Realita Kini

Prihatin Tingginya Kasus Narkoba dan LGBT, Kapolres Tanah Datar Ajak Walinagari dan FKPM Bersinergi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFR0Rhb06X4f2cMqTLeoIbaeOUGHgpfcskJWhRrI8y2lKtR1KcilW1USsQunQzcv4qfS7rc0sBacaQcHXD6jSe6ChaJwOErQq8WXW-HCR0V2mGFUL6eTdOlKNcD_HPDPuhI861QMwB6n_esOAwBUXiaG1YXuEsrSSmhvSdoq6F20EVQLIK5ov5ZOp02ej4/s4080/1001185552.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1836" data-original-width="4080" height="381" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFR0Rhb06X4f2cMqTLeoIbaeOUGHgpfcskJWhRrI8y2lKtR1KcilW1USsQunQzcv4qfS7rc0sBacaQcHXD6jSe6ChaJwOErQq8WXW-HCR0V2mGFUL6eTdOlKNcD_HPDPuhI861QMwB6n_esOAwBUXiaG1YXuEsrSSmhvSdoq6F20EVQLIK5ov5ZOp02ej4/w640-h381-rw/1001185552.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com Tanah Datar <div><div style="text-align: justify;"> Kepolisian Resor (Polres) Tanah Datar mengambil langkah cepat dan strategis dalam menekan angka kriminalitas serta penyakit masyarakat di wilayah hukumnya. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui momentum tatap muka, Kapolres Tanah Datar AKBP Dr. Nur Ichsan Dwi Septiyanto, S.H., S.I.K., M.I.K., merangkul seluruh Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) serta Walinagari se-Kabupaten Tanah Datar dalam sebuah forum silaturahmi, Rabu (10/6/2026).</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertemuan yang dipusatkan di Masjid Mustaqim Lima Kaum tersebut menjadi wadah diskusi terbuka untuk memetakan solusi atas maraknya ancaman narkotika dan pergaulan bebas yang mengintai generasi muda di Ranah Minang.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas PMD PPKB, Kepala Badan Kesbangpol Tanah Datar Mukhlis, jajaran Forkopimca, Camat Lima Kaum, serta perwakilan Walinagari dan FKPM dari seluruh pelosok Tanah Datar.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengunci Ruang Gerak Kriminalitas dari Jorong</div><div style="text-align: justify;">Dalam arahannya, Kapolres yang telah genap satu tahun  lebih memimpin jalannya korps bhayangkara di Tanah Datar ini, memaparkan potret buram penegakan hukum yang didominasi oleh kasus narkoba serta fenomena sosial terlarang seperti LGBT. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ratusan warga yang mayoritas usia produktif terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi setiap tahunnya.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sangat miris melihat banyaknya warga yang tersangkut kasus hukum, dan yang paling dominan adalah kasus narkoba. Ini adalah alarm keras bagi kita semua. Kami tidak bisa bekerja sendiri di hulu, peran niniak mamak, jorong, wali nagari, hingga FKPM di tingkat tapak sangat krusial untuk mendeteksi dini dan membentengi wilayah masing-masing,” ungkap AKBP Nur Ichsan.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Kapolres menambahkan, struktur pemerintahan nagari yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam pengawasan lingkungan. Sinergi yang kuat diharapkan mampu menutup rapat celah masuknya pasokan narkoba maupun pengaruh buruk pergaulan bebas di tengah pemukiman warga.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami berharap wali nagari, jorong, dan FKPM mengambil peran aktif. Jaga anak kemenakan kita, bentengi mereka agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran hitam yang merusak masa depan ini," harapnya.</div><div><br /></div><div>Pemkab Siap Sokong Strategi Polres</div><div style="text-align: justify;">Gayung bersambut, komitmen tinggi pihak kepolisian ini mendapat dukungan penuh dari pihak eksekutif. Kepala Kesbangpol Tanah Datar, Mukhlis, menilai langkah Polres yang turun langsung merangkul kelembagaan adat dan nagari adalah formula yang tepat sasaran.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemerintah daerah sangat mendukung dan mengapresiasi keseriusan Bapak Kapolres beserta jajaran. Pelibatan jorong, wali nagari, dan FKPM ini adalah langkah taktis guna mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan dan pengedar narkoba,” sebut Mukhlis.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui forum ini, Pemkab Tanah Datar berharap implementasi di lapangan dapat segera berjalan pasca-pertemuan. Kolaborasi yang solid antara kepolisian, aparatur nagari, dan tokoh masyarakat diyakini akan mempercepat terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani, aman, dan bersih dari narkoba. (Mailis J)</div></div>

Prihatin Tingginya Kasus Narkoba dan LGBT, Kapolres Tanah Datar Ajak Walinagari dan FKPM Bersinergi

Realitakini.com Tanah Datar Kepolisian Resor (Polres) Tanah Datar mengambil langkah cepat dan strategis dalam menekan angka kriminalitas s...

Satu Aplikasi Untuk Semua Data, ADAMINDA Akses Informasi Pembangunan Pasaman

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoFUDg91VAw4MGIGCukotWakSRKGDqwIfLNv62Y4uzTZ0IpsenMjmt1jVXtdEGThoKEdg_ygGHhX2jv8hJ8hdo8wC3pzbyaIh-Eb_672YvGNEoM7WlmKP3UHKJTh2i4jGz_aPdZLtOF5Vyf-L1rv8lOhyphenhyphenzQ54EzpCpq9w58Izb-A0gF_1gr-dXfB9tI8pc/s1600/IMG-20260610-WA0008_compress28.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1042" data-original-width="1600" height="369" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoFUDg91VAw4MGIGCukotWakSRKGDqwIfLNv62Y4uzTZ0IpsenMjmt1jVXtdEGThoKEdg_ygGHhX2jv8hJ8hdo8wC3pzbyaIh-Eb_672YvGNEoM7WlmKP3UHKJTh2i4jGz_aPdZLtOF5Vyf-L1rv8lOhyphenhyphenzQ54EzpCpq9w58Izb-A0gF_1gr-dXfB9tI8pc/w640-h369-rw/IMG-20260610-WA0008_compress28.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) meluncurkan aplikasi Android ADAMINDA (Akses Data Kompromin Daerah) sebagai langkah strategis mempercepa t transformasi digital ( Poto Nurman </span></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;">Realitakini.com -- Pasaman </div><div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) meluncurkan aplikasi Android ADAMINDA (Akses Data Kompromin Daerah) sebagai langkah strategis mempercepa t transformasi digital dan pembangunan daerah berbasis data. Aplikasi yang didukung teknologi kecer dasan buatan (Artificial Intelligence/AI) ini dirancang untuk mendukung pengambilan kebijakan secara cepat, akurat, dan real-time.</div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peluncuran ADAMINDA merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Pasaman, Welly Suhery, yangmen dorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadirkan inovasi pelayanan publik guna mem perkuat tata kelola pemerintahan modern berbasis data. Menurutnya, pemerintahan yang efektif harus didukung oleh data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Diskominfo Pasaman, Fatrizon, mengatakan ADAMINDA merupakan implementasi penguatan Satu Data Indonesia di tingkat daerah sekaligus mendukung percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai wali data daerah, Diskominfo memiliki tanggung jawab memastikan keter sediaan data yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Fatrizon, selama ini masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan data pemerintah,mulai dari belum terintegrasinya data antar-OPD, proses pengumpulan data yang masih manual, hingga akses informasi yang membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi tersebut dinilai menghambat proses analisis dan pengambilan keputusan pembangunan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk menjawab tantangan tersebut, ADAMINDA hadir sebagai platform digital terintegrasi yang me mungkinkan akses, pencarian, pengolahan, hingga visualisasi data sektoral daerah melalui perangkat Android. Aplikasi ini menghubungkan berbagai sumber data OPD dalam satu ekosistem digital yang mudah diakses dan diperbarui secara real-time.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral Diskominfo Pasaman, Asnil SY, men jelaskan bahwa ADAMINDA bukan sekadar aplikasi pengumpulan data, tetapi menjadi pusat integrasi informasi pembangunan daerah. Platform tersebut mampu menyimpan data dalam repositori terpusat, menghubungkan data lintas perangkat daerah, serta menyajikan statistik sektoral untuk kebutuhan analisis dan perencanaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, ADAMINDA juga mendukung pemenuhan bukti dukung Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah, serta memperkuat proses peng ambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan terukur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di balik pengembangannya, tim pengembang yang terdiri dari Gani Agustiawan dan Rommy Laharisa mengungkapkan bahwa ADAMINDA dibangun melalui berbagai tahapan, mulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, hingga proses pengujian. Aplikasi ini meman faat kan teknologi Application Programming Interface (API) yang memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber secara cepat dan fleksibel.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gani menjelaskan, ADAMINDA dirancang agar mudah digunakan, memiliki akses yang cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah maupun masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Melalui akses langsung dari perangkat Android, pengguna dapat memperoleh data yang dibutuhkan kapan saja dan di mana saja. Dengan hadirnya ADAMINDA, Kabupaten Pasaman menunjukkan komit mennya dalam mengakselerasi transformasi digital birokrasi serta mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. (Nurman)</div></div></div>

Satu Aplikasi Untuk Semua Data, ADAMINDA Akses Informasi Pembangunan Pasaman

Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) meluncurkan aplikasi Android ADAMINDA (Akses Data Komprom...

Mewujudkan Pendidikan yang Berkeadilan, BULD DPD RI Gelar Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Mitra Strategis Pendidikan

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN4sLRlQxyaFcW2UqgkyrzpO3rPziXhmSb7LUWyMa3tRXQR3kcX2cH50kcCEiiBXMKD7ImUy9WSD_nhsddvcsmMdarnkfPmB-om6f_bXo_aOMWXOgsRqL1NR6GMdCk0Nskou2kA-c1z4sX0GyA1NwStduA4SjNdaVTYrYMJrbcHCqCqhTyO_ScEM0UxEU/s500/%20Juju.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN4sLRlQxyaFcW2UqgkyrzpO3rPziXhmSb7LUWyMa3tRXQR3kcX2cH50kcCEiiBXMKD7ImUy9WSD_nhsddvcsmMdarnkfPmB-om6f_bXo_aOMWXOgsRqL1NR6GMdCk0Nskou2kA-c1z4sX0GyA1NwStduA4SjNdaVTYrYMJrbcHCqCqhTyO_ScEM0UxEU/w640-h384-rw/%20Juju.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Wakil Ketua BULD DPD RI Abdul Hamid mengatakan dalam sambutannya bahwa konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak.  {poto ist)</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com--Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Berbagai persoalan pendidikan di daerah masih menjadi tugas negara yang perlu mendapatkan perhatian bersama, mulai dari kesenjangan akses dan juga mutu pendidikan hingga dukungan terhadap sekolah-sekolah. Untuk mendalami persoalan tersebut, Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Per wakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Majelis Pendidikan Kristen (MPK) dan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua BULD DPD RI Abdul Hamid mengatakan dalam sambutannya bahwa konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak. Negara bertanggung jawab untuk memastikan layanan pendidikan dapat diakses secara merata dan berkualitas oleh seluruh masyarakat Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Meski berbagai upaya terus dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan di daerah, mulai dari kesen jangan akses dan mutu pendidikan antarwilayah, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, keter batasan sarana dan prasarana, hingga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang belum optimal,” ujar Abdul Hamid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Abdul menilai masukan dari berbagai mitra strategis pendidikan penting untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan pendidikan yang dihadapi oleh sekolah di daerah sekaligus menjadi bahan bagi BULD DPD RI dalam mengevaluasi regulasi terkait penyelenggaraan pendidikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait hal tersebut, Ketua Umum Majelis Pendidikan Kristen (MPK) Handi Irawan menyoroti perlunya kebijakan dan kesempatan yang berkeadilan khususnya dalam mencapai pendidikan yang layak di sekolah keagamaan di daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sekolah swasta atau sekolah berbasis keagamaan tidak menuntut hak istimewa, tetapi kami meminta kesetaraan dan berkeadilan. Terlebih juga di daerah 3T karena keterbatasan geografis, sumber daya manusia, juga turut menghadapi biaya penyelenggaraan pendidikan yang layak yang jauh lebih tinggi karena faktor-faktor tersebut,” ungkap Handi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Majelis Tinggi JSIT Fahmi Zulkarnain menyampaikan bahwa sekolah Islam terpadu juga menghadapi berbagai kendala di daerah seperti proses perizinan dan kesenjangan kesejahteraan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hambatan yang kami rasakan sebagai sekolah islam terpadu yaitu perizinan yang berbelit, kemudian pemerintah mungkin lebih mementingkan guru-guru sekolah negeri. Hal ini kami dapatkan dari kawan-kawan daerah yaitu guru-guru swasta. Mereka merasa adanya kesenjangan kesejahteraan antara guru negeri dan guru swasta,” tambah Fahmi.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menanggapi berbagai masukan tersebut, Anggota BULD DPD RI Abraham Liyanto menegaskan bahwa sekolah swasta dan berbasis keagamaan harus dipandang sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sebagai kompetitor sekolah negeri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sekolah swasta membutuhkan kesetaraan. Cara pandang yang masih membedakan sekolah negeri dan swasta harus diubah. Pemerintah perlu melihat sekolah swasta sebagai mitra karena kontribusinyasangat besar dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat,” kata Abraham.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mendorong agar kebijakan pembiayaan pendidikan lebih memperhatikan kondisi daerah ter tinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, perhitungan bantuan operasional pendidikan perlu mempertimbangkan tingkat kemahalan IKK wilayah agar sekolah-sekolah di daerah tersebut memperoleh dukungan yang lebih berkeadilan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berbagai masukan yang mengemuka dalam RDPU itu akan menjadi bahan bagi BULD DPD RI dalam Ranperda dan Perda di bidang pendidikan, sekaligus memperkuat rekomendasi kebijakan guna mewujudkan layanan pendidikan yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan ( Siaran Pers- RK).</div></div>

Mewujudkan Pendidikan yang Berkeadilan, BULD DPD RI Gelar Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Mitra Strategis Pendidikan

Wakil Ketua BULD DPD RI Abdul Hamid mengatakan dalam sambutannya bahwa konstitusi telah menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pe...

Dukung Asta Cita Presiden, Polisi Blitar Pantau Tanaman Jagung Hingga Ke Desa

Dukung Asta Cita Presiden, Polisi Blitar Pantau Tanaman Jagung Hingga Ke Desa

“ Polri tidak hanya menjaga kamtibmas, tapi juga hadir mendampingi masyarakat. Pengecekan tanaman Jagung ini bentuk nyata dukungan kami terh...

Gubernur Helmi Hasan Minta Proses SPMB SMA/SMK Lebih Transparan, Penilaian Skor Harus Dibuka

Gubernur Helmi Hasan Minta Proses SPMB SMA/SMK Lebih Transparan, Penilaian Skor Harus Dibuka

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelak sanaan SPMB Tingkat SMA/SMK Provinsi Bengkulu Tahun 2026 yang digelar secara hybrid (luring dan dar...

Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho Umumkan Penundaan Operasi Patuh 2026

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh1_LoE9xcdrojhb4SKXTJHOdJoiqO__zBqukjVeIIhjznTGoWJX9hUeblaxmdTCD6ZdkZmmJFUEU8xlGj5Lw2FQOC7yynu6MS0jTmphqArs7yPxm5RokmPd8mPF-PEoK2ThWbFlqlRbeP87DF7IicAb137GKxvEb5cubTkEHDQPFE8nEOdRFwdbNdhMg/s500/%20dewan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh1_LoE9xcdrojhb4SKXTJHOdJoiqO__zBqukjVeIIhjznTGoWJX9hUeblaxmdTCD6ZdkZmmJFUEU8xlGj5Lw2FQOC7yynu6MS0jTmphqArs7yPxm5RokmPd8mPF-PEoK2ThWbFlqlRbeP87DF7IicAb137GKxvEb5cubTkEHDQPFE8nEOdRFwdbNdhMg/w640-h384-rw/%20dewan.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang </span></b></div><div style="text-align: justify;">yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia pada 8–21 Juni 2026.  Diputukan  untuk menunda pelaksanaan  oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap waktu pelaksanaan operasi agar lebih efektif dalam mendukung agenda pengamanan nasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, menjelas kan bahwa Operasi Patuh merupakan bagian dari strategi pembinaan dan penegakan disiplin berlalu lintas yang dilaksanakan setiap tahun. Bersama Operasi Zebra, kegiatan tersebut berfungsi sebagai langkah cipta kondisi sebelum pelaksanaan pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia mengatakan bahwa tujuan dari Operasi Patuh dan Operasi Zebra adalah membangun kesadaranmasya rakat serta menciptakan kondisi lalu lintas yang kondusif menjelang pelaksanaan operasi besar peng amanan akhir tahun. Dengan mempertimbangkan jarak waktu yang masih panjang menuju Nataru, Korlantas memilih menyesuaikan kembali jadwal kegiatan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Agus, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Operasi Patuh pada Juni dinilai masih terlalu jauh dari momentum pengamanan Nataru yang menjadi sasaran utama. Karena itu, jadwal operasi diputuskan untuk ditunda hingga waktu yang dianggap lebih tepat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, Korlantas Polri telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pe laksanaan Operasi Patuh pada 8–21 Juni 2026. Namun, hasil evaluasi internal membuat jadwal tersebut harus direvisi demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Agus juga mengungkapkan bahwa Korlantas setiap tahun memiliki lima agenda besar operasi lalu lintas yang telah tersusun secara rutin. Rangkaian tersebut diawali dengan Operasi Keselamatan sebagai per siapan menjelang Operasi Ketupat untuk pengamanan arus mudik dan balik Idulfitri, kemudian dilanjut kan dengan operasi-operasi lainnya sesuai kebutuhan. Terkait waktu pelaksanaan yang baru, Korlantas Polri masih menunggu hasil evaluasi lanjutan serta arahan dari pimpinan Polri. Penentuan jadwal juga akan dibahas bersama Asisten Operasi (Astamaops) Polri agar selaras dengan kalender pengamanan nasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kakorlantas menyebutkan bahwa Operasi Patuh berpeluang dilaksanakan setelah peringat an HariUlang Tahun (HUT) Bhayangkara atau sekitar satu bulan setelahnya. Waktu tersebut dinilai lebih mendekati tahapan cipta kondisi menuju pengamanan Natal dan Tahun Baru sehingga tujuan operasi dapat tercapai secara maksimal. ( RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><br /></div><div><br /></div>

Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho Umumkan Penundaan Operasi Patuh 2026

Realitakini.com-Padang yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia pada 8–21 Juni 2026. Diputukan untuk ...

Irman Gusman Senator RI Asal Sumatera Barat : Guspardi Gaus Sosok Yang Lurus Dalam Prinsip Dan Konsisten Dalam Pengabdian.

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQRZxe9G9gNRVLFiw-Rw7OKTMNGzp2rJjdG-esXDkiIKUbp9W0Z4VfRkawnAbOIW03ZOZLaCsZqY7o4b0glGJdorFitq5P_PZ_aRrjQSOvWeDtmoQPt7KYLppZIPFjyzg-THVSPOWHsM4N6ZVeRUCk92s3CdnFcnfDUlZEhF1j93EpvRkb0_GtJGiSZ_4/s500/%20SIR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQRZxe9G9gNRVLFiw-Rw7OKTMNGzp2rJjdG-esXDkiIKUbp9W0Z4VfRkawnAbOIW03ZOZLaCsZqY7o4b0glGJdorFitq5P_PZ_aRrjQSOvWeDtmoQPt7KYLppZIPFjyzg-THVSPOWHsM4N6ZVeRUCk92s3CdnFcnfDUlZEhF1j93EpvRkb0_GtJGiSZ_4/w640-h384-rw/%20SIR.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Acara 70 tahun dan pelincuran 7 buku  Guspardi dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno,  Wakil- Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi,  poto Ist)</span><br /></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-  Jakarta </span></b></div><div style="text-align: justify;">Senator RI asal Sumatera Barat Irman Gusman menyebut Guspardi Gaus sebagai sosok yang lurus dalam prinsip dan konsisten dalam pengabdian. Hal itu disampaikan mantan ketua DPD RI dua periode itu saat menjadi panelis diskusi yang bertajuk "Refleksi Pemikiran Politik dan Kenegaraan Guspardi Gaus" yang dipandu oleh anggota DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Beliau lurus dalam prinsip dan konsisten mengabdi,” ujar Irman. Lebih lanjut, menurut ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM PP Muhammadiyah itu,perjalanan hidup Guspardi menunjukkan bahwa ketokohan lahir dari proses panjang melalui pendidikan, pengalaman organisasi, kerja keras, dan komitmen untuk memberi manfaat bagi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Guspardi menempuh pendidikan di Thawalib Padang Panjang, PGA, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hingga Universitas Al-Azhar Mesir. Meski sempat diharapkan menjadi pendakwah, Irman menilai Guspardi tetap menjalankan dakwah dalam bentuk pengabdian sebagai saydagar, Akademisi, Sosial dan politik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dulu orang tua kami berharap beliau menjadi pendakwah. Sampai hari ini beliau tetap berdakwah. Dakwahnya dari pasar ke pasar dan dari parlemen ke parlemen,” kata Irman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sepulang dari Mesir, Guspardi menjadi dosen di IAIN Imam Bonjol Padang sekaligus merintis usaha yang berkembang menjadi Citra Swalayan. Di era reformasi, ia terjun ke politik melalui DPRD Sumatera Barat selama tiga periode, sebelum menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Irman menilai Guspardi dikenal sebagai sosok lugas dan konsisten memperjuangkan kepentingan masya rakat , salah satu yang fenomenal berhasil memasukkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) ke dalam UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam acara bedah buku yang di moderatori oleh Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, Irman menggambar kan karakter Guspardi dengan  mengenang pengalaman masa kecil ketika mereka diminta memijit sang ayah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ayah mereka tertidur, Irman memilih berhenti, sementara Guspardi tetap melanjutkan. “Saya bilang ayah sudah tidur. Tapi beliau tetap melanjutkan. Kalau sudah merasa itu tugasnya, beliau akan menye lesaikannya sampai tuntas,” kenang Irman.Bagi Senator kelahiran Padang Panjang itu, usia ke-70 tahun, justru semangat pengabdian Guspardi tetap terjaga—terus hadir memberi manfaat bagi masyarakat, daerah, dan bangsa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyampai kan apresiasi atas kiprah Guspardi di dunia politik.Sebagai politisi PAN, Zulkifli Hasan menilai Guspardi memberikan kontribusi besar dalam mengangkat marwah partai di parlemen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tidak banyak politisi seperti beliau yang lugas, konsisten, dan santun,” ujar Zulkifli Hasan.Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai Guspardi sebagai sosok pekerja keras yang tidak hanya berbicara, tetapi juga memberi teladan dalam tindakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pak Guspardi tidak hanya bicara soal mengatasi Covid-19 dengan lisan, tetapi memberikan contoh dengan aksi nyata menjaga kesehatan keluarga,” kata Eddy.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara 70 tahun dan pelincuran 7 buku  Guspardi dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno,  Wakil- Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi,  Ketua Komisi II DPR RI Rifqi Nizami Karsayuda, Wakil Ketua Baleg DPR RI Dolly Kurnia Tanjung, Buya Anwar Abbas, Din Syamsuddin, anggota DPR RI yang juga, Sekjen ICMI Andi Juliana Paris, Ketua KPU, M. Afifuddin, Direktur Utama PT. Semen Indonesia Indra Founy dan sejumlah tokoh nasional, Akademisi dan lainnya ( Siaran Pers-RK)</div>

Irman Gusman Senator RI Asal Sumatera Barat : Guspardi Gaus Sosok Yang Lurus Dalam Prinsip Dan Konsisten Dalam Pengabdian.

Acara 70 tahun dan pelincuran 7 buku Guspardi dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menko Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli...

Gubernur Mahyeldi Dorong Setiap OPD Jadikan Inovasi Sebagai Budaya Kerja

<div style="text-align: justify;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMcefk8pdtBKZ_jn0CCTVHSb3BrigyaFrbLxpn_fUWfYa8J7OGjkI3iF6-jdEJiAXhPn5IzvcaJuUSzWBRb8uzNw4o2jK3ufAAN-XzzCLOIsE2b9lSlhzRIHIAWZQSuQMJ9rszdcUSHjEiaadZLCU1OgfDMuKhw4sP-dTjEU0xIdC9UmKkF59hVjhuWys/s500/%20Dor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMcefk8pdtBKZ_jn0CCTVHSb3BrigyaFrbLxpn_fUWfYa8J7OGjkI3iF6-jdEJiAXhPn5IzvcaJuUSzWBRb8uzNw4o2jK3ufAAN-XzzCLOIsE2b9lSlhzRIHIAWZQSuQMJ9rszdcUSHjEiaadZLCU1OgfDMuKhw4sP-dTjEU0xIdC9UmKkF59hVjhuWys/w640-h384-rw/%20Dor.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Gubernur Mahyeldi Dorong Setiap OPD Jadikan Inovasi Sebagai Budaya Kerja (Poto adpsb)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</b></div><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Data Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) bagi perwakilan Organisasi Pe rangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar dan Kabupaten/Kota se Sumbar. Ke giatan Bimtek tersebut berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (10/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur Mahyeldi menegaskan inovasi daerah merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, inovasi harus menjadi budaya kerja yang terus tumbuh di seluruh perangkat daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tujuan inovasi daerah pada dasarnya adalah meningkatkan kinerja. Untuk itu, seluruh perangkat daerah harus terus berinovasi agar kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik di Sumbar semakin optimal,” ujar Gubernur Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi daerah merupakan pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun inovasi lainnya yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, Indeks Inovasi Daerah memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu komponen dalam Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan turut menjadi parameter penentuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur mengapresiasi capaian Sumbar yang berhasil mempertahankan predikat Provinsi Sangat Inovatif selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2025. Pada tahun 2024, Sumbar berhasil meraih peringkat pertama nasional, sementara pada tahun 2025 menempati peringkat kedua nasional dari 38 provinsi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras, komitmen pimpinan daerah, kolaborasi seluruh perang- kat daerah, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem inovasi yang kuat,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mahyeldi juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumbar kembali meraih predikat Pemerintah Provinsi Terinovatif dengan menempati peringkat ketiga nasional pada ajang Innovative Government Award (IGA) dan peringkat kedua nasional dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah dengan predikat Sangat Inovatif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumbar telah menginput 487 inovasi ke dalam aplikasi IID, terdiri dari 84 inovasi tata kelola pemerintahan, 297 inovasi pelayanan publik, dan 106 inovasi lainnya. Sebanyak 208 inovasi di antaranya telah dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses pengukuran IID.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumbar juga berhasil meraih penghargaan nasional kategori INAGARA dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam penguatan ekosistem inovasi administrasi negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gubernur menilai capaian IID kabupaten dan kota di Sumbar juga menunjukkan perkembangan positif karena seluruh daerah telah berada pada kategori Inovatif dan Sangat Inovatif. Namun demikian, pening katan kualitas inovasi dan pelaporan tetap perlu dilakukan agar semakin banyak daerah mampu meraih prestasi di tingkat nasional.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan tersebut, Mahyeldi menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memenuhi persyaratan penilaian IGA, termasuk memastikan terpenuhinya inovasi pada minimal lima dari enam urusan wajib pelayanan dasar. Ia juga menegaskan bahwa setiap pejabat Eselon III wajib menghasilkan minimal satu inovasi yang menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja dan indikator penilaian kinerja perangkat daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Pelaksanaan Inovasi Daerah Tahun 2026. Gubernur mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar mendukung sukses nya penyelenggaraan IGA 2026 yang akan digelar di Sumbar sebagai momentum untuk me nampilkan inovasi, potensi daerah, budaya, serta capaian pembangunan kepada pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. (adpsb/rmz/bud- RK)</div></div>

Gubernur Mahyeldi Dorong Setiap OPD Jadikan Inovasi Sebagai Budaya Kerja

Gubernur Mahyeldi Dorong Setiap OPD Jadikan Inovasi Sebagai Budaya Kerja (Poto adpsb) Realitakini.com-Padang Gubernur Sumatera Barat (Sumbar...

Gandeng Unand, Pemkab Tanah Datar Targetkan Prevalensi Stunting di Bawah 10 Persen dalam 4 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicWeuA_DF5o8QaaVk_MU7jzqzgG8JknncP662yJzZUiZTEOD05RTkseqjhonIOh9yeMHi5_mvxFtrby6OKmSLSdp1DzALYuNJFIB5tmVtwUqEsRYMFG-63HK1tzY8YB34TguBnbxTJ9oqXEUtwi2j4U4DfWZ0HkN44eXbOWtA2R6GhFlBBdGGtdPZogumR/s716/1001186264.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="716" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicWeuA_DF5o8QaaVk_MU7jzqzgG8JknncP662yJzZUiZTEOD05RTkseqjhonIOh9yeMHi5_mvxFtrby6OKmSLSdp1DzALYuNJFIB5tmVtwUqEsRYMFG-63HK1tzY8YB34TguBnbxTJ9oqXEUtwi2j4U4DfWZ0HkN44eXbOWtA2R6GhFlBBdGGtdPZogumR/w640-h640-rw/1001186264.jpg" width="640" /></a></div><div><br /></div><b>Realitakini.com BATUSANGKAR</b><div><div style="text-align: justify;"> – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat strategi percepatan penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah konkret terbaru yang diambil adalah menggandeng Universitas Andalas (Unand) Padang melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Komitmen besar tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Tanah Datar sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TP3S), Ahmad Fadly, S.Psi. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Pembahasan KKN Mahasiswa Unand Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Aula Bappeda Litbang, Rabu (10/6/2026).</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Ahmad Fadly, pertemuan ini merupakan tindak lanjut untuk menyinergikan program pemerintah daerah dengan peran nyata perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat di bumi Luhak Nan Tuo.</div><div><br /></div><div>Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Utama</div><div style="text-align: justify;">Wabup Ahmad Fadly menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, tenaga kesehatan, hingga masyarakat di tingkat bawah.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama ini telah menjalankan berbagai program intervensi spesifik dan sensitif. Namun, tantangan di lapangan masih memerlukan dukungan berbagai pihak agar hasil yang dicapai lebih optimal," ujar Ahmad Fadly.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui kerja sama dengan Unand ini, Pemkab Tanah Datar memasang target optimistis untuk beberapa tahun ke depan.</div><div style="text-align: justify;">Target Utama: Menurunkan angka prevalensi stunting hingga di bawah 10 persen dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun ke depan.</div><div style="text-align: justify;">Pendekatan Ilmiah: Menggunakan kajian ilmiah dan penelitian dari akademisi agar program intervensi dapat dievaluasi secara berkala dan tepat sasaran.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Fokus KKN Tematik: Edukasi masyarakat mengenai kecukupan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan pola asuh.</div><div style="text-align: justify;">"Program stunting ini adalah tanggung jawab kita semua kepada generasi yang akan datang. Kita tidak akan membiarkan generasi mendatang tumbuh di bawah bayang-bayang stunting," tegas Wabup.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Unand Siapkan Mahasiswa dan Dosen Pendamping di 14 Nagari</div><div style="text-align: justify;">Merespons hal tersebut, Direktur Pendidikan dan Studi Unand, Prof. dr. Andani Eka Putra, menyatakan kesiapan penuh pihaknya untuk mendukung Pemkab Tanah Datar. Unand akan menerjunkan mahasiswa KKN Tematik beserta Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara khusus untuk mengawal program ini.</div><div style="text-align: justify;">Sebagai langkah awal, program ini akan menyasar 14 nagari di Tanah Datar yang dijadikan sebagai proyek percontohan (pilot project).</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Apa yang kami inginkan adalah bagaimana Unand memberikan dampak jangka panjang kepada masyarakat, khususnya di Tanah Datar. Terima kasih kepada pemerintah daerah yang begitu bersemangat dalam program ini," kata Prof. Andani.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menambahkan bahwa penurunan stunting merupakan tanggung jawab moral bersama. Jika program di 14 nagari ini sukses, maka pola penanganan ini bisa menjadi acuan atau model bagi daerah lain di masa mendatang.</div><div style="text-align: justify;">"Melalui kolaborasi ini, kita optimistis mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal utama pembangunan daerah di masa depan," pungkasnya.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Litbang Tanah Datar Adriyanti Rustam, jajaran Camat, Wali Nagari, serta tamu undangan terkait lainnya. (MailisJ) </div></div>

Gandeng Unand, Pemkab Tanah Datar Targetkan Prevalensi Stunting di Bawah 10 Persen dalam 4 Tahun

Realitakini.com BATUSANGKAR – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat strategi percepatan penurunan angka stunting melalui kolabo...

Tim Lupak Satres Narkoba Polres Dharmasraya Ringkus Pengedar Sabu dan Ganja

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC2KErfl__h16h8fJ0Ay0U8mT1trGWCV2O6ywH50lraccnoXyQRkFTMiSK11lm35KKNqqDe63OOYsz7MmLiINsl1v5t4ieMjeIadOSI7Vu9HsI0TTQJ9hbY9ukeAmW5BPv3GcLiDvMbPMaOHCUwvl4JDQX1YixaSlh7YET5H3NzW2_7ZRx2d5Bmi1Ks_k/s500/%20TER.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC2KErfl__h16h8fJ0Ay0U8mT1trGWCV2O6ywH50lraccnoXyQRkFTMiSK11lm35KKNqqDe63OOYsz7MmLiINsl1v5t4ieMjeIadOSI7Vu9HsI0TTQJ9hbY9ukeAmW5BPv3GcLiDvMbPMaOHCUwvl4JDQX1YixaSlh7YET5H3NzW2_7ZRx2d5Bmi1Ks_k/w640-h384-rw/%20TER.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;">Tersangka di duga terlibat pengedar narkotika jenis sabu dan ganja (dok istimewa)</div><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com--  Dharmasraya </span></b></div><div style="text-align: justify;">Tim Lupak Satres Narkoba Polres Dharmasraya berhasil meringkus seorang pria berinisial G (39) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dan ganja. Pelaku diamankan di Jorong Koto Panjang, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, pada Selasa (9/6/2026) dini hari, sekitar pukul 04.00 WIB.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tersangka yang diketahui berprofesi sebagai pedagang ini merupakan warga  Jorong Kubang Panjang, Nagari IV Koto Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., melalui Kasat Narkoba AKP Azamu Suwaril, S.H., M.H, membenarkan adanya penangkapan tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi penangkapan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim kami segera melakukan penyelidikan di lapangan. Hasilnya, kami berhasil mengamankan pelaku beserta sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika,” ujar AKP Azamu Suwaril.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam operasi tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti yang cukup untuk menjerat pelaku, </div><div style="text-align: justify;">10 paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga sabu. Satu paket ganja kering, satu set peralatan penggunaan sabu, termasuk plastik klip bening kosong, kertas paper, dan sendok sabu dari pipet plastik dan</div><div style="text-align: justify;">satu unit telepon genggam milik pelaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Dharmasraya guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman berat. Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pihak Kepolisian Resor Dharmasraya terus mengimbau masyarakat untuk proaktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba di wilayah masing-masing demi terciptanya lingkungan yang bersih dari narkotika. (Fuadcani)</div>

Tim Lupak Satres Narkoba Polres Dharmasraya Ringkus Pengedar Sabu dan Ganja

Tersangka di duga terlibat pengedar narkotika jenis sabu dan ganja (dok istimewa) Realitakini.com-- Dharmasraya Tim Lupak Satres Narkoba P...

Hearing Farm 3 Greenfields Di DPRD Kabupaten Blitar, warga Desak Masalah Lingkungan Dituntaskan

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIM3-DRp7RUNFkwuxO6N31sM-aCQK_4-iXERAk93NWvjExFygqG10PpBwiMA9LbiWE1BFkBDxWfqghXoEaehvTA4GRTyCcQHQBa55N_wQqEBbFYtP9F_sneJRBqnlrqV_zwAqD5ProIUQ4-EjXU4toZk7_GT6PrZCCQB8Am6ETkTakY4JEsxkBZuJQCUM/s500/%20Redak.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIM3-DRp7RUNFkwuxO6N31sM-aCQK_4-iXERAk93NWvjExFygqG10PpBwiMA9LbiWE1BFkBDxWfqghXoEaehvTA4GRTyCcQHQBa55N_wQqEBbFYtP9F_sneJRBqnlrqV_zwAqD5ProIUQ4-EjXU4toZk7_GT6PrZCCQB8Am6ETkTakY4JEsxkBZuJQCUM/w640-h384-rw/%20Redak.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wargw Saat Audensi Bersama Perwakilan Greenfield Indonesia dan DPRD Kab Blitar</td></tr></tbody></table><span style="text-align: justify;"> (poto Ey)</span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Blitar </span></b></div><div style="text-align: justify;">Aksi protes terhadap rencana pembangunan peternakan sapi ketiga (Farm 3) milik PT Greenfields Indonesia di kawasan Telogo Gentong, Desa Sumber Urip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, semakin kencang. Blitar Selasa (09/06/2025)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Warga menilai ekspansi usaha tersebut belum layak dilanjutkan sebelum berbagai persoalan lingkungan yang diduga berkaitan dengan operasional Farm 2 diselesaikan secara transparan dan tuntas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Gelombang protes terus mengemuka dalam audiensi di DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (9/6/2026), yang dihadiri warga Desa Sumber Urip, Gerakan Anak Nasional (GANNAS), aktivis lingkungan, serta sejumlah perwakilan masyarakat terdampak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Masyarakat secara tegas meminta pemerintah tidak terburu-buru memberikan lampu hijau terhadap pembangunan Farm 3 sebelum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai keluhan lingkungan yang selama ini muncul di sekitar Farm 2.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aktivis lingkungan Blitar, Budi Kempes, menegaskan bahwa aspirasi warga tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, berbagai persoalan yang terus berulang harus menjadi perhatian serius sebelum perusahaan melakukan ekspansi baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jangan sampai masyarakat diminta menerima pembangunan baru sementara persoalan lama belum menemukan penyelesaian yang jelas. Keluhan yang terus berulang harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak," tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sorotan utama dalam audiensi tertuju pada kondisi Sungai Genjong di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi. Warga mengaku telah lama mengeluhkan dugaan pencemaran sungai yang mereka kaitkan- dengan aktivitas peternakan Farm 2 milik PT Greenfields Indonsia. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Desa Ngadirenggo, Rizky Rendyana Firmansyah yang turut hadir dalam audiensi tersebut mengatakan persoalan tersebut telah menjadi pembahasan berkepanjangan di tengah masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Keluhan terkait kondisi Sungai Genjong memang sudah lama disampaikan warga. Mereka menduga pencemaran berasal dari limbah kotoran sapi yang terkait dengan aktivitas peternakan Farm 2. Kondisi ini terus menjadi perhatian masyarakat," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tak hanya soal sungai, warga juga mengeluhkan meningkatnya populasi serangga yang dikenal dengan sebutan "mrutu". Keberadaan serangga tersebut disebut semakin masif dalam beberapa tahun terakhir hingga mulai masuk ke kawasan permukiman warga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Dulu serangga itu tidak ada. Setelah peternakan beroperasi, masyarakat mulai mengeluhkan kemun culannya. Jumlahnya disebut semakin banyak seiring munculnya persoalan yang dikeluhkan warga terkait kondisi sungai," ujar Rizky menyampaikan keluhan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kondisi tersebut memicu kekhawatiran wargam tentang rencana pembangunan Farm 3. Mereka tentu nya tidak ingin persoalank yang selama ini dikeluhkan warga di sekitar Farm 2 kembali terulang di wilayah mereka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua GANNAS, Joko Wiyono, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mendapat perhatian serius dari pemerintah dan instansi terkait.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami meminta suara masyarakat tidak diabaikan. Jika pembangunan Farm 3 tetap berjalan sementara berbagai keluhan lingkungan belum mendapatkan kejelasan penyelesaian, kami akan meminta Kemen terian Lingkungan Hidup Republik Indonesia turun melakukan peninjauan dan pemeriksaan lebih lanjut," tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ditempat yang sama, perwakilan PT Greenfields Indonesia, Heru, saat di konfirmasi awak media me nyatakan bahwa seluruh penjelasan perusahaan telah disampaikan dalam forum audiensi tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Audiensi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari masyarakat. Warga berharap DPRD Kabupaten Blitar tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga mendorong langkah konkret, transparan, dan objektif untuk mengusut berbagai dugaan persoalan lingkungan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bagi warga, polemik ini bukan semata soal pembangunan peternakan baru. Mereka menginginkan ke pastian bahwa investasi dan ekspansi usaha tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup, kesehatan ekosistem, serta kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan peternakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kini, tuntutan warga semakin jelas: selesaikan terlebih dahulu berbagai persoalan yang diduga terjadi di Farm 2 sebelum membuka jalan bagi pembangunan Farm 3. ( Edy)</div>

Hearing Farm 3 Greenfields Di DPRD Kabupaten Blitar, warga Desak Masalah Lingkungan Dituntaskan

Wargw Saat Audensi Bersama Perwakilan Greenfield Indonesia dan DPRD Kab Blitar (poto Ey) Realitakini.com-Blitar Aksi protes terhadap renca...

Forwasum Dharmasraya Bangun Kolaborasi dengan Kepolisian untuk Keterbukaan Informasi

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr4_V9WowSh1h3rg5HRg7NdJtQK8pxOk977cun2bdGGSYJUgPrWiD8hj12JLolaYB8nZc8YWYDMEAT8TlslGwzjFSaiG4NcqpsA9fOY5Hg2Rkd-GZzwWPOFb43Cu2T5r9YizGDJHcv3dimkT63ahyUvQcxhMQiJhwjMv13QqViBdeWJyugTRR9UaNlbs4/s500/%20Papa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr4_V9WowSh1h3rg5HRg7NdJtQK8pxOk977cun2bdGGSYJUgPrWiD8hj12JLolaYB8nZc8YWYDMEAT8TlslGwzjFSaiG4NcqpsA9fOY5Hg2Rkd-GZzwWPOFb43Cu2T5r9YizGDJHcv3dimkT63ahyUvQcxhMQiJhwjMv13QqViBdeWJyugTRR9UaNlbs4/w640-h384-rw/%20Papa.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">Forwasum Cabang Dharmasraya  jalin silaturahmi untuk memperkuat kemitraan dengan Polsek Koto Agung ( Poto Puad )</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com -- Dharmasraya </div><div style="text-align: justify;">Dalam upaya memperkuat kemitraan antara insan pers dan kepolisian, Forum Wartawan Sumbar (Forwasum) Cabang Dharmasraya melakukan kunjungan silaturahmi dan sinergi ke Polsek Koto Agung, Selasa (9/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Kunjungan tersebut dipimpin Sekretaris Umum Forwasum Sumbar Rahmad didampingi Kepala Biro Forwasum Dharmasraya Zulfuardi dan disambut langsung oleh Kapolsek Koto Agung Iptu Andria Eriza.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolsek Koto Agung, Rahmad menegaskan bahwa Forwasum Dharmasraya akan terus memperkuat sinergi dengan Polres Dharmasraya maupun seluruh jajaran sektor kepolisian di daerah tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, Polri merupakan mitra strategis bagi Forwasum, terutama dalam mendukung berbagai program dan kegiatan yang dijalankan kepolisian. Ia meyakini kerja sama yang baik antara insan pers dan aparat kepolisian menjadi bagian penting dalam menjaga keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sinergi antara insan pers yang tergabung dalam Forwasum dengan Polres Dharmasraya dan seluruh sektor kepolisian sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang sehat dan membangun kepercayaan publik,” ujar Rahmad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Kabiro Forwasum Dharmasraya, Zulfuardi, menambahkan bahwa hubungan baik yang selama ini terjalin antara media dan kepolisian di Dharmasraya perlu terus dipertahankan. Ia berharap komunikasi yang sehat dan profesional dapat terus berjalan demi kepentingan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami berkomitmen membangun komunikasi yang sehat dan menjaga sinergitas yang telah terjalin dengan baik bersama jajaran kepolisian di Dharmasraya,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kapolsek Koto Agung, Iptu Andria Eriza, didampingi Kanit Reskrim Rion dan Kanit Provos Y. S. Manurung. Kapolsek menyampaikan apresiasi atas kunjungan Forwasum dan menyatakan terbuka terhadap berbagai masukan dari insan pers dengan tetap mengedepankan etika jurnalistik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Belum genap satu bulan saya menjabat sebagai Kapolsek Koto Agung. Tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Tempat tugas baru, saudara baru,” ujar Andria Eriza.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kapolsek yang berasal dari Kota Padang tersebut berharap media, khususnya yang tergabung dalam Forwasum Dharmasraya, dapat terus menjalin kerja sama yang baik dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya berharap rekan-rekan media dapat terus bersinergi dengan baik bersama kepolisian. Mari bersama-sama menjaga kamtibmas dan mendukung pemerintah dalam membangun Kabupaten Dharmasraya yang lebih maju,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menegaskan bahwa insan pers memiliki peran yang sangat penting dalam membangun komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Mulai dari meningkatkan kepercayaan publik, menyampaikan informasi yang akurat, hingga menangkal penyebaran hoaks yang dapat merugikan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara Polres, Polsek, media, dan masyarakat akan mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Karena itu, keberadaan pers harus terus didukung agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan berimbang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dengan pemberitaan yang positif dan akurat, masyarakat akan lebih memahami peran kepolisian dan dapat mendukung berbagai langkah yang dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan bersama,” tutup Kapolsek.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Forum Wartawan Sumbar (Forwasum) merupakan organisasi yang menghimpun insan pers di berbagai daerah di Sumatera Barat. Organisasi ini dibina oleh Sri Agustini, SH., M.H., Cimrawati, S.Kom, dan Aniyah, S.Pd., C.ATB., C.PS. Sementara bidang pengawasan diisi oleh Hendra Gusti, SP dan Yukisan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adapun susunan kepengurusan Forwasum Sumbar saat ini dipimpin oleh Refles, SP., M.Si. sebagai Kepala Forwasum dan Rahmad, S.Pd. sebagai Sekretaris. Organisasi ini juga memiliki jaringan biro di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat, yakni Syafri Erizon, SP (Sawahlunto), Masrijon Tanjung, ST (Solok), Zulfuadi (Dharmasraya), Hendri Saputra, SH (Solok Selatan), Syafrinaldi (Sijunjung), Dedi Mulyadi, SE (Padang Panjang), M. Idris (Tanah Datar), Dodi, SH (Pesisir Selatan), Wanda (Kota Padang), Sofyan Adi, SE (Bukittinggi), Adi Soemarmo, ST (Pariaman), Eko Putra, S.Pd (Padang Pariaman), Marton Sihombing, ST (Mentawai), Edi Saputra, SH (Pasaman), dan Riko Putra, SH (Pasaman Barat). (Fuadcani)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Forwasum Dharmasraya Bangun Kolaborasi dengan Kepolisian untuk Keterbukaan Informasi

Forwasum Cabang Dharmasraya jalin silaturahmi untuk memperkuat kemitraan dengan Polsek Koto Agung ( Poto Puad ) Realitakini.com -- Dharmasr...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama