Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pasaman Bersilaturrahim dengan Bupati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijFb7sNwI1yesMJOYVZBt0kwnEB9kzjmItcXRD4ShzCrfvVApzwEUhDLmi38F-y8pkZzqIpX-k9dNpkU3CAZx8QfDN-_GdSJJeFRTQwV7k70IP0cApC3FfZgWT5OOxoHiS6fQ6MEpiJIU/s1600/PS.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijFb7sNwI1yesMJOYVZBt0kwnEB9kzjmItcXRD4ShzCrfvVApzwEUhDLmi38F-y8pkZzqIpX-k9dNpkU3CAZx8QfDN-_GdSJJeFRTQwV7k70IP0cApC3FfZgWT5OOxoHiS6fQ6MEpiJIU/s320-rw/PS.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.Com-Pasaman,</b></div> <div style="text-align: justify;"> Dalamrangka mengeratkan hubungan silaturrahin antara Pemerintah Kabupaten Pasaman yaitu Bupati Pasaman Yusuf Lubis dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Pasaman adakan silaturrahim dan makan siang bersama di aula Hotel Arumas Lubuk Sikaping, Senin (31/7).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang ikut hadir dalam acara silaturrahim dan makan siang bersama itu, Asisten I kantor Bupati Dalisman Darsah, Asisten II Asnil.M.SH.MM, Asisten III MN Susilo, Kadis Kesehatan Amdarisman, Kadis DPPKB Hj Yusnimar, Direktur RSUD Lubuk Sikaping Yong Marzuhaili, Kabag Humas Anwir Salam. S.Sos, Kabag Umum Drs Azwardi. SH, seluruh dokter yang ada di Kabupaten Pasaman, baik dokter yang berada di puskesmas kecamatan, maupun dokter yang mengabdikan diri di RSUD Lubuk Sikaping.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelum makan siang bersama di selenggarakan, Bupati Pasaman Yusuf Lubis menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh IDI yang berhadir dan minta maaf bahwasanya acara silaturrahim dan makan siang itu bukanlah hal yang luar biasa, melainkan untuk sekedar melepas rindu antara Ayah dan anak-anaknya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selepas makan siang bersama, silaturrahim di tutup dengan poto bersama dan saling bersalaman penuh kegembiraan dan lepas kerinduan. (Afzal/ h)*</div>

Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pasaman Bersilaturrahim dengan Bupati

Realitakini.Com-Pasaman, Dalamrangka mengeratkan hubungan silaturrahin antara Pemerintah Kabupaten Pasaman yaitu Bupati Pasaman Yusuf L...

Read more »

Ranperda Protokoler Di Setujui Wali Kota Padang

<b>Realitakini.Com-Padang </b><br /> <div style="text-align: justify;"> “Secara prinsip, Pemko Padang mendukung Ranperda inisiatif  DPRD tentang protokoler , namun harus dilengkapi naskah akademisnya,” sebut Wali Kota.Berdasarkan penyampaian dari inisiator Ranperda inisiatif dewan sebelumnya, bahwa dalam penyusunannya harus ada kajian kajian  atau penelitian yang tertuang dalam naskah akademis sesuai amanat dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Padang mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Kedudukan Protokoler dan Hak Keuangan, Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal itu disampaikan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam Paripurna di DPRD Padang, Senin (31/7).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu tidak dilakukan terhadap rancangan perda kota Padang inisiatif dewan tentang kedudukan protokoler Administratif Pimpinan dan anggota DPRD karena murni sebagai amanat dari peraturan yang lebih tinggi yaitu peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak pedoman administratif dewan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berkenaan dengan hal tersebut, , sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai produk hukum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. Kemudian, Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 12 tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri  tentang Pembentukan Hukum Daerah dan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 tahun 2015 tentang tata tertib DPRD Padang.” ujarnya. “Selain itu dalam pengimplemetasikannya harus dipertimbangkan  juga keuangan daerah dan tetap memperhatikan azaz patutan kewenangan serta rasionalitas,” ujar Walikota Padang Mahyeldi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Berdasarkan hal itu, mensyaratkan terhadap pembentukan produk hukum yang baru harus didukung oleh naskah akademis,” ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jika tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, tambahnya maka akan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap produk hukum itu. Dalam hal ini Walikota berharap pada DPRD Padang dapat melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap Ranperda inisiatif tersebut dan ke depannya dapat berjalan dengan lancar.(*Wt)</div>

Ranperda Protokoler Di Setujui Wali Kota Padang

Realitakini.Com-Padang  “Secara prinsip, Pemko Padang mendukung Ranperda inisiatif  DPRD tentang protokoler , namun harus dilengkapi naska...

Read more »

Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera Barat Diminta Membuat Definisi Yang Jelas

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfJDWDOvHDVkTya2pLVN2E3IeIjw5rowVJ8DJMKf9YNhYAs_kyMvA0WGljSYpjl_OZCgl3MI0X2FeyDPdEufRsy6KZdXNZSlbtXeB_awneqZ4FMT2pYW9I7nFG57WTHa2XsFf0SruHhqI/s1600/pdprd.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfJDWDOvHDVkTya2pLVN2E3IeIjw5rowVJ8DJMKf9YNhYAs_kyMvA0WGljSYpjl_OZCgl3MI0X2FeyDPdEufRsy6KZdXNZSlbtXeB_awneqZ4FMT2pYW9I7nFG57WTHa2XsFf0SruHhqI/s320-rw/pdprd.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini..com  -  sumbar</b></div> <div style="text-align: justify;"> Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera Barat diminta membuat definisi yang jelas terkait hal itu. Pemerintah provinsi harus menjelaskan secara rinci definisi dari menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah tersebut sehingga mendapatkan gambaran yang jelas,"katanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Juru bicara Fraksi Demokrat H. M. Nurnas meminta pemerintah daerah membentuk tim appraisal untuk mendalami segala kebutuhan penganggaran yang berkaitan dengan pimpinan dan anggota DPRD. Melalui tim appraisal yang kredibel, kebutuhan terhadap pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dapat lebih terperinci.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kami meminta pemerintah daerah membentuk tim appraisal untuk mendalami kebutuhan tersebut sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan terukur," ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat Yulfitni Djasiran dalam penyampaian pandangan umum fraksi pada rapat paripurna, Senin (31/7). Ranperda Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD itu merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sudarmi Saogo dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kesempatan itu menyambut baik Ranperda Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD. Hal itu sudah waktunya dibahas karena sudah 17 tahun sejak revisi terakhir dari aturan tersebut.Namun, dia menegaskan, Ranperda dimaksud bukan bertujuan untuk menambah penghasilan pimpinan dan anggota DPRD.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Aturan ini memang sudah waktunya dibahas karena sudah 17 tahun sejak revisi terakhir dilakukan," kata Sudarmi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim itu beragendakan tiga hal. Pertama adalah penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Kemudian, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (wt)</div>

Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera Barat Diminta Membuat Definisi Yang Jelas

Realitakini..com  -  sumbar Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus menyesuaika...

Read more »

"OPD Harus Konsisten Terhadap Tujuan Pembangunan Daerah Yang Sudah Tertuang Di Dalam RPJMD.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj_DwnhcLscRGEWPGXo3CwzHZWeF_TKKSCYXM3I5bwnkNN27huDiD8i_Rt2lNJJcRi-3HZdp9ROxLGA5n33xX9bddmS8o8P7Uu882jRffr1lxwgrgzMb-tCT9qSyeSFyjFMb99UtClC9Q/s1600/DPRDk.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj_DwnhcLscRGEWPGXo3CwzHZWeF_TKKSCYXM3I5bwnkNN27huDiD8i_Rt2lNJJcRi-3HZdp9ROxLGA5n33xX9bddmS8o8P7Uu882jRffr1lxwgrgzMb-tCT9qSyeSFyjFMb99UtClC9Q/s320-rw/DPRDk.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.Com-Padang </b></div> <div style="text-align: justify;"> Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim itu beragendakan tiga hal. Pertama adalah penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Kemudian, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "OPD harus konsisten terhadap tujuan dari pembangunan daerah yang sudah tertuang di dalam RPJMD. , Instansi pemerintah daerah harus berorientasi kepada pencapaian tujuan dari visi dan misi pembangunan daerah yang telah disusun. Konsistensi ini menjadi penentu bagi tercapainya target pembangunan yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD," kata Nurnas. Hal itu diingatkan juru bicara Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas dalam rapat paripurna, Senin (31/7). Konsistensi OPD terhadap visi dan misi daerah menjadi penentu tercapainya target RPJMD. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Nurnas juga menyentil soal penjadwalan tahapan demi tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diawali dengan Ranperda perubahan RPJMD yang baru disampaikan, akan berdampak kepada mundurnya banyak kegiatan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Bahkan dikhawatirkan banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena sisa waktu yang tidak mencukupi lagi. Lebih jauh lagi, kondisi ini sangat berpengaruh kepada pergerakan ekonomi daerah," ungkapnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dia merinci, mestinya, saat ini sudah masuk dalam pembahasan perubahan APBD tahun 2017. Namun, karena perubahan RPJMD saja belum tuntas, tentunya pengajuan nota RKUA PPAS perubahan APBD juga akan terlambat. Selanjutnya, pembahasan RKUA PPAS APBD tahun 2018 juga akan tergeser mundur dari waktu yang seharusnya. Dia mengingatkan agar ke depan, pemerintah daerah harus mematuhi jadwal yang telah ditetapkan sehingga tidak ada pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertunda. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Provinsi Sumatera Barat diminta membuat definisi yang jelas terkait hal itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu  juga  ditegaskan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera Barat Yulfitni Djasiran. Ranperda Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD itu merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Pemerintah provinsi harus menjelaskan secara rinci definisi dari menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah tersebut sehingga mendapatkan gambaran yang jelas,"katanya.Wt/Pk</div>

"OPD Harus Konsisten Terhadap Tujuan Pembangunan Daerah Yang Sudah Tertuang Di Dalam RPJMD.

Realitakini.Com-Padang  Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Hendra Irwan Rahim itu beragendakan tiga hal. Pertama adalah penyampaian No...

Read more »

Tak Manusiawi Ibu Tak Manusiawi Yang Baru Lahir

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHCwgXLegYoC_8R2BPW4_bW_oRnDrGVPWzEK9lr9h6GrsiUzYkNvR2ItYpDLcDaCTHIMzgYGZraOSxgkXhzEyqjJj9GV57WPwYX3k3TMQL0fn0uzCHbT8rb5Jboi2Y0r3vc3tzJBafaQg/s1600/by.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHCwgXLegYoC_8R2BPW4_bW_oRnDrGVPWzEK9lr9h6GrsiUzYkNvR2ItYpDLcDaCTHIMzgYGZraOSxgkXhzEyqjJj9GV57WPwYX3k3TMQL0fn0uzCHbT8rb5Jboi2Y0r3vc3tzJBafaQg/s320-rw/by.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.Com-Padang</b><br /> <div style="text-align: justify;">  Bayi laki-laki ditemukan di depan pintu Masjid Darussakinah, Komplek Filano Jaya I, Kubu Dalam Parak Karakah, Padang Timur, Sabtu (29/7) sekitar pukul 16.00 WIB.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kini bayi dengan berat tiga kilo dan panjang 50 cm itu dirawat di RS Bhayangkara Polda. Polisi masih menyelidiki ibu kandung bayi yang tega membuangnya, dengan memintai keterangan beberapa orang saksi.</div> <div style="text-align: justify;"> Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Daeng Rahman kemarin mengatakan pihaknya masih mencari infornasi tentang siapa ibu kandung bayi malang tersebut. Kuat dugaan bayi itu terlahir hasil hubungan gelap dan sengaja diletakan di masjid agar bisa dirawat oleh orang lain.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dikatakan, bayi itu awalnya ditemukan oleh Kamal (47) usai menunaikan Salat Ashar di masjid. Ketika hendak pulang, dosen Unand tersebut melihat kardus di depan pintu keluar, persisnya di atas kotak infak. Curiga, Kamal melihat isi kardus tersebut dan ternyata berisikan bayi yang telah dibungkus dengan kain serta memakai baju biru.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penemuan bayi tersebut jadi perhatian warga dan jemaah masjid dan tidak lama kemudian dibawa jemaah perempuan ke rumah bersalin bidan Yetri. Setiba di sana dibersihkan dan dirawat. Sekitar pukul 17.30 WIB, datang anggota Polsek Padang Timur dan membawa bayi malang itu ke RS Bhayangkara. ( Wt/gp)</div>

Tak Manusiawi Ibu Tak Manusiawi Yang Baru Lahir

Realitakini.Com-Padang  Bayi laki-laki ditemukan di depan pintu Masjid Darussakinah, Komplek Filano Jaya I, Kubu Dalam Parak Karakah, Pa...

Read more »

Walikota Padang :Muhammadiyah Harapkan Jadi Ormas Yang Solid

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_CqIXvzIr267vdesHbDoQXPYfFimHo_eUJK_3a9diPypVVu6nju_j2TM9Tfo2mistC5hk5SI1NAZ47UbVSTZTQ_TsB2rk-MCyQoD5F-_oK_03-n6o-wEeLGxDlRjyvXWz57PIMcbV-pc/s1600/mdh.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_CqIXvzIr267vdesHbDoQXPYfFimHo_eUJK_3a9diPypVVu6nju_j2TM9Tfo2mistC5hk5SI1NAZ47UbVSTZTQ_TsB2rk-MCyQoD5F-_oK_03-n6o-wEeLGxDlRjyvXWz57PIMcbV-pc/s320-rw/mdh.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.Com-Padang</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Warga Muhammadiyah dan Aisyiyah Pimpinan Daerah Kota Padang merapatkan barisan memberdayakan asset dan SDM untuk kemajuan ormas tersebut. Terutama di bidang pendidikan, ormas terbesar di Indonesia ini bertekad menjadikan sekolah-sekolah yang dikelolanya jadi sekolah unggul dan berprestasi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sikap ini disampaikan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padang pada kegiatan pengkajian terpadu sekaligus pengukuhan pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyiyah Pimpinan Cabang Pauh IX dan Pauh Utara di Masjid Nurul Huda Katapiang, Kuranji, Minggu (30/7/2017).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo yang juga selaku penasehat Pimpinan Daerah mengharapkan Muhammadiyah menjadi ormas yang solid dan selalu membina umat untuk persatuan. Menurut Mahyeldi, kontribusi besar Muhammadiyah di bidang pendidikan sudah terlihat nyata selama ini. Di Kota Padang terdapat sekokah-sekolah yang dikelola Muhammadiyah. Diantara sekolah tersebut ada yang masuk lima besar terbaik di Sumatera Barat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kontribusi Muhammadiyah terlihat nyata di bidang pendidikan yang artinya menguatkan SDM," kata Mahyeldi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Mahyeldi lagi, peran aktif warga Muhammadiyah juga dalam mendukung program-program Pemerintah Kota Padang. Program keagamaan dan pendidikan adalah yang sinkron dengan gerakan yang usung Muhammadiyah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Peran aktif Muhammadiyah dalam program pembangunan sejalan dengan program Pemko Padang " sebutnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal ini diamini Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padang Maigus Nasir. Ia mengatakan, pengembangan pendidikan dalam menguatkan SDM sejogyanya terus dilakukan. Hal itu seiring dengan peningkatan kapasitas sekolah, baik secara kuantitas dan kualitas.</div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut Maigus menjelaskan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padang saat ini juga mengembangkan perkampungan Muhammadiyah. Di perkampungan tersebut nantinya akan ada masjid, pusat pengkajian dan pembinaan umat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Perkampungan yang peletakkan batu pertamanya dilakukan oleh Walikota Padang ini merupakan yang pertama di Sumatera Barat," tukasnya.(Wt/ h)</div>

Walikota Padang :Muhammadiyah Harapkan Jadi Ormas Yang Solid

Realitakini.Com-Padang Warga Muhammadiyah dan Aisyiyah Pimpinan Daerah Kota Padang merapatkan barisan memberdayakan asset dan SDM untuk ...

Read more »

Wahyu Irama Putra:Perhelatan Pilkada Serentak 2018 Bisa Melahirkan Gesekan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNXjjeuFmPCCBiLyLz8Rqy253IJjDFdZa0TpqchPExFy9Bs12fFjc-EYZ_wydL5_P7Rue84YQtbgnckaapcRpNzb5V4unh2kBFH8aAYgigDvtjsyfSdGH-QWelZlvEmkJzFfnQ2Z10KVs/s1600/WYI.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNXjjeuFmPCCBiLyLz8Rqy253IJjDFdZa0TpqchPExFy9Bs12fFjc-EYZ_wydL5_P7Rue84YQtbgnckaapcRpNzb5V4unh2kBFH8aAYgigDvtjsyfSdGH-QWelZlvEmkJzFfnQ2Z10KVs/s320-rw/WYI.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.Com -Padang</b><br /> <div style="text-align: justify;">  Perhelatan pilkada serentak 2018 sebagai titik awal menuju Pilpres 2019 mungkin saja bisa melahirkan gesekan pada level tertentu. Untuk itu pengamanan dari pihak kepolisian pada Pilkada mendatang terhadap calon Walikota dan calon Wakil Walikota Padang. Pengamanan TPS, pengamanan di kantor Bawaslu dan pengamanan di Kantor KPU Kota Padang dibeberapa titik lainnya sangat lah penting</div> <div style="text-align: justify;"> .</div> <div style="text-align: justify;"> Hal tersebut di katakan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra, memang sangatlah perlu pengamanan untuk suasana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)2018 nanti. Dari 104 Kelurahan, 11 Kecamatan dan sebanyak 1600 TPS serta lebih kurang dari 1 juta jumlah penduduk, tentulah perlu pengamanan dari pihak Mapolresta Padang, pola kerja sistem intelijen nya, Babinsa di di kelurahan dan kecamatan serta personil lainya dilapangan untuk melakukan pengamanan agar terciptanya suasana yang kondusif dalam pemilihan nanti, ungkap Wahyu Sabtu (29/7/2017).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut dikatakan, dalam hal ini memang Kapolresta Padang telah mengajukan anggaran pengamanan untuk Pilkada 2018 ke DPRD Padang sebesar Rp 2,8 miliar. Namun memang ada mata anggaran yang tidak boleh dianggarkan, kita tidak bisa akomodir yakni penganggaran untuk putaran kedua (tahap dua). Karena nanti akan hanya ada satu putaran saja.Wahyu menyatakan, untuk usulan anggaran pengamanan Pilkada tersebut menurutnya rendah, melihat banyaknya jumlah TPS. Pengamanan untuk 1600 TPS di 11 kecamatan, di 104 keluruhan, pengamanan di kantor Bawaslu dan pengamanan di Kantor KPU Kota Padang serta hampir 1 juta jumlah penduduk di Kota Padang</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Terlalu baik saya katakan,” Kapolres dengan usulan anggaran sebesar Rp2,122 miliar itu dengan kegiatan besar nanti, beliau dapat melakukan efisiensi untuk anggaran pengamanan Pilkada 2018, dan kita mengucapkan terimakasih untuk itu,” kata WahyuLebih lanjut disampaikan, untuk realisasi anggaran sendiri, memang Pemko Padang sudah memasukkan KUA-PPAS Anggaran APBD 2018 (anggaran sementara, red) namun belum dibahas, kalau tak ada berhalangan, Senin ini akan dilakukan pembahasan, agar segera dilakukan pengesahan APBD 2018. Untuk anggaran pengamanan Pilkada tersebut tentunya DPRD Padang menyetujuinya, ” ungkap Wahyu</div> <div style="text-align: justify;"> .</div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya Kepala Kepolisian Resort Kota Padang, Komisaris Besar Polisi Chairul Aziz mengatakan, untuk anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Kami telah mengajukan anggaran dua kali setelah direvisi oleh DPRD setelah pembahasan lalu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Awalnya biaya pengamanan dianganggarkan sebanyak Rp2,8 miliar dan setelah direvisi pihaknya kembali menganggarkan sebanyak Rp2,122 Milyar. Saat ini anggaran untuk pengamanan tersebut telah kami ajukan ke Kesbangpol dan belum dibahas oleh DPRD, ujarnya.Beberapa hal yang dihapus dalam penganggaran pertama adalah poin penganggaran putaran kedua dan belanja modal. Dengan begitu, pihaknya hingga saat ini masih menunggu hasil keputusan DPRD dalam pembahasan anggaran pengamanan Pilkada mendatang</div> <div style="text-align: justify;"> .</div> <div style="text-align: justify;"> “Yang jelas berapa yang disetujui oleh DPRD, kami akan memaksimalkan anggaran tersebut nantinya,” kata Kapolres  Wahyu  mengatakan, beberapa hal yang akan ia lakukan dalam pengamanan Pilkada mendatang adalah pengamanan terhadap calon Walikota dan calon Wakil Walikota Padang, pengamanan TPS, pengamanan di kantor Bawaslu dan pengamanan di Kantor KPU Kota Padang</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kami juga akan membuat pos pengamanan Pilkada di Polresta Padang dan akan melibatkan Kejaksaan, Bawaslu, KPU serta beberapa perwakilan partai pengusung. Dan akan melibatkan sebanyak 2/3 jumlah personel yang ada yakni sebanyak 700 orang personil dalam pengamanan nantinya, ” tutupnya. (*Wt)</div>

Wahyu Irama Putra:Perhelatan Pilkada Serentak 2018 Bisa Melahirkan Gesekan

Realitakini.Com -Padang  Perhelatan pilkada serentak 2018 sebagai titik awal menuju Pilpres 2019 mungkin saja bisa melahirkan gesekan pa...

Read more »

Walikota Padang resmikan Lapis Minang Nantigo

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfprdPPYDYoOFgujHsb1WZtq6JVWibuRqWRb2M8iEqLoD9HEczjaeEcBzjiJoqvTjInbkTqNtJHluKwmE5LYQOQK1WtwokHvZOwRMJ7nSEEFCODBUAjD9ZIMQL55Xh1m1sF4TXlLOsEQY/s1600/ngt.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfprdPPYDYoOFgujHsb1WZtq6JVWibuRqWRb2M8iEqLoD9HEczjaeEcBzjiJoqvTjInbkTqNtJHluKwmE5LYQOQK1WtwokHvZOwRMJ7nSEEFCODBUAjD9ZIMQL55Xh1m1sF4TXlLOsEQY/s320-rw/ngt.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Realitakini.com-Padang </b></div> <div style="text-align: justify;"> Outlet "Lapis Minang Nantigo" yang digagas oleh sahabat Dude Herlino  kini hadir di jalan Sawahan, Padang. Sabtu (29/7) kemarin, outlet tersebut diresmikan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo. Ini salah satunya oleh-oleh Di Kota Padang, dari sekian banyak oleh oleh di minang,”Kata Walikota Padang, saat peresmian itu, ketika mendapat kesempatan mencicipi cake berbagai varian rasa.. Ketika mencoba salah satu cake, Mahyeldi nampak kaget dengan rasa lezat pada cake yang dinikmatinya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Harus coba yang satu lagi," celetuk Mahyeldi sambil menunjuk cake lain yang ada di piringnya.      Walikota kemudian mencomot potongan cake tersebut. Begitu sampai di dalam mulut, Mahyeldi lantas mengacungkan jempol. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Enak sekali, yang satu lagi harus dicoba," kata Mahyeldi sambil mencomot cake berlapis lainnya. "Lapis Minang Nantigo" hadir dengan lima varian rasa. Antara lain, nantigo greentea, nantigo cheese,</div> <div style="text-align: justify;"> nantigo redvelvet, nantigo chocolate dan nantigo oreo. "Jatuh selera saya melihat lapis minang ini," ungkap Walikota usai mencicipi cake pada saat peresmian itu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Walikota Padang mengapresiasi kehadiran outlet "Lapis Minang Nantigo" di Padang. Menurutnya, dengan kehadiran outlet tersebut semakin mendukung pariwisata di daerahnya. "Untuk itu kami akan beri dukungan dan kemudahan berinvestasi bagi pelaku usaha yang ikut mendukung pengembangan pariwisata," tutur Mahyeldi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada peresmian itu nampak hadir sahabat Dude Herlino yang juga artis sekaligus selebritis, yakni Teuku Wisnu. Juga tampak owner "Lapis Minang Nantigo", Andi Syofyan. Artis Teuku Wisnu mengaku kaget dengan antusias pengunjung di outlet gagasannya itu. Bahkan sudah banyak yang antre sejak pukul enam pagi. Sedangkan peresmian baru dimulai pukul sepuluh pagi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Padang sudah menjadi rumah kedua bagi saya, senang sekali bisa berada di Kota Padang," ujarnya.</div> <div style="text-align: justify;"> Uniknya, pada peresmian itu, sepuluh pembeli pertama mendapatkan voucher jalan-jalan bersama Dude Herlino. Serta mengikuti sejumlah event rutin yang dihadiri sahabat Dude. Owner "Lapis Minang Nantigo", Andi Syofyan mengungkapkan, cake yang menjadi andalan di outletnya itu mempunyai filosofi yang didasarkan pada ketiga unsur pemimpin, yaitu syarak, adat dan undang-undang yang melahirkan tali tigo sapilin. Tali tigo sapilin dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Kami sangat senang sekali owner orang asli Minang bersama sahabat Dude mendirikan 'Lapis Minang Nantigo' untuk memajukan pariwisata di Padang," ucapnya.Dude Herlino telah melebarkan sayap bisnis oleh-oleh ke kampung halaman ibundanya, di Padang, Sumatera Barat. Sudah lama sebetulnya Dude Herlino ingin membuka bisnis di Padang. Namun baru tahun ini dapat diwujudkan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Memang sudah lama Padang menjadi perhatian saya, karena Minang tanah kelahiran Ibu dan hampir setiap tahun dulu selalu pulang kampung," terang Dude. Bisnis oleh-oleh yang diberi nama "Lapis Minang Nantigo" itu merupakan hasil kerja sama Dude Herlino dengan beberapa temannya di Padang. Dude optimistis "Lapis Minang Nantigo" bakal sesukses Jogja Scrummy yang kini telah memiliki 4 cabang di Yogyakarta.(Wt/H)</div>

Walikota Padang resmikan Lapis Minang Nantigo

Realitakini.com-Padang  Outlet "Lapis Minang Nantigo" yang digagas oleh sahabat Dude Herlino  kini hadir di jalan Sawahan, Pa...

Read more »

Yusafni, tersangka dugaan korupsi di Prasjaltarkim Tahanan Negara Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya,"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWWg1Hua7m9TBT5dc-jSubv3ewpBZTx8s4CUT4gxntjBd0jf6ofTVe8XBensGrgijg0SNln-xqo2KHeONvv9c6h8m5nU_Al3I_iaLkmA0_rG3bzQ5mC5EADPmsDAJrDV0LYcJv2SkiFL8/s1600/KR.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWWg1Hua7m9TBT5dc-jSubv3ewpBZTx8s4CUT4gxntjBd0jf6ofTVe8XBensGrgijg0SNln-xqo2KHeONvv9c6h8m5nU_Al3I_iaLkmA0_rG3bzQ5mC5EADPmsDAJrDV0LYcJv2SkiFL8/s320-rw/KR.jpg" width="320" /></a></div> <b>Realitakini.com- Jakarta</b><br /> <div style="text-align: justify;"> Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menahan Yusafni, tersangka dugaan korupsi di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman (Prasjaltarkim) Sumatera Barat. Yusafni yang berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan tanah, diduga telah melaporkan surat pertanggungjawaban fiktif selama empat tahun. "Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya," kata Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Endar Priantoro dalam keterangan tertulisnya yang diterima kumparan (kumparan.com), Jumat (28/7).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Endar, menyebutkan dalam rentang 2012 hingga 2016, Yusafni bertugas mencairkan dana untuk ganti rugi pengadaan tanah senilai lebih dari Rp 120 miliar. Namun, ada di antara penggantian ganti rugi yang ternyata fiktif.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK RI, perbuatan tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp 60 miliar," kata Endar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kasus ini merupakan kali kedua pejabat di Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat terjerat korupsi hingga ditangani penegak hukum pusat. Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat, Suprapto, sebagai tersangka dugaan suap dari anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana.(*)</div>

Yusafni, tersangka dugaan korupsi di Prasjaltarkim Tahanan Negara Bareskrim Polri di Polda Metro Jaya,"

Realitakini.com- Jakarta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menahan Yusafni, tersangka dugaan korupsi di Dinas Prasarana Jalan, Ta...

Read more »