Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Sebut Ada Tirani Mayoritas Terjadi di DPRD Kabupaten Solok

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><b style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijZMysWMcXLZrO141JY27BTxrL6657J3DFE-GwlpDctmTXdA2Efx_3FolmIzNxzdDen8TUvwwKwMvODa4h_R2KmdRUMRhmE8k8I3M4sEE1u3WxPBJZzj711WXRkaDkuzrKiDeMAYkeUrY/" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="421" data-original-width="750" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijZMysWMcXLZrO141JY27BTxrL6657J3DFE-GwlpDctmTXdA2Efx_3FolmIzNxzdDen8TUvwwKwMvODa4h_R2KmdRUMRhmE8k8I3M4sEE1u3WxPBJZzj711WXRkaDkuzrKiDeMAYkeUrY/w640-h360-rw/image.png" width="640" /></a></div>Realitakini.com-- Kabupatean Solok </b></div></b></span></div><div style="text-align: justify;">Terkait pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok pada Sidang Paripurna, Senin (30/8/2021) lalu. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman menyebutkan adanya tirani mayoritas yang terjadi di DPRD Kabupaten Solok.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tidak hanya tirani mayoritas, akan tetapi bisa disebut pengkebirian, pengkudetaan dari orang–orang yang merasa dirinya benar. Padahal, belum tentu yang sedikit itu salah," kata Evi Yandri Rajo Budiman di Padang, Rabu (1/5/2021).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, saat ini masyarakat bisa melihat adanya tirani mayoritas yang terbentuk di Kabupaten Solok. Adanya pengkebirian, pengkudetaan secara paksa kepada kader kami Dodi Hendra, dari orang-orang yang jumlahnya banyak dan merasa dirinya paling benar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia melihat ada pelabrakan hukum yang terjadi saat ini di DPRD Kabupaten Solok, salah satunya adalah tidak adanya amar dalam putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jika kita baca, tidak ada amar dalam putusan BK ini. Tuduhan BK DPRD Kabupaten Solok soal agoransi dan otoriter tidak terbukti sebagai pimpinan DPRD, sebagai dasar mosi tidak percaya untuk pemecatan Dodi sebagai Ketua DPRD," jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Evi Yandri memandang adanya indikasi BK DPRD Kabupaten Solok melakukan pemaksaan ketika pemberian sanksi kepada Dodi Hendra. Sebab, ada beberapa kejanggalan yang ditemukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pemberian sanksi yang tidak singkron dengan permasalahan yang ditujukan soal agoransi dan otoriter Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD tak terbukti. Kok BK malah memproses hal lain, ketika Dodi Hendra masih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Solok," terangnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakannya, BK DPRD Kabupaten Solok tidak bisa menjatuhkan sanksi yang tidak sesuai dengan pokok permasalahan yang ditujukan kepada Dodi Hendra saat jadi Ketua DPRD. Ini nyata-nyata pelanggaran hukum yang dilakukan oleh BK. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Adanya konflik kepentingan, sebab dari 5 orang anggota BK yang memproses, 4 diantaranya merupa kan pelapor mosi tidak percaya. Ini sama halnya BK sudah tidak independent lagi dan menghalalkan berbagai cara untuk melakukan pelengseran terhadap Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok," terang Evi Yandri Rajo Budiman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Evi Yandri juga mengatakan harus adanya putusan yang dihasilkan dalam pemberian sanksi. Evi Yandri menjelaskan, bahwa BK DPRD Kabupaten Solok melanggar prosedur hukum. Karena tidak sesuai dalam tata beracara BK yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Soal pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok, Evi Yandri menegaskan bahwa harus sesuai dengan Pasal 36 sampai 38 PP 12 Tahun 2018. Dodi Hendra diberhentikan bukan dengan hasil paripurna, tapi surat dari keputusan gubernur.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sekali lagi, ini pengkebirian terhadap kader Gerindra. Keputusan pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok cacat hukum. Hingga saat ini Dodi masih sah secara hukum sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok sesuai dengan SK Gubernur Sumbar, dan sampai saat ini belum ada pencabutan SK dari Gubenur Sumbar," tutupnya. (Syafri)</div>

Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Sebut Ada Tirani Mayoritas Terjadi di DPRD Kabupaten Solok

Realitakini.com-- Kabupatean Solok  Terkait pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok pa...

Read more »

Wako Fadly Amran Apresiasi URC Bangkitkan Semangat UMKM

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-AwDWnaF-i_A/YS9A2KfmvuI/AAAAAAAAEHE/sGAfh5BZC2o8eV9xapE8CdKJ2IHsITFxQCNcBGAsYHQ/s960/FB_IMG_1630486676463.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="677" data-original-width="960" height="283" src="https://1.bp.blogspot.com/-AwDWnaF-i_A/YS9A2KfmvuI/AAAAAAAAEHE/sGAfh5BZC2o8eV9xapE8CdKJ2IHsITFxQCNcBGAsYHQ/w400-h283-rw/FB_IMG_1630486676463.jpg" width="400" /></a></div><br />Realitakini.com-Padang Panjang</div><div>Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano mengapresiasi UMKM Review Contest (URC) yang dinilai mampu membangkitkan semangat para pelaku UMKM di Kota Padang Panjang. Hal tersebut disampaikannya saat beraudiensi dengan panitia URC, Samudra Project, dan PAPASE.</div><div><br /></div><div>Ketua pelaksana URC Haviz Afdhal Hakim kepada Kominfo, Rabu (1/9) menuturkan, URC merupakan kegiatan kolaborasi antara masyarakat dengan pelaku usaha, memanfaatkan media sosial sebagai media promosi.</div><div><br /></div><div>“Ada dua jenis perlombaan caption contest dan video blog (vlog), untuk tingkat pelajar dan umum. Nanti kita punya dua pemenang dan satu favorit masing-masing kategori,” ungkap Haviz.</div><div><br /></div><div>Dewan jurinya, tambah Haviz, Hanafi Kurniawan (Associate Vice President Business Planning and Analysis Buka Lapak), Agres Setiawan (sutradara), Hanief Jerry (dekan FFTV-IKJ).</div><div><br /></div><div>Sementara itu, Ketua PAPASE, Dedy Cardi mengatakan, PAPASE sebelumnya telah berdiskusi dengan Haviz dari Samudra membahas kegiatan URC ini. PAPASE pun sangat menanti kolaborasi ini.</div><div><br /></div><div>“Ditambah hadirnya Midnight Studio, sehingga menjadi kolaborasi tiga generasi. Kami di PAPASE sangat support penuh kegiatan URC ini. Pertemuan sebelumnya yang juga dihadiri Bapak Yusri, kepala OJK Sumbar yang juga dibesarkan di Padang Panjang, sangat mengapresiasi kegiatan ini,” sebut Dedy.</div><div><br /></div><div>Senada dengan itu, Wako Fadly Amran juga sangat mendukung kegiatan URC ini. Dikatakannya, UMKM butuh support dari semua elemen masyarakat, dan Pemko hadir dalam menyukseskan kegiatan ini.</div><div><br /></div><div>“Kami telah menginstruksikan ke Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Sosial PPKBPPPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dinas tersebut mempunyai organisasi mitra di bawahnya untuk ikut berpartisipasi. Seperti OSIS, Duta GenRe, Uda-Uni, dan lainnya. Sebagian organisasi tersebut mempunyai follower yang cukup banyak. Sehingga jangkauan promosi UMKM kita akan lebih luas,” ungkapnya. (Abe)</div>

Wako Fadly Amran Apresiasi URC Bangkitkan Semangat UMKM

Realitakini.com-Padang Panjang Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano mengapresiasi UMKM Review Contest (URC) yang dinilai mamp...

Read more »

'Dataru Berdigit', Inovasi PUPR Miliki Akurasi Tinggi Guna Percepat KRK

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-yO7yFvlk2C0/YS88gbfZXpI/AAAAAAAAEG8/bz4ZOKtPIlU85ZpwJI8YPyC9RR1LV9STQCNcBGAsYHQ/s640/FB_IMG_1630485533557.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="640" height="371" src="https://1.bp.blogspot.com/-yO7yFvlk2C0/YS88gbfZXpI/AAAAAAAAEG8/bz4ZOKtPIlU85ZpwJI8YPyC9RR1LV9STQCNcBGAsYHQ/w640-h371-rw/FB_IMG_1630485533557.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Padang Panjang</span></b></div><div style="text-align: justify;">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) miliki inovasi dengan nama Dataru Berdigit. Inovasi ini berbasis Geographic Information System (GIS), memiliki tingkat akurasi tinggi serta mampu membantu percepatan keluarnya Keterangan Rencana Kota (KRK) yang diajukan masyarakat Padang Panjang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kadis PUPR, Welda Yusar, MT, Rabu (1/9) kepada Kominfo mengatakan, dengan  pengolahan data KRK  menggunakan Dataru Berdigit (Data Tata Ruang Berbasis Digital), pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, serta memperkecil kesalahan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Diterapkan sejak tahun 2020. Kita telah </div><div style="text-align: justify;">membangun sebelumnya, dan dijalankan di 2020. Alhamdulillah banyak mempermudah dalam me laksanakan pekerjaan, mempermudah pelayanan kepada masyarakat," ujar Welda yang akrab dipanggil Nanda.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakannya lagi, latar belakang adanya inovasi ini,  lantaran KRK yang diterbitkan ada yang tidak valid, melihat dari sisi RTRW pada peta pola ruang manual.  "Kadang-kadang dari peta itu berselisih 1 milimeter saja akan berdampak luas di lapangan. Sehingga kita berharap pendetailan secara digital ini akan memperkecil kesalahan yang ada," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Prosesnya, jelasnya, ketika masyarakat mengajukan KRK, petugas akan melakukan pengecekan lapangan secara manual, kemudian disalin berbasis digital. "Sangat menguntungkan sekali dan memberikan tingkat akurasi yang tinggi. Kenyamanan juga bagi masyarakat. Minimal bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi ruang di sekitar lokasi sertifikatnya, dia bisa tahu sepanjang dikeluarkan KRK," tuturnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aplikasi ini, lanjut Nanda, belum bisa diakses secara luas kepada masyarakat karena membutuhkan keahlian khusus. "Kita belum mempublikasikannya. Kita hanya mempergunakan sebagai alat pekerjaan kita, dan mempercepat proses pengeluaran KRK kepada masyarakat. Soalnya tidak semua masyarakat paham pola ruang perlu diedukasi dulu," sebutnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada Dataru Berdigit, dijelaskan Fungsional Umum Bidang Tata Ruang, Budi Prasetio M, terdapat pola ruang berdasarkan warna. Di antaranya Hijau menunjukkan kawasan hutan lindung, atau Kuning kawasan perumahan rendah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Setelah surveyor melakukan cek lapangan secara manual, kemudian disalin berbasis digital ke Dataru Berdigit. Maka akan diketahui peruntukan pola ruangnya apakah kawasan hutan lindung, rawan longsor atau bisa untuk perumahan," ungkapnya. (Abe)</div>

'Dataru Berdigit', Inovasi PUPR Miliki Akurasi Tinggi Guna Percepat KRK

Realitakini.com-Padang Panjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) miliki inovasi dengan nama Dataru Berdigit. Inovasi ini berbas...

Read more »

Bapemperda DPRD Sumbar Raker Bersama Pemda Realitakini.com- Sumbar

<div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-bTSnd2wuPNvWSCAE1iOoUVvLbOMw6Qvm4-4y621Ahy-89n0jhMEr3HGDKEOfa9GDHsoo7mqyNtMDpwXXpFqUzwOidR28ssXwkvWuoUH7ovc7O24N7L8DMEoR0qXEiFvn-tintu3Bm_g/" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-bTSnd2wuPNvWSCAE1iOoUVvLbOMw6Qvm4-4y621Ahy-89n0jhMEr3HGDKEOfa9GDHsoo7mqyNtMDpwXXpFqUzwOidR28ssXwkvWuoUH7ovc7O24N7L8DMEoR0qXEiFvn-tintu3Bm_g/w640-h354-rw/image.png" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Sumbar </b></div><div><div style="text-align: justify;">Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Bapemperda menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Daerah masalah penyampaian hasil kajian pemerintah daerah terhadap implikasi ditetapkannya undang - undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan evaluasi terhadap pelaksana an perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sumatera Barat,  di Padang, Rabu, 1 September 2021.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat kerja dipimpin ketua Bapemperda Hidayat asal fraksi Gerindra didampingi anggota Bapemperda Ali Tanjung, Kabiro Hukum Sekretariat Pemprov Sumbar, OPD terkait, anggota Bapemperda,  dan Sekwan DPRD Sumbar Raflis.Ketua Bapemperda Sumbar Hidayat mengatakan, pihaknya mendorong pengawasan pelaksanaan perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasan baru diperketat </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita mendorong pengawasan dilakukan Satpol- PP Sumbar diterapkan secara optimal, karena selama ini dinilai kendor," ujar Hidayat.Menurut Hidayat, pihaknya juga melihat sanksi pidana perlu dilakukan harmonisasi dengan Kanwilhukum dan Ham Provinsi Sumatera Barat .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Bagi kita, agar munculnya kesadaran secara bersama- sama bergotong - royong untuk taat protkes, karena kami tidak ada pembatasan- pembatasan memberatkan masyarakat, " ujar Hidayat.Anggota Bapemperda Ali Tanjung politisi asal Demokrat ini, pihaknya mempertajam kendala penerapan AKB ditengah masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya secara pribadi denda diberlakukan dipergunakan untuk membantu masyarakat, karena ketika dita nya sudah berapa denda itu terkumpul dan sudah berapa terkumpul dan mereka tidak bisa menjawab," ujar Ali Tanjung.Menurut Ali Tanjung,  pihaknya menilai pemprov Sumbar kurang melakukan sosialisasi Perda AKB kepada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kalau pemerintah saja melakukan sosialiasi untuk mengandeng alim ulama dalam sosialisasi Perda AKB," ujar Ali Tanjung9( *wrk)</div></div>

Bapemperda DPRD Sumbar Raker Bersama Pemda Realitakini.com- Sumbar

Realitakini.com- Sumbar  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Bapemperda menggelar rapat kerja bersama Pemerintah ...

Read more »

Gubernur Rohidin Imbau Perusahaan Media Berikan Warna & Energi Positif Bagi Pembangunan Bengkulu

<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTcq0thGjkgj-7c6XRnl_3jHfMSBaikL2CklGd0POvln0NpC2FM7wkyTFXJL8Md0F7xy6D1mpDeSmjlX1g-TxSOyO6N-CGuBSqQM3W1BaDD39NB36wG5A1qkn_C2PBn3r0osBDPyJcXsw/s1080/IMG-20210902-WA0001.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1080" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTcq0thGjkgj-7c6XRnl_3jHfMSBaikL2CklGd0POvln0NpC2FM7wkyTFXJL8Md0F7xy6D1mpDeSmjlX1g-TxSOyO6N-CGuBSqQM3W1BaDD39NB36wG5A1qkn_C2PBn3r0osBDPyJcXsw/w640-h336-rw/IMG-20210902-WA0001.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Realitakini.com - Bengkulu</div><div style="text-align: justify;">Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang akrab dengan insan pers ini berpesan kepada perusahaan media dan insan pers, baik itu media cetak, elektronik maupun online, untuk memberikan warna dan energi positif bagi pembangunan Bumi Rafflesia, terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat hadir dan membuka acara Kebersamaan 20 Tahun Harian Rakyat Bengkulu, di Halaman Graha Pena Rakyat Bengkulu, Rabu (01/09/21).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jadi menulis berita itu tidak semata-mata kita menangkap data dan informasi di lapangan, tapi sesungguhnya teman-teman jurnalis harus memiliki wawasan yang jauh lebih dulu, sehingga berita yang disajikan tahu persis target dan dampak yang akan terjadi itu seperti apa," jelas Gubernur Bengkulu ke-10 ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan tersebut Gubernur Rohidin juga mengapresiasi peran aktif dan dedikasi RB Media Group sebagai media lokal Bengkulu yang telah memberikan kontribusi terbaik mendukung pembangunan Provinsi Bengkulu secara luas dalam hal pemberitaan dan edukasi kepada masyarakat selama 20 tahun terakhir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Harapan saya berita yang disajikan kepada masyarakat betul-betul menjadi suplemen. Artinya membuat masyarakat Bengkulu sehat dari sisi pikiran, suasana kebatinan dari informasi yang disampaikan," imbuhnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wartawan yang mengedukasi itu, lanjut Gubernur Bengkulu lulusan terbaik UGM ini, tentunya tidak hanya mengumpulkan informasi kemudian menyampaikan berita secara gamblang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Namun lebih dari itu, harus memikirkan target dan dampak yang akan disampaikan ke publik," pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, GM Harian RB Marshal Abadi mengatakan, sebagai media lokal Bengkulu pihaknya siap dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kebersamaan yang semakin luas di lingkup RB Media Group siap men-support kegiatan di jajaran pemerintahan, baik di Provinsi Bengkulu maupun kabupaten kota se Provinsi Bengkulu," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara Kebersamaan 20 Tahun Harian Rakyat Bengkulu juga dilanjutkan Penyerahan Hadiah Pemenang Lomba Dalam Rangka HUT ke-76 Kemerdekaan RI serta Peninjauan Vaksinasi Covid-19 oleh Gubernur Rohidin didampingi Ketua TP PKK Provinsi Bengkulu Derta Wahyulin Rohidin serta perwakilan jajaran Forkopimda Provinsi Bengkulu dan Bupati Bengkulu Tengah. (Rk/Mc)</div>

Gubernur Rohidin Imbau Perusahaan Media Berikan Warna & Energi Positif Bagi Pembangunan Bengkulu

Realitakini.com - Bengkulu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang akrab dengan insan pers ini berpesan kepada perusahaan media dan insan per...

Read more »

Walikota dan Ketua DPRD Kota Solok Tandatangani KUA PPAS APBD Tahun 2022

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1jOhYiqbbt-8AhH5Wh9My0G8Stjlynqg_70RiNcbZsxfr9qLSQwH8hqUrayE_eRC84MwcZwl_teCPOQk8x9hF1h59i-Ok9n81wkIsLjTTtBw3ZNEzTLqoe8GBwwYVUyYORBJqhi__Ejs/s1280/IMG-20210901-WA0070.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="730" data-original-width="1280" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1jOhYiqbbt-8AhH5Wh9My0G8Stjlynqg_70RiNcbZsxfr9qLSQwH8hqUrayE_eRC84MwcZwl_teCPOQk8x9hF1h59i-Ok9n81wkIsLjTTtBw3ZNEzTLqoe8GBwwYVUyYORBJqhi__Ejs/w640-h366-rw/IMG-20210901-WA0070.jpg" width="640" /></a></div><br />Realitakini.com-Kota Solok</b></span><div style="text-align: justify;">Walikota Solok Zul Elfian Umar, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok Nurnisma beserta Wakil Ketua DPRD, menandatangani Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat DPRD Kota Solok, Rabu (1/9/2021).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut hadir seluruh anggota DPRD Kota Solok, Sekretaris Daerah Kota Solok Syaiful A, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Solok.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Walikota Solok Zul Elfian Umar mengucap kan rasa terima kasih kepada segenap Badan Anggaran (Banggar), dan Tim Anggaran Pemeritah Daerah (TAPD) yang telah me laksanakan tugas dalam rangkapembahas an Rancangan KUA dan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2022, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan dan yang diharapkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Banyaknya tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang harus kita selesaikan, baik dalam bentuk tugas konstitusi, pembangun an, maupun tugas pelayanan kepada masyarakat yang semuanya membutuhkan ketahanan fisik yang baik. Namun kita yakin dan percaya, bahwa hal itu tidaklah me ngurangi keseriusan kita dalam membahas Rancangan KUA dan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2022," kata Zul Elfian Umar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kami menyadari, imbuhnya, belum semua saran dan masukkan dari anggota DPRD yang terhormat dapat terakomodir secara maksimal dalam KUA dan PPAS RAPBD Tahun anggaran 2022. Namun, masukkan dan saran yang telah disampaikan tetap akan menjadi perhatian, dan sesuai aturan yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sekaligus, segala masukan dan saran dari dewan yang terhormat akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk perbaikan dimasa yang akan datang," ucapnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Ketua DPRD Kota Solok, Nurnisma mengatakan bahwa dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka Banggar mengambil kesimpulan bahwa secara umum sistematika penyusunan dokumen KUA-PPAS APBD Kota Solok tahun 2022, telah memenuhi ketentuan sebagai mana mestinya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Meskipun demikian, ada hal-hal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan sebagai mana dalam pembahasan bersama antara Banggar DPRD dengan TAPD," tutup Nurnisma. (Syafri)</div>

Walikota dan Ketua DPRD Kota Solok Tandatangani KUA PPAS APBD Tahun 2022

Realitakini.com-Kota Solok Walikota Solok Zul Elfian Umar, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok Nurnisma beserta Wakil...

Read more »