Dengan demikian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial PPr-PA) Kabupaten Pesisir Selatan melakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa,(26/7) siang.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pesisir Selatan, Wendra Rovikto menjelaskan,hearing ini dilaksanakan terkait Kebijak an Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023.
"Sebagai aparatur pemerintahan, kita juga harus mampu mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, menjalin koordinasi yang baik dengan semua unsur serta menguasai situasi dan kondisi wilayah termasuk melakukan penanganan masalah-masalah sosial," katanya.
Pembahasan juga berkembang tentang permasalah an-permasalahan sosial, kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Pesisir Selatan untuk dicarikan solusi bersama dalam mengatasinya.
ke depan diharapkan koordinasi antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan urusan-urusan sosial akan terus ditingkatkan,”katakannya
"Kita juga berharap agar semua pihak di Kabupaten Pesisir Selatan mendukung program-program sosial yang ditujukan untuk masyarakat. Sebab, setiap program sosial tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak di daerah ini," kata Wendra Rovikto ( Rk/ kmf)