Distributor Pupuk Nakal, Pansus II DPRD Kabupaten Solok Minta Pemda dan KP3 Berikan Sanksi Tegas

Realitakini.com-- Kabupaten Solok
Panitia Khusus (Pansus) II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, terkait per masalahan pupuk subsidi telah menyampaikan laporan dalam Sidang Paripurna DPRD. Dari Sebelas orang anggota Pansus telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok. 

Hal itu dikatakan oleh Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Solok, Madra Irawan pada Realitakini.com usai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok di Arosuka, Kamis (9/9/2021). 

"Salah satunya adalah, kita menuntut Pemda Kabupaten Solok untuk memperkuat dan memperbanyak alokasi pupuk bersubsidi pada pemerintah pusat berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang ada," kata Madra Irawan. 

Selain itu, dilanjutkan Madra Irawan, kita juga minta pemerintah melalui dinas pertanian, Koperindag, Kabag Perekonomian untuk melakukan pemantauan terhadap distributor dan pengecer di Kabupaten Solok, dalam proses pendistribusian pupuk subsidi ini.

"Karena hasil temuan kami, kenapa harga begitu tinggi dan tidak sesuai harga het, karna distributor dan pengecer ada yang nakal yang tidak berkoordinasi dengan pemerintah, yang mengakibatkan merugikan masyarakat," ungkapnya. 

Disebutkan dewan dari Fraksi Gerindra itu, bahwa ia telah menyampaikan pada pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar distributor ataupun pengecer dikelola oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

"Sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat Kabupaten Solok dalam mendapatkan kepastian pupuk, sesuai dengan harga het bisa tercapai dan dinikmati oleh masyarakat di nagari," ucapnya. 

Setelah Pansus II DPRD Kabupaten Solok menyampaikan rekomendasi tersebut, imbuhnya, kami berharap pada Pemda Kabupaten Solok agar tetap melakukan pemantauan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi ini.

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Gerindra itu juga mengungkapkan, bahwa dirinya bersama anggota Pansus menemukan adanya distributor dan pengecer sengaja menaikkan harga pupuk pada petani dengan alasan untuk tambahan uang asam, tambahkan uang angkut dan tambahkan uang sopir tanpa ada regulasinya. 

"Untuk itu, kita minta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Solok untuk lebih tegas dalam memberi sanksi terhadap distributor dan pengecer. Seperti mencabut izin jika ditemukan berbuat nakal," tutupnya. (Syafri)


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama