Realita Kini

Kasat Lantas Polres Tanah Datar Imbau Pengendara Selalu Gunakan Helm, Siang Ataupun Malam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><b style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQq1Oh7VKX-6yXknnlXDedPyrGmojjTMLKuH00VuuBCwl9BDSmK21Pad3WrgOFNBlHdg7_qLMw-ANEp_-vEcRREEkM1CVx-Ljt76P3_h7MpM6AAZqELo4t4hgCPW40MwpL82NzjOiXW358IES8rnEAPvfo5981VFfvUx56A25To9f_lTj_4tbgiUbEtCI/s500/asli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQq1Oh7VKX-6yXknnlXDedPyrGmojjTMLKuH00VuuBCwl9BDSmK21Pad3WrgOFNBlHdg7_qLMw-ANEp_-vEcRREEkM1CVx-Ljt76P3_h7MpM6AAZqELo4t4hgCPW40MwpL82NzjOiXW358IES8rnEAPvfo5981VFfvUx56A25To9f_lTj_4tbgiUbEtCI/w640-h384-rw/asli.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com Tanah Datar</b></div><div><div style="text-align: justify;"> Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanah Datar kembali memberikan imbauan keras kepada seluruh masyarakat pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Pengendara sepeda motor diingatkan untuk tetap disiplin menggunakan helm standar (SNI), baik saat berkendara di siang hari maupun pada malam hari.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Kapolres Tanah Datar melalui Kasat Lantas, Iptu Wendrizal, S.H, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan kunci utama dalam menekan angka kecelakaan dan fatalitas di jalan raya.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami mengimbau seluruh masyarakat pengguna kendaraan, khususnya roda dua, untuk selalu menggunakan helm saat bepergian. Peraturan ini berlaku mutlak demi keselamatan bersama," ujar Iptu Wendrizal pada Senin (08/06/2026).</div><div><br /></div><div>Alasan "Malam Hari" Jadi Temuan di Lapangan</div><div>Imbauan ini dikeluarkan bukan tanpa alasan. Iptu Wendrizal mengungkapkan, berdasarkan hasil uji coba sampel yang dilakukan jajarannya di kawasan Lapangan Cindua Mato, Kota Batusangkar beberapa waktu lalu, tingkat kesadaran pengendara di malam hari dinilai masih rendah.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari sampel yang diambil secara acak di lapangan, saat tercatat ada 15 pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan helm. Saat ditegur oleh petugas, mayoritas dari mereka melontarkan alasan klasik, yaitu karena berkendara di malam hari.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Helm untuk Keselamatan, Bukan Sekadar Formalitas</div><div style="text-align: justify;">Menanggapi fenomena tersebut, Kasat Lantas meluruskan persepsi keliru yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa fungsi utama helm adalah melindungi kepala dari benturan fatal, sebuah risiko yang bisa terjadi kapan saja tanpa mengenal waktu.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Penggunaan helm itu tidak hanya untuk siang hari saja. Selama kita mengendarai sepeda motor, helm wajib dipakai. Kegunaannya adalah untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri saat berkendara di jalan raya, baik siang maupun malam hari," tegasnya.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui sosialisasi dan imbauan berkala ini, Satlantas Polres Tanah Datar berharap masyarakat Batusangkar dan sekitarnya dapat lebih dewasa dalam berkendara. Polisi juga memastikan akan terus melakukan pemantauan di titik-titik rawan guna menciptakan situasi kamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang kondusif. (MailisJ) </div></div>

Kasat Lantas Polres Tanah Datar Imbau Pengendara Selalu Gunakan Helm, Siang Ataupun Malam

Realitakini.com Tanah Datar Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanah Datar kembali memberikan imbauan keras kepada seluruh masyarakat pe...

Pengurus PMI Pasaman Dikukuhkan, Bupati Welly Ajak Perkuat Gotong Royong dan Kepedulian Sosial

Pengurus PMI Pasaman Dikukuhkan, Bupati Welly Ajak Perkuat Gotong Royong dan Kepedulian Sosial

H. Parulian menerima penyematan tanda jabatan saat dilantik sebagai Ketua PMI Kabupaten Pasaman periode 2026–2031 oleh Ketua PMI Sumatera Ba...

Ibu Rumah Tangga Asal Blitar Memohon Keadilan KIP Jatim

<div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqNCEcqamOZkGGMEVFiaft3V7r2ak5KMSvISlfPNUy26pfFooc3qTLY0MrmY94kDkP5ln2RKVnbIZX4CF-ff76LQHqD87HZlA_k6tMOzy80Ul9oM4hqGwFZrGNMjd5hZFBS0FhfLImGlnoAckOGQygIWZGq6E9HgyvTsbmSMpSuYpfXBp4R4GAfV1GPA0/s500/%20WID.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqNCEcqamOZkGGMEVFiaft3V7r2ak5KMSvISlfPNUy26pfFooc3qTLY0MrmY94kDkP5ln2RKVnbIZX4CF-ff76LQHqD87HZlA_k6tMOzy80Ul9oM4hqGwFZrGNMjd5hZFBS0FhfLImGlnoAckOGQygIWZGq6E9HgyvTsbmSMpSuYpfXBp4R4GAfV1GPA0/w640-h384-rw/%20WID.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">I<span style="font-size: x-small;">bu Rumah Tangga Asal Blitar Memohon Keadilan KIP Jatim Komisi Invormasi Propinsi jawa Timur ( Poto  </span><span style="text-align: justify;">Heni Apri Ambarwati)</span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com- Blitar <br /></span></b></div><div style="text-align: justify;">Seorang ibu rumah tangga, Heni Apri Ambarwati asal Lingkungan Dawuhan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar memohon keadilan di Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur (Jatim).Blitat Senin (08/06/2026)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemohon, Heni Apri Ambarwati, menyampaikan bahwa dirinya menemukan perbedaan data terkait alat bukti yang digunakan dalam perkara yang pernah ia jalani. Menurutnya, perbedaan tersebut menjadi alasan dirinya mengajukan permohonan informasi sekaligus menempuh jalur gugatan ke Komisi Infor masi Publik (KIP).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam keterangannya, Heni menjelaskan bahwa alat bukti berupa surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang digunakan dalam proses Peninjauan Kembali (PK) disebut telah ada dalam persidangan tingkat pertama. Namun, berdasarkan dokumen yang dimilikinya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dan penerimaan surat tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya menemukan surat dari BPN yang saya gunakan untuk PK dinyatakan sudah ada di persidangan tingkat pertama. Padahal, berdasarkan dokumen yang saya miliki, waktunya berbeda,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Heni mengaku telah meminta klarifikasi kepada instansi terkait mengenai waktu penyerahan alat bukti tersebut. Berdasarkan jawaban tertulis yang diterimanya, alat bukti dimaksud disebut diserahkan pada 29 Mei 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, Heni mengaku memiliki surat keterangan dari Kantor Pertanahan yang menyebut dokumen tersebut baru diterbitkan dan dikirim pada 30 Mei 2023. Selain itu, ia juga mengantongi bukti pengirim an yang menunjukkan surat tersebut diterima olehnya pada 31 Mei 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Heni, adanya perbedaan waktu tersebut menimbulkan pertanyaan yang perlu dijelaskan secara terbuka.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Bagaimana mungkin dokumen yang baru dibuat dan dikirim tanggal 30 Mei, lalu saya terima tanggal 31 Mei, disebut sudah ada dalam persidangan tanggal 29 Mei. Itu yang ingin saya ketahui secara jelas,” katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain membawa persoalan tersebut ke ranah sengketa informasi publik, Heni menyatakan telah me laporkan dugaan kejanggalan administrasi tersebut kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) serta Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sengketa informasi yang terdaftar dengan Nomor 112/XII/KI-Prov.Jatim-PS/2025, pemohon meminta agar termohon memberikan akses terhadap salinan alat bukti secara utuh tanpa adanya bagian yang ditutup atau dihitamkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Heni berharap proses yang berjalan di KIP Jawa Timur dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab pertanyaan yang selama ini menjadi dasar permohonannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya berharap Komisi Informasi dapat memutus perkara ini secara objektif dan adil. Saya juga ingin memberikan semangat kepada masyarakat agar tidak mudah menyerah ketika mencari keadilan melalui jalur yang tersedia,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga berita ini ditulis, proses sengketa informasi di KIP Jawa Timur masih berlangsung. Sementara itu, perkembangan laporan yang telah disampaikan ke Bawas MA RI dan Komisi Yudisial RI juga masih menunggu tindak lanjut dari lembaga terkait.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain membawa persoalan tersebut ke ranah sengketa informasi publik, Heni menyatakan telah melaporkan dugaan kejanggalan administrasi tersebut kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) serta Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sengketa informasi yang terdaftar dengan Nomor 112/XII/KI-Prov.Jatim-PS/2025, pemohon meminta agar termohon memberikan akses terhadap salinan alat bukti secara utuh tanpa adanya bagian yang ditutup atau dihitamkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Heni berharap proses yang berjalan di KIP Jawa Timur dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab pertanyaan yang selama ini menjadi dasar permohonannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Saya berharap Komisi Informasi dapat memutus perkara ini secara objektif dan adil. Saya juga ingin memberikan semangat kepada masyarakat agar tidak mudah menyerah ketika mencari keadilan melalui jalur yang tersedia,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga berita ini ditulis, proses sengketa informasi di KIP Jawa Timur masih berlangsung. Sementara itu, perkembangan laporan yang telah disampaikan ke Bawas MA RI dan Komisi Yudisial RI juga masih menunggu tindak lanjut dari lembaga terkait. (*)</div>

Ibu Rumah Tangga Asal Blitar Memohon Keadilan KIP Jatim

I bu Rumah Tangga Asal Blitar Memohon Keadilan KIP Jatim Komisi Invormasi Propinsi jawa Timur ( Poto Heni Apri Ambarwati) Realitakini.com-...

Trijanto Desak Wali Kota Blitar Cairkan Dana Hibah Olahraga Dalam 7x24 Jam, DPRD Minta Atlet Tak Jadi Korban

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj14W0y9Y7dFVcsGwEqsvJVD3yD2i1DcMkfAmIFWEcx7rHic3ajNassC4A431P9EdtwXg6Oy4DrFPRl_3ATRWpih3jbg9_2dgM_IayWoQ1BlDZ0jpZnJaL6YXTxc6R6JiSvqT_cSI3sj6YdKbCqOtI8S4OwBzNM_MbvAbUrzDKZo7J2kCkl4XU9Xd-nAqg/s500/%20Mara.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj14W0y9Y7dFVcsGwEqsvJVD3yD2i1DcMkfAmIFWEcx7rHic3ajNassC4A431P9EdtwXg6Oy4DrFPRl_3ATRWpih3jbg9_2dgM_IayWoQ1BlDZ0jpZnJaL6YXTxc6R6JiSvqT_cSI3sj6YdKbCqOtI8S4OwBzNM_MbvAbUrzDKZo7J2kCkl4XU9Xd-nAqg/w640-h384-rw/%20Mara.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Ketua umum Percasi Kota Blitar , Mohammad Trijanto , SH, MM ( poto Edy)</td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Blitar ,</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div>Trijanto Desak Wali Kota Blitar Cairkan Keterlambatan pencairan dana hibah olahraga Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,8 miliar menuai keprihatinan berbagai kalangan. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam hearing yang digelar antara per wakilan cabang olahraga (cabor), KONI Kota Blitar, dan DPRD Kota Blitar, Senin (8/6/2026), desakan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret mengemuka  demi menyelamatkan program pembinaan atlet.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Umum Percasi Kota Blitar, Mohammad Trijanto, SH, MM, MH, menegaskan bahwa seluruh cabang olahraga berhak memperoleh anggaran yang telah diajukan dan dialokasikan dalam APBD 2026. Menurutnya, keter lambatan pencairan dana hibah ber potensi menghambat pembinaan atlet dan kegiat an olahraga yang telah disusun sejak awal tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Trijanto menjelaskan, total anggaran hibah olahraga yang telah disiapkan tahun ini mencapai sekitar Rp2,8 miliar. Sebagian digunakan untuk operasional KONI Kota Blitar, sedangkan sisanya diperuntuk kan bagi seluruh cabang olahraga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami berharap semua cabang olahraga segera mendapatkan haknya sesuai dengan anggaran yang telah diajukan beberapa waktu lalu. Anggaran itu sudah direncanakan dan dibutuhkan untuk menjalankan program pembinaan atlet,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Umum Percasi KONI Kota Blitar tersebut juga mendesak Wali Kota Blitar agar segera menghadir kan solusi konkret dalam waktu 7x24 jam. Ia menilai ber bagai alternatif penyelesaian sebenar nya telah tersedia dan dapat ditempuh tanpa harus mengorbankan kepentingan atlet maupun cabang olahraga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Trijanto, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menyalurkan dana secara langsung ke pada cabang olahraga dengan disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, termasuk melalui pakta integritas. Selain itu, pe merintah daerah juga dapat mencari formulasi lain yang sesuai dengan ketentu an agar anggaran segera ter salurkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hari ini kami mendesak agar dalam waktu 7x24 jam ada langkah nyata dan solusi positif untuk men cairkan dana ter sebut. Jangan sampai persoalan yang ter jadi justru berdampak kepada atlet dan dunia olahraga. Konflik atau perbedaan pandangan apa pun harus segera diakhiri karena yang menjadi korban adalah para atlet,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Trijanto menambahkan, apabila tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, pihaknya tidak me nutup kemungkinan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk ke pada Ombudsman maupun Kementeri an Pemuda dan Olahraga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Anggota DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, mengaku menerima berbagai keluhan dari atlet dan pengurus cabang olahraga terkait belum cairnya dana hibah yang telah dialokasikan dalam APBD 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Yohan, para pelaku olahraga mebrasa khawatir karena hingga saat ini belum ada realisasi pencairan anggaran, padahal sejumlah tahapan administrasi telah dilakukan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Teman-teman atlet maupun pengurus cabor menyampaikan kekhawatiran karena sampai hari ini ang garan yang sudah dialokasikan masih belum cair. Padahal sebelumnya SK terkait sudah turun, namun realisasi pencairannya juga belum ada. Ini tentu menjadi perhatian karena keterlambatan pencairan dapat mengganggu program pembinaan olahraga,” kata Yohan. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, dalam hearing tersebut para perwakilan cabang olahraga juga berharap mekanisme penyaluran angg aran ke depan dapat berjalan lebih baik sehingga tidak lagi menimbulkan hambat an administratif yang berdampak pada kegiatan pembinaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Yohan menegaskan DPRD Kota Blitar mendukung penuh agar anggaran olah raga yang telah direncana kan segera direalisasikan. Menurutnya, penyelesaian persoalan administrasi harus dilakukan secepat mungkin agar tidak merugikan atlet maupun cabang olahraga.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami di DPRD mengharapkan anggaran olahraga yang sebelumnya sudah diren canakan dan dijanji kan dapat segera disalurkan. Jangan sampai persoalan mekanisme atau administrasi justru me nimbul kan kekhawatiran di kalangan atlet dan pengurus cabang olahraga. Yang terpenting, pembinaan dan prestasi olahraga Kota Blitar tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hearing yang berlangsung di DPRD Kota Blitar tersebut menjadi wadah bagi insan olahraga untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kepastian terkait pen cairan dana hibah olahraga. Para pe serta berharap pemerintah daerah segera meng ambil keputusan agar pro gram pembina an dan target prestasi atlet Kota Blitar tidak terganggu akibat keter lambatan pencairan anggaran. (*)</div></div>

Trijanto Desak Wali Kota Blitar Cairkan Dana Hibah Olahraga Dalam 7x24 Jam, DPRD Minta Atlet Tak Jadi Korban

Ketua umum Percasi Kota Blitar , Mohammad Trijanto , SH, MM ( poto Edy) Realitakini.com-Blitar , Trijanto Desak Wali Kota Blitar Cairkan Ke...

Kolaborasi Strategis DPD RI–IP3I Untuk Legislasi Yang Lebih Berkualitas

<div style="text-align: justify;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3yIKE5XsfvSQBNx_5XSowfJy2noSzjTPOc3NT6XMrKRWKI6gL3YWrE03zPW2FLKQOz-s7TSGz56b3RUBEApH4dFdLN5EFiQg0kwJReqIE2IlLmRE2pJqFN4CWJOC8GW2-5LqmqC4s3YnFt2OMN2r3w8KzJxe5BbhqpJThHcloFkftQJTsGVf4z3_43hw/s500/%20TER.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3yIKE5XsfvSQBNx_5XSowfJy2noSzjTPOc3NT6XMrKRWKI6gL3YWrE03zPW2FLKQOz-s7TSGz56b3RUBEApH4dFdLN5EFiQg0kwJReqIE2IlLmRE2pJqFN4CWJOC8GW2-5LqmqC4s3YnFt2OMN2r3w8KzJxe5BbhqpJThHcloFkftQJTsGVf4z3_43hw/w640-h384-rw/%20TER.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Kolaborasi Strategis DPD RI–IP3I Untuk Legislasi Yang Lebih Berkualitas( potoTheresia Oktavina )</span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;">)</span></b><b><span style="font-size: medium;">Realitakini.com- Jakarta </span></b></div><div style="text-align: justify;">Sekretariat Jenderal DPD RI dan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang legislasi dan perancangan peraturan per undang-undangan. Kegiatan yang diinisiasi Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusper- jakum) Setjen DPD RI tersebut dirangkaikan dengan Workshop Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada 8–9 Juni 2026.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menegaskan bahwa penguatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI di tengah dinamika hukum dan kebijakan publik yang semakin kompleks.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pelaksanaan mandat konstitusional DPD RI menuntut dukungan keahlian yang kuat, adaptif, dan pro fesional. Perancang peraturan perundang-undangan memiliki peran penting untuk memastikan setiap regulasi memiliki landasan yang kokoh dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembang an zaman," ujarnya di Gedung DPD RI, pada senin (8/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Iqbal menambahkan, kerja sama dengan IP3I merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat kualitas SDM, memperluas jejaring keahlian, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mendukung fungsi legislasi DPD RI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Deputi Bidang Persidangan DPD RI, Oni Choiruddin, menilai kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam membangun kompetensi para perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Setjen DPD RI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Penandatanganan MoU ini merupakan komitmen bersama untuk memperkuat kualitas SDM di bidang legislasi. Kami ingin memastikan para perancang memiliki kompetensi yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta daerah dalam proses pembentukan kebijakan," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketua Umum Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Cahyani Suryandari, men nyambut baik kerja sama tersebut sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas perancang an peraturan perundang-undangan di Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Workshop yang digelar setelah penandatanganan MoU menghadirkan berbagai materi strategis, antara lain perkembangan Omnibus Law, Regulatory Impact Assessment (RIA), Cost-Benefit Analysis (CBA), pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta evaluasi penyusunan peraturan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ini diikuti para Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Legislatif, Analis Pemantau an Peraturan Perundang-undangan Legislatif, dan Analis Kebijakan di lingkungan Setjen DPD RI dan Setjen DPR RI. Workshop juga menjadi bagian dari penguatan kapasitas 27 perancang yang bertugas di kantor-kantor DPD RI di daerah untuk mendukung pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, pe nyusunan telaah hukum, naskah akademik RUU usul DPD RI, serta materi pengawasan undang-undang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Melalui kerja sama strategis ini, Setjen DPD RI dan IP3I berharap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat fungsi legislasi DPD RI, serta berkontribusi pada pembangunan sistem hukum nasional yang lebih responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan daerah.(<span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 14pt; text-align: left;">Saran Pers</span>- RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Kolaborasi Strategis DPD RI–IP3I Untuk Legislasi Yang Lebih Berkualitas

Kolaborasi Strategis DPD RI–IP3I Untuk Legislasi Yang Lebih Berkualitas( potoTheresia Oktavina ) ) Realitakini.com- Jakarta Sekretariat Jen...

Wakil Kepala BGN Mayjen Trenggono Resmi Mundur Dari TNI

<span style="font-size: medium;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglW0BNwubguWZ3Df9Q4uqy8tWNlI7k9BCLxDR1xbxIWPTDPE79RQiXSfOYl9mLcmAJFYiwZdqOMGp-M1yyexo3rzbdCnSBZL57oNk7vMPO3GnXMRG-vkljirttko9HxinbRqmFH54AtjkWcQRTxr_sZT0R58kvOmoqt1-eOIwS3pw5zgq5-mtdYZ4IB2w/s500/%20gaji.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglW0BNwubguWZ3Df9Q4uqy8tWNlI7k9BCLxDR1xbxIWPTDPE79RQiXSfOYl9mLcmAJFYiwZdqOMGp-M1yyexo3rzbdCnSBZL57oNk7vMPO3GnXMRG-vkljirttko9HxinbRqmFH54AtjkWcQRTxr_sZT0R58kvOmoqt1-eOIwS3pw5zgq5-mtdYZ4IB2w/w640-h384-rw/%20gaji.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="background-color: white; font-family: Helvetica-FF, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: start;"><span style="font-size: x-small;">umpa pers perdana pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah pergantian struktural pimpinan BGN. (Brigitta/detikcom)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Realitakini.com- Jakarta</b></span><div style="text-align: justify;">Mayjen TNI Trenggono ditunjuk menjadi Wakil Kepala (Waka) Badan Gizi Nasional (BGN). Pengundur an diri Trenggono dari dinas militer telah disetujui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Pengunduran diri Mayjen Trenggono sudah disetujui," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, Senin (8/6/2026). Pengunduran diri Trenggono dari TNI dilakukan pada Rabu (3/6). Saat ini proses pengunduran diri tersebut sedang berjalan</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">Administrasi kepegawaian berjalan sesuai mekanisme yang berlaku," kata dia. Sebagai mana di kutip darai detik .com hari ini </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Trenggono sebelumnya menjabat Wakil Direktur Utama (Wadirut) PT Agrinas Pangan Nusantara. Peng umuman Trenggono sebagai Waka BGN disampaikan pada pekan lalu oleh Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang. Dia mengatakan pelibatan unsur militer dalam struktur pimpinan BGN dilakukan untuk menyuk seskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kenapa ada (unsur militer)? Nanti ada kaitannya dengan program 3T, di mana kami membutuhkan ahli teritorial," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sisi lain, Nanik juga memperkenalkan Agustina Arumsari sebagai Waka BGN. Nanik menyebutkan Agustina telah berpengalaman di bidang pengawasan dan audit selama 34 tahun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sebelumnya beliau merupakan Wakil Kepala BPKP dengan tugas dari Pak Presiden sesuai keahlian beliau. Beliau akan mengawasi superketat tata kelola dan keuangan negara yang di BGN," tutur Nanik (*).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Wakil Kepala BGN Mayjen Trenggono Resmi Mundur Dari TNI

umpa pers perdana pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah pergantian struktural pimpinan BGN. (Brigitta/detikcom) Realitakini.com- Jakart...

Akselerasi Pembelajaran Masa Depan, UNP Bekali Dosen Lewat BIMTEK ToT Transformatif

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8i7Fs591fbex6wF401KTktbHrFMduDD95TyRU2uOGywglaK4X1KImXsYbYSM5zP9ru-vZcAMtt1QxhUTcaY4PBws36eBpe7zHnrFglZ94eS-CSMaQ-kLz9xDpt6lmZnYw3VyheYI70egN35wz85V1nbB6Z38Uqk4g8T-zJd_b2Zy9H8oPef0uAy3WMtU/s500/%20UNTk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8i7Fs591fbex6wF401KTktbHrFMduDD95TyRU2uOGywglaK4X1KImXsYbYSM5zP9ru-vZcAMtt1QxhUTcaY4PBws36eBpe7zHnrFglZ94eS-CSMaQ-kLz9xDpt6lmZnYw3VyheYI70egN35wz85V1nbB6Z38Uqk4g8T-zJd_b2Zy9H8oPef0uAy3WMtU/w640-h384-rw/%20UNTk.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Inovasi UNP, Prof. Ir. Anni 
Faridah, M.Si (Tengah), Kasubdit Inovasi Pembelajaran, PJJ, dan RPL UNP,
 Dr. Nofrion, M.Pd., (Kanan), dan r. Muhammad Adri, M.T. (Kasubdit PLK) 
(Kiri)</span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com- Padang </span></b></div><div style="text-align: justify;">Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Inovasi UNP, Prof. Ir. Anni Faridah, M.Si (Tengah), Kasubdit Inovasi Pembelajaran, PJJ, dan RPL UNP, Dr. Nofrion, M.Pd., (Kanan), dan r. Muhammad Adri, M.T. (Kasubdit PLK) (Kiri)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Padang– Universitas Negeri Padang (UNP) terus bergerak maju dalam merespons tantangan pendidikan modern. Guna memperkuat mutu akademik, UNP menggelar Bimbingan Teknis (BIMTEK) Training of Trainer (ToT) Pembelajaran Transformatif yang berfokus pada peningkatan kompetensi dosen dalam merancang, melaksanakan, dan mengasesmen pembelajaran, Senin (8/6) di Ruang Sidang Senat, Lantai 4 Gedung Rektorat UNP.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasubdit Inovasi Pembelajaran, PJJ, dan RPL UNP, Dr. Nofrion, M.Pd., dalam laporannya menjelaskan bahwa esensi utama dari kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas dosen agar mampu melahirkan desain instruksional yang lebih inovatif, reflektif, dan berdampak langsung bagi mahasiswa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pembelajaran transformatif ini hadir bukan untuk menggantikan pendekatan yang sudah ada, melain kan untuk memperkaya pilihan desain pembelajaran di kampus. Kita ingin mendorong dosen agar- mampu memantik daya kritis-reflektif mahasiswa, merancang aksi nyata, serta mengintegrasikan teori dengan praktik di kehidupan sehari-hari,” ujar Nofrion. Kasubdit Inovasi Pembelajaran, PJJ, dan RPL UNP, Dr. Nofrion, M.Pd.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rangkaian ToT ini telah dimulai secara mandiri sejak 7 Juni 2026 melalui kelas virtual yang menyedia kan modul dan materi intensif. Selama tiga hari ke depan, para peserta akan mengikuti sesi bimbingan teknis, penugasan mandiri, refleksi, hingga agenda pengimbasan (sharing knowledge) di prodi masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Inovasi UNP, Prof. Ir. Anni Faridah, M.Si., menegas kan bahwa implementasi pembelajaran transformatif adalah kunci untuk melahirkan lulusan UNP yang inovatif, adaptif, kolaboratif, dan berkarakter kuat.Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Inovasi UNP, Prof. Ir. Anni Faridah, M.Si.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Beliau menaruh harapan besar agar 105 dosen yang hadir tidak hanya menyerap ilmu untuk diri sendiri, melainkan siap menjadi trainer andalan di prodinya masing-masing. Langkah estafet ini ditargetkan- mampu mengawal kesiapan implementasi penuh pembelajaran transformatif pada semester Juli–Desember 2026 mendatang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apresiasi dan dukungan senada juga datang dari pusat. Melalui tayangan video sambutan, Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif (SSPT) Ditjen Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. dr. Ardi Findyartini, Ph.D., menekankan pentingnya peran dosen sebagai motor penggerak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Prof. Ardi, pelatihan ini dirancang agar dosen mampu melakukan perencanaan hingga asesmen yang matang di tingkat mata kuliah, sehingga mahasiswa terbentuk menjadi pribadi yang solutif ter hadap masalah riil. Peserta ToT ditantang untuk menjadi pionir yang menyebarkan praktik-praktik baik (best practices) di seluruh ekosistem kampus.</div><div style="text-align: justify;">Dr. Muhammad Adri, M.T. (Kasubdit PLK).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">BIMTEK ToT ini menghadirkan dua narasumber internal UNP yang kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Nofrion, M.Pd. (Kasubdit Inovasi Pembelajaran, PJJ, dan RPL) bersama Dr. Muhammad Adri, M.T. (Kasubdit PLK). (Sar/KKPS UNP)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">#UNP #universitasnegeripadang #alamtakambangjadiguru #sdgs4</div>

Akselerasi Pembelajaran Masa Depan, UNP Bekali Dosen Lewat BIMTEK ToT Transformatif

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Inovasi UNP, Prof. Ir. Anni Faridah, M.Si (Tengah), Kasubdit Inovasi Pembelajaran, PJJ, dan RPL...

Prabowo: Pendidikan Jadi Kunci Kesejahteraan Rakyat

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNe7C5f8Kxemb_Py7fGe0PJLMvLzM7EVAFSke9mZh8cTSawfdYPFOpVTsvEnsOwWrubXqqqa-oY94v_naAofi2Lr1mFSw0nAVj9pdAw-1LbRFc2xybb4bIrygPrvTBcimqH8hJJ2itINioUZGx7RNqQ8E-kfLISg9MjOabBxWT3JTB2EMrC1QS5opN9Shu/s720/IMG_20260608_104518_compress69.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="482" data-original-width="720" height="409" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNe7C5f8Kxemb_Py7fGe0PJLMvLzM7EVAFSke9mZh8cTSawfdYPFOpVTsvEnsOwWrubXqqqa-oY94v_naAofi2Lr1mFSw0nAVj9pdAw-1LbRFc2xybb4bIrygPrvTBcimqH8hJJ2itINioUZGx7RNqQ8E-kfLISg9MjOabBxWT3JTB2EMrC1QS5opN9Shu/w640-h409-rw/IMG_20260608_104518_compress69.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: center;">Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ( Foto : Indonesia DEFENSE)</div>Realitakini.com -- Jakarta  </div><div style="text-align: justify;">Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang kehidupan. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi fondasi penting untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.</div><div style="text-align: justify;">“Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang,” kata Prabowo saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (8/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, penguatan kapasitas tidak hanya difokuskan pada pendidikan formal, tetapi juga pelatihan bagi petani, guru, perawat, dan berbagai profesi lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Prabowo menjelaskan, upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga dan mengelola kekayaan negara secara bertanggung jawab agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola dan menjaganya,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Prabowo juga menyampaikan, apresiasinya terhadap perkembangan program Sekolah Rakyat yang dinilai mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan berkualitas. Meski demikian, ia mengakui kebutuhan terhadap program tersebut masih sangat besar di berbagai daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk itu, Presiden meminta agar pembangunan Sekolah Rakyat dipercepat dan diperluas. Ia juga mendorong pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait untuk berkolaborasi mencari solusi kreatif dalam menambah kapasitas layanan pendidikan, termasuk memanfaatkan aset negara yang belum digunakan secara optimal sambil menunggu pembangunan sekolah permanen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Nanti diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya nanti pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya, ya kita upayakan. Tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakan lah, hampir semua yang minta harus diterima,” tandas Prabowo. (*)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Prabowo: Pendidikan Jadi Kunci Kesejahteraan Rakyat

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ( Foto : Indonesia DEFENSE) Realitakini.com -- Jakarta Presiden Prabowo Subianto menegaskan ...

Pemprov Sumbar Perkuat Pengendalian Distribusi Hingga Ke Daerah, Rakor Pengawasan BBM Subsidi Hasilkan Enam Rekomendasi

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvbS_5QcpOLP9Nk_rs5GcJu6rZ910r6pcgOmNpYkG8zMavQK4XPmVoR-DOrhlBx3nG30-s7nebcXtmsdHspgR40PJ8jXGTN4UObs2oegH71cLWDBOQ6OMycpd5P8QEhKSaFadYPI4MEdQKjGRZ0otFKR9NeBaVrG3XmxeNV48E162yPTV4tgx9Btv2Cv4/s500/%20GE.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvbS_5QcpOLP9Nk_rs5GcJu6rZ910r6pcgOmNpYkG8zMavQK4XPmVoR-DOrhlBx3nG30-s7nebcXtmsdHspgR40PJ8jXGTN4UObs2oegH71cLWDBOQ6OMycpd5P8QEhKSaFadYPI4MEdQKjGRZ0otFKR9NeBaVrG3XmxeNV48E162yPTV4tgx9Btv2Cv4/w640-h384-rw/%20GE.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) di Auditorium Gubernuran,( Poto  sdpsb)</span></span></td></tr></tbody></table>Realitakini.com-Padang </span></b></div><div><div style="text-align: justify;">Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) di Auditorium Gubernuran, Kamis (4/6) lalu, menghasilkan enam rekomendasi strategis untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Herianto mengatakan rekomen dasi tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah daerah, Forkopimda,Pertamina Hiswana Migas, dan seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam rapat koordinasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Berbagai masukan dan temuan di lapangan telah dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi yang diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi di Sumatera Barat, seka ligus memastikan hak masyarakat yang berhak dapat terpenuhi,” ujar Helmi di Padang, Senin (8/6/2026).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, rekomendasi pertama adalah meminta seluruh SPBU melakukan pengecekan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) guna memastikan kesesuaian antara QR Code dengan nomor polisi kendaraan sebagai identitas resmi kendaraan penerima BBM subsidi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rekomendasi kedua, SPBU diminta mencantumkan nomor polisi kendaraan dalam pencatatan transaksi sehingga pihak SPBU memiliki instrumen pengawasan tambahan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi. Ketiga, peserta rapat menyepakati perlunya penempatan satu personel TNI atau Polri di setiap SPBU untuk mendukung operasional pengawasan, dengan skema pembiayaan yang dibebankan kepada pihak SPBU.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Pengawasan di lapangan perlu diperkuat secara langsung agar potensi penyalahgunaan dapat dicegah sejak awal. Kehadiran unsur pengamanan di SPBU diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan seluruh pihak terhadap ketentuan yang berlaku,” kata Helmi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rekomendasi keempat adalah memberikan akses kepada pemerintah daerah terhadap data pengguna- JBT dan JBKP sebagai dasar pengawasan yang lebih efektif. Selanjutnya, rekomendasi kelima men- dorong penguatan regulasi melalui pembatasan akses BBM subsidi bagi kendaraan yang tidak me- menuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, rapat juga menghasilkan rekomendasi keenam berupa usulan revisi Peraturan PresidenNomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Usulan tersebut men cakup pembatasan pembelian Pertalite dan Solar subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin (CC), pembatasan penggunaan untuk kegiatan industri termasuk sektor tambang dan CPO beserta transportasi pendukungnya, penerapan sistem distribusi tertutup melalui mekanisme pendaftaran dan verifikasi konsumen, serta penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Helmi, usulan tersebut diperlukan karena berbagai modus penyalahgunaan BBM subsidi masih ditemukan di lapangan, mulai dari penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi, pembesaran tangki kendaraan, penggunaan barcode yang tidak didukung dokumen kendaraan yang sah, hingga berbagai praktik lain yang bertujuan memperoleh BBM subsidi melebihi ketentuan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Melalui penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih terintegrasi, kita berharap distribusi BBM subsidi dapat semakin tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Sumbar juga menyerahkan dokumen Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumbar sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan di daerah masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Helmi menegaskan, tindak lanjut rekomendasi rakor tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, Pertamina, dan Hiswana Migas. Dengan langkah tersebut, Pemprov Sumbar berharap distribusi BBM subsidi dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan serta mampu menjamin ketersedia an energi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (adpsb/bud)</div></div>

Pemprov Sumbar Perkuat Pengendalian Distribusi Hingga Ke Daerah, Rakor Pengawasan BBM Subsidi Hasilkan Enam Rekomendasi

Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Min...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama