Realita Kini

Niniak Mamak Ampang Pulai Dukung Investasi Mandeh, Namun Minta Ubah Ornamen Bangunan Tidak Memyerupai Klenteng

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVSpMigv0JXh3vu7MXul7hERm0mJ6FmgIP2_7GewgGbH6N8CyQXKh49LhYq_g2xZQYmSbawAFnCwPFDW_zwQxN7_iHoG1i7EzZjUCJYPwDiSbmxc517oVXA-s-n1ni7ZkZG5YCPMWwUBubtXcxqxruWJ5fBoqDFgrEnpF5PcLzbKkyVu2V-FLoNR52SlA" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVSpMigv0JXh3vu7MXul7hERm0mJ6FmgIP2_7GewgGbH6N8CyQXKh49LhYq_g2xZQYmSbawAFnCwPFDW_zwQxN7_iHoG1i7EzZjUCJYPwDiSbmxc517oVXA-s-n1ni7ZkZG5YCPMWwUBubtXcxqxruWJ5fBoqDFgrEnpF5PcLzbKkyVu2V-FLoNR52SlA=w640-h384-rw" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Niniak Mamak Ampang Pulai Dukung Investasi Mandeh, Namun Minta Ubah Ornamen Bangunan Tidak Memyerupai Poto ( Reva)</td></tr></tbody></table><br />Realitakini.com- Pesisir Selatan </span></b><div style="text-align: justify;">Jajaran niniak mamak Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, menunjukkan sikap tegas sekaligus konstruktif dalam menyikapi dinamika pembangunan di kawasan wisata Mandeh. Dalam audiensi ber sama Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, para pemangku adat menyampaikan aspirasi anak kemenakan terkait keberadaan bangunan usaha yang dinilai menyerupai klenteng.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati Pesisir Selatan pada Jumat, 24 April 2026. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai beserta sekretaris dan jajar an, yang membawa suara kolektif masyarakat adat setempat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua KAN Ampang Pulai, Nofriyon dan Sekretaris Adlino Pnk Dta Rajo Dihilie menegaskan bahwa masyarakat adat tidak menolak investasi yang masuk ke kawasan Mandeh. Bahkan, mereka memandang investasi sebagai peluang penting untuk meningkatkan kesejahteraan anak kemenakan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun demikian, ia menekankan bahwa pembangunan fisik, khususnya yang berkaitan dengan bentuk dan ornamen bangunan, harus tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat setempat. Hal ini menjadi penting agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara khusus, Ketua KAN, Nofriyon bersama Sekretaris KAN Adlisno PNK Dtk Rajo Dihilie,  yang turut didampingi Elfa Permadi Dt Rajo Intan, Irwandi Dtk Batuah Nan Kayo, Han Yusfik Pnk Dtk Sati, Kasril Kamarudin Dtk Bandaro Itam,  Rafdi Efendi Dtk Sari Marajo, H. Nazra Tasar Dtk Bandaro Itam Nan Kayo, dan Tokoh Masyarakat Drs. Nawardi meminta agar Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kepada pemilik usaha yang memiliki bangunan menyerupai klenteng untuk melakukan penyesuaian. Pe nyesuaian itu terutama pada ornamen atau simbol-simbol yang dianggap merepresentasikan identitas keagamaan tertentu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, langkah tersebut bukan bentuk penolakan, melainkan upaya menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman serta memastikan bahwa pembangunan berjalan selaras dengan norma yang ber laku di nagari.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Niniak mamak juga menilai bahwa keberadaan simbol-simbol tertentu pada bangunan usaha dapat menimbulkan multi tafsir di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijak agar tidak memicu keresahan yang lebih luas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, mereka tetap menegaskan komitmen untuk mendukung pengembangan kawasan Mandeh sebagai destinasi unggulan. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera mengkomunikasikan persoalan ini dengan pihak pemilik usaha. Ia memastikan bahwa aspirasi niniak mamak menjadi perhatian serius pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wabup menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi dan kearifan lokal. Menurutnya , investasi tetap harus berjalan, namun tidak boleh mengabaikan aspek sosial, budaya, dan regulasi yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertemuan itu, Wakil Bupati turut didampingi oleh Sekda H. Zainal Arifin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dr. H. Syahrizal Antoni, MPH, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut secara lintas sektor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, turut hadir Kepala Badan Kesbangpol Marzan, Kepala Dinas Kominfo Wendi, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tuti, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudaya an, Pemuda dan Olahraga Ronald Bernando, serta Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Andi Syafinal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasat Intelkam Polres Pesisir Selatan, Iptu Suhasril, S.H., M.H, juga hadir dalam pertemuan tersebut guna memastikan situasi tetap kondusif serta memberikan perspektif keamanan dalam menyikapi dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Audiensi ini mencerminkan peran aktif niniak mamak sebagai penjaga nilai-nilai adat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. Dengan komunikasi yang terbuka, diharapkan solusi yang diambil mampu menjaga keharmonisan sosial tanpa menghambat arus investasi di kawasan Mandeh.( Rv)</div>

Niniak Mamak Ampang Pulai Dukung Investasi Mandeh, Namun Minta Ubah Ornamen Bangunan Tidak Memyerupai Klenteng

Niniak Mamak Ampang Pulai Dukung Investasi Mandeh, Namun Minta Ubah Ornamen Bangunan Tidak Memyerupai Poto ( Reva) Realitakini.com- Pesisir ...

Ekonom Sarankan Presiden Prabowo SubiantoTinjau Ulang Program Pemerintah, MBG Sekolah Rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvXhD1Y30oxJ_IpNVXEa57ZeBLgFVyd5800SrsRpS81n1_5QV7u8fmB06TejHHFiK3yNWrSqi2MjSet1aOE9wvuae3MoGIt5OD5JzK_V5qQEq15-0XsnRNCnPJD1EerOEpInpXiL54NSpj5uREXun_x3U0TiSaDhAaeSu5CFy4QlkC51EacsTTZWs0ypA/s500/%20Sab.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvXhD1Y30oxJ_IpNVXEa57ZeBLgFVyd5800SrsRpS81n1_5QV7u8fmB06TejHHFiK3yNWrSqi2MjSet1aOE9wvuae3MoGIt5OD5JzK_V5qQEq15-0XsnRNCnPJD1EerOEpInpXiL54NSpj5uREXun_x3U0TiSaDhAaeSu5CFy4QlkC51EacsTTZWs0ypA/w640-h384-rw/%20Sab.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Presiden Prabowo Subianto Gelar Rapat Terbatas Percepat Program Nasional sektor Pangan, Energy dan Industri(foto: Sekretariat Presiden)</td></tr></tbody></table><br />Realitakini.com- Jakarta </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Presiden Republik Indonesia  ke 7 Prabowo Subianto disarankan oleh para ekonom agar banyak men dengar dan merenung.Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Mulyanto , menyarankan pemerintah agar mau meninjau ulang sejumlah program besar di tengah tekanan ekonomi, termasuk kenaikan harga BBM dan LPG serta dinamika geopolitik global.Sebagaimana yang dikutip dari Tribunnews:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Mulyanto, Presiden Prabowo Subianto perlu mendengarkan masukan publik terkait pelaksan aan program-program prioritas pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menyoroti sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga pengelola an dana besar melalui Danantara, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya kira Pak Prabowo harus mulai mendengar. Program-program besar itu perlu ditinjau ulang,” ujar Mulyanto dalam dialog Overview Tribunnews, Rabu (22/4/2026). Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Surakarta itu menilai, pelaksanaan program secara  serentak di seluruh wilayah ber potensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika tidak didahului uji coba di daerah yang dinilai siap.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menyarankan agar pemerintah menerapkan skema bertahap dengan melakukan pilot project di kawas an yang prospektif sebelum diperluas ke daerah lain.Koperasi Merah Putih misalnya. Menurut Mulyant o, pembangunan infrastruktur program tanpa diiringi aktivitas yang jelas justru berisiko tidak efektif.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jangan sampai bangunan sudah ada, tetapi aktivitasnya belum berjalan,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Lebih lanjut, Mulyanto  mengingatkan bahwa program pemerintah berpotensi menimbulkan persaingan dengan pelaku usaha lokal yang telah lebih dulu ada, seperti koperasi desa maupun BUMDes.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dikhawatirkan dapat mematikan usaha kecil di sekitar lokasi program.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Jangan sampai kegiatan pemerintah justru menjadi pesaing bagi aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah berjalan,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mulyanto juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam men jalankan program-program besar tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan sektor lain atau berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, indikasi ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah harus menjadi bahan eva luasi serius.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau sudah banyak kritik dari masyarakat, itu berarti perlu ada yang diperbaiki,” kata dia.Imbau Pemerintah Banyak Mendengar</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, Mulyanto menekankan pentingnya sikap pemerintah untuk lebih terbuka terhadap masukan publik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menyarankan agar pengambilan kebijakan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sekarang ini pemerintah harus banyak mendengar, sambil merenung, mana kebijakan yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas,” tutupnya.(Fuadcani)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

Ekonom Sarankan Presiden Prabowo SubiantoTinjau Ulang Program Pemerintah, MBG Sekolah Rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto Gelar Rapat Terbatas Percepat Program Nasional sektor Pangan, Energy dan Industri(foto: Sekretariat Presiden) Real...

Mentan Ungkap Dugaan Kecurangan Beras Premium, Potensi Kerugian Capai Rp10 Triliun

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfMZNkop45Xksxkk4zPkNzkH5PWdBTnsDD1CF91X-84nzwkgh8G_fbsOwiASioXFH5J_FY6w6KQl-qx1PVym2Hlh5TYlDh0ncX9lbzz5bO7bEOkU1GRSMS8SS6KIuUHT_X2pgOsEcx6U4pJ0EVV6S2JTKiCF75C8TldNzvvvziLxF3cxnLa6G0yQgqAyik/s690/IMG_20260424_165051.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="461" data-original-width="690" height="412" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfMZNkop45Xksxkk4zPkNzkH5PWdBTnsDD1CF91X-84nzwkgh8G_fbsOwiASioXFH5J_FY6w6KQl-qx1PVym2Hlh5TYlDh0ncX9lbzz5bO7bEOkU1GRSMS8SS6KIuUHT_X2pgOsEcx6U4pJ0EVV6S2JTKiCF75C8TldNzvvvziLxF3cxnLa6G0yQgqAyik/w640-h412-rw/IMG_20260424_165051.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;">Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Foto : Kompas.com/Jason Christo Abdi Nugroho)</div></div><div style="text-align: justify;"><br />Realitakini.com-- Jakarta </div><div style="text-align: justify;">Pemerintah menemukan indikasi kuat adanya praktik kecurangan dalam peredaran beras premium di pasaran, yang dinilai merugikan masyarakat dalam skala besar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, beras dengan kualitas rendah diduga dijual dengan harga tinggi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp10 triliun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Amran menjelaskan, berdasarkan hasil pengujian laboratorium, sejumlah beras yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar sebagai beras premium. Padahal, beras premium seharusnya memiliki kadar beras patah maksimal 14 persen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Ini kalau (beras) premium, itu 14 persen pecahan. Yang kita tangkap itu 59 persen, 34 persen. Artinya harga Rp8.000 dijual Rp17 ribu per kilogram,” ujar Amran di kawasan pergudangan di Karawang, Kamis (23/4), dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (24/4).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam paparannya, kadar beras patah pada sejumlah sampel bahkan mencapai 33 hingga 59 persen. Angka tersebut jauh melampaui ambang batas standar beras premium, sehingga secara kualitas tidak layak dijual dengan harga tinggi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Amran menyebut, dengan asumsi harga wajar sekitar Rp12 ribu per kilogram, selisih harga yang dibebankan kepada konsumen bisa mencapai Rp5.000 per kilogram.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kalau Rp12 ribu saja, saya hitung kecil Rp5.000 selisih harga. Kalau 2 juta ton, selisih harga yang dibebankan ke konsumen Rp10 triliun,” katanya.</div><div style="text-align: justify;">Data yang dipaparkan juga menunjukkan beras dengan kualitas di bawah standar tersebut tetap dijual hingga Rp17 ribu per kilogram, meski tidak memenuhi kategori premium.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, praktik tersebut bukan sekadar kesalahan distribusi, melainkan bagian dari dugaan permainan dalam rantai pasok, termasuk peran perantara atau middleman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Bukan oplos, nyolong. Ini saya periksa di lab, ini beras semua yang middleman tadi,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;">Menurut Amran, total nilai perputaran dari praktik yang diduga melibatkan pelaku di rantai distribusi tersebut bahkan bisa mencapai Rp100 triliun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Amran memastikan pemerintah bersama Satgas Pangan Polri akan terus menindak tegas praktik kecurangan di sektor pangan, termasuk beras, guna melindungi konsumen dari harga yang tidak sesuai dengan kualitas. “Ini yang ditangkap dan ini sudah di penjara. Clear ya, Itulah masuk di middleman,” ujarnya. (*)</div>

Mentan Ungkap Dugaan Kecurangan Beras Premium, Potensi Kerugian Capai Rp10 Triliun

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Foto : Kompas.com/Jason Christo Abdi Nugroho) Realitakini.com-- Jakarta Pemerintah menemukan indikas...

Tarik Paksa Kendaraan, Debt Kolektor Dilaporkan Ke Polresta Padang

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid9or0wAPIlV09rZ3zHBBGlxB9LosGdM_ronK1YhJQVQk0RFrVVa88ww4IK88Sfi4Ug-BODaUudTUza3iroxlqiDiBHWDgw6CU5dMVy65AdrLjsnXQmZX2UzS20W1x5Fr52o8PmfGiO21d18Kv6YDWuUe4zlG73faj-5sDN7cgUOEObPgKjblOXdgYuTE/s500/%20Kole.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid9or0wAPIlV09rZ3zHBBGlxB9LosGdM_ronK1YhJQVQk0RFrVVa88ww4IK88Sfi4Ug-BODaUudTUza3iroxlqiDiBHWDgw6CU5dMVy65AdrLjsnXQmZX2UzS20W1x5Fr52o8PmfGiO21d18Kv6YDWuUe4zlG73faj-5sDN7cgUOEObPgKjblOXdgYuTE/w640-h384-rw/%20Kole.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="text-align: justify;">Tindakan penarikan kendaraan secara paksa Kendadaran Ole Debt Colektor  (Poto Fitria)</span></div></td></tr></tbody></table></span></b><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Padang</span></b></div><div style="text-align: justify;">Tindakan penarikan kendaraan secara paksa kembali terjadi di Kota Padang. Seorang warga bernama Fitrya Sari (39) resmi melaporkan peristiwa yang dialaminya melalui Surat Tanda Terima Pengaduan (STTP) Nomor: STTP/195/IV/2026 ke Polresta Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (23/4) sekitar pukul 14.20 WIB di kawasan Jalan Pauh, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh. Dalam laporannya, Fitrya menyebutkan bahwa sepeda motor miliknya , Honda Beat Street tahun 2019, ditarik secara paksa oleh sejumlah orang yang merupakan debt collector atau mata elang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut keterangan pelapor, kejadian bermula saat anaknya, Alifia, dihentikan di jalan oleh beberapa orang tak dikenal. Tanpa penjelasan yang memadai, kendaraan tersebut kemudian dibawa ke kantor cabang perusahaan pembiaya an di kawasan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kejadian bermula ketika anak pelapor diduga dihadang oleh empat orang debt collector dan dipaksa masuk ke dalam kantor. Di lokasi tersebut, korban mengaku mendapat tekanan untuk menyerahkan STNK serta identitas diri. Ia juga mengaku dipaksa menandatangani sejumlah dokumen tanpa diberi kesempatan untuk membaca isi surat secara menyeluruh.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami trauma, sementara pelapor meng alami kerugian berupa satu unit kendaraan bermotor.Fitrya juga menyoroti dugaan keterlibatan perusahaan lain bernama PT Big Dream Finance yang disebut bekerja sama dalam proses penarikan kendaraan tersebut. Namun, kejanggalan muncul ketika pihak yang diduga sebagai pimpinan perusahaan tersebut, bernama Rio, tidak bersedia memberikan alamat kantor saat dihubungi melalui pesan singkat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan keberadaan perusahaan tersebut. Hingga kini, belum terdapat kejelasan apakah perusahaan tersebut terdaftar secara resmi atau beroperasi tanpa izin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara hukum, tindakan penarikan kendaraan oleh pihak  pembiayaan wajib mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan atau putusan pengadilan apabila terjadi sengketa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, jika terbukti adanya unsur pemaksa an, ancaman, atau perampasan, tindakan ter sebut dapat dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 368 KUHP tentang pemeras an, serta Pasal 333 KUHP terkait perampasan kemerdekaan seseorang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menambah daftar laporan masyarakat terkait praktik penagihan oleh debt collector yang di duga tidak sesuai prosedur. Publik kini menunggu langkah tegas aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pihak berwenang diharapkan segera melakukan investigasi mendalam guna memastikan per lindungan hukum bagi masyarakat serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan ( *)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Tarik Paksa Kendaraan, Debt Kolektor Dilaporkan Ke Polresta Padang

Tindakan penarikan kendaraan secara paksa Kendadaran Ole Debt Colektor (Poto Fitria) Realitakini.com-Padang Tindakan penarikan kendaraan se...

DPRD Kabupaten Blitar Beri 20 Rekomendasi Strategis Atas LKPJ Bupati 2025

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><b style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzWErlx93fC5gi0DSW71PhYaDE7L_UCUg4gy71eyz_N6vRBo6HD2BL6mTzFYcNrp-IcnPDAsClvCf1R-1Rdohrv3fb9NA_YrWcIYX4DFBE_aYCw1TdJ1ihfybCmz3M6vRoIi1QNEF_NRDVE9JNGmM7CyCfFGPu0VI_J2kEJ7f1_87IDLBIIF_ZTbohpAI/s500/%20Artis.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzWErlx93fC5gi0DSW71PhYaDE7L_UCUg4gy71eyz_N6vRBo6HD2BL6mTzFYcNrp-IcnPDAsClvCf1R-1Rdohrv3fb9NA_YrWcIYX4DFBE_aYCw1TdJ1ihfybCmz3M6vRoIi1QNEF_NRDVE9JNGmM7CyCfFGPu0VI_J2kEJ7f1_87IDLBIIF_ZTbohpAI/w640-h384-rw/%20Artis.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Blitar yang membahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025 ( Poto Edi Yohanea)<br /><br /></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Blitar </span></b></div></span></b></div><div style="text-align: justify;">Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Blitar yang membahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025 memberikan sebanyak 20 rekomendasi strategis dalam rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (24/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2025. Melalui juru bicara Pansus, Anshori Baidlowi, disampaikan sejumlah rekomendasi penting guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah ke depan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Salah satu rekomendasi menekankan pentingnya optimalisasi capaian pembangunan tahun 2026 dan seterusnya di tengah keterbatasan kewenangan serta sumber daya keuangan daerah. Pansus mendorong perangkat daerah untuk memanfaatkan peluang eksternal, termasuk dukungan kebijakan dan sumber daya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat melalui kolaborasi dan sinkro nisasi lintas sektor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Inspektorat diminta mengembangkan instrumen pengawasan dan audit kinerja yang lebih valid dan andal. Evaluasi tidak hanya berfokus pada kepatuhan administrasi, tetapi juga harus mampu mengukur dampak nyata program terhadap pencapai an target RPJMD 2025–2029 serta kesejahteraan masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di bidang perencanaan, Bappedalitbang direkomendasikan menetapkan target kinerja dalam RKPD menggunakan angka tunggal, bukan rentang, guna memudahkan evaluasi capaian. Bappedalitbang juga diminta menjaga konsistensi antara RPJMD, RKPD, dan pokok-pokok pikiran DPRD, serta memper kuat forum konsultasi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain 20 rekomendasi strategis tersebut, DPRD juga merumuskan rekomendasi teknis untuk peningkat an kinerja di setiap urusan pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen laporan hasil pembahas an LKPJ.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk memastikan efektivitas tindak lanjut, DPRD merencanakan rapat evaluasi triwulanan yang akan dilakukan oleh komisi-komisi bersama Badan Anggaran guna memantau pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut rekomendasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi, didampingi Wakil Ketua II Hj. Ratna  Dewi Nirwana Sari dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, serta Sekretaris DPRD Haris Susianto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Blitar Drs. H. Rijanto bersama Wakil Bupati H. Beky Herdi hansah  , Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya. (adv/ edy)</div>

DPRD Kabupaten Blitar Beri 20 Rekomendasi Strategis Atas LKPJ Bupati 2025

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Blitar yang membahas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025 ( Poto Ed...

Abuse Is Not Love: Mahasiswa PPKn UNP Dibekali Pemahaman Cegah Kekerasan Berbasis Gender

Abuse Is Not Love: Mahasiswa PPKn UNP Dibekali Pemahaman Cegah Kekerasan Berbasis Gender

Realitakini.com-Padang -Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang s...

Kota Padang Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0xOKK3Q1nAG6Yq2FyMXnaaO3VKEBf7h0kbQNk47N7tqcWe5-0tmqKJympLqjW_PVAGjfg6Z95SiLOxRExvv8rpM4mGK-T8xddjzYJk0-DgnrHREJrMvfGoc-PhrjycYMOFlSypEazqiowtHb1xE5Zr0oL9tB24-3x6fKoj2sAONsovHWZ6e_FvjNT1wQ/s500/%20Ma.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0xOKK3Q1nAG6Yq2FyMXnaaO3VKEBf7h0kbQNk47N7tqcWe5-0tmqKJympLqjW_PVAGjfg6Z95SiLOxRExvv8rpM4mGK-T8xddjzYJk0-DgnrHREJrMvfGoc-PhrjycYMOFlSypEazqiowtHb1xE5Zr0oL9tB24-3x6fKoj2sAONsovHWZ6e_FvjNT1wQ/w640-h384-rw/%20Ma.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b> <span style="font-size: x-small;">Wakil Wali Kota Pandang  memaparkan ,Kota Padang Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran (  poto kmf)</span><br /></b><br /></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang</span></b></div><div style="text-align: justify;">Kota Padang terpilih menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) nasional untuk program percepatan transformasi digitalisasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Langkah strategis ini bertuju an untuk meningkatkan akurasi data serta memastikan bantuan pemerintah sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan secara transparan dan akuntabel.</div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut dibahas dalam Kunjungan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Kota Padang di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertemuan ini dihadiri oleh Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian yang terdiri dari perwakilan Kemendagri (Dukcapil), Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kementerian Kominfo, hingga Bank Indonesia (BI).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa digitalisasi ini bukan sekadar mengubah proses manual menjadi otomatis, melain kan instrumen untuk mewujudkan penyaluran yang tepat sasaran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita pahami bersama banyak berita mengenai bansos yang tidak tepat sasaran. Dengan digitalisasi ini, prosesnya akan lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Kota Padang menjadi prioritas karena memiliki komitmen luar biasa dan kesiapan data yang sangat baik," ujar Teguh Setyabudi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Teguh menambahkan, salah satu kunci keberhasilan program ini adalah penggunaan Identitas Kepen dudukan Digital (IKD) sebagai pintu masuk verifikasi penerima. Saat ini, Kota Padang mencatatkan aktivasi IKD tertinggi di Sumatera Barat dengan capaian lebih dari 34 persen, serta perekaman KTP-el yang telah mencapai 99,16 persen. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengpresiasi pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Padang. Menurutnya, digitalisasi adalah solusi atas problema tika data kemiskinan yang selama ini terjadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selama ini kita menghadapi persoalan 'miskin administratif' dan 'miskin faktual'. Ada yang tercatat miskin secara dokumen tapi fakta di lapangan tidak, begitu juga sebaliknya. Melalui program ini, kita ingin semuanya clear. Tidak ada lagi salah sasaran," tegas Maigus Nasir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kota Padang telah bergerak cepat dengan menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk penyiapan 1.700 agen pendamping yang akan mengawal proses digitalisasi ini di lapangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Target kita, Insya Allah pada Oktober 2026 program ini sudah bisa diluncurkan (launching). Siang ini, 1.700 agen tersebut langsung diberikan sosialisasi dan pembekalan agar implementasi di tingkat bawah berjalan lancar," tambah Wawako Maigus Nasir.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan adanya pilot project ini, Kota Padang diharapkan menjadi pelopor di Pulau Sumatera dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang berbasis data akurat dan terintegrasi secara digital. (T/V/I/R/N)</div></div>

Kota Padang Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran

Wakil Wali Kota Pandang memaparkan ,Kota Padang Jadi Pilot Project Nasional Digitalisasi Bansos, Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran ( pot...

DPRD Kabupaten Blitar Gelar Paripurna Penyampaian Laporan Pansus LKPJ Bupati 2025

DPRD Kabupaten Blitar Gelar Paripurna Penyampaian Laporan Pansus LKPJ Bupati 2025

Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus LKPJ Bupati Blitar 2025 *Poto Edi yohanes ) Realitakini.com-Blitar DPRD Kabupaten Blitar meng...

UPT Diklat Dan Sertifikasi UNP Gelar Pelatihan Applied Approach Bagi Dosen Perguruan Tinggi Mitra

UPT Diklat Dan Sertifikasi UNP Gelar Pelatihan Applied Approach Bagi Dosen Perguruan Tinggi Mitra

NP Gelar Pelatihan Applied Approach Bagi Dosen Perguruan Tinggi Mitra ( Pto utari) Realitakini.com- Padang UPT Diklat dan Sertifikasi Unive...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama