Follow Us

header ads

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Banyak Soroti Minimnya PAD Dari Galian C Dan Kesulitan Air Blitar Selatan

Realitakini  com- Blitar 
Agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi – fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2020, digelar dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa, (13/10/2020)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, H. Abdul Munib, SIP menyampaikan, “Rapat Paripurna DPRD kali ini merupakan rapat lanjutan setelah mendengar penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021, pada Senin (12/03/20) kemarin. Rapat paripurna yang di gelar secara virtual melalui YouTube Pemkab Blitar ini dihadiri oleh 35 Anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Pada rapat paripurna tersebut, kelima fraksi dengan kompak menyampaikan pandangan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD) yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Terkait informasi perencanaan anggaran daerah dimana salah satunya untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Penyusunan KUA-PPAS di Kabupaten Blitar masih dilaksanakan oleh BAPPEDA, maka dari itu Kelima Fraksi meminta KUA-PPAS Perubahan mulai tahun 2021 diserahkan ke BPKAD.

Pada kesempatan pertama Fraksi GPN menyoroti terkait pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana dasar antara lain pembangunan infrastruktur jalan. Perencanaan yang sesuai dengan spesifikasi, pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana juga diperketat. Selain itu faktor utama kerusakan jalan karena adanya truk yang memuat galian C melebihi kapasitas, Dan belum sebanding dengan hasil dari PAD dari galian C hanya 60 juta per tahun.

Fraksi Gerinda Partai Nasden ( FGPN) juga menyampaikan pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian di Kabupaten Blitar terutama di bidang Pertanian dan UMKM. Dengan melihat banyaknya UMKM yang tidak terdata dan menyulitkan Pemerintah untuk memberikan solusi yang dihadapi pelaku usaha serta memberikan perlindungan atas usahanya. Dimana pada bidang pertanian berdampak pada hasil panen yang tidak laku. Juga menyarankan agar pemerintah mengupayakan pupuk tepat waktu, tepat sasaran untuk mencukupi kebutuhan petani.

Sementara  Fraksi PDIP  menyampaikan pandangan Fraksinya dengan meminta Pemerintah untuk memprioritaskan program pembangunan pada desa yang berbatasan dengan daerah lain, seperti Desa Gembongan Kecamatan Ponggok, Desa Salam Kecamatan Wonodadi, Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo, Desa Ringinrejo Kecamaatn Wates dan Desa Plandirejo Kecamatan Bakun. Selanjutnya meminta Pemerintah Daerah memprioritaskan pembangunan jalan di Blitar Selatan dengan cor beton bertulang, Menertibkan pertambangan galian C di daerah Blitar Utara dan Blitar Selatan karena mengakibatkan kerusakan jalan sangat parah, Melakukan perbaikan jalan umum sesuai dengan Perbup.

Selanjutnya dari Fraksi PKB, H. yang dibacakan oleh Adib Zamhari mengatakan, agar Pemerintah lebih serius dalam meningkatkan PAD terlebih di saat masa pandemi. Untuk selebihnya  mendorong agar Pemerintah Daerah dapat mengelola tambang galian C semaksimal mungkin. Selain itu Fraksi PKB juga mendapat isu terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang sering memvonis pasien sebagai pasien Covid 19. Dalam hal ini sekaligus memberikan apresiasi terhadap guru dan dosen yang tetap semangat mengajar walaupun di saat pandemi. F PKB juga memohon ke pemerintah Kabupaten Blitar untuk serius memperhatikan keluhan masyarakat, tentang kesulitan air bersih diwilayah Blitar bagian selatan. Juga dari sektor pendidikan dan infrastruktur agar tidak terkesan dikotomi dimasyarakat.

Untuk Fraksi PAN mengatakan, masih banyak tanah yang status kepemilikannya belum jelas antara lain di wilayah Karangnongko, Petungombo, Tambakrejo, Kendalrejo dan Plumpang. Dan juga menyoroti soal potensi tambang yang cukup menjanjikan, namun selama ini belum dikelola secara profesional sehingga PAD yang masuk tidak maksimal. Juga meminta Pemerintah Kabupaten Blitar agar memprioritaskan penambangan ilegal sebelum munculnya dampak lingkungan dimasyarakat

Sementara itu Fraksi Golkar Demokrat menyampaikan, bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap anggaran keuangan Pemerintah dari segi pendapatan daerah karena APBD tahun 2021 harus direncanakan dan dihitung secara sungguh-sungguh terutama pada sumber pendapatan dan belanjanya. Selain itu F Golkar – Demokrat berharap anggaran dalam APBD 2021 diarahkan pada program recoveri yang mampu mendorong pemulihan daya beli masyrakat dengan program yang pro rakyat seperti program padat karya, ekonomi kerakyatan.(edy)


Posting Komentar

0 Komentar

Selamat Datang di Website www.realitakini.com, Semoga Anda Puas, Silahkan coment dan share...Tertanda Pemred: Cimrawati SI.Kom