 |
| M Yasin Anggota DPRD Sumbarosia lisasi Per aturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyeleng garaan Lahan Pertanian Pangan Berke lanjutan yang digelar di Aula Joyo Makmur, Kota Pariaman, Sabtu (13/6). ( Poto W RK) |
Menjaga ketahanan pangan melalui perlindung an lahan pertanian. Salah satu bentuk PemerintahDaerah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperkuat komitmennya di wujudkan melalui sosia lisasi Per aturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyeleng garaan Lahan Pertanian Pangan Berke lanjutan yang digelar di Aula Joyo Makmur, Kota Pariaman, Sabtu (13/6).
Anggota DPRD Sumatera Barat, M. Yasin, mengatakan,: bahwa ketersediaan pangan merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat. Menurutnya, ketersediaan pangan sangat bergantung pada keberadaan dan keberlanjutan lahan pertanian yang produktif.
“Lahirnya Perda Nomor 4 Tahun 2020 ini merupakan langkah strategis untuk melindungi lahan per tanian sebagai fondasi dalam mempertahankan ketersediaan pangan, sekaligus mewujudkan kemandir ian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Sumatera Barat,” ujar Yasin.
Ia menjelaskan, masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman serius bagi masa depan sektor pangan. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut dapat mengurangi luas lahan produktif dan berdampak pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Selain mengatur perlindungan lahan pertanian, perda tersebut juga memuat dukungan pemerintah ter hadap sektor pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana, seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan serta perbaikan irigasi, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Yasin menam bahkan, regulasi tersebut juga telah mengatur pembagian kewenangan secara jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Regulasi tersebut diharap kan menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya petani kecil.
“Perda ini nantinya menjadi instrumen penting untuk melindungi dan memberdayakan petani, sehingga kesejahteraan mereka dapat terus meningkat. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap para petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan,” katanya.Yasin juga menegaskan bahwa kebijak an tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional dan pro gram Asta Cita Presiden Republik Indo nesia yang menempatkan kemandirian pangan sebagai salah satu prioritas utama.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi petani dan organisasi petani. Dukungan tersebut diwujudkan melalui bantuan sarana dan prasarana pertanian, seperti hand tractor, alsintan, serta akses terhadap pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Sejumlah peserta me nyoroti pentingnya perlindungan lahan pertanian di tengah meningkatnya tekanan alih fungsi lahan. Selain itu, persoalan ketersediaan pupuk bersubsidi juga menjadi perhatian utama yang diharapkan mendapat solusi dari pemerintah daerah.
Salah seorang peserta, Suparman, meminta adanya kejelasan mengenai implementasi perlindungan lah an pertanian serta kepastian ketersediaan pupuk bagi petani.
“Kami berharap ada kepastian mengenai sejauh mana perlindungan lahan pertanian dapat diterapkan di lapangan, termasuk solusi terhadap ketersediaan pupuk yang masih menjadi persoalan bagi petani,” ujarnya.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai aset strategis daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.(WRK)
