Realita Kini

Bahas Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, Tim Pembahas Rapat Bersama Mitra Kerja

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW-knSUQTBPd7LIsWbQ2DGbOebYwcWT7PZAHsN6U8I3YJQivWAJpWDxJmifNkdCxIlUXK3cb_NyIUFjSllfW-cXSUjMUNNZ5sQykjLtcbe1-okLfS0lOq5FFnatdMAStrpuwzqbyHzZs3VBNZKrLVOtG6hpy19Pit2V5Cf7qmH-hkQJ91TIyhfvpMA/s500/Da.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW-knSUQTBPd7LIsWbQ2DGbOebYwcWT7PZAHsN6U8I3YJQivWAJpWDxJmifNkdCxIlUXK3cb_NyIUFjSllfW-cXSUjMUNNZ5sQykjLtcbe1-okLfS0lOq5FFnatdMAStrpuwzqbyHzZs3VBNZKrLVOtG6hpy19Pit2V5Cf7qmH-hkQJ91TIyhfvpMA/w640-h384-rw/Da.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-  Sumbar </b></span><div style="text-align: justify;"><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Proses pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pemajuan kebudayaan daerah terus dilakukan tim pembahasan ranperda itu. Baru-baru ini, tim pembahas melaksanakan rapat bersama mitra kerja, Jumat (26/5) di gedung DPRD. Rapat tersebut membahas tentang pemajuan kebudayaan daerah dari segi sumber daya manusia, lembaga kebudayaan dan objek pemajuan kebudayaan. Sebelumnya, Ketua Tim Pembahasan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, </span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Hidayat mengatakan penyusunan naskah akademik ranperda pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah telah disesuaikan dengan lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Naskah akademik tersebut telah melalui kajian mendalam berupa kajian pustaka, pertemuan dengan masyarakat, pelaku budaya, serta Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> Hidayat menambahkan, dalam pembahasan lebih lanjut akan dicermati kembali agar teknik penyusun an substansi ranperda dalam bentuk pasal, ayat, dan tabulasi disesuaikan dengan mempedomani aturan-aturan yang ada. Selain itu, lanjut Hidayat, ranperda tentang pemajuan kebudayaan daerah ini sudah diajukan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 2 Februari 2023. </span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Untuk diketahui, ranperda tentang pemajuan kebudayaan daerah merupakan ranperda usul prakarsa DPRD. Pada rapat paripurna sebelumnya, Muhayatul dari Komisi V yang merupakan tim penyusun ranperda tersebut mengatakan kebudayaan merupakan salah sa tu bidang yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kerangka perencanaan pembangunan, baik pembangunan berskala nasional dan daerah. Selain juga dalam praktik kehidupan sehari-hari.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">"Kebudayaan melekat dalam setiap individu dan kelompok bangsa, yang merupakan ekspresi dari kompleksitas kehidupan," katanya. Dalam konteks Sumbar, bentuk-bentuk hasil kebudayaan ini dapat ditemukan dalam beragam bentuk. Mulai dari warisan budaya yang dihasilkan beriringan dengan sejarah masyarakat, pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan ekspresi seni, hingga karya-karya kontemporer. </span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">"Seluruh bentuk dan nilai yang ada dalam kebudayaan ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk me ningkatkan kualitas kehidupan," paparnya. Dia menambah karakteristik adat dan budaya Minang kabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara, syara' basandi kitabullah. Selain itu sesuai pula dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/ nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat. "Sumbar dapat dikatakan identik dengan dua hal yaitu Minangkabau dan Islam," ujarnya. </span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Muhayatul menambahkan garis besar permasalahan kebudayaan di Sumatera Barat adalah tergerusnya eksistensi kebudayaan lokal di tengah masyarakat akibat pengaruh globalisasi. "Diharapkan nantinya keberadaan ranperda ini menjadi salah satu solusi karena selama ini belum ada regulasi khusus di Sumatera Barat mengenai Kebudayaan," katanya. Selain itu, tambah dia, sejauh ini belum tampak ada arah yang jelas untuk menyelesaikan permasalah tergerusnya kebudayaan ini. Termasuk pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.</span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div><div><span style="font-family: Times New Roman, serif;"> Untuk itulah DPRD mengusulkan penyusunan ranperda ini menjadi ranperda usul prakarsa. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar mengatakan garis besar permasalahan kebudayaan di Sumbar adalah tergerusnya eksistensi kebudayaan lokal di tengah masyarakat akibat pengaruh global."Sementara di lain sisi, belum ada regulasi khusus di Sumbar, itulah yang menjadi alasan DPRD Sumbar menjadikan ranperda ini usul prakarsa DPRD," katanya. Bahkan, tambah dia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2021-2026 juga belum ada."Kita berharap nantinya ranperda ini bisa memberikan manfaat akhir lestari dan bertahannya kebudayaan Sumbar yang merupakan salah satu aset terbesar provinsi ini," ujar Irsyad.(* Rk)</span></div></div><div>

Bahas Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, Tim Pembahas Rapat Bersama Mitra Kerja

Realitakini.com- Sumbar Proses pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pemajuan kebudayaan daerah terus dilakukan tim pem...

DPRD Sumbar Terima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022

<b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-T9EgxG8Aq-Y89siHicmeIGFUzHaFIT5cZffyWKG3SBpENsrshe-IBVVq-gleLhAExEhTO74d6l1oay6w6ibA-OhsExAddSr3YylqK6lA1Q8veq1YJHXPq5DSJZA0yut-aXiwwobFOORlK1UqFPmDejQo54Nno68XJrTEWitnWF53Ho15Jl7mLQoJ/s500/DPRS.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-T9EgxG8Aq-Y89siHicmeIGFUzHaFIT5cZffyWKG3SBpENsrshe-IBVVq-gleLhAExEhTO74d6l1oay6w6ibA-OhsExAddSr3YylqK6lA1Q8veq1YJHXPq5DSJZA0yut-aXiwwobFOORlK1UqFPmDejQo54Nno68XJrTEWitnWF53Ho15Jl7mLQoJ/w640-h384-rw/DPRS.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Sumbar </b><div style="text-align: justify;"><div>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah menerima nota pengantar rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 dari Pemprov Sumbar saat rapat paripurna, Selasa (13/6). Dengan telah diterimanya nota pengantar tersebut DPRD memulai pembahasannya dengan agenda pertama mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi yang dijadwalkan pelaksanaannya dalam rapat paripurna hari ini, Rabu (14/6). </div><div><br /></div><div>Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu tugas kepala saerah adalah menyusun dan mengajukan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, untuk dibahas bersama. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, merupakan akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari KUA-PPAS, APBD, Perubahan APBD dan diakhiri dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. </div><div><br /></div><div>"Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, tidak hanya untuk menetapkan besaran pendapat an, belanja daerah dan SILPA dari pelaksanaan APBD saja. Tapi juga sebagai momen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD tersebut,\" ujar Supardi. Dia menambahkan, dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, akan dapat diketahui, apakah APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain juga apakah telah dapat mewujudkan target yang direncanakan. </div><div><br /></div><div>"Kita juga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya,\" ujarnya lagi. Oleh sebab itu, lanjut Supardi, pembahasan ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, tidak berdiri sendiri. Akan tetapi perlu disandingkan dengan LKPJ Kepala Daerah untuk melihat sinkronisasinya dengan capaian target kinerja program dan kegiatan. </div><div><br /></div><div>"Lalu perlu disandingkan pula dengan LHP BPK, untuk melihat apakah penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apa permasalahan dalam pelaksanaannya,\" paparnya lagi. Supardi menuturkan, dalam nota pengantar yang disampaikan oleh wakil gubernur, dipaparkan diantaranya pendapatan daerah, dari target sebesar Rp6.175.628.018.183 dapat direalisasi kan sebesar Rp 6.130.023.203.347,60 atau 99,26 persen. Dari aspek belanja daerah, dari alokasi sebesar Rp6.639.308.547.776 dapat direalisasikan sebesar Rp6.304.434.742.047,81 atau 94,96 persen. Dari realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, diperoleh SILPA sebesar Rp289.279.692 .879,38. \"DPRD akan memperdalam terkait realisasi pendapatan, belanja dan SILPA dari pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 tersebut.</div><div><br /></div><div> Akan kita dalami nanti, apakah pengelolaan APBD telah dilakukan secara maksimal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan target kinerja pembangunan daerah,\" katanya. Supardi menambahkan, dalam pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ditegaskan bahwa Kepada Daerah menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. \"Sementara ranperdanyaditetapkan paling lambat tujuh bulan setelah berakhirnya tahun anggaran,\" katanya lagi. Dari ketentuan tersebut, tambah Supardi, tersirat bahwa DPRD dan pemerintah daerah, hanya diberikan waktu paling lama satu bulan untuk melakukan pembahasan dan penetapan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. </div><div><br /></div><div>"Ini tentu merupakan sebuah pekerjaan yang berat bagi DPRD. Dalam waktu yang terbatas, DPRD dituntut untuk dapat melihat dan membahas pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran secara komprehensif dengan segala permasalahannya,\" ujarnya lagi. Supardi menambahkan, Gubernur dengan surat Nomor : 030/513/BPKAD-PAP/2023 tanggal 30 Mei 2023, telah menyampaikan kepada DPRD, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumbar beserta lampirannya. </div><div><br /></div><div>"Melihat pada jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka penyampaian dan pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022, dapat dilakukan lebih awal, sehingga DPRD memiliki waktu yang lebih panjang untuk mendalaminya,</div><div><br /></div><div>" katanya lagi. Hal-hal yang perlu diperhatian dan diperdalam oleh DPRD diantaranya pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah. Selain itu juga tentang capaian-capaian target kinerja program dari penggunaan anggaran yang telah dilakukan selama tahun 2022. Selain juga menyandingkannya dengan LHP BPK terhadap penggunaan APBD Tahun 2022.(* RK)</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

DPRD Sumbar Terima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022

Realitakini.com- Sumbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah menerima nota pengantar rancangan pera...

DPRD Sumbar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pertanggungjawaban APBD 2022

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIbN5bDqAD-ic9VGDPPp9opMD7x0nERGOU86AiOAsPekKG0Ux_E98nslLo3y2q22jykYi_9X1hpjh7CVp4ODgbPHac7L7u-LV6evnBEN8jaI2YRQB46OwKWv6nij_2MJyQHjvMfq_laC9nAqeJwXtM3nzA9ixHqwEbzgGFmzaetd1mR6OOgaUGc2o-/s500/RA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIbN5bDqAD-ic9VGDPPp9opMD7x0nERGOU86AiOAsPekKG0Ux_E98nslLo3y2q22jykYi_9X1hpjh7CVp4ODgbPHac7L7u-LV6evnBEN8jaI2YRQB46OwKWv6nij_2MJyQHjvMfq_laC9nAqeJwXtM3nzA9ixHqwEbzgGFmzaetd1mR6OOgaUGc2o-/w640-h384-rw/RA.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Sumbar </b></span><div style="text-align: justify;">Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat Paripurna pe nyampaian nota pengantar Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dari pemerintah provinsi, pada Selasa (13/6/2023) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar. Dalam nota pengantar Gubernur Sumbar yang disampaikan Wakil Gubernur Audy Joinaldy mengatakan pada LHP Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumbar kembali mendapatkan penghargaan tertinggi dibidang pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kepala daerah menyampaikan laporan ini dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,\" ungkap Audy dalam Rapat Paripurna yang dihadiri aejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar dan sejumlah ormas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakilnya Irsyad Safar dan Suwirpen Suib saat membuka rapat mengatakan dalam Nota Pengantar yang disampaikan wakil Gubernur, secara umum  dapat diketahui muatan Ranperdanya. Dari aspek pendapatan daerah, dari target sebesar Rp. 6.175.628 .018.183,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.130.023.203.347,60 atau 99.26 persen. Sementara Dari aspek belanja daerah, dari alokasi sebesar Rp.6.639.308.547.776,-  dapat direalisasikan sebesar Rp .6.304.434.742.047,81 atau 94.96 %. Dan dari realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, di peroleh SILPA sebesar Rp. 289.279.692.879,38. \"Sesuai dengan tahapan pembahasan, terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 yang disampaikan oleh Saudara Gubernur, Fraksi-Fraksi akan memberikan pula pandangan umum Fraksinya yang di dalamnya memuat pandangan, pendapat dan tanggapan dari Fraksi terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2022 tersebut,\" jelas Supardi pada paripurna yang juga dihadiri Sekwan Raflis dan sejumlah kabag serta kasubag di lingkungan sekretariat dewan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai tahapan akhir dari pengelolaan keuangan daerah, lanjut Supardi, maka Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD, menurut Supardi tidak hanya untuk menetapkan besaran pendapatan, belanja daerah dan SILPA dari pelaksanaan APBD, akan tetapi juga sebagai momen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD tersebut. \"Dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kita akan dapat mengetahui, apakah APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratur an perundang-undangan, telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, atau telah dapat mewujudkan target yang direncanakan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di ssamping itu, kita juga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya,\" ujar Supardi. Oleh sebab itu, Supardi menambahkan, pembahasan  Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, tidak berdiri sendiri, akan tetapi perlu disandingkan dengan  LKPJ Kepala Daerah untuk melihat sinkronisasinya dengan capaian target kinerja program dan kegiatan. \"Termasuk disandingkan pula dengan LHP BPK, gunanya untuk melihat apakah penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apa permasalahan dalam pelaksanaannya,\" pungkas Supardi. (Rls/ RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

DPRD Sumbar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pertanggungjawaban APBD 2022

Realitakini.com-Sumbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat Paripurna pe nyampaian nota pengantar ...

Singkapi Kegelisahan Masyarakat Nagari Lubukpandan Sitti Izzati Aziz Berharap Masalah DI Ladanglaweh Teratasi

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkckMpwE3R8bX1nPWBNiDdmd0_ERVpBwuZLU7ne8uGzBWGpsGPNoUip7YxxCUIUqzd5C0qY8Q10ZIsun_JXG4-ldAkXMetLuH-ZCxxRceZpZ0mMfJr9LhfIcU-JUjtmDJ5HZQUi-JO-3k6sEbp1upEFMYdvtbH_yEdIijdeBlykMLoSVFFm90h5Rxp/s500/SIRA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkckMpwE3R8bX1nPWBNiDdmd0_ERVpBwuZLU7ne8uGzBWGpsGPNoUip7YxxCUIUqzd5C0qY8Q10ZIsun_JXG4-ldAkXMetLuH-ZCxxRceZpZ0mMfJr9LhfIcU-JUjtmDJ5HZQUi-JO-3k6sEbp1upEFMYdvtbH_yEdIijdeBlykMLoSVFFm90h5Rxp/w640-h384-rw/SIRA.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Sumbar </span></b></div><div style="text-align: justify;">Sitti Izzati Aziz Anggota Komisi V DPRD Sumbar menghadiri musyawarah warga Nagari Lubukpandan di aula kantor Wali Nagari Lubukpandan. Musyawarah ini dalam rangka khususnya bagi petani yang menggantungkan lahan pertaniannya pada ketersediaan air di Daerah Irigasi (DI) Ladanglaweh.Untuk diketahui sampai saat ini DI tersebut masih mengalami kekeringan diakibatkan jebolnya Bendungan Air Ladang Laweh Nagari Sicincin.  </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertemuan dilaksanakan guna mencarikan solusi maupun informasi kepada masyarakat agar pertanyaan pertanyaan yang selama ini liar di tengah masyarakat dapat terjawab tuntas.Turut hadir pada acara ini perwakilan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi Sumbar, kontraktor dan konsultan pengawas rehabilitasi bendungan Ladanglaweh, Camat 2x11 Enamlingkung dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Camat Heri Kurnia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Didampingi Kasi Trantib Rio Arsiandri Forkopincam 2x11 Enam Lingkung, Wali Nagari Lubukpandan Yudhi Ferianto, beserta perangkat, Wali Nagari Sicincin diwakili Sekretaris Nagari beserta Wali Korong Ladanglaweh, Ketua Bamus Nagari, Ketua LPM, niniak mamak, tokoh masyarakat, bundo kanduang dan petani ikan dan sawah terdampak pembangunan bendungan Daerah Irigasi (DI) Ladang Laweh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Semoga informasi yang disampaikan oleh kontraktor dan konsultan pengawas dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Mudah-mudahan dijauhkan dari segalam macam bencana yang dapat meng hambat penyelesaian rehabilitasi bendungan Ladang Laweh ini agar petani yang terdampak khususnya di dua Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan Enamlingkung bisa bertani dengan baik.Sitti mengharap kan ada solusi yang nyata bagi persoalan ini. “Semoga bisa teratasi persoalan ini,” katanya. (*RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Singkapi Kegelisahan Masyarakat Nagari Lubukpandan Sitti Izzati Aziz Berharap Masalah DI Ladanglaweh Teratasi

Realitakini.com- Sumbar Sitti Izzati Aziz Anggota Komisi V DPRD Sumbar menghadiri musyawarah warga Nagari Lubukpandan di aula kantor Wali N...

DPRD Sumbar Umumkan Nama - Nama Pansus Pembahasan Permasalahan Novotel

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQqmqIBxP-GEhuMjfh8HblFU7LcUVX0_FrYAztqG0uXCadivxMlwN6pjH4JwgF1TJ5iVwNlMLCg9nu3bms-nTwhcvJO__CSB1BWLwYe7XU3b12nx9Mv_Eltq_f9pl4I5h4BsFg81I--1kiNQ6jWxZbmfEAdR07FKeRUJt_LH0Fn5Ft0gsGRvyZujDH/s500/SUP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQqmqIBxP-GEhuMjfh8HblFU7LcUVX0_FrYAztqG0uXCadivxMlwN6pjH4JwgF1TJ5iVwNlMLCg9nu3bms-nTwhcvJO__CSB1BWLwYe7XU3b12nx9Mv_Eltq_f9pl4I5h4BsFg81I--1kiNQ6jWxZbmfEAdR07FKeRUJt_LH0Fn5Ft0gsGRvyZujDH/w640-h384-rw/SUP.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Sumbar </span></b><div style="text-align: justify;">Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi, mengatakan, lembaganya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Permasalahan Novotel, pada rapat Paripurna, 22 Mei 2023. "Panitia Khusus tersebut ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 10/SB/2023," kata Supardi, saat rapat paripurna dewan agenda Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar tahun 2022, di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Selasa, (13/6). </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia melanjutkan, sesuai ketentuan Pasal 109 Tata Tertib DPRD, Pimpinan Panitia Khusus yang terdiri Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus. "Panitia Khusus diumumkan pada Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD," ujar Supardi. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menyebutkan, dari pemilihan yang dilakukan oleh Anggota Panitia Khusus, ditetapkan Pimpinan Panitia Khusus sebagai berikut, Ketua Ali Tanjung, Wakil Ketua Eviyandri Dt. Rajo Budiman, Sekretaris Zarfi Derson. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pimpinan Panitia Khusus tersebut, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD, Nomor: 6/Kep.Pim/DPRD-2023, tanggal 13 Juni 2023 tentang Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Permasalahan Novotel," sebutnya.(* RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

DPRD Sumbar Umumkan Nama - Nama Pansus Pembahasan Permasalahan Novotel

Realitakini.com-Sumbar Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi, mengatakan, lembaganya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Permas...

Penyampaian Nota Pertanggungjawaban APBD 2022 Dilaksanakan Dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqYYs145q0sB2naSli4V29LAy1HWoA3aN-vxlPK5I_TzNew8uipMde1EcGlOwbTFPfl0CV4sTIheDcpTntY00i3GOU2tXlYQbRYM31ZAnhHoUSoHuCOY52oOp2xYkmTn4i6esXcICy-l6nJhLzJ51GfQKt2UWOG6ZI6RfN3cD8RGUysECENucSkzDj/s500/DPRS.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqYYs145q0sB2naSli4V29LAy1HWoA3aN-vxlPK5I_TzNew8uipMde1EcGlOwbTFPfl0CV4sTIheDcpTntY00i3GOU2tXlYQbRYM31ZAnhHoUSoHuCOY52oOp2xYkmTn4i6esXcICy-l6nJhLzJ51GfQKt2UWOG6ZI6RfN3cD8RGUysECENucSkzDj/w640-h384-rw/DPRS.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Sumbar</span></b><div style="text-align: justify;">Penyampaian nota pengantar Ranperda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 oleh pemerintah provinsi, Sumatera Barat (Sumbar)   dilaksanakan dalam rapat pripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Selasa (13/6/2023) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakilnya Irsyad Safar dan Suwirpen Suib dalam Nota Pengantar yang disampaikan wakil Gubernur, secara umum  dapat diketahui muatan Ranperdanya.Dalam nota pengantar Gubernur Sumbar yang disampaikan Wakil Gubernur Audy Joinaldy mengatakan pada LHP Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumbar kembali mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kepala daerah menyampaikan laporan ini dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ungkap Audy dalam Rapat Paripurna yang dihadiri aejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar dan sejumlah ormas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari aspek pendapatan daerah, dari target sebesar Rp. 6.175.628.018.183,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.130.023.203.347,60 atau 99.26 persen. Sementara Dari aspek belanja daerah, dari alokasi sebesar Rp.6.639.308.547.776,-  dapat direalisasikan sebesar Rp.6.304.434.742.047,81 atau 94.96 %. Dan dari realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, diperoleh SILPA sebesar Rp. 289.279.692.879,38.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sesuai dengan tahapan pembahasan, terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 yang disampai kan oleh Saudara Gubernur, Fraksi-Fraksi akan memberikan pula pandangan umum Fraksinya yang di dalamnya memuat pandangan, pendapat dan tanggapan dari Fraksi terhadap pelaksana an APBD Tahun 2022 tersebut,” jelas Supardi pada paripurna yang juga dihadiri Sekwan Raflis dan sejumlah kabag serta kasubag di lingkungan sekretariat dewan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai tahapan akhir dari pengelolaan keuangan daerah, lanjut Supardi, maka Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD, menurut Supardi tidak hanya untuk menetapkan besaran pendapatan, belanja daerah dan SILPA dari pelaksanaan APBD, akan tetapi juga sebagai momen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kita akan dapat mengetahui, apakah APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, atau telah dapat mewujudkan target yang direncanakan. Di ssamping itu, kita juga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya,” ujar Supardi.  Oleh sebab itu, Supardi menambahkan, pembahasan  Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, tidak berdiri sendiri, akan tetapi perlu disandingkan dengan  LKPJ Kepala Daerah untuk melihat sinkronisasinya dengan capaian target kinerja program dan kegiatan</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">“Termasuk disandingkan pula dengan LHP BPK, gunanya untuk melihat apakah penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apa permasalahan dalam pelaksanaannya,” pungkas Supardi. (*EK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Penyampaian Nota Pertanggungjawaban APBD 2022 Dilaksanakan Dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar

Realitakini.com- Sumbar Penyampaian nota pengantar Ranperda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 oleh pem...

Bupati Rusma Yul Anwar Buka HKG Ke 51 Dan Jambore PKK Berprestasi Tahun 2023

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkbceZc77idZdm3T0MsMDkqWoL8Ow6AytVr5LdGd51NOS4ZQjy7-W92HRyTdvTsryGu-WRATnpXo2NN4T20UAP6cm4E7w5hbA2aRptu2n9sBqiMrhHMsy7X8g8qSOqEnx0AI1PaJaTR413cuQLOr3FjL-ETN_4ykObHpJRc9CBIya81iY_Rq7baxbwatk/s500/LA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkbceZc77idZdm3T0MsMDkqWoL8Ow6AytVr5LdGd51NOS4ZQjy7-W92HRyTdvTsryGu-WRATnpXo2NN4T20UAP6cm4E7w5hbA2aRptu2n9sBqiMrhHMsy7X8g8qSOqEnx0AI1PaJaTR413cuQLOr3FjL-ETN_4ykObHpJRc9CBIya81iY_Rq7baxbwatk/w640-h384-rw/LA.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pesisir Selatan</b> </span><div style="text-align: justify;">Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar Buka Hari Kesatuan Gerak PKK Ke 51 dan Jambore kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Berprestasi tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di Gedung Painan Convention Center. Selasa (13/06).</div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya, Bupati Rusma Yul Amwar mengatakan salah satu tujuan gerakan PKK adalah mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera.Kata Bupati, Keluarga yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial budaya.Bupati melanjutkan, bahwa gerakan PKK dalam merencanakan program dan kegiatan selaras dengan prioritas program pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan program pokok PKK-nya,” ungkap Bupati Rusma Yul Anwar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati berharap Tim Penggerak PKK dan seluruh kadernya dapat lebih bersemangat untuk melaksana kan program-program pokok PKK sebagai bentuk partisipasi dalam membangun Kabupaten Pesisir Selatan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Buatlah program-program kerja yang menyentuh masyarakat yang berbentuk aksi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan," ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bupati berpesan kepada kader PKK jadikan kegiatan ini hendaknya sebagai momentum untuk me nunjukkan bahwa Tim Penggerak PKK dengan segala program kerja dan penuh dinamis hingga dapat memberi manfaat yang optimal pada masyarakat. Sementara itu, Ketua TP PKK Pesisir Selatan, Ny.Titi Rusma Yul Anwar mengatakan Jambore kader PKK itu merupakan wadah untuk berkumpul, ber silaturahmi, bertukar pengalaman, menambah wawasan dan pengetahuan dalam memupuk rasa kebersamaan untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga mengharapkan, melalui Jambore Kader PKK Tahun 2023 dapat memperkuat semangat dan pengabdian sebagai kader PKK sehingga tercipta kader PKK yang tangguh serta mampu berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan program unggulan PKK.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kemenangan bukanlah prioritas utama dalam suatu perlombaan, akan tetapi merupakan pengalaman dan motivasi hidup untuk menjadi lebih baik,” harapnya.Kegiatan Jambore ini diikuti oleh seluruh kecamatan dan perwakilan TP PKK Nagari yang ada di Pesisir Selatan dan akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang terangkum dalam beberapa Kelompok Kerja (Pokja0.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami berharap kepada kita semua dapat saling menyemangati, mendorong kemajuan dan perubahan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan,” tutupnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">HKG PKK ke-51 ini juga turut dihadiri oleh Forkopimda Pesisir Selatan beserta organisasi wanita yang ada di lingkup organisasinya serta Kepala Perangkat, Camat dan Wali Nagari. ( Kmf- RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Bupati Rusma Yul Anwar Buka HKG Ke 51 Dan Jambore PKK Berprestasi Tahun 2023

Realitakini.com-Pesisir Selatan Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar Buka Hari Kesatuan Gerak PKK Ke 51 dan Jambore kader Pemberdayaan ...

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEZjkHkBm9QaFL_MwTnBFuEd7tA_j6FVUdQBRk94eHqg_-fWy8c3ykQz5X-0MeJ7BTYMQlAdlWrJdExebaN_QsYbC1SjwH1HXNqONs2ko63ANtDm9nC4uNHXHVPXeCyG2ynHXUgCbjb-EvcFdpbfw5nSAJ2AvjkoaZ83hdVsS8jscM6kwkUU52Yprb/s500/ra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEZjkHkBm9QaFL_MwTnBFuEd7tA_j6FVUdQBRk94eHqg_-fWy8c3ykQz5X-0MeJ7BTYMQlAdlWrJdExebaN_QsYbC1SjwH1HXNqONs2ko63ANtDm9nC4uNHXHVPXeCyG2ynHXUgCbjb-EvcFdpbfw5nSAJ2AvjkoaZ83hdVsS8jscM6kwkUU52Yprb/w640-h384-rw/ra.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-  Arasuka </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Rapat Persiapan Menerima Kunjungan Ketua Dekranasda Pusat di Kabupaten Solok diadakan Selasa, 13 Juni 2023 diRuang Pertemuan Barenlitbang Kabupaten Solok</div><div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat ini dihadiri :Bupati Solok : Capt. H. Epyardi Asda Dt. Sutan Majo Lelo, M.Mar,Ketua Dekranasda Kab. Solok : Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP, Sekretaris Daerah : Medison, S.Sos, M.Si Asisten I  Drs. Syahrial, MM, Asisten II  Deni Prihatni, ST, MT, Kepala Dinas Koperindag : Ahpi Gusta Tusri, S.STP, M.Si,Kepala OPD,Camat Se-Kabupaten Solo.k Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Solok Walinagari dari beberapa Nagari yang akan Menerima Kunjungan Dekranasda Pusat, Perwakilan OPD Terkait</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sambutan Ketua Dekranasda Emiko Epyardi Asda, SP Kunjungan Ketua Dekranasda ke Kabupaten Solok ini akan membawa empat orang ketua bidang serta beberapa jajaran Kementrian.Tujuan Kegiatan ini untuk Membuka secara resmi Pelatihan Desertifikasi Produk Batik serta Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Anyaman Pandan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Arahan Bupati Solok (Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar):Sebetulnya kunjungan ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk mengekspos apa yang kita miliki di Kabupaten Solok</div><div style="text-align: justify;">Semoga dengan pemaparan Potensi yang kita miliki namun dengan kemampuan kita dalam pembangunan yang masih terbatas dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah pusat sehingga diberikan bantuan pem bangunan untuk kita di Kabupaten Solok ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saya minta kepada seluruh Dinas terkait agar mem persiapkan semua kebutuhan yang diperlukan saat menerima kunjungan Rombongan Dekranasda nantinya Kepada Dekranasda Kabupaten Solok kita minta agar memberikan Sambutan dan Service terbaik kepada tamu-tamu kita yang datang di Kabupaten Solok</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /><br /></div></div></div>

Realitakini.com- Arasuka Rapat Persiapan Menerima Kunjungan Ketua Dekranasda Pusat di Kabupaten Solok diadakan Selasa, 13 Juni 2023 diRuan...

Bupati Solok : Diharapkan Dekranasda Kabupaten Solok Agar Memberikan Sambutan Dan Service Terbaik

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1lPc_nGxuUmwe3XgTfcgYYz3a-AmxBCsuk1tKfXDIlmSxnnOLddXdHYgZREf5aKoW05viEaoTGC8oBmqUjgTp0QBx_-xRBHvJAcYH1f_-mBORW9ZTrFLO5P9bYSR3OJU7oSua_OWm7HJbIqwr_Y_OlENabLopYwNmO6WrmJhaNXD-m_c8k15Awt4fIdA/s500/Asd.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1lPc_nGxuUmwe3XgTfcgYYz3a-AmxBCsuk1tKfXDIlmSxnnOLddXdHYgZREf5aKoW05viEaoTGC8oBmqUjgTp0QBx_-xRBHvJAcYH1f_-mBORW9ZTrFLO5P9bYSR3OJU7oSua_OWm7HJbIqwr_Y_OlENabLopYwNmO6WrmJhaNXD-m_c8k15Awt4fIdA/w640-h384-rw/Asd.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Arasuka </span></b><div style="text-align: justify;">Rapat Persiapan Menerima Kunjungan Ketua Dekranasda Pusat di Kabupaten Solok Selasa, tanggal 13 Juni 2023 di ruang Pertemuan Barenlitbang Kabupaten SolokHadir dalam rapat ini Bupati Solok : Capt. H. Epyardi Asda Dt. Sutan Majo Lelo, M.Mar;Ketua Dekranasda Kabupaten Solok  Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP,Sekretaris Daerah  Medison, S.Sos, M.Si Asisten I  Drs. Syahrial, MM,Asisten II  Deni Prihatni, ST, MT,Kepala Dinas Koperindag  Ahpi Gusta Tusri, S.STP, M.Si,Kepala OPD,Camat Se-Kabupaten Solok,Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Solok,Walinagari dari beberapa Nagari yang akan Menerima Kunjungan Dekranasda Pusat,Perwakilan OPD Terkait</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sambutan Ketua Dekranasda Emiko Epyardi Asda, SP .Kunjungan Ketua Dekranasda ke Kabupaten Solok ini akan membawa empat orang ketua bidang serta beberapa jajaran Kementrian.Tujuan Kegiatan ini untuk Membuka secara resmi Pelatihan Desertifikasi Produk Batik serta Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Anyaman Pandan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Arahan Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.MarSebetulnya kunjungan ini merupa kan kesempatan yang baik bagi kita untuk mengekspos apa yang kita miliki di Kabupaten Solok Semoga dengan pemaparan Potensi yang kita miliki namun dengan kemampuan kita dalam pembangunan yang masih terbatas dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah pusat sehingga diberikan bantuan pembangunan untuk kita di Kabupaten Solok ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saya minta kepada seluruh Dinas terkait agar mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan saat menerima kunjungan Rombongan Dekranasda nantinya </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepada Dekranasda Kabupaten Solok kita minta agar memberikan Sambutan dan Service terbaik kepada tamu-tamu kita yang datang di Kabupaten Solok ( Kmf- RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Bupati Solok : Diharapkan Dekranasda Kabupaten Solok Agar Memberikan Sambutan Dan Service Terbaik

Realitakini.com-Arasuka Rapat Persiapan Menerima Kunjungan Ketua Dekranasda Pusat di Kabupaten Solok Selasa, tanggal 13 Juni 2023 di ruang ...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama