_SBPRv3jS9GtpCl3A0TKafWHx2kFQ1Wxw7VBr96D1t_PcTXGnqmhC-q/w640-h640-rw/IMG_20251019_195228.jpg" width="640" /></a></div><div><br /></div><b>Realitakini.com Tanah Datar</b><div><div style="text-align: justify;"> -Bupati Tanah Datar, Eka Putra, S.E., M.M., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Komitmen ini disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bertema "Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau" yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Pertanian, diikuti oleh pimpinan daerah se-Indonesia, di Indo Jolito Batusangkar, Selasa (03/06/2025).</div><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Bupati Eka Putra menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah secara bertahap akan merealisasikan program-program dari pemerintah pusat dalam rangka mendukung swasembada pangan.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">"Sesuai dengan instruksi Presiden RI terkait swasembada pangan, Pemerintah Daerah terus berupaya menyamakan visi tersebut, dalam merealisasikannya," ujar Bupati.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang selama ini mengganggu hasil panen di Tanah Datar adalah kerusakan infrastruktur irigasi akibat bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun, kendala tersebut kini mulai teratasi. "Alhamdulillah, berkat dukungan pemerintah pusat, infrastruktur sebagian irigasi yang rusak pascabencana alam telah disiasati dengan sejumlah bantuan program perbaikan irigasi dan pompa air. Semoga dengan ini, hasil panen masyarakat dapat meningkat secara signifikan," tutup Bupati, optimis terhadap target peningkatan produksi pangan di Luhak Nan Tuo. (**) </p><p dir="ltr" style="text-align: justify;"><br /></p><p dir="ltr" style="text-align: justify;">Mailis</p></div>

Dukung Swasembada Pangan Nasional, Bupati Eka Putra Targetkan Peningkatan Hasil Panen Tanah Datar

Realitakini.com Tanah Datar -Bupati Tanah Datar, Eka Putra, S.E., M.M., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan sw...

DPRD Gelar Rapat Paripurna Serah Terima Jabatan Bupati Pasaman

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho8CIta73HgTO8XzBwFQSA6DM49TIe4u8hi46vNLwILfGonp56bE8k3Y_YN1Pk8v0vZ4Ir08QsDI5H0AHdSYSNj6bQdo3oWfDOG_2T5FjUtBNNq6tB6uQWq1DL1iRNgJVXFNS3tbLE-kH4AOXK9rq-K7FY_GVRtNcegOhnDW_wdQKaDAiyCF-hKnyXIqwJ/s719/IMG_20250604_184727_compress79.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="719" height="275" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEho8CIta73HgTO8XzBwFQSA6DM49TIe4u8hi46vNLwILfGonp56bE8k3Y_YN1Pk8v0vZ4Ir08QsDI5H0AHdSYSNj6bQdo3oWfDOG_2T5FjUtBNNq6tB6uQWq1DL1iRNgJVXFNS3tbLE-kH4AOXK9rq-K7FY_GVRtNcegOhnDW_wdQKaDAiyCF-hKnyXIqwJ/s320-rw/IMG_20250604_184727_compress79.jpg" width="320" /></a></div>Realitakini.com -- Pasaman </div><div style="text-align: justify;">Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman menggelar Rapat Paripurna Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bupati Pasaman masa jabatan 2023-2025 serta penyampaian  pidato pertama Bupati Pasaman masa jabatan 2025-2030.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang paripurna tersebut di pimpin Ketua DPRD Pasaman , Nelfri  Asfandi dampingi Wakil Ketua DPRD, Harisuddin dan Eka Hariani Sandra ruang sidang gedung DPRD Pasaman, Selasa (3/6/ 2025)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati Pasaman Welly Suhery menyampaikan atas nama pribadi kita mengucapkan terima kasih terhadap seluruh masyarakat Pasaman dan atas jabatan yang disandang selaku Bupati dan Wakil Bupati merupakan amanah dan  medal awal  yang harus dilaksanakan untuk membangun menuju Pasaman bangkit yang berkarakter maju dan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu ,Bupati Welly Suhery juga menyebutkan, keikutsertaan dalam kontestasi pilkada  bukan tak beralasan, berawal dari adanya gerakan hati terhadap permasalahan pembangunan di Pasaman , diantaranya kualitas sumber daya manusia yang masih rendah , pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif dan berkelanjutan , infrastruktur yang belum merata dan berkualitas, belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan , ketahanan budaya dan ekologi,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedepan dalam mewujudkan Pasaman Bangkit yang berkarakter maju dan berkelanjutan tertuang dalam visi dan misi   Pemerintah Kabupaten Pasaman 5 ( lima) tahun kedepan  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini sangat selaras dengan Asta cita RPJMN , RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025 -2029 dan RPJMD Pasaman 2025-2045, dan pencapaian visi dan misi ini akan dikawal bersama dalam RPJMD Pasaman 2025-2029, tutupnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Affandi menyampaikan atas nama masyarakat Pasaman mengucapkan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kapolres Pasaman beserta jajarannya dan Dandim 0305/Pasaman beserta jajarannya yang telah memberikan keamanan pemilihan kepala daerah </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu Nelfri juga menjelaskan , bahwa pelantikan Bupati dan wakil Bupati Pasaman dan serah terima jabatan merupakan rangkaian kegiatan terakhir dari pada tahapan kegiatan pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Pasaman , </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan  telah selesainya  pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil bupati dengan baik dan lancar , kami atas nama seluruh  masyarakat Pasaman dan Pemerintah daerah kabupaten Pasaman mengucapkan terima kasih kepada KPU Sumatera Barat , KPU Pasaman beserta jajaran , Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten Pasaman , dan kami juga berterima kasih pada Kapolres Pasaman dan jajaran , Dandim 0305 Pasaman beserta jajaran yang telah memberikan pengamanan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pasaman , </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu kita berharap kepada masyarakat yang telah berpartisipasi menyalurkan aspirasinya pada pemilu kepala daerah Kabupaten Pasaman  dapat menerima hasilnya , meskipun terdapat perbedaan pandangan , dan ini merupakan salah satu wajah demokrasi di ranah Pasaman," tutupnya . (Nurman)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

DPRD Gelar Rapat Paripurna Serah Terima Jabatan Bupati Pasaman

Realitakini.com -- Pasaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman menggelar Rapat Paripurna Serah Terima Jabatan (Sertijab...

DPRD Sumbar Bahas Ranperda Fasilitasi Pesantren, Sanksi Tegas Dan Kearifan Minangkabau Jadi Sorotan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMd5q-E9mi-lfCnWgrXU3hvO3W0CHzPJ4jYa2v0Ry_yAK4nfJoQTmh3IIWoRgdFEuj5otu65Rp1d7vpm-IK2LhRCuhdNY9OVjLDFrHuvWjxu_TZ_6FtJDlKyrlrfEnQ9kHHPKS16ht44aV6yiPkLK2_6pj4NdDpQLXuVYPr2NMqxu7koti5BhGS-cu_s4/s500/%20AM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMd5q-E9mi-lfCnWgrXU3hvO3W0CHzPJ4jYa2v0Ry_yAK4nfJoQTmh3IIWoRgdFEuj5otu65Rp1d7vpm-IK2LhRCuhdNY9OVjLDFrHuvWjxu_TZ_6FtJDlKyrlrfEnQ9kHHPKS16ht44aV6yiPkLK2_6pj4NdDpQLXuVYPr2NMqxu7koti5BhGS-cu_s4/w640-h384-rw/%20AM.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang, </span></b></div><div style="text-align: justify;">Komisi V DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Rapat Kerja bersama mitra kerja untuk membahas awal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Rapat ini berharap tanggapan pemangku kepentingan dan perlunya kesamaan persepsi antar-pemangku kepentingan, Selasa, 03 Juni 2025 di Ruang Rapat Banggar DPRD Provinsi Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V Lazuardi Erman didampingi Wakil Ketua Nurfirman Wansyah di Ruang Banggar DPRD Sumbar ini, dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Termasuk Kabid Papkis Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumbar Joben, didampingi Ketua Tim Pendidikan Diniyah Ponpes dan Ma’had Aly, Syahrizal, serta anggota Fauziah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahasan krusial ranperda ini mengangkat sembilan aspek utama, meliputi fasilitasi sarana-prasarana pesantren, dukungan pelaksanaan pendidikan pesantren, peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, koordinasi dan partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan pesantren, sumber pen danaan (APBD dan sumber sah lainnya), mekanisme fasilitasi yang relevan dengan budaya Minang- kabau. Isu krusial tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren.Kabid Papkis Kanwil Kemenag Sumbar Joben juga menggarisbawahi perlunya poin-poin dalam Ranperda agar diperjelas secara spesifik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, dalam rapat Joben menyarankan perlunya melibatkan Kanwil Kemenag Sumbar dalam perumusan Ranperda. Sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2019, Kemenag sebagai leading sektor meng awasi lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. Baik sebagai peserta aktif maupun pendamping.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait hal ini, ada sejumlah masukan rinci dari Kanwil Kemenag Sumbar untuk menyukseskan rencana Ranperda. Kanwil Kemenag Sumbar melalui Bidang Papkis memberikan tanggapan substantif berupa sembilan poin masukan untuk penyempurnaan Ranperda antara lain, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">pertama, persyaratan Pesantren. Pesantren yang difasilitasi harus memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dari Kemenag RI (Pasal 6 Ayat 3). Kedua, pendidikan terintegrasi,.penambahan pasal tentang fasilitasi pendidikan pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan umum (Pasal 10). Ketiga, Nomenklatur Kelembagaan. Mengubah istilah "Majelis Masyayikh" menjadi "Dewan Masyayikh/Forum Komunikasi Pondok Pesantren Sumbar" (Pasal 11).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keempat, Fasilitasi Tenaga & Institusi. Penambahan fasilitasi tunjangan/insentif tenaga pendidik/ ke pendidikan dan melibatkan perguruan tinggi di Sumbar (Pasal 12).Kelima, Cakupan Fasilitasi. Me nyesuaikan fasilitasi untuk lembaga di tingkat provinsi (bukan Majelis Masyayikh pusat), serta me nambahkan fasilitasi Hari Santri dan event nasional pesantren (Pasal 13). Keenam, Orientasi</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pemberdayaan. Menambah orientasi peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan pesantren & masyarakat dalam pembinaan (Pasal 18). Ketujuh, Pendanaan Event. Menambahkan sinergi pendanaan event nasional pesantren untuk stimulasi prestasi santri (Pasal 23). Kedelapan, Pengaduan Kekerasan. Menambah partisipasi dalam pengaduan tindak kekerasan/perilaku menyimpang di pesantren (Pasal 24). Terakhir, Data Budaya Pesantren Menambah pendataan manuskrip, sejarah, dan hasil karya ulama pesantren (Pasal 27 Ayat 2).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anggota DPRD Komisi V Sumbar menekankan dua hal penting. Pertama, perlunya menerapkan sanksi tegas bagi pesantren yang melakukan pelanggaran, terutama yang bertentangan dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Kedua, pentingnya kejelasan ranah kewenangan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan Kementerian Agama Pusat (yang kewenangannya dilimpahkan ke Kanwil Kemenag Sumbar) terkait fasilitasi dimaksud. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu perwakilan dari Biro Hukum Pemprov Sumbar mengingatkan sejumlah potensi yang bisa menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Ia menegaskan bahwa Pemprov hanya bersifat membantu dan tidak bisa mengakomodir kewenangan pusat yang dilimpahkan ke Kanwil Kemenag Sumbar. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Biro Kesra Pemprov Sumbar, selaku pelaksana teknis, menegaskan bahwa jika fasilitasi pendanaan akan disalurkan melalui mekanisme hibah tentu harus sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 18 Tahun 2021. Namun jika ada perkembangan lain nantinya tentu akan didiskusikan kembali. </div><div style="text-align: justify;">Terakhir, Wakil Ketua Komisi V Nurfirman Wansyah menyimpulkan rapat sebagai dasar untuk pe nyempurnaan Ranperda. Diskusi lanjutan akan fokus pada hal hal yang berkaitan dengan sejumlah yang bersifat konstruktif dalam mendukung keberadaan Ranperda ini di Sumbar. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seperti pada relevansinya dengan kearifan lokal budaya Minangkabau. Bagaimana porsi kewenangan yang tegas antara Pemprov Sumbar dan Kemenag, sambungnya. Termasuk juga terkait penyusunan pasal-pasal yang spesifik dan terukur dan penentuan tim perumus Ranperda Pesantren.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Nurfirman Wansyah menambahkan perlunya rencana tindak lanjut dengan menggelar rapat lanjutan dan studi banding ke provinsi yang telah sukses melaksanakan peraturan serupa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Peran strategis bagi Sumbar rapat kerja ini, diharapkan mempercepat pengesahan Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.” Katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Regulasi ini dinilainya sangat strategis mengingat Sumbar memiliki ratusan pesantren yang berkontr ibusi signifikan dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengakhiri, kejelasan aturan diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan sekaligus me maksimalkan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan agen pemberdayaan masyarakat di Sumatra Barat. (* RK)</div><div><br /></div>

DPRD Sumbar Bahas Ranperda Fasilitasi Pesantren, Sanksi Tegas Dan Kearifan Minangkabau Jadi Sorotan

Realitakini.com-Padang, Komisi V DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Rapat Kerja bersama mitra kerja untuk membahas awal Rancang...

Kunjungan Ke Pemprov Sumbar, Menteri P2MI Berharap Angkatan Kerja Lebih Maksimalkan Peluang Bekerja Di Luar Negeri

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9u37UL90MeILw9YNpcXB_P1aH89FsJJx8DZUTnJEdgnNDjptBVPUZ9CIobClhRJklZXoYO9sAAqIC0xS5sehFwAZkD0AqYod3GoxaNs2UdDC8aSUS7PSDlEA9t7-BWGNdX-yS-4JYlO8RMh7c2xWvVCIE5wHLN2xV48ImHcGw_xsaSeWWmGpUYhcnBPg/s500/bou.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9u37UL90MeILw9YNpcXB_P1aH89FsJJx8DZUTnJEdgnNDjptBVPUZ9CIobClhRJklZXoYO9sAAqIC0xS5sehFwAZkD0AqYod3GoxaNs2UdDC8aSUS7PSDlEA9t7-BWGNdX-yS-4JYlO8RMh7c2xWvVCIE5wHLN2xV48ImHcGw_xsaSeWWmGpUYhcnBPg/w640-h384-rw/bou.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</span></b><div><div style="text-align: justify;">Angkatan kerja di Sumatera Barat (Sumbar) diminta lebih memaksimalkan peluang bekerja di luar negeri. Sebab, selain dapat memperbaiki taraf hidup, bekerja di luar negeri juga mendatangkan ke untungan berupa transfer pengetahuan dan keterampilan, yang dapat digunakan di dalam negeri saat pekerja kembali ke kampung halaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran (P2MI)/Kepala BP2MI RI Abdul Kadir Karding, saat silaturrahim dengan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar serta jajaran Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Selasa (03/06/2025). Data Kementerian P2MI tahun 2025 menunjukkan, baru 1.854 pekerja asal Sumbar yang bekerja di luar negeri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Soal mental dan pengetahuan, orang Sumbar tidak usah ditanya. Mental perantau sudah ada sejak dulu nya. Tinggal bagaimana kita fokus pada melatih skill atau keterampilannya. Pada akhirnya, nanti selama bekerja di luar negeri, juga akan terjadi transfer ilmu dan keterampilan, yang sangat berguna ketika perantau itu nanti pulang untuk membangun kampung halaman,” kata Menteri Abdul.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kementerian P2MI sebagai kementerian yang baru dibentuk, kata Abdul, fokus pada dua hal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, fokus pada kualitas perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kedua, memaksimalkan penempatan PMI terampil untuk peningkatan kesejahteraan PMI itu sendiri, yang pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan visa negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Terhitung hingga Mei tahun ini, ada sekitar 1,7 juta job order dari luar negeri yang bisa diisi. Dido minasi oleh sektor formal seperti perawat, teknisi, juru masak, dan lain-lain dengan potensi pendapatan Rp15-30 juta per bulan. Ke depan, pelatihan akan kita fokuskan di sektor formal ini,” kata Abdul lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal senada disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang menyatakan bahwa merantau telah menjadi identitas kultural bagi masyarakat Sumbar atau warga Minang secara umum. Meski demikian, tetap ada tantangan dalam menjalaninya, termasuk terkait isu perlindungan tenaga kerja saat bekerja di luar negeri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita di Pemprov Sumbar telah membentuk Satgas untuk meningkatkan perlindungan bagi PMI, dengan melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait. Data 2024 menunjukkan, ada 1.473 warga Sumbar yang bekerja di luar negeri, dengan tujuan utama Malaysia, Jepang, dan beberapa negara lain,” kata Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemprov Sumbar, sambung Mahyeldi, juga terus berkomitmen untuk menjadi provinsi unggul dalam penyediaan pekerja migran berkualitas, untuk memaksimalkan peluang yang ada di luar negeri. “Terkait isu perlindungan, kita juga memiliki perkumpulan Minang Diaspora di banyak negara, dan komunikasi pemerintah dengan perkumpulan ini terus terjaga,” ujarnya lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir dalam silaturrahim tersebut, Wagub Sumbar Vasko Ruseimy, Pj Sekda Sumbar Yozarwardi UP, Ketua DPRD Sumbar sementara Eviyandri, Wali Kota Pariaman Yota Balad, Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Panjang Allex Saputra, Wawako Padang Maigus Nasir, Wakil Bupati (Wabup) Lima Puluh Kota Ahlul Badrito, Wabup Agam Muhammad Iqbal, dan Wabup Solok Candra. (adpsb/isq-RK)</div></div>

Kunjungan Ke Pemprov Sumbar, Menteri P2MI Berharap Angkatan Kerja Lebih Maksimalkan Peluang Bekerja Di Luar Negeri

Realitakini.com-Padang Angkatan kerja di Sumatera Barat (Sumbar) diminta lebih memaksimalkan peluang bekerja di luar negeri. Sebab, selain d...

Kegiatan Penambangan Batu Bara di Dalam Kawasan Tahura STS Diduga Tanpa Izin

<span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjySldWgL8M9AZ_sVRMlf_7ZPMTSg9GSp0Dbm7lGWNpLHQ3JoYiPY7UPBpr2ZKXAkt-VdMwoe6YhGZIj3zduOozrEFKUSMfszUnFHthQXcK7UEO91N5lya0wim-oNC95_iwWkCE7O9xwrjRXapr9m25a0BPUZeB7SrxSbhZvUL5bGQvyosJ2IaDh1x-An8/s1024/IMG-20250603-WA0022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1008" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjySldWgL8M9AZ_sVRMlf_7ZPMTSg9GSp0Dbm7lGWNpLHQ3JoYiPY7UPBpr2ZKXAkt-VdMwoe6YhGZIj3zduOozrEFKUSMfszUnFHthQXcK7UEO91N5lya0wim-oNC95_iwWkCE7O9xwrjRXapr9m25a0BPUZeB7SrxSbhZvUL5bGQvyosJ2IaDh1x-An8/w640-h356-rw/IMG-20250603-WA0022.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Batanghari</span><div><div style="text-align: justify;">Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Batanghari kembali menjadi lahan ek ploitasi. Kali ini dua tambang batu bara beroperasi di dalam wilayah kawasan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, sebagian kawasan Tahura tersebut sudah beralih fungsi dari kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan aktivis penambang minyak secara ilegal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tentunya keadaan tersebut membuat miris, karena Taman Hutan Raya (Tahura) memiliki beberapa fungsi utama, salah satunya sebagai tempat koleksi tumbuhan serta satwa, pelestarian alam, penelitian, pendidikan, budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tahura juga berperan penting dalam men jaga sistem penyangga kehidupan, seperti pengaturan tata air, kesuburan tanah, dan mencegah erosi. Akan tetapi semua itu saat ini menjadi angan - angan belaka. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tambang batu bara yang beroperasi di dalam hutan lindung(Tahura)dianggap ilegal dan melanggar hukum. Jika tertang kap ,pelaku akan di jerat dengan hukum pidana,termasuk ancaman hukuman penjara dan denda," ujar Yadi salah satu warga Kabupaten Batanghari, Selasa (03/06/2025).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan Yadi, yang terjadi saat ini ada dua PT yang diduga telah menggarap hutan tahura tesebut dengan mengambil hasil buminya berupa batu bara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Satu PT BBS(Bulian Bara sejahtera) yang kedua PT GEO Carbon SERVICE GCS -Bulian bara sejahtera (BBS) diduga kedua PT telah menggarap hutan tahura dan juga diduga kedua PT tersebut tidak mempunyai izin yang lengkap," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk diketahui Ilegal Penambangan di Tahura secara umum dianggap ilegal karena Tahura adalah kawasan yang dilindungi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelanggaran Hukum:Pelaku tambang ilegal di Tahura dapat dikenakan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan/atau a Jo Pasal 17 ayat (1) hurufa dan/atau b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo Pasal 37 angka 5 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sanksi hukum Ancaman hukuman pidana untuk pelanggaran ini bisa berupa penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp 10 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penindakan:Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melaku kan operasi dan penindakan terhadap tambang ilegal di Tahura, termasuk dengan melibatkan pihak kepolisian, TNI,Kejaksa an, dan pemerintah daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Efek Jera KLHK juga menegaskan penting nya mencari seluruh jaringan pelaku, ter masuk pemodal dan pembeli hasil tambang ilegal, untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tambang ilegal di masa depan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dampak Lingkungan:Pertambangan batu bara, baik yang legal maupun ilegal,dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan,termasuk deforestasi, peng hancuran habitat satwa liar,erosi tanah, dan degradasi lahan. (riz)</div></div>

Kegiatan Penambangan Batu Bara di Dalam Kawasan Tahura STS Diduga Tanpa Izin

Realitakini.com-Batanghari Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Batanghari kembali menjadi lahan ek ploitasi. ...

Bupati Solok Hadiri Pengukuhan Pengurus KAN Bukit Kanduang

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiefxrvNcA93Sv72P3b9bG0e_aLlVwwgoxZ5iG9eHAp4BwWnkemPMAu05l4XEhtxh8heqYKbQGgUfEPHAM82ZkeNJeFUeknpLohELqoSRSX5Gp_KnAGNlSE2NtnLIFhISfJbdbRb6t-sc2_kwDyHuIUOwURJCArQ00LysI1zN9VzOMRohGv_yk37Y1DtGE/s500/%20abi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiefxrvNcA93Sv72P3b9bG0e_aLlVwwgoxZ5iG9eHAp4BwWnkemPMAu05l4XEhtxh8heqYKbQGgUfEPHAM82ZkeNJeFUeknpLohELqoSRSX5Gp_KnAGNlSE2NtnLIFhISfJbdbRb6t-sc2_kwDyHuIUOwURJCArQ00LysI1zN9VzOMRohGv_yk37Y1DtGE/w640-h384-rw/%20abi.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Arosuka </span></b></div><div style="text-align: justify;">Bupati Solok Jon Firman Pandu menghadiri acara pengukuhan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukit Kanduang yang berlangsung khidmat dan sarat dengan nuansa adat Minangkabau, Selasa (03/06/-</div><div style="text-align: justify;">2025), di Balai Adat Nagari Bukit Kanduang Kecamatan X Koto Diatas. Acara ini turut dihadiri oleh For kopimda, perangkat nagari, tokoh adat, serta unsur LKAAM Kabupaten Solok.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus KAN yang baru dilantik dan menegaskan pentingnya peran lembaga adat dalam pembangunan daerah.“KAN memiliki posisi strategis dalam menjaga marwah adat dan menjadi perekat sosial di tengah masyarakat . Saya berharap pengurus yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan semangat kebersamaan,” ujar Bupati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengukuhan pengurus KAN Bukit Kanduang periode 2024–2027 yang disimbolkan dengan pembacaan sumpah / janji oleh Kepala KAN terpilih A. Dt Mangkuto Sati dan diikuti oleh seluruh pengurus yang terpilih ini disaksikan oleh para niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, dan tamu undangan. Sua sana kekeluargaan dan kentalnya nilai-nilai adat terlihat dari tata cara pelantikan hingga suguhan makan bajamba yang menutup acara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Solok H. Gusmal, dalam sambutannya turut memberikan pesan penting kepada para pengurus baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> “KAN bukan sekadar simbol adat, tapi juga pilar yang menjaga harmoni sosial dalam masyarakat nagari. Saya berpesan agar para pengurus merangkul seluruh unsur masyarakat dan menjadikan nilai adat sebagai dasar menyelesaikan persoalan. Jangan lelah menjaga jati diri urang Minang,” ujar H. Gusmal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk terus menjalin sinergi dan memper kuat komitmen bersama dalam pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran kelembagaan adat di Kabupaten Solok, khususnya dalam mendukung pembangunan berbasis kearifan lokal, dan mempererat hubungan antara pemangku adat dengan pemerintah. ( RK)</div>

Bupati Solok Hadiri Pengukuhan Pengurus KAN Bukit Kanduang

Realitakini.com-Arosuka Bupati Solok Jon Firman Pandu menghadiri acara pengukuhan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bukit Kanduang yang ...

Berikan Pengalaman Langsung Kepada Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UNP Kunjungi DLH Dan PUPR Pekanbaru

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG4tjgfd2Lee03KalqNOQ21K3XMODkocHVmGqjEmeWhMHRvscysEdX78bumoyP8QsKWuYLMBG1DrGOTJBHn3UkRyYrvy_JRMxQNwhU1LF3nCtR1-rBGqx0wZxJDOMmNnf25rQE4M0cj754YbCPnfG1sJx2bVHrWhWntCnaOpuNNqQAYZhzYQaYJqzBOxU/s500/%20And.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgG4tjgfd2Lee03KalqNOQ21K3XMODkocHVmGqjEmeWhMHRvscysEdX78bumoyP8QsKWuYLMBG1DrGOTJBHn3UkRyYrvy_JRMxQNwhU1LF3nCtR1-rBGqx0wZxJDOMmNnf25rQE4M0cj754YbCPnfG1sJx2bVHrWhWntCnaOpuNNqQAYZhzYQaYJqzBOxU/w640-h384-rw/%20And.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pekanbaru</b></span><div style="text-align: justify;">Bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami implementasi kebijakan dan pengelolaan lingkungan di lapangan Mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Lingkungan me laksanakan kegiatan praktik lapangan ke Kota Pekanbaru pada tanggal 1 hingga 3 Juni 2025. Kegiat an ini merupakan bagian dari program akademik </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan praktek lapangan ini didampingi langsung oleh Ketua prodi S2 Ilmu Lingkungan Prof. Dr. Nurhasan Syah, M.Pd dan beberapa orang dosen pengampu matakuliah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Agenda pertama adalah mengunjungi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan diterima langsung oleh per wakilan Kepala Bidang di DLH Pekanbaru, yang menyampaikan sambutan serta memberikan gambaran umum tentang peran dan fungsi strategis DLH dalam menjaga kualitas lingkungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sesi utama, penjelasan mendalam disampaikan oleh pejabat fungsional dari Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan serta Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (B3). Materi yang disampaikan meliputi sistem pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, termasuk tantangan dan solusi yang dihadapi dalam upaya pengurangan timbulan sampah serta optimalisasi daur ulang. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan penjelasan tentang proses dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah perkotaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengisi kegiatan malam hari, mahasiswa mengikuti sesi temu alumni dan diskusi industri yang ber langsung hangat dan penuh inspirasi. Acara ini menghadirkan salah satu alumni program S2 Ilmu Lingkung an yang kini bekerja di sektor industri, tepatnya di perusahaan Mitsubishi, untuk berbagi pengalaman profesional. Acara temu alumni ini tidak hanya mempererat hubungan antar civitas akademika lintas angkatan, tetapi juga memperkuat jejaring profesional yang dapat mendukung pengembangan karier mahasiswa ke depannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Agenda kedua, kegiatan dilaksanakan di dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang disambut langsung oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berdiskusi mengenai program dan kebijakan tata ruang di Kota Pekanbaru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para mahasiswa, yang merasa mendapatkan wawasan- praktis dan aktual mengenai dinamika pengelolaan lingkungan di daerah perkotaan. Praktik lapangan ini diharapkan mampu memperkuat kompetensi mahasiswa dalam bidang ilmu lingkungan serta mendorom mendorong  kolaborasi akademik dengan instansi terkait. (SPS UNP- RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Berikan Pengalaman Langsung Kepada Mahasiswa Sekolah Pascasarjana UNP Kunjungi DLH Dan PUPR Pekanbaru

Realitakini.com-Pekanbaru Bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami implementasi kebijakan dan pengelol...

Wali Kota Padang Sampaikan Ranperda RPJMD 2025--2029 Secara Resmi Di Paripurna DPRD Kota Padang

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfiX_5jF608Web98K3zwWaPPFsnIhyphenhyphenfu1zO9MonJm5rcvfqPcUjd4mmX7ak7iomuvqdJRDmhQFziFoDOyhOJW6IbDWASvhe7LQBkNLg8Rb6WsoNK9Oc3BdoXev4QRFPIPl_ujN1HtjB6WJM6uIeScyjQTcv6n8h7dNeEadIMIJgmenFGiG-9NSkOY9-UE/s500/%20RPJMD.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfiX_5jF608Web98K3zwWaPPFsnIhyphenhyphenfu1zO9MonJm5rcvfqPcUjd4mmX7ak7iomuvqdJRDmhQFziFoDOyhOJW6IbDWASvhe7LQBkNLg8Rb6WsoNK9Oc3BdoXev4QRFPIPl_ujN1HtjB6WJM6uIeScyjQTcv6n8h7dNeEadIMIJgmenFGiG-9NSkOY9-UE/w640-h384-rw/%20RPJMD.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang, </span></b></div><div style="text-align: justify;">DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian resmi Rancangan Peratur an Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025–2029, Senin (2/6/2025), di ruang sidang utama Gedung DPRD Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, yang didampingi oleh tiga- wakil ketua: Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri. Seluruh unsur fraksi dan anggota dewan. Dari jajar an Pemerintah Kota, Padang dihadir langsung Wali Kota Padang Fadly Amran bersama para kepala- organisasi perangkat daerah (OPD), Direktur Utama BUMD, RSUD Rasidin, serta unsur Forum Ko- ordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Muharlion membuka rapat dengan menyampaikan bahwa setelah dilakukan pengecekan absensi, ke hadiran anggota DPRD telah memenuhi kuorum sesuai tata tertib. Ia pun mempersilakan Wali Kota untuk menyampaikan nota pengantar Ranperda RPJMD.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwfG1jHabU_8mcTD52-EDVDdqSn5xAShgHvM1wVuzSmNONggyTOMCbeG6ixqXAJhHxx30L49ewLLqIIBjmymGqyTV-5P6ko26HjDs8rl3FxeSVmM_ZOSHbsdZ-12wBp_bz98QWGyp-B8Syz1xdhyphenhyphen1EIPuKJ49NVlBaxgMOdcBI_VooUo-gZSqMY63b34U/s500/RPJMD%201.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwfG1jHabU_8mcTD52-EDVDdqSn5xAShgHvM1wVuzSmNONggyTOMCbeG6ixqXAJhHxx30L49ewLLqIIBjmymGqyTV-5P6ko26HjDs8rl3FxeSVmM_ZOSHbsdZ-12wBp_bz98QWGyp-B8Syz1xdhyphenhyphen1EIPuKJ49NVlBaxgMOdcBI_VooUo-gZSqMY63b34U/w640-h384-rw/RPJMD%201.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Wali Kota Padang, Fadly Amran secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang, yang digelar di ruang rapat utama DPRD, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Padang lima tahun ke depan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu Smart City (Kota Pintar), Kota Sehat, serta pembangunan yang berlandaskan nilai agama dan budaya lokal. Ketiga pilar ini menjadi pondasi dalam mewujudkan visi Kota Padang yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Konsep smart city tidak hanya berbicara soal teknologi, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang cerdas, transparan, dan partisipatif. Kita harus membangun sistem pemerintahan digital yang efisien, layanan publik yang terintegrasi, dan memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat," ujar Fadly Amran.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ6m7lssr8bV9ZuWd7mPgK7FQ0I3RYnehTSO61lW-EOcARbNeWWRdQvyVv79SS75Iw43ZthpTszMd3htmst8s9Y18GmlJGpzTm8RabH6DqQ9biyntf8TcKkTER46F0igQ9WHTtLkdgZWxTC3RbEbpKhB2cW3DV_jXnJ_b17eEn0IJ00emA-bXRFuTMsw8/s500/%20RPJMD%202.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ6m7lssr8bV9ZuWd7mPgK7FQ0I3RYnehTSO61lW-EOcARbNeWWRdQvyVv79SS75Iw43ZthpTszMd3htmst8s9Y18GmlJGpzTm8RabH6DqQ9biyntf8TcKkTER46F0igQ9WHTtLkdgZWxTC3RbEbpKhB2cW3DV_jXnJ_b17eEn0IJ00emA-bXRFuTMsw8/w640-h384-rw/%20RPJMD%202.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, pengembangan layanan digital seperti perizinan online, sistem informasi kesehatan dan pendidikan berbasis teknologi, serta transportasi ramah lingkungan menjadi bagian dari implementasi smart city.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya menjadikan Padang sebagai kota sehat dengan menghadirkan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sejahtera.Melalui Forum Kota Sehat, Kota Padang saat ini tengah mengikuti proses penilaian nasional berdasarkan sembil an indikator kota sehat yang menyeluruh, termasuk aspek jiwa, lingkungan, kebencanaan, hingga ke- sejahteraan sosial.</div><div style="text-align: justify;">"Kota sehat bukan hanya bebas penyakit, tetapi juga menyediakan lingkungan kondusif bagi peningkat an kualitas hidup," tegasnya.Fadly Amran juga mengingatkan bahwa semua upaya pembangunan harus berakar pada nilai-nilai agama dan budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTg0WU1T9DAhT3hvqBGv3QhKeTvL_mnaknAGixqd_clOB3qYJvPhVBeGPABJyOgrASeYou6SjKy78LpMZ7tDNgYcLWANscWsLfNEg5Hv6qRKEdkH1sduIn_bjhrawjrzOvSugFNRCkzNhQKpSeareCVtOeDfhYxtEZnlpnM6SHxdPUxg5eN4ytUlxoT6E/s500/%20RPJMD3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTg0WU1T9DAhT3hvqBGv3QhKeTvL_mnaknAGixqd_clOB3qYJvPhVBeGPABJyOgrASeYou6SjKy78LpMZ7tDNgYcLWANscWsLfNEg5Hv6qRKEdkH1sduIn_bjhrawjrzOvSugFNRCkzNhQKpSeareCVtOeDfhYxtEZnlpnM6SHxdPUxg5eN4ytUlxoT6E/w640-h384-rw/%20RPJMD3.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan nilai-nilai tersebut, pembangunan kota diharapkan berjalan harmonis dan menjamin keberlanjut an sosial ekonomi. Dalam paparannya, Wali Kota juga mengungkapkan berbagai tantangan pembangun an Kota Padang saat ini, di antaranya masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, serta ke timpangan ekonomi yang harus segera diatasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai solusi, pemerintah merancang berbagai program unggulan di sektor perdagangan, jasa, UMKM, dan pariwisata berbasis budaya lokal dan kuliner.Terakhir Wali Kota Padang menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda RPJMD ini telah melalui proses partisipatif, termasuk forum perangkat daerah, musrenbang, dan konsultasi publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dokumen ini dirancang agar selaras dengan Asta Cita, delapan cita-cita pembangunan nasional menuju Indonesia Emas Di akhir sambutannya, Fadly mengajak DPRD dan masyarakat untuk berkola borasi aktif dalam me nyempurnakan dan mengesahkan ranperda ini menjadi pijakan pembangunan ke depan.</div><div style="text-align: justify;">“Ini adalah titik tolak Kota Padang untuk melompat lebih jauh. Mari kita kerja bersama untuk mewujud kan kota yang lebih maju dan sejahtera,” tuturnya penuh semangat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Muharlion menyampaikan bahwa pembahasan lebih lanjut terhadap RPJMD akan di langsungkan secara intensif oleh pansus mulai Selasa (3/6).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kita akan bahas secara maraton dalam beberapa hari ke depan agar dokumen ini bisa disahkan tepat waktu,” kata MuharlionDalam wawancara terpisah usai rapat paripurna, Wali Kota mengungkapkan harapannya agar DPRD Kota Padang dapat memberikan masukan, kritik, dan dukungan penuh dalam pembahasan dokumen RPJMD ini, yang diharapkan segera disahkan menjadi Perda.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami percaya dengan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat mewujudkan Kota Padang yang lebih maju dan sejahtera. Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak pembangunan masa depan kota yang lebih baik,” tutupnya. (RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Wali Kota Padang Sampaikan Ranperda RPJMD 2025--2029 Secara Resmi Di Paripurna DPRD Kota Padang

Realitakini.com-Padang, DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian resmi Rancangan Peratur an Daerah (Ranperda) t...

UNP Rancang Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Memutus Siklus Kemiskinan Antar-Generasi.

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN9SCVXmLWAQGb3K6Xc2Nz4MYnuuaK9o1CeDAczeSTBhxW3uZYclicvpT-w5woWElKTKQTRMn_jWv8ugonyTyDfWZmLlTh31j7mERNgdorLlUwKTM8YPjGWgmaVMBrHEeNbK_GbSfFFif39-_P_fU5UwGEBpwffaH-FHfx08qE8JA_wyreMX7ev1pioLo/s500/%20Fak.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN9SCVXmLWAQGb3K6Xc2Nz4MYnuuaK9o1CeDAczeSTBhxW3uZYclicvpT-w5woWElKTKQTRMn_jWv8ugonyTyDfWZmLlTh31j7mERNgdorLlUwKTM8YPjGWgmaVMBrHEeNbK_GbSfFFif39-_P_fU5UwGEBpwffaH-FHfx08qE8JA_wyreMX7ev1pioLo/w640-h384-rw/%20Fak.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </span></b><div><div style="text-align: justify;">Dalam upaya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, meluncurkan program Sekolah Rakyat berkonsep asrama bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk mem berikan akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus siklus kemiskinan antar-generasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai langkah persiapan, dilakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesiapan peresmian 65 sekolah rakyat tahap pertama pada Juli 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ini digelar di Ruang Sidang Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (3/6), dengan fokus pada beberapa bidang utama: sarana-prasarana (Sapras), standar kompetensi guru dan siswa, kurikulum, serta penganggaran dan pengawasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rektor UNP dalam sambutannya menegaskan komitmen perguruan tinggi untuk mendukung program strategis nasional ini. "Pendidikan adalah kunci mobilitas sosial. Dengan sekolah rakyat berasrama, anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapat kesempatan setara untuk berkembang," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hadir dalam acara tersebut para pemangku kepentingan, termasuk Wakil Rektor Bidang Sumber Daya- Manusia dan Teknologi Informasi, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, Senior Eksekutif UNP, Sekretaris Universitas UNP, Dekan FIP UNP, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejah teraan Sosial (BBPPKS) Kota Padang, Korwas Dinas Pendidikan Sumatra Barat, serta kepala sekolah SMA Pembangunan UNP dan serta staf Direktorat Umum, Keuangan dan Aset UNP.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Program ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-1 (Tanpa Kemiskinan), ke-4 (Pendidikan Berkualitas), ke-10 (Pengurangan Ketimpangan), dan ke-17 (Kemitraan untuk mencapai tuju- an).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Dengan pendekatan holistik—menggabungkan pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan lingkung an asrama yang mendukung—diharapkan lahir generasi baru yang mampu mengubah nasib keluarga dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (AB/Humas- RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

UNP Rancang Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Memutus Siklus Kemiskinan Antar-Generasi.

Realitakini.com-Padang Dalam upaya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),Pemerintah ...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama