Realita Kini

Hendra Irwan Rahim : Konsumen Selaku Pemakai Barang Dan Jasa Harus Ditingkatkan Pengetahuannya Melindungi Diri

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfL2fo1_Z9PlF1xOVHPKPTAyAZLwaCpbcSKe95aN5B5BlsrSDB_UTmWNL3fQVwRTQwAvQHFufEcvcpGD9U5kYG-WxQw0UKpC8C5pR92t7veEbrMfBqNz5tc93QAshoh23eRhcMwxZ-enM/s1600/31+prp.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="301" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfL2fo1_Z9PlF1xOVHPKPTAyAZLwaCpbcSKe95aN5B5BlsrSDB_UTmWNL3fQVwRTQwAvQHFufEcvcpGD9U5kYG-WxQw0UKpC8C5pR92t7veEbrMfBqNz5tc93QAshoh23eRhcMwxZ-enM/s640-rw/31+prp.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realiatakini.com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Irwan Rahim saat membuka Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat  bersama Pemerintah Sumatera Barat  sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan  yang diatur dalam tata tertib DPRD Sumbar  telah melaksanakan  proses pembahasan Ramperda tentang Perlindungan Konsumen  sesuai dengan materi muatan  undang-undan  nomor 23 tahun 2014, hal ini dikatakan Ketua DPRD Sumatera Barat, Hendra  pada Jumat (31 /8)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Hendra Irwan Rahim  Konsumen selaku pemakai barang dan jasa  harus ditingkatkan  pengetahuan  untuk melindungi  diri  serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Pembahasan Ramperda Perlindungan Konsumen telah dilaksakan komisi V dan OPD terkait dilingkungan pemerintahan Sumatera Barat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, Ranperda ini  yang akhirnya dapat ditetapkan mejadi Perda  Perlindungan Konsumen.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah Ditetapkan Perlindungan Konsumen menjadi Perda  Wakil Gubernur Nasrul Abit  selaku pihak Pemerintah Provinsi Sumatera  Barat akan mensosialisasikan agar perda ini berjalan dengan baik dan akan dilakukan pengawasan yang ketat ditengah masyarakat agar para konsumen tidak merasa dirugikan.Dikatakan Nasrul Abit  Perda ini hendaknya dapat  melaksanakan  kewenangan pemerintah  Daerah dibidang perlindungan  konsumen  dan menjamin  kepastian  hukum  dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen  di daerah.  Lebih lanjut Wagub mengatakan apabila masih ada terjadi pelanggaran  dikalangan para pedagang yang merugikan masyarakat  maka pihak pemerintah akan melakukan tindakan tegas.(wt)</div>
</div>

Hendra Irwan Rahim : Konsumen Selaku Pemakai Barang Dan Jasa Harus Ditingkatkan Pengetahuannya Melindungi Diri

Realiatakini.com-Padang Irwan Rahim saat membuka Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat bersama Pemerintah Sumatera Barat sesuai dengan ...

Gubernur Irwan Prayitno Memberi Apresiasi Dibentuk KAD Di Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj47dLvcWwRK0mrsUiNwKgrU0GtczudXiV5FoOoEoYukcYAIEvhOx6QbFh02U6VkRn_yCD_bX9TQw6nEMR14mRZycm88zJwvuCLxcREKSRTuXczDfTKnNMCuwPFmVwnmArq2MmuSjty17s/s1600/GBS.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="301" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj47dLvcWwRK0mrsUiNwKgrU0GtczudXiV5FoOoEoYukcYAIEvhOx6QbFh02U6VkRn_yCD_bX9TQw6nEMR14mRZycm88zJwvuCLxcREKSRTuXczDfTKnNMCuwPFmVwnmArq2MmuSjty17s/s640-rw/GBS.jpg" width="640" /></a></div>
<b> Realitakini.com-Padang</b><br />
Komite Advokasi Daerah (KAD) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama KADIN dan pemerintah daerah Sumatera Barat membentuk wadah yang ditujukan untuk pencegahan korupsi di sektor swasta.)Acara ini digelar  di Aula Kantor Gubernur Setdaprov Sumbar, Kamis(30/8/2018).<br />
Acara tersebut dihadiri Gubernur Irwan Prayitno, Direktur Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujarnako, Ketua KADIN Sumbar Rahmat Saleh, beberapa pengusaha Sumbar, OPD dilingkungan pemprov Sumbar dan jajaran.<br />
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan, kita menyambut baik dan memberi apresiasi diadakannya pembentukan KAD anti korupsi ini sebagai sebuah bentuk pencegahan korupsi dikalangan swasta dan pemerintah di Provinsi Sumatera Barat.<br />
Kita yakin apabila para pengusaha beriintergritas tentu praktek korupsi tidak akan pernah terjadi karena, toh dana korupsi suap itu datang dari kalangan pengusaha kepada pejabat yang ada. Herannya para pengusaha berlomba-lomba memberikan "sesuatu" kepada pejabat agar dapat difasilitasi mendapat proyek tersebut.<br />
"Sesuatu kata Syahrini", ini yang diduga selalu ada keuntungan lebih dan permainan yang tidak sehat dalam pengelolaan pekerjaan oleh pihak pengusaha swasta itu. Mudah-mudahan dengan adanya KAD anti korupsi, sosialisasi pencegahan ini akan lebih baik dari pada nantinya terjadi praktek korupsi yang jelas merugikan hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, ungkap Irwan Prayitno.<br />
Direktur Bidang Pencegahan KPK, Sujarnako direktur pembinaan juga menyampaikan, korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia selain melibatkan mereka yang bertugas di instansipemerintahan, ternyata juga melibatkan pengusaha atauorang-orang yang bergerak di bisnis swasta.<br />
KedeputianBidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsimenjadikan sektor swasta sebagai salah satu fokus areakerja.Dalam mendukung pencegahan korupsi di sektorswasta.<br />
KAD Sumbar, yang merupakan komite Advokasi Daerah yang ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia ini akan menjadiarahan untuk regulator, asosiasi dan pelaku usahadalam melaksanakan dan berpartisipasi dalam programKomite Advokasi Nasional dan Daerah,sehingga terbangunnya bisnis berintegritas, seiring denganpenurunan angka korupsi di Indonesia secara umumdan lingkungan swasta pada khususnya.<br />
Ide dasar pembentukan komite advokasi adalahperlunya wadah dialog antara pemerintah dan pelakuusaha (bisnis) dalam bentuk Dialog Publik Privat (PublicPrivate Dialogue) dalam membahas isu-isu strategis yang<br />
terkait dengan upaya pencegahan korupsi yangmenghasilkan solusi bersama dan melaksanakan inisiatif<br />
sesuai dengan ranahnya masing-masing.<br />
Dengandemikian, pencegahan korupsi dapat dilakukan secarasimultan dan komprehensif melalui pendekatan<br />
kolaboratif partisipatif.KAD melakukan pencegahan korupsi guna meningkatkan integritas bisnisdi kalangan swasta (business integrity), terangnya.<br />
Ketua Kadin Sumbar Ramat Saleh menyampaikan, Kadis Sumbar mengapresiasi terlaksana lahir Komite Advorkasi Daerah Anti Korupsi ,Indonesia tentunya akan terbebas dari korupsi. Pencegahan korupsi bagi sektor swasta menjadi sesuatu yang baik juga dalam membangun integritas diri kalangan pengusaha swasta.<br />
Kami juga memberikan apresiasi kepada pemprov Sumbar yang telah berupaya membangun good governance dan cliean goverment, guna menumbuhkan iklim usaha yang aman dan nyaman di Sumbar.<br />
Kemampuan pengusaha mesti ditingkat dalam kompetensi pengusaha itu sendiri. Pengusaha dan dunia usaha amat bersinggungan dengan APBD dan APBN. Proksi, gratifikasi, suap dan lain sebagainya membuat pengusaha terjebak dalam tindak terjadinya korupsi.<br />
Kehadiran KAD Anti Koruosi, sosialisasi pencegahan korupsi lebih baik dari pada penangkapan bagi kegiatan pengusaha saat sudah terjadi. Pemerintah mesti mampu menjalan regulagi yang ada. Ini menjadi dampak positif dalam menciptakan suasana usaha yang jauh dari prilaku korupsi didaerah ini, harapnya. (Pps/wt)</div>

Gubernur Irwan Prayitno Memberi Apresiasi Dibentuk KAD Di Sumbar

Realitakini.com-Padang Komite Advokasi Daerah (KAD) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama KADIN dan pemerintah daerah Sumatera ...

Deputi Pembinaan KPK Sunarko,Hadir Di Sumbar

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbMJVWdNDmVvB5HrGbZP_eiKq3_rKyXSaqMbgF4Q-pOauhV509yOjgwhXdgT9AZqbCBM9LwEbEaPImlbkXI9_fIpIbeRT2R1i4RiKpVK1sbG-ktMIwbr-X4Skkow0WD2hrvbrkK1mzo-I/s1600/KPK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbMJVWdNDmVvB5HrGbZP_eiKq3_rKyXSaqMbgF4Q-pOauhV509yOjgwhXdgT9AZqbCBM9LwEbEaPImlbkXI9_fIpIbeRT2R1i4RiKpVK1sbG-ktMIwbr-X4Skkow0WD2hrvbrkK1mzo-I/s640-rw/KPK.jpg" width="640" /></a></b></div>
<b>Realitakini.com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
 Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno t memberikan sambutan Acara Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi sektor swasta di Aula Kantor Gubernur Sumbar-Padang, Kamis (30/8/2018).Ada 3 (tiga) hal yang mesti jadi pemikiran bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Kepala Daerah tidak terlibat dalam perbuatan korupsi. Dimana dari kasus yang ada saat ini begitu banyak kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Anggota Dewan, yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hadir dalam kesempatan itu, Ketua KADIN Sumbar Rahmat Saleh, Deputi Pembinaan KPK Sunarko, Kepala OPD Dilingkungan Pemprov Sumbar, beberapa pengusaha Sumbar.Lebih lanjut disampai Irwan Prayitno, pertama, biaya penyelenggaraan kampanye kepala daerah dibebankan pada APBN atau APBD. Biaya ini yang selalu menjadi momok kepala daerah terlibat korupsi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pengadaan dana kampanye dibiaya APBD ini tentu akan memunculkan tokoh yang berintegritas, karena banyak orang baik tidak bisa ikut pilkada karena tidak ada pembiayaan.Kedua, soal bantuan sosial (bansos) dibolehkan karena, jadi kepala daerah banyak masyarakat yang meminta bantuan sosial seperti sebelum tahum 2012.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Di Sumbar pengurus Ormas Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), sampai saat ini masih marahan kepada gubernur karena tidak ada lagi bantuan sosial ini.Sehingga saya dicemooh dan dihujat, namun karena tidak dibolehkan oleh kemendagri sesuai permendagri, saya terpaksa tidak bisa memberikan bansos tersebut, karena akan berhadapan dengan aturan hukum, ungkap Irwan Prayitno.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Gubernur Irwan Prayitno lebih lanjut menyampaikan, yang ketiga negara mesti memberikan biaya operasional untuk partai politik, agar para anggota Dewan yang melakukan hal-hal yang berbau korupsi untuk mencarikan biaya partainya tidak ada lagi.Dengan 3 (tiga) hal ini, jika KPK dapat memfasilitasinya maka, perbuatan dan tindakan korupsi para pejabat, Kepala Daerah, Anggota Dewan di Indonesia tidak akan ada lagi, serunya. (Wt)</div>
</div>

Deputi Pembinaan KPK Sunarko,Hadir Di Sumbar

Realitakini.com-Padang Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno t memberikan sambutan Acara Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi ...

Wako Solok Terima Anugerah ABG Award Kategori Penyantun Dari Wakil Gubernur Sumatera

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb_B5zCymGYOhlk_otwsMfUco94TfeoHt0kRe9Gs67QN4gDMvjCZTGzgI-Fh-vt69sIomWa-YS6PZkzobO0SzibPWKPuZVACAMTfFazPn3Q5YvYaq5y7q3Yr6zW54Y41HL_0Tq5SyMMIM/s1600/KT+S.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb_B5zCymGYOhlk_otwsMfUco94TfeoHt0kRe9Gs67QN4gDMvjCZTGzgI-Fh-vt69sIomWa-YS6PZkzobO0SzibPWKPuZVACAMTfFazPn3Q5YvYaq5y7q3Yr6zW54Y41HL_0Tq5SyMMIM/s640-rw/KT+S.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com-Solok Kota</b> </div>
<div style="text-align: justify;">
Walikota Solok H.Zul Elfian menerima anugerah Ayah-Bunda GenRe (ABG) Award kategori Penyantun yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, dalam acara Jambore dan ajang temu kreativitas GenRe dan Perkemahan Bakti Saka Kencana tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, bertempat di Camping Ground Kandih Sawahlunto, Rabu (29/8)</div>
<div style="text-align: justify;">
.</div>
<div style="text-align: justify;">
Penghargaan kategori penyantun tersebut, merupakan urutan tertinggi dari penghargaan ABG Award Provinsi Sumatera Barat. Zul Elfian menerima itu karena telah menunjukkan komitmen, dukungan dan ketokohannya dalam meningkatkan partisipasi remaja dalam program kesehatan reproduksi (GenRe), serta membangun karakter remaja untuk meraih bonus demografi dan Indonesia Emas.Hadir pada kesempatan itu, Ketua Kwarda Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat H.Nasrul Abit, Walikota Solok H.Zul Elfian, Kepala Daerah tetangga, Wakil ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra,Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka se Sumbar, Para peserta, pembina, serta pendamping.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Syahrudin kepala BKKBN Provinsi Sumbar sebagai ketua pelaksana dalam laporannya menyampaikan rasa</div>
<div style="text-align: justify;">
terimakasih kepada kakak KaKwarda 03 Sumbar yang telah berkenan hadir, serta ucapan selamat kepada KaKwarda yang telah mendapat penghargaan tertinggi pramuka dari Kwartir Ranting Nasional, yakni Lencana Melati.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kegiatan ini diikuti oleh 500 orang peserta dari 17 kabupaten/kota, Kabupaten Mentawai dan Kota Payakumbuh absen. Selanjutnya, program GenRe merupakan salah satu program dari Bkkbn guna menghadapi masalah remaja, saat ini proporsi remaja yang besar tentu berpengaruh. Usia 10-24 tahun diberikan GenRe guna menyiapkan rumah tangga, pendekatan yang dilakukan yakni melalui wadah PIK Remaja dan Pramuka Saka Kencana yang ada di sekolah ataupun kampus.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Tiga gerakan GenRe yang dilakukan ialah tidak menikah di usia anak, tidak melakukan penyimpangan seksual setelah menikah, dan tidak mencoba narkoba. Saka Kencana merupakan wadah dari pramuka untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang rumah tangga. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Drs Sugiatna,MM perwakilan BKKBN Pusat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen dari Provinsi Sumatera Barat yang menunjukkan keseriusannya mengelola usia remaja di Sumbar. Kegiatan yang dilaksanakan kali ini merupakan kolaborasi PIK remaja dan Saka Kencana se Sumbar, dan Provinsi Sumatera Barat merupakan yang terdepan dalam melakukannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami apresiasi inovasi cerdas yang telah dilakukan Pemprov Sumbar, ini telah mendahului nasional. Sinergitas antara remaja yang saling peduli, berinteraksi, mengasah kemampuan, dan breprestasi tampak nyata di Jambore ini," sebutnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saat ini, dalam mensosialisasikan program keluarga berencana, pramuka saka kencana merupakan mitra yang sangat strategis. Keterlibatan pramuka ini sarat momentum kolaborasi BKKBN Pusat dengan Kwarnas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara itu, KaKwarda Sumbar H.Nasrul Abit mengucapkan selamat datang kepada para peserta, pembina dan pelatih kwarcab yang telah berpartisipasi. Selanjutnya, saat ini harapan bangsa bertumpu kepada generasi muda. Pendidikan karakter yang diberikan di pramuka sudah dimulai sejak dini. "Melalui pramuka kita akan terus bersatu menjaga keutuhan NKRI yang baru saja berulang tahun ke 73," sebut Nasrul Abit.Selanjutnya, Nasrul Abit kembali mengingatkan 5 tahap kehidupan yang harus dipersiapkan dengan sangat baik melalui pramuka. 5 hal tersebut yakni melanjutan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat, serta mempraktekkan hidup sehat.( HmsPro).</div>
</div>

Wako Solok Terima Anugerah ABG Award Kategori Penyantun Dari Wakil Gubernur Sumatera

Realitakini.com-Solok Kota Walikota Solok H.Zul Elfian menerima anugerah Ayah-Bunda GenRe (ABG) Award kategori Penyantun yang disera...

Anggota DPRD kota Padang Kecewa dan Prihatin

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4SziwYS_ZaSDsPS29XQ6GMZK9ALdvrFYX7AGIszmTkfmaBb_4RFUe6LLMDi-llX50I16Kxf5aqcEZbHxNnt4BwVOMyxU__4yZhvwRXMHjJ4EFnnWqtjz_vyWcPerT_WxdvSTN2EYI0hE/s1600/ekek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4SziwYS_ZaSDsPS29XQ6GMZK9ALdvrFYX7AGIszmTkfmaBb_4RFUe6LLMDi-llX50I16Kxf5aqcEZbHxNnt4BwVOMyxU__4yZhvwRXMHjJ4EFnnWqtjz_vyWcPerT_WxdvSTN2EYI0hE/s640-rw/ekek.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com- Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
Mailinda Rose di dampingi Ketua DPRD Elly Trisyanti, Faisal dan Ilham sangat merasa kecewa dan perhatin melihatan kondisi sebagian Kantor Lurah di Kota Padang.Hal ini di sampaikanya sewaktu rapat rencana kerja perubahan anggaran 2018 belanja langsung satuan kerja perangkat daerah (RKPA- SKPD) Tahun 2018 dikantor ruangan rapat DPRD lantai II Padang, Sabtu (25/8).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mailinda Rose sambil curhat mengingatkan Kepala BAPEDA Hervan Bahar supaya memberikan perhatian khusus terhadap kantor lurah yang serba kekurangan dan sebagainya perlu sekali mata anggaran belanja langsung kelurahan bisa ditambah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kita tahu bila kondisi sebuah kantor tak nyaman tentu jelas lurah dan stafnya bekerja dipastikan tak serius sama sekali, apalagi masyarakat yang ada berurusan jelas juga merasa tak nyaman, sebutnya Mailinda Rose.Jadi, mari kita kedepannya berfikir lebih baik untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan rakyat Kota Padang, dimulai memperbaiki kantor lurah yang lebih bagus lagi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih jauh Mailinda Rose katakan Lurah ujung tombak pemerintah terendah diera sekarang masih ada lurah yang duduk di kursi plastik dan meja apa adanya, tentu jelas lurah beserta staf bekerja tak sepenuh hati, ujar Melinda Rose.Jadi kedepannya kita tidak melihat lagi meja dan kursi serta lemari dikantor lurah tak layak dipakai dan berharap kondisi kantor lurah yang ada di Kota Padang sudah dalam kondisi kondusif semuanya, inilah harapan kita semua dan rakyat Kota Padang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kami berharap kedepan Bapeda Padang dapat membuat perencanaan anggaran untuk kantor Lurah yang sangat membutuhkan dan sekaligus pengadaan kantor seperti Kursi Meja dan Lemari serta kursi meja tamu (wt/tf)</div>
</div>

Anggota DPRD kota Padang Kecewa dan Prihatin

Realitakini.com- Padang Mailinda Rose di dampingi Ketua DPRD Elly Trisyanti, Faisal dan Ilham sangat merasa kecewa dan perhatin meliha...

Faisal Nasir : Berikan Masukan Dan Saran Tentang Pembangun DPRD Yang Baru

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW3ScUChE3oZaVxK-nWLSNv9oiyfK7ifoNvHArIO4c7uo8Msk4vwT8YZtoqPsYCBacg49hrdPoOcHuhJa2N0fjcm_lYGSzhYHXhsFET1XQIK6yhAkxhM48DbKkr0eYDVVzGkm2E5aQ7zw/s1600/Pisal.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW3ScUChE3oZaVxK-nWLSNv9oiyfK7ifoNvHArIO4c7uo8Msk4vwT8YZtoqPsYCBacg49hrdPoOcHuhJa2N0fjcm_lYGSzhYHXhsFET1XQIK6yhAkxhM48DbKkr0eYDVVzGkm2E5aQ7zw/s640-rw/Pisal.jpg" width="640" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Dengan akan dibangunnya kantor DPRD Padang di Air Pacah yang berdekatan dengan Kantor Balaikota Padang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Faisal memberikan masukan dan saran  </div>
<div style="text-align: justify;">
Dirasa tidak cocok sebab kondisi luas tanah tidak memenuhi kecukupan karena sebagian SKPD masih berkantor terpisah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hal itu disampaikan Faisal pada acara rapat rencana kerja perubahan anggaran 2018 belanja langsung satuan kerja perangkat daerah (RKPA- SKPD) Tahun 2018 dikantor ruangan rapat DPRD lantai II Padang, Sabtu (25/8).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Faisal mengakatakan bila kantor DPRD Padang dibangun dekat Kantor Balaikota Padang rasanya tidak tepat sebab kondisi tanah luasnya tidak memadai dengan kebutuhan kedepannya.Kita tahu sebuah kantor harus memiliki lokasi yang luas apalagi sebuah kantor untuk Publik atau untuk rakyat Kota Padang, seperti Kantor Balaikota, jelas nantinya disediakan lokasi tempat parkir, Taman tempat bermain anak, Masjid atau mushalla, Ruang Pustaka dan tempat rekreasi serta alun-alun dan sebagainya, sebut Faisal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lebih cocok nya kantor DPRD dibangun di daerah yang strategis seperti di Jalan Sudirman, Pas nya dibangun kantor DPRD lokasinya di kantor Dinas Pendidikan samping Bank Mandiri.Disamping itu, Faisal juga menyebut yang lebih cocok lagi di Bangun Kantor DPRD Padang, di lokasi kantor Satuan Pol. PP Padang di jalan Tan Malaka, di aminii Ketua DPRD Padang Elly Trisyanti, Melinda Rose dan Ilham.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebelum mengakhiri Faisal katakan pembangunan yang kita rancang saat ini tepat sasaran dan manfaatnya, jadi bangun itu betul-betul sebuah kebutuhan dan tidak ada masalah dan persoalan setelah bangunan berdiri dan kokoh.Kantor DPRD Padang dengan kondisi saat ini tidak memenuhi syarat lokasi kecil, pengab dan tempat parkir tidak memadai dan sesuai permintaan Gubernur Sumbar Kantor DPRD Padang harus dibangun di lokasi yang agak luas, sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman bila berada di kantor Dewan, impuh Faisal.(wt/tf).</div>
</div>

Faisal Nasir : Berikan Masukan Dan Saran Tentang Pembangun DPRD Yang Baru

Realitakini.com-Padang Dengan akan dibangunnya kantor DPRD Padang di Air Pacah yang berdekatan dengan Kantor Balaikota Padang, Anggota ...

Idrus Marham tamparan keras Ketum Golkar Airlangga Hartarto

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQuvBuNTedbzqqdpDrccwCLIlpX3yi9hl69OwaF8Zq-FwSiN79p0JLcDXgk8cUgQ-ZvWndJUPfDYixrL4s_ZHjvBIWIRcqk1I-5gXiy-tbM6LzHTK3-AXN5RfhKlMTPxuLoBRulfJZiVg/s1600/GOLKAR.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="126" data-original-width="118" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQuvBuNTedbzqqdpDrccwCLIlpX3yi9hl69OwaF8Zq-FwSiN79p0JLcDXgk8cUgQ-ZvWndJUPfDYixrL4s_ZHjvBIWIRcqk1I-5gXiy-tbM6LzHTK3-AXN5RfhKlMTPxuLoBRulfJZiVg/s640-rw/GOLKAR.jpg" width="599" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini.com –Jakarta </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan ditetapkannya Idrus Marham sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini  dinilai sebagai tamparan keras buat Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga yang belum genap satu tahun.</div>
<div style="text-align: justify;">
Keterlibatan Mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang juga politisi senior Partai Golkar atas kasus dugaan suap di PLTU Riau-1, menunjukan bahwa Partai Golkar masih belum serius mendukung program pemberantasan korupsi. Indonesia </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“ Padahal Usai menduduki kursi ketua umum Partai Golkar melalui Munaslub, Airlangga pernah berucap bahwa dengan slogan ‘4G’ itu, Golkar bisa bangkit kembali menjadi partai pemenang pemilu setelah beberapa waktu diterpa berbagai masalah,” ujar pengamat komunikasi politik, Dr. Adi Suparto kepada Realitaini.com sebagai mana di lansir dari  garudanews.id, Sabtu, (25/8).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lanjut Adi, meski sejumlah petinggi Golkar mengklaim bahwa penetapan tersangka Idrus Marham tidak berdampak pada elektabilitas partai Golkar pada Pemilu mendatang, lajut Adi, hal itu sebagai bentuk pembelaan dan terlalu percaya diri.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Tentunya kita masih ingat kasus korupsi yang menyeret sejumlah kader Demokrat, meski sejumlah kader seniornya di DPP meyakinkan bahwa kasus korupsi di Demokrat tidak berdampak pada perolehan suara partai, tapi nyatanya pada Pemilu 2014 Demokrat harus tersungkur. Perolehan kursi di parlemen turun drastis,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Adi menilai kasus korupsi yang menjerat sejumlah politisi Golkar bukan hanya berdampak pada elektabilitas Golkar itu sendiri, akan tetapi juga akan berpengaruh pada tingkat ketidakpercayaan publik terhadap Capres dan Cawapres yang didukung oleh Golkar, yakni Jokowi-Maruf Amin.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Karena satu persatu mulai dipertontonkan kepada publik bahwa partai pendukung Jokowi-Ma’ruf berurusan dengan KPK. Bahkan belum lama ini Ketua Umum PPP dipanggil KPK dalam kasus dugaan suap,” tandasnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sekedar diketahui, usai menduduki Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan Golkar akan menggunakan tagline ‘4G’ dalam kampanye Pemilu 2019, sejalan dengan nomor urut parpolnya, yakni 4. Menurutnya, filosofi jargon ‘4G’ ini adalah terkait dengan jaringan telepon seluler. Pihaknya hendak membuat mesin partai ‘Beringin’ menyasar seluruh pemilih di Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Layaknya jaringan 4G, kita jangkau seluruh nusantara,” ujar Airlangga, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (19/2).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dia menuturkan, slogan ‘4G’ juga merupakan gabungan dari empat slogan yang digagas oleh Golkar, yakni Golkar Bangkit, Golkar Jaya, Golkar Maju, dan Golkar Menang.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan slogan ‘4G’ itu, Airlangga berharap Golkar bisa bangkit kembali menjadi partai pemenang pemilu setelah beberapa waktu diterpa berbagai masalah.Ia juga tidak ingin para kader Golkar yang menduduki jabatan startegis, baik di pusat atau daerah, kembali diciduk oleh KPK karena menyalahgunakan kekuasaannya. Sebab, hal itu sangat menggangu citra Golkar sebagai partai besar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Oleh karena itu sekali lagi kami mengingatkan bahwa janganlah kita mengambil langkah-langkah pendek yang bisa mencederai bukan saja diri sendiri tetapi membebani partai secara keseluruhan,” urainya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti dikatahui, KPK resmi mengumumkan Idrus Marham sebagai tersangka terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Idrus diduga menerima janji aliran duit terkait perkara itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Dalam proses penyidikan KPK tersebut ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, surat, dan petunjuk sehingga dilakukan penyidikan baru tertanggal 21 Agustus 2018 dengan 1 orang tersangka, yaitu IM (Idrus Marham),” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/8). (Mam)</div>
</div>

Idrus Marham tamparan keras Ketum Golkar Airlangga Hartarto

Realitakini.com –Jakarta Dengan ditetapkannya Idrus Marham sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dinilai seb...

DPRD Sumbar. Keinginan Sumbar Jadi Tuan Rumah MTQ 2020

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeWD-TctRxad41IG4NCX1hncjJIUJnfanADZvWkyHxupMx0nY4AfIrSpLRpYYrFa88lASTu5ruYVqMCNv6b4tlOxtO3zLjDgO6wy71YM7YFyYJBdxV13Graa4WRI3Bfbmskr8urDB95G8/s1600/PRP28.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeWD-TctRxad41IG4NCX1hncjJIUJnfanADZvWkyHxupMx0nY4AfIrSpLRpYYrFa88lASTu5ruYVqMCNv6b4tlOxtO3zLjDgO6wy71YM7YFyYJBdxV13Graa4WRI3Bfbmskr8urDB95G8/s640-rw/PRP28.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realiatakini.Com-Padang</b></div>
<div style="text-align: justify;">
 DPRD Sumbar menimta Pemerintah Povinsi (Pemprov) Sumbar agar mengambil langkah cepat untuk jadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 2020. Keinginan Sumbar jadi tuan rumah MTQ 2020 diharapkan tak hanya jadi angan-angan, seperti gagalnya Sumbar jadi tuan rumah PON 2024.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Hal tersebut di ungkapkan komisi V  DPRD  Sumbar dlama Rapat Paripurna Pengambilan keputusan  dan Penetapan Peraturan Daerah  dan APBD  yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Ir. Hendra Irwan Rahim, MM  pada Jumat (24/8). Paripurna  ini dihadiri  Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit  Dikatakan Hendra Irwan Rahim perkembangan APBD  tahun 2018 tidak sesuai dengan  asumsi dan terdapatnya  sisa lebih  perhitungan anggaran  pada Rapat Paripurna  yang lalu.  </div>
<div style="text-align: justify;">
  </div>
<div style="text-align: justify;">
Dikatakan Rancangan KUPA- PPAS tahun 2018 , terdapat Peningkatan  proyeksi pwenerimaan daerah sebesar Rp 271.097.274.808 dan peningkatan alokasi untuk belanja daerah sebesar 207.667,274.808,77. Dikatakan Pimpinan dan Anggota DPRD  Sumbar mengapresiasi  pada  komisi komisi  dan Badan Anggaran  dan TAPD yang melaksanakan tugas dengan baik , ungkap Hendra. Dikatakan Ketua DPRD Sumbar, proyeksi pendapatan daerah ditetapkan  dalam KUPA PPAS perubahan APBD  tahun 2018  sebesar 6.456.585.944.900 atau meningkat dari proyeksi yang ditetapkan pada APBD tahun 2018. Dikatakan tambahan pendapan daerah tersebut bersumber dari peningkatan penerimaan pembiayaan daera (SILPA)  sebesar Rp 266.398.094.208,77. </div>
<div style="text-align: justify;">
    </div>
<div style="text-align: justify;">
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit   mengatakan kebijakan ini belum diambil karena saat itu Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar belum ditempat sehingga terjadi pengembalian rancangan KUA-PPAS Sedangkan adanya peningkatan penerimaan daerah  yang bersumber dari pendapan  dan penerimaan  pembiayaan  daerah maka  alokasi untuk  belanja daerah  juga mengalami peningkatan  menjadi Rp. 207.179.820.837 dari alokasi yang disediakan pada APBD 2018. </div>
<div style="text-align: justify;">
  </div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita sudah duduk bersama baik Gubernur, Ketua DPRD Sumbar bersama ketua fraksi dan menyepakati rancangan KUA PPAS,' katanya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nasrul Abit mengatakan program-program yang diusulkan tetap sama dengan yang diusulkan beberapa waktu yang lalu. Untuk nilai yang terlalu besar tentu akan dilakukan rasionalisasi anggaran.(wt) </div>
</div>

DPRD Sumbar. Keinginan Sumbar Jadi Tuan Rumah MTQ 2020

Realiatakini.Com-Padang DPRD Sumbar menimta Pemerintah Povinsi (Pemprov) Sumbar agar mengambil langkah cepat untuk jadi tuan rumah Mu...

Idrus Marham Di duga menerima menerima komitmen fee AS$1,5 juta Proyek Pembangunan PLTU Riau-1.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<b>Realiatakini.com-Jakarta </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Idrus Marham  Mantan Menteri Sosial diduga kuat terlibat dalam perkara tersebut. KPK pun menetapkan Idrus sebagai tersangka kasus ini. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Idrus diduga bersama-sama Eni Maulani Saragih (EMS) Anggota Komisi VII DPR RI diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisna Kotjo (JBK) Pemegang Saham BNR (Blackgold Natural Resources Limited), terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1. Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil dalam dua pemberian uang kepada Eni dari Kotjo. Pertama sekitar November-Desember 2017 diduga EMS menerima Rp4 Miliar, kedua sekitar bulan Maret dan Juni 2018 diduga sekitar Rp2,25 Miliar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian Idrus yang dalam proses penerimaan ini sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Sosial juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPM/jual beli) dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1. "Selain itu, IM juga diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah EMS sebesar AS$1,5 juta yang dijanjikan JBK apabila PPA Proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan oleh JBK dan kawan-kawan," kata Basaria di kantornya, Jumat (24/8). Atas perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam penyidikan perkara awal yang sudah dilakukan sejak 14 Juli 2018 hingga hari ini sekurangnya penyidik telah memeriksa 28 orang saksi. Mereka terdiri dari para pejabat PT Pembangkit Jawa Bali lnvestasi (antara lain Presiden Direktur, Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Pengembangan dan Niaga, Corporate Secretary).Kemudian pegawai dan pejabat PT PLN seperti Direktur Pengadaan Strategis PT PLN (Persero), Pegawai PT PLN Batubara, Direktur PT. China Huadian Engineering Indonesia, termasuk Idrus yang memang pernah diperiksa beberapa kali. Baca: Idrus Marham Akui Kenal dengan Eni dan Johannes Kotjo KPK Periksa Idrus Marham Terkait Aliran Dana Kasus Bakamla Idrus ditetapkan sebagai tersangka dalam dua posisi, pertama Plt Ketua Umum Partai Golkar dan kedua sebagai Menteri Sosial. Menurut Basaria, pihaknya tidak mempermasalahkan status tersebut karena posisi Idrus bersama-sama atau turut membantu Eni menerima suap. Tapi dengan statusnya tersebut menjadi pertanyaan tersendiri apakah ada uang yang masuk ke partai. "Ya benar ya memang kebetulan memang beliau ini kan memang juga partai ya karena itu dia juga Plt sebagai Ketua DPP tapi kita tidak bisa menduga-duga apakah uang tersebut digunakan untuk partai apa tidak," kata Basaria. Meskipun begitu pihaknya membuka kemungkinan untuk melakukan pengembangan ke arah tersebut. "Ya kalau pengembangan bisa saja tapi kita belum bisa buktikan itu apakah benar dipakai untuk partai," terangnya. Sebelumnya, </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Idrus Marham menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta. “Pada hari ini tadi saya menghadap Presiden jam 10.30 WIB, saya lakukan setelah kemarin saya mendapat surat pemberitahuan tentang penyidikan saya," kata Idrus di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara.  Ia menyebutkan berdasar pemberitahuan itu ia harus mengambil langkah sehingga ia menghadap ke Presiden untuk menyampaikan surat pengunduran diri selaku Mensos. Keputusan ini merupakan pertanggungjawaban moral dirinya kepada Presiden. Setidaknya ada tiga pertimbangan dirinya mengundurkan diri. Pertama, untuk menjaga kehormatan Presiden yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang memiliki reputasi dan komitmen tinggi dalam pemberanfasan korupsi di Indonesia. Kedua, agar tidak menjadi beban bagi Presiden dan sekaligus yang mengganggu konsentrasi Presiden dalam tugas sehari hari yang tidak ringan. "Jadi kalau misal saya tersangka dan masih ini itukan tidak etis dan secara moral tidak bisa diterima," katanya. Ketiga, adalah bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, ia sepenuhnya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan sekaligus dia ingin berkonsentrasi mengikuti proses hukum yang ada di KPK sesuai aturan yang ada dengan sebaik-baiknya. (ANT) Kirim Komentar BERITA TERKAIT: KPK Periksa Idrus Marham Terkait Aliran Dana Kasus Bakamla Ini Alasan KPK Periksa Tiga Bos PLN dalam Tiga Hari KPK Bidik Korporasi di Suap PLTU Riau-1 Klarifikasi Eni Maulani Saragih Atas Penangkapan Dirinya DPR: Jangan Cari Dana Kampanye Di Luar Ketentuan! ***</div>
</div>

Idrus Marham Di duga menerima menerima komitmen fee AS$1,5 juta Proyek Pembangunan PLTU Riau-1.

Realiatakini.com-Jakarta Idrus Marham Mantan Menteri Sosial diduga kuat terlibat dalam perkara tersebut. KPK pun menetapkan Idrus sebag...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama