Realita Kini

Rekrutmen 30 Ribu Formasi Manager, Menkeu Purbaya Belum Tahu Sumber Gaji Manager Koperasi Desa Merah Putih

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPFyQp5xwoRkWPhUwssMNfv4oDlpe30Ihj4LgtUMtIkHOSrFCGTKd4JUZ-Bw_1fWzJ-XIi1JfajA6mgp28hragAcBs2PaIOSkq0PKvoEZHW3H-iNz8XFHnoZXiadc7G3zN6tVTYYIewBWXFJgdcNyXt6RnkfrmP58MSbmJFBdqM4j6oEHKjjXKaRSDjQA/s500/%20Kasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPFyQp5xwoRkWPhUwssMNfv4oDlpe30Ihj4LgtUMtIkHOSrFCGTKd4JUZ-Bw_1fWzJ-XIi1JfajA6mgp28hragAcBs2PaIOSkq0PKvoEZHW3H-iNz8XFHnoZXiadc7G3zN6tVTYYIewBWXFJgdcNyXt6RnkfrmP58MSbmJFBdqM4j6oEHKjjXKaRSDjQA/w640-h384-rw/%20Kasi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih</td></tr></tbody></table><br />Realitakini.com-Jakarta </b></span></div><div style="text-align: justify;">Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara pasti sumber anggaran untuk menggaji 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), apakah berasal dari APBN atau skema lain. Namun, ia memastikan pemerintah akan mengalokasikan sekitar Rp40 triliun per tahun dari Dana Desa untuk mencicil pembangunan program tersebut selama enam tahun ke depan. Angka ini menjadi bagian besar dari total Rp60 triliun dana desa tahunan yang dialihkan untuk mendukung proyek tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, pemerintah tengah membuka rekrutmen besar-besaran untuk 30 ribu manajer koperasi, dengan total kebutuhan tenaga kerja yang diproyeksikan mencapai ratusan ribu orang. Setiap koperasi akan dike lola satu manajer dan minimal 10 pekerja, sehingga program ini berpotensi menyerap hingga 800 ribu tenaga kerja. Para manajer nantinya akan ditempatkan sebagai pegawai BUMN dengan skema kontrak se belum terjun langsung mengelola koperasi di daerah, menjadikan program ini tidak hanya fokus pada penguatan ekonomi desa, tetapi juga penciptaan lapangan kerja skala besar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Program strategis pemerintah Indonesia yang ditargetkan beroperasi serentak pada 30 Juli 2026 ini diharap kan dapat memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pembukaan formasi 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) disambut positif. Namun, proses rekrutmen tersebut diminta dilakukan secara profesional dan transparan guna menghindari praktik distribusi kekuasaan atau politisasi kebijakan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pembukaan puluhan ribu formasi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) patut diapre siasi sebagai langkah pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Namun, jangan sampai kebijakan ini menjadi alat politik di mana posisi ini diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berkuasa atau kader partai tertentu,” ujar anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam di Jakarta, dikutip Minggu, 26 April 2026.(Fuadcani)</div>

Rekrutmen 30 Ribu Formasi Manager, Menkeu Purbaya Belum Tahu Sumber Gaji Manager Koperasi Desa Merah Putih

Ilustrasi Koperasi Desa Merah Putih Realitakini.com-Jakarta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara pasti sum...

Kolaborasi Jadi Kunci, Bengkulu Terbaik Nasional Tekan Pengangguran Dan Kendalikan Inflasi

Kolaborasi Jadi Kunci, Bengkulu Terbaik Nasional Tekan Pengangguran Dan Kendalikan Inflasi

Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian, Bengkulu berhasil ( Poto Reka) Realitakini.com - Bengkulu Pemerintah Provinsi Bengkulu kembal...

Mediasi Mandek Limbah B3 Pertamina,Aliansi Masyarakat Bintan Utara Kecewa. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bintan,Eriyanti SH.MH Tak Kunjung Beri Kepastian

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXIcSps3fi5zLJG8Ey5596Bf7rpTNOPn7Ks_PvYpe9tdkZX5coZi7t6o3UvftpoL2rzdquXFMnoSgj88mw6Xzzp7UQYzPtknAr0O5YdHRJAVTqqsjJHW92W-6LfV1CUu2DGI_lfkpJuzprHQ-cNs3Dj846246GQnMHP69tCLz4RcuJK1JKAUueEbuxcl4/s500/%20Komtr.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXIcSps3fi5zLJG8Ey5596Bf7rpTNOPn7Ks_PvYpe9tdkZX5coZi7t6o3UvftpoL2rzdquXFMnoSgj88mw6Xzzp7UQYzPtknAr0O5YdHRJAVTqqsjJHW92W-6LfV1CUu2DGI_lfkpJuzprHQ-cNs3Dj846246GQnMHP69tCLz4RcuJK1JKAUueEbuxcl4/w640-h384-rw/%20Komtr.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><p class="MsoNormal"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; line-height: 115%;">Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara Mendesak
Polemik Permasalahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Pertamina
Tanjung Uban </span> Cepat Di Selesaikan  ( poto Rahmat)</span></p></td></tr></tbody></table></span></b><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com-Tanjung Uban </span></b></div><div style="text-align: justify;">Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara mendesak permasalahan mengenai polemik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Pertamina Tanjung Uban kembali menemui jalan buntu.Kepastian tidak jelas ini setelah enam bulan menunggu,dari wakil ketua I DPRD Kabupaten Bintan, terkait hasil mediasi yang dijanjikan dengan pihak Pertamina.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terpisah Humas Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara, Darsono, mengungkapkan kekecewaannya usai mendatangi Kantor wakil ketua 1DPRD Kabupaten Bintan, Sabtu (25/4/2026). Kedatangannya untuk menemui Wakil Ketua I DPRD Bintan, Eriyanti S.H.,MH, guna menanyakan tindak lanjut per temuan pada 12 Januari 2026 lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sampai hari ini, tidak ada jawaban dari perwakilan wakil ketua  I DPRD Bintan terkait limbah ber bahaya beracun B3 di dalam Pertamina.Kami datang untuk menagih komitmen mediasi yang sudah disepakati," ujar Darsono kepada awak media. pada pertemuan 12 Januari 2026, wakil ketua 1 DPRD  eriyanti telah meminta Aliansi untuk melengkapi surat tembusan sebagai dasar pembahasan dan mediasi dengan Pertamina Tanjung Uban.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seluruh prosedur administratif yang diminta telah dipenuhi Aliansi, jelas Darsono Setelah proses dan prosedural yang diminta kami penuhi, Aliansi diminta membuat surat tembusan pembahasan dan dapat mediasi dengan pihak Pertamina, dijembatani oleh perwakilan ketua I DPRD Bintan,"tambah nya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">sejak pertemuan itu hingga  minggu  (26/4/2026), tidak ada informasi resmi yang diterima Aliansi. "Sampai saat ini tidak ada tanggapan apa hasil dari pertemuan dengan pihak Pertamina tidak ada kepastian valid," tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Limbah B3 Sejak Era STANVAC Belum Tuntas</div><div style="text-align: justify;">Keresahan masyarakat berpangkal pada limbah B3 yang tertimbun di area kawasan Pertamina Tanjung Uban.Menurut catatan Aliansi, limbah tersebut telah ada sejak era pengelolaan STANVAC pada 1930 dan hingga kini belum seluruhnya diangkut ke pihak pengelola berizin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sehubungan keresahan masyarakat mengenai limbah berbahaya beracun B3 Pertamina yang tertimbun di area kawasan Pertamina Tanjung Uban sejak tahun 1930, sejak pengelola STANVAC sampai hari ini belum juga dibawa ke tempat pengelola. Masih tersisa ribuan ton," ungkap Darsono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kondisi itu, kata dia, menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait keamanan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan limbah B3 sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menghadapi kebuntuan komunikasi, Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara telah melayangkan per mohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada wakil Ketua 1DPRD Kabupaten Bintan sejak 12 Januari 2026.Tujuannya, meminta DPRD memfasilitasi pertemuan antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bintan dengan manajemen Pertamina Tanjung Uban.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami aliansi masyarakat Bintan bagian Utara bermaksud untuk mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada wakil Ketua 1DPRD Kabupaten Bintan, agar dapat memfasilitasi dan mempertemukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bintan dengan pihak Pertamina Tanjung Uban," jelas Darsono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ironisnya, permohonan itu pun belum membuahkan hasil. "Sampai detik ini dan hari ini, permohonan RDP yang diwakili ketua  I DPRD Bintan belum menerima informasi hasil dari pertemuan.Perwakilan dewan Kabupaten Bintan juga tidak melibatkan Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Desak Itikad Baik DPRD dan Pertamina</div><div style="text-align: justify;">Darsono menilai, sudah hampir enam bulan sejak permohonan RDP diajukan, namun belum terlihat itikad baik dari wakil ketua I DPRD Kabupaten Bintan maupun Pertamina untuk menuntaskan polemik limbah B3 tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terhitung permohonan RDP per tanggal 12/1/2026, sudah hampir 6 bulan berjalan belum ada hakikat dan itikad baik dari pihak wakil ketua I DPRD Kabupaten Bintan maupun pihak Pertamina, yang men jadi pembahasan dan isu persoalan limbah berbahaya B3 Pertamina Tanjung Uban," pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Aliansi menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada transparansi dan kepastian hukum. Mereka mendesak DPRD Bintan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan meminta Pertamina membuka data pengelolaan limbah B3 kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. ( Rahmat)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga berita ini ditayangkan Wakil Ketua  I DPRD Bintan Eriyanti S.H., MH belum memberikan keterangan resmi.Upaya konfirmasi kepada manajemen Pertamina Tanjung Uban dan DLH Kabupaten Bintan.(Rahmat)</div>

Mediasi Mandek Limbah B3 Pertamina,Aliansi Masyarakat Bintan Utara Kecewa. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bintan,Eriyanti SH.MH Tak Kunjung Beri Kepastian

Aliansi Masyarakat Bintan Bagian Utara Mendesak Polemik Permasalahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Pertamina Tanjung Uban Cep...

-Kapolda Sumbar Hadiri Layanan Hukum PERADI-SAI Padang

<div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9_PG9YtUQXhzrye2AdBHXAZBPf7579dKfQCZA2bAdmJ5C32etwzewrqRvvmrFkblTKWCOxUvH2KDrMW6uLQXKB63t8L8Lao5MdBl51AFoxakcLujROzwksXQhbbuWv0y-NsDxUd0RHNo5C5mAmlRtiGCnEFLM6NIUAJdHaao232gY6LcdeBhcv722POE/s500/%20REA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9_PG9YtUQXhzrye2AdBHXAZBPf7579dKfQCZA2bAdmJ5C32etwzewrqRvvmrFkblTKWCOxUvH2KDrMW6uLQXKB63t8L8Lao5MdBl51AFoxakcLujROzwksXQhbbuWv0y-NsDxUd0RHNo5C5mAmlRtiGCnEFLM6NIUAJdHaao232gY6LcdeBhcv722POE/w640-h384-rw/%20REA.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Kapolda Sumatera Barat, Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Sur yanta , M.Si., CSFA Suryanta, yang turut menyambangi lokasi layanan konsultasi hukum gratis</span></span></td></tr></tbody></table><br />Realitakini.com-Padang</b></div><div style="text-align: justify;">Dewan Pimpinan Cabang Peradi-SAI Padang menggelar layanan konsultasi hukum gratis bagi masy arakat di kawasan Car Free Day, Jalan Rasuna Said, Kota Padang, Minggu (26/4/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan akses keadilan sekaligus meningkatkan literasi hukum di tengah masyarakat. sebagai mana di kutip dari <span style="background-color: white; color: #282828; font-family: Oxygen, sans-serif; font-weight: 700;"><span style="font-size: x-small;">SINYALGONEWS.COM</span></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPC PERADI-SAI Padang, Martry Gilang Rosadi, mengatakan bahwa inisiatif tersebut dilatar belakangi masih banyaknya masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, namun kesulitan men dapatkan pendampingan maupun informasi yang memadai.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Masih banyak masyarakat yang ragu, bahkan takut ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Pa dahal, mereka membutuhkan pendampingan dan penjelasan yang benar. Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan edukasi sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Martry yang didampingi Pengurus DPC Peradi-SAI</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">Menurut Martry, pendekatan melalui ruang publik seperti Car Free Day dinilai efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara langsung dalam suasana yang lebih santai dan terbuka. Hal ini diharap kan dapat menghilangkan kesan bahwa layanan hukum hanya bisa diakses di ruang-ruang formal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kegiatan tersebut, sejumlah advokat yang tergabung dalam PERADI-SAI Padang memberikan konsultasi terkait berbagai persoalan, mulai dari hukum keluarga, sengketa perdata, hingga persoalan pidana ringan. Masyarakat tampak antusias memanfaatkan layanan tersebut untuk memperoleh penjelasan awal atas permasalahan yang mereka hadapi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ini juga mendapat perhatian dari Kapolda Sumatera Barat, Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Sur yanta , M.Si., CSFA Suryanta, yang turut menyambangi lokasi layanan konsultasi hukum gratis. Ia  mengapresiasi langkah PERADI-SAI Padang dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kegiatan ini sangat positif karena membantu masyarakat memahami persoalan hukum secara langsung . Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini dengan baik,” kata Gatot.Selain itu, Owner Basko City Mall, Basrizal Koto, juga turut hadir dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pria yang akrab disapa Basko menyampaikan ucapan selamat kepada Martry Gilang Rosadi atas ama nah yang diembannya sebagai Ketua PERADI-SAI Padang.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ia berharap semoga Peradi-SAI Padang terus hadir dan memberikan kontribusi dalam membantu pe nyelesaian persoalan hukum di Sumatera Barat.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Saya sudah lama mengenal beliau. Banyak masyarakat yang terbantu dengan kehadirannya. Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa organisasi advokat bisa hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Basko.</div><div style="text-align: justify;">Owner Basko Group  itu berharap, semoga PERADI-SAI Padang  dapat terus memperluas jangkauan edukasi hukum serta memperkuat kehadiran advokat dalam mendampingi masyarakat menghadapi berbagai persoalan hukum.(rel/hen)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

-Kapolda Sumbar Hadiri Layanan Hukum PERADI-SAI Padang

Kapolda Sumatera Barat, Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Sur yanta , M.Si., CSFA Suryanta, yang turut menyambangi lokasi layanan konsultasi hu...

Tiga Daerah Di Sumbar Raih Penghargaan Nasional, Gubernur Mahyeldi: Bukti Kerja Nyata Berdampak

<b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYQC-rdofCebaQH2sBCdzfLCCAo5zZCbW23mJdcTPPa8I5dd3jDFadEu7FtfnCgUEVVa07-uYJBauXLX_m4u_ZwWu4rGWTdD_qjW5DNrgWwflfF5uXvCS6aGxDOxrgbi3INAyT5D7PCc3KS8URoY91BrYIHBUTnXYQjce0qniZSoJJlmF179wwPvwKjpo/s500/%20DEN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYQC-rdofCebaQH2sBCdzfLCCAo5zZCbW23mJdcTPPa8I5dd3jDFadEu7FtfnCgUEVVa07-uYJBauXLX_m4u_ZwWu4rGWTdD_qjW5DNrgWwflfF5uXvCS6aGxDOxrgbi3INAyT5D7PCc3KS8URoY91BrYIHBUTnXYQjce0qniZSoJJlmF179wwPvwKjpo/w640-h384-rw/%20DEN.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><b>ubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).</b></span></span></td></tr></tbody></table><br />Realitakini.com-Palembang </span></b><div><div style="text-align: justify;">Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadiran Gubernur Mahyeldi sekaligus menyaksikan capaian membanggakan daerah, di mana tiga pemerintah kabupaten/kota di Sumbar berhasil meraih penghargaan tingkat nasional dalam ajang tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui skema insentif fiskal. Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang bagi pemberian penghargaan berbasis capaian kinerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam ajang tersebut, Kemendagri menetapkan empat kategori penilaian, yakni penurunan tingkat peng angguran, penurunan kemiskinan dan stunting, creative financing, serta pengendalian inflasi. Pemerintah daerah dengan kinerja terbaik memperoleh insentif fiskal, dengan rincian juara I sebesar Rp3 miliar, juara II Rp2 miliar, dan juara III Rp1 miliar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan hasil penilaian, tiga daerah di Sumbar berhasil meraih penghargaan. Kota Bukittinggi meraih juara III pada kategori kota terbaik dalam pengendalian inflasi. Sementara itu, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai masing-masing meraih juara I dan II pada kategori kabupaten terbaik dalam penurunan tingkat pengangguran.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Capaian ini menjadi kebanggaan bagi kita semua,baik pemerintah provinsi maupun masyarakat Sumatera Barat. Ini menunjukkan, berbagai upaya yang kita lakukan bersama telah memberikan dampak nyata dan mendapat pengakuan di tingkat nasional,” ujar Mahyeldi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menegaskan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah di Sumbar untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi, serta menjaga konsistensi dalam meng hadirkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama  lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, antara lain Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Febrina Tri Susila Putri; Kepala Bappeda Zefnihan; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Firdaus Firman; serta Kepala Biro Umum Andree Harmadi Algamar. (adpsb/bud- Rk)</div></div>

Tiga Daerah Di Sumbar Raih Penghargaan Nasional, Gubernur Mahyeldi: Bukti Kerja Nyata Berdampak

ubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan ...

Tuntut Selamatkan Nasib PPPK Paruh Waktu, Aliansi P3K PW Indonesia Surati Presiden Prabowo

<b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ0oFmLHZPH5g-xVYtu12GMiA78Q54voxB_4WNSyeY6kYrW8wv8m5RZcdXKG2oDOO-7HDlagUoM0tpt5WnG_8mM7-xhRdb6W8CuglA_z0YREN9bKYra9Hzg5aTSLlvf6-80GG2ggb-KHiy-dLS3UWLYFihsG9e-Hjb9xuoCs0QiosHcK2nBUEip8Z52a0/s500/%20Pel.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ0oFmLHZPH5g-xVYtu12GMiA78Q54voxB_4WNSyeY6kYrW8wv8m5RZcdXKG2oDOO-7HDlagUoM0tpt5WnG_8mM7-xhRdb6W8CuglA_z0YREN9bKYra9Hzg5aTSLlvf6-80GG2ggb-KHiy-dLS3UWLYFihsG9e-Hjb9xuoCs0QiosHcK2nBUEip8Z52a0/w640-h384-rw/%20Pel.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi foto pelantikan PPPK PW(realitakini.com/Fuadcani)</td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Dharmasraya </b><div><div style="text-align: justify;">Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Surati Presiden Prabowo Subianto terkait Nasib keselamatan P3K PW yang berada dipersimpangan antara penegakan disiplin fiskal dan kewajiban moral negara terhadap tenaga PPPK Paruh Waktu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagaimana yang  dikutip dari JPNN.com (Sabtu, 25/4/2026 ) Surat pertama diajukan tanggal 8 April dan surat kedua tanggal 20 April 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Sekretaris jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Rini Antika, surat audensi ke pada presiden sudah diterima tiga minggu lalu. Ada bukti surat, tetapi belum ada jawaban. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Surat kedua sebagai langkah persuasif kepada pemerintah pusat juga sudah dikirimkan, tetapi belum ada jawaban juga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Urgensinya pertemuan dengan Presiden Prabowo menurut Rini lantaran persoalan PPPK paruh waktu Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan antara penegakan disiplin fiskal (UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022) dan kewajiban moral negara terhadap tenaga ASN PPPK paruh waktu yang telah mengabdi puluhan tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjalankan amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Namun, dalam implementasinya, konsep PPPK paruh waktu justru melahirkan kekhawatiran baru bagi kami," tegasnya.</div><p style="text-align: justify;">Kekhawatiran itu antara lain:<br />1. Gaji yang Tidak Manusiawi:<br />Skema pengupahan paruh waktu di banyak daerah saat ini jauh di bawah standar upah minimum yang layak, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidup kami dan keluarga.<br />2. Diskriminasi Status:<br />ASN PPPK paruh waktu menciptakan kasta baru dalam birokrasi yang memicu ketimpangan psikologis dan sosial di lingkungan kerja. Padahal beban kerja sama bahkan lebih berat PPPK paruh waktu dari ASN lainnya.<br />3. Beban Anggaran Daerah:<br />Kendala utama pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sering kali terbentur pada keterbatasan APBD.</p><div style="text-align: justify;">Oleh karena itu, demi rasa keadilan dan kemanusiaan, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia memohon kepada Presiden Prabowo untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Mengambil Alih Kebijakan Penggajian:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Memohon agar pemerintah pusat (Presiden) memberikan instruksi khusus agar beban gaji PPPK paruh waktu diambil alih atau disubsidi oleh APBN, sehingga tidak lagi bergantung pada kemampuan fiskal daerah yang terbatas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Akselerasi Status Penuh Waktu:</div><div style="text-align: justify;">Segera menyusun regulasi percepatan peralihan dari PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh waktu  Aliansi percaya Presiden Prabowo memiliki komitmen tinggi terhadap kesejahteraan rakyat kecil. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Standarnisasi upah yang layak.</div><div style="text-align: justify;">"Kami adalah garda terdepan pelayanan publik baik di sektor pendidikan, kesehatan maupun pelayanan langsung kepada masyarakat dan kami hanya menuntut hak untuk bekerja dengan martabat dan upah yang manusiawi</div><div style="text-align: justify;">(Fuadcani)</div></div>

Tuntut Selamatkan Nasib PPPK Paruh Waktu, Aliansi P3K PW Indonesia Surati Presiden Prabowo

Ilustrasi foto pelantikan PPPK PW(realitakini.com/Fuadcani) Realitakini.com-Dharmasraya Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Surati Presiden ...

Aliansi Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Sambangi DPD NasDem Tanah Datar, Soroti Maraknya Fenomena LGBT

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRlw2KUIOUmx08bbEERnZvp7_SG-uIZpfQm2ZPU5Y5AlgjAYh8nOdBgSs9Nl9zFFxidBbAJBEhyphenhyphenOypLqtWWWatmZ9Fd4HhtFp_v_WKvuF_DKrXjZaMhJ1RFjMD-V_cYUfAiwWyC9KUl-2D0uqsf4cW3x9cD2tosMlRTs8f9CtF9n1NY4fowytUqGWZcbYl/s4080/IMG_20260425_151029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1836" data-original-width="4080" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRlw2KUIOUmx08bbEERnZvp7_SG-uIZpfQm2ZPU5Y5AlgjAYh8nOdBgSs9Nl9zFFxidBbAJBEhyphenhyphenOypLqtWWWatmZ9Fd4HhtFp_v_WKvuF_DKrXjZaMhJ1RFjMD-V_cYUfAiwWyC9KUl-2D0uqsf4cW3x9cD2tosMlRTs8f9CtF9n1NY4fowytUqGWZcbYl/w640-h640-rw/IMG_20260425_151029.jpg" width="640" /></a></div><div><br /></div><b>Realitakini.com BATUSANGKAR</b><div><div style="text-align: justify;"> – Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Tanah Datar pada Sabtu (25/04/2026). </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedatangan mereka bertujuan untuk menggelar diskusi mendalam terkait fenomena penyimpangan seksual LGBT yang kian meresahkan.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Langkah ini diambil menyusul data yang menempatkan Provinsi Sumatera Barat di peringkat kelima nasional dengan jumlah kasus LGBT terbanyak, di mana Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu daerah yang mendapat sorotan serius.</div><div><br /></div><div>Sambutan dan Paparan Narasumber</div><div style="text-align: justify;">Rombongan mahasiswa disambut langsung oleh jajaran pengurus DPD NasDem Tanah Datar, di antaranya Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM, Djon Fauzi Sinyal, SH, serta Wakil Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat, H. M. Yasin, yang juga bertindak sebagai narasumber utama dalam diskusi tersebut.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam paparannya, H. M. Yasin menegaskan bahwa LGBT bukanlah sekadar gaya hidup, melainkan perilaku yang sangat menyimpang. Ia menyoroti dampak kesehatan serta risiko sosial yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"LGBT adalah perilaku yang menyimpang dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Yang lebih mengkhawatirkan, para pelaku ini bisa bertindak sebagai predator yang menyasar anak-anak di bawah umur sebagai korban regenerasi perilaku mereka," ujar M. Yasin.</div><div><br /></div><div>Perspektif Agama dan Sosial</div><div style="text-align: justify;">Diskusi tersebut juga membedah fenomena ini dari berbagai sudut pandang:</div><div style="text-align: justify;">Perspektif Agama: M. Yasin menekankan bahwa dalam ajaran Islam, ikatan yang sah secara agama dan hukum hanyalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Segala bentuk hubungan di luar ketentuan tersebut dianggap melanggar kodrat dan syariat.</div><div style="text-align: justify;">Norma Budaya: Peserta diskusi sepakat bahwa LGBT bertentangan dengan norma budaya Minangkabau yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Tantangan Global: Terungkap fakta bahwa saat ini terdapat 25 negara yang telah melegalkan pernikahan sejenis, yang menjadi tantangan besar bagi ketahanan institusi nasional dan keluarga di Indonesia.</div><div><br /></div><div>Peran Media dan Lingkungan Keluarga</div><div style="text-align: justify;">Diskusi juga menyoroti pentingnya peran media dalam membentuk opini publik agar tidak normalisasi perilaku menyimpang tersebut. Berdasarkan data yang dibahas, diketahui bahwa 9 persen pelaku LGBT ternyata masih tinggal bersama orang tua mereka. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga memiliki peran krusial dalam pengawasan dan pencegahan sejak dini.</div><div><br /></div><div>Harapan Kedepan</div><div style="text-align: justify;">Menutup kegiatan tersebut, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD NasDem Tanah Datar, Djon Fauzi Sinyal, SH, memberikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa UIN Mahmud Yunus. Ia berharap hasil diskusi ini tidak hanya berhenti di ruang pertemuan, tetapi menjadi bekal bagi mahasiswa untuk bergerak di masyarakat.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami berharap kunjungan dan diskusi ini memberikan manfaat nyata. Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga norma dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyimpangan ini," pungkas Djon Fauzi. (M) </div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Aliansi Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Sambangi DPD NasDem Tanah Datar, Soroti Maraknya Fenomena LGBT

Realitakini.com BATUSANGKAR – Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang tergabung dalam Aliansi Mahas...

Empat Kader Golkar Pasaman Raih Gelar Sarjana Teknik

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBkq5OXhjgdV2FkaWTF_Szh0_h8sVufNFION_JbG4_tuYmV0op9KjcnZ4yEQNNFj7pILwEogiPVywt_1AjB4BbeUsx9awS9fYmTmWyHv_Fr30PBdr0wlLKjzVYiiCYzTauOyOJN0hRzNnIG2J3lfKdbhBFA_-MjGHeGtn50wbS7B9k0uMDCdKhQlllNAmF/s862/FB_IMG_1777096926901_compress31.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="862" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBkq5OXhjgdV2FkaWTF_Szh0_h8sVufNFION_JbG4_tuYmV0op9KjcnZ4yEQNNFj7pILwEogiPVywt_1AjB4BbeUsx9awS9fYmTmWyHv_Fr30PBdr0wlLKjzVYiiCYzTauOyOJN0hRzNnIG2J3lfKdbhBFA_-MjGHeGtn50wbS7B9k0uMDCdKhQlllNAmF/w640-h392-rw/FB_IMG_1777096926901_compress31.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><b>Tommi Irawan Sandra terima ijazah Sarjana Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.</b></span></div></div><div style="text-align: justify;"><br />Realitakini.com  -- Pasaman </div><div><div style="text-align: justify;">Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pasaman, Desrizal, S.K.M., M.Kes, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada empat kader Partai Golkar yang telah resmi menyandang gelar sarjana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keempat kader tersebut yakni Tommy Irawan Sandra, S.T, (Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasaman),Zur Azwan, S.T, ( Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan ), Gobi Yusuf, S.T, (Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I ) serta Dasmarlina Putri Yani, S.T. (Pengurus).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mereka diwisuda pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sabtu (25/4/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Desrizal mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen dalam menempuh pendidikan di tengah kesibukan sebagai kader partai.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, keberhasilan itu tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi dan keluarga, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi Partai Golkar Kabupaten Pasaman.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Semoga ini menjadi langkah awal untuk terus berkontribusi dan mengabdi kepada masyarakat,” ujar Desrizal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Momentum wisuda tersebut diharapkan dapat memotivasi kader lainnya untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Partai Golkar. (Nurman)</div></div>

Empat Kader Golkar Pasaman Raih Gelar Sarjana Teknik

Tommi Irawan Sandra terima ijazah Sarjana Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Realitakini.com -- Pasaman Sekretaris DPD Partai...

Polda Sumbar Unkap 10 Kasus Penyalahgunaan BBM Dan LPG Dengan 11 Tersangka

Polda Sumbar Unkap 10 Kasus Penyalahgunaan BBM Dan LPG Dengan 11 Tersangka

Tersangka Penyalahgunaan BBM subsidi dan penyalahgunaan LPG ( Poto Dokumen Humas ) Realitakini.com-Padang Kepolisian Daerah Sumatera Bara...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama