Realita Kini

DPRD Bersama Pemprov Tetapkan, Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Sumbar Tahun 2023

<div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2x0cogDs6jUBQ0VtMGg85ZMVGpsq_xoRGrIPUfVctMgbqSgxnJNWoqtpw40LU6ppSZWr375YC6j6H34wYqBi62NpCzEq4eioNt1BXHTf8sgnuPR9YEUHQANjmoaHgDXRwObkJdvX2BumaC03xBbXmtGFjSJ_V0aXgNtph741KA1CHBHmDXHlM6nF0KVM/s500/T.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2x0cogDs6jUBQ0VtMGg85ZMVGpsq_xoRGrIPUfVctMgbqSgxnJNWoqtpw40LU6ppSZWr375YC6j6H34wYqBi62NpCzEq4eioNt1BXHTf8sgnuPR9YEUHQANjmoaHgDXRwObkJdvX2BumaC03xBbXmtGFjSJ_V0aXgNtph741KA1CHBHmDXHlM6nF0KVM/w640-h384-rw/T.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Sumbar </b></div><div style="text-align: justify;">Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna  beragenkan  Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023, di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sumbar, Selasa 12 September 2023.Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar Irsyad Syafar me ngatakan, untuk menyikapi perkembangan tidak sesuai dengan asumsi KUA, pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2023, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Selanjutnya dibahas dan disepakati bersama menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang akan menjadi dasar untuk penyusunan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023,” ujar Irsyad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Irsyad Syafar,sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, DPRD Bersama Pemerintah Daerah telah merampungkan pembahasan terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023, mulai dari pembahasan pendahuluan Komisi dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Badan Anggaran bersama TAPD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Perubahan target makro ekonomi yang diusulkan dalam Rancangan Perubahan KUA Tahun 2023, ter dapat kondisi yang anomali, dimana pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan juga meningkat,” ujar Irsyad Syafar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lanjut Irsyad Syafar, Kondisi ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat adalah pertumbuhan yang belum berkualitas, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak mampu mem berikan kontribusi yang positif terhadap penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">“Target akhir makro ekonomi daerah yang akan dicapai dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, banyak yang sudah berada di bawah target tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari Target Pertumbuhan Ekonomi RPJMD Tahun 2026 adalah sebesar 4.84 %, sedangkan target tahun 2024 sudah sebesar 4.8 % – 5.2 %. Target Tingkat Kemiskinan RPJMD Tahun 2026 adalah sebesar 5.77 %, sedangkan target tahun 2024 sudah sebesar 5.62 %,” ujar Irsyad Syafar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dijelaskan Irsyad Syafar, Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) RPJMD Tahun 2026 adalah sebesar 5.94 %, sedangkan target tahun 2024 sudah sebesar 5.70 %. Kondisi ini disebabkan rendahnya target yang ditetapkan dalam RPJMD, oleh karena RPJMD disusun pada masa pandemic Covid-19.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Apabila tidak dilakukan midterm review terhadap target-target RPJMD tersebut, maka dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak ada lagi semangat yang progresif dari Kepala Daerah untuk membangunan Sumatera Barat, karena target RPJMD nya sudah tercapai pada tahun 2024,” ujar Irsyad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ditambahkan Irsyad, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, terdapat devisit murni sebesar Rp. 638 M yang disebabkan penurunan target pendapatan sebesar Rp.304 M dan tidak bisa dipakainya SILPA Tahun 2022.Dalam pembahasan, antara pendapatan dan belanja daerah dapat di balance-kan Kembali, sehingga tidak ada lagi defisit pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Terdapat perbedaan data jumlah kendaraan antara Bapenda dengan Dirlantas Polda Sumbar dan BPS yang cukup besar yang mencapai lebih kurang 1.1 juta unit. hal ini disebabkan tidak dilakukannya up-date secara berkala oleh OPD terkait.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Untuk perbedaan dari jumlah kendaraan bermotor antara data Bapenda, dengan data Dirlantas Polda Sumbar dan juga data yang dikeluarkan BPS, Badan Anggaran Bersama TAPD, menyepakati untuk dilakukan rapat dengan mengundang kedua instansi tersebut,” ujar Irsyad.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lanjut Irsyad, Dari pembahasan yang dilakukan, disepakati target pendapatan daerah sebesar Rp. 6.511. 330.292.731,- dan plafon sementara belanja daerah sebesar Rp.6.780.609.985.610,38. Target yang di sepakati tersebut, masih bersifat tentatif dan akan di dalami kembali pada pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2023.</div><div style="text-align: justify;">“Diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023, Fraksi-Fraksi di DPRD juga telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya dengan ke simpulan dapat menerima hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD , untuk dilanjutkan pada tahap penetapan dalam Rapat Paripurna,” ujar Irsyad Syafar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk diketahui, keputusan DPRD dan penandatangani Nota Kesepakatan Bersama Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor Nomor : 15/SB/2023 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan KUA Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Rancangan KUA Tahun 2023 dan Nomor : 16/SB/2023 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023.Rapat dihadiri Gubernur Sumbar, wakil ketua Irsyad Syafar, wakil ketua Indra Datuk Rajo Lelo dan anggota DPRD Provinsi Sumbar. (*RK)</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

DPRD Bersama Pemprov Tetapkan, Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Sumbar Tahun 2023

Realitakini.com-Sumbar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna beragenkan Rancangan Perub...

HUT Ke-3, RSUD Srengat Blitar Sosialisasikan Program Unggulan Tas Pelajar Blitar

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglbJe5S62H1WZETxeee0hfeikb9vTVi2YQTZog2FQInxKLbFCCeYs-0i3_K1DAJ0GMdIEd9SA2px-vTJ5Ya-crjaFtZBQSJv3z5RKLnvBtSHm5eX85i3hYAhinQHGP1Lyq8GEWTIaKHUikqbbSIQgUm8jxgb6-DbTT6DsEtaZ1YOBmS_e72t1EEBXFIPc/s500/ha.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglbJe5S62H1WZETxeee0hfeikb9vTVi2YQTZog2FQInxKLbFCCeYs-0i3_K1DAJ0GMdIEd9SA2px-vTJ5Ya-crjaFtZBQSJv3z5RKLnvBtSHm5eX85i3hYAhinQHGP1Lyq8GEWTIaKHUikqbbSIQgUm8jxgb6-DbTT6DsEtaZ1YOBmS_e72t1EEBXFIPc/w640-h384-rw/ha.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-  Blitar.</span></b></div><div style="text-align: justify;">Dalam Rangka HUT RSUD Srengat yang ke-3, pihak RSUD Srengat mempromosikan Program Unggul an kepada sejumlah awak media.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Program Unggulan tersebut diberi nama “Tas Pelajar” Tuntas Pelayanan Kecelakaan Lalulintas Jasa Raharja adalah merupakan salah satu unggulan pelayanan RSUD Srengat terhadap pasien kecelakaan lalulintas.Selasa (12/09/2023) dr. Dwiyanto Utomo yang mewakili Dirut RSUD Srengat mengatakan saat jumpa Pers Selasa (12/09/2023),  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat Kabupaten Blitar terus meningkatkan pelayanan dengan inovasi dan kreativitas edukasi demi pelayanan kesehatan terhadap pasiennya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Program inovasi baru ini merupakan program pelayanan terhadap pasien yang mengalami kecelakaan lalulintas di jalan raya, dalam hal ini kami bekerja sama dengan PT. Jasa Raharja dan Kepolisian.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Program pelayanan baru ini kami beri nama ”Tas Pelajar” Tuntas Pelayanan Kecelakaan lalulintas jasa Raharja,” ucap dr. Dwiyanto Utomo dalam Pemaparan program baru pada awal media.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dengan program Tas Pelajar ini, pasien yang mengalami kecelakaan langsung kami tangani dan kami rawat dengan baik sebelum menghubungi keluarga nya, selanjutnya mengenai biaya perawatan kami bekerja sama dan koordinasi dengan Jasa Raharja dan Polri, bila terjadi penolakan anggaran Jasa Raharja karena tidak memenuhi persyaratan maka biaya dibebankan kepada BPJS,” jelas dr. Dwiyanto Utomo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">RSUD Srengat Kabupaten Blitar dalam program Tas Pelajar telah menunjuk pihak ke dua yakni pihak asuransi Jasa Raharja, sebagai pendukung terobosan baru, pelayanan khusus kepada korban kecelakaan lalu lintas, dimana mekanismenya sangat mudah diakses.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkX0t4l4XjJRakWIvOugaGG6JfjSat9z6rVCAf3equRH3pwVvtQ92k8YlAkptqZ_29xUSw9vvcyRDsfYWwmTmMXzgJ9Gj7I-LNIeZ7_R7KMeRu3hR2oxRlxVvjPSpFn54xLMGukMPOBwtxogJxW2e49ezFwftKoO2ijNYgIRHjcvDme2uJsuIs7-vupEo/s500/R.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkX0t4l4XjJRakWIvOugaGG6JfjSat9z6rVCAf3equRH3pwVvtQ92k8YlAkptqZ_29xUSw9vvcyRDsfYWwmTmMXzgJ9Gj7I-LNIeZ7_R7KMeRu3hR2oxRlxVvjPSpFn54xLMGukMPOBwtxogJxW2e49ezFwftKoO2ijNYgIRHjcvDme2uJsuIs7-vupEo/w640-h384-rw/R.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">“Dalam menjalin hubungan kerjasama yang telah kita bangun melalui MoU kerja sama dengan stake holder, dimana korban laka lantas baik dari pelajar dan masyarakat umum akan mendapatkan kemudah an memperoleh kecepatan tindakan medis pihak RSUD Srengat dan fasilitas perawatan sesuai standar dari rumah sakit, serta optimalisasi biaya perawatan yang bekerjasama dengan Jasa Raharja,” ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehingga dengan program layanan baru ini akan senantiasa bermanfaat bagi masyarakat Blitar dan sekitarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dan diusia kami yang ke 3 ini telah memberikan layanan terbaik serta menyajikan pelayanan kesehat an yang prima akan terus menerus dilakukan, tentunya kami berharap bisa menampung semua saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan RSUD Srengat,” ucap dr. Dwiyanto Utomo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Intinya dalam melayani pasien kami mengutamakan kemanusiaan, sesuai UUD 1945 Pemerintah wajib menjamin dan memberikan pelayanan kesehatan terhadap seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.(edy)</div>

HUT Ke-3, RSUD Srengat Blitar Sosialisasikan Program Unggulan Tas Pelajar Blitar

Realitakini.com- Blitar. Dalam Rangka HUT RSUD Srengat yang ke-3, pihak RSUD Srengat mempromosikan Program Unggul an kepada sejumlah awak m...

Bupati Buka Rakor Wali Nagari se-Kabupaten Dharmasraya

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-2KjGg7mCRCihg9B6Yqy2kYdBM2WuRRmBk73pa9Vu_BGD0mWGdoAmaxHDsDFT-LzBNLC8xHFwMIwTMYfXQp91SKpXe4ghLTYM1aRYrY3D86nzWb54rdOmmGJ-n3fot43ez10oX6juNnbbN-jF5zFVkdUV9jDGvBlAixoQyLcjv-T3zLsvdbDa731n220/s500/%20di.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-2KjGg7mCRCihg9B6Yqy2kYdBM2WuRRmBk73pa9Vu_BGD0mWGdoAmaxHDsDFT-LzBNLC8xHFwMIwTMYfXQp91SKpXe4ghLTYM1aRYrY3D86nzWb54rdOmmGJ-n3fot43ez10oX6juNnbbN-jF5zFVkdUV9jDGvBlAixoQyLcjv-T3zLsvdbDa731n220/w640-h384-rw/%20di.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Dharmasraya </span></b><div style="text-align: justify;">Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri sekaligus membuka acara Rapat Koordinasai Wali Nagari se-Kabupaten Dharmasraya. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa, (12/09/23).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Acara ini dihadiri oleh Sekda, Adlisman, Kepala Kejaksaan Dharmasraya, Dodik hermawan, SH, MH. Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah.  Kodim 0310 SSD diwakili Mayor Czi Sarinto. Staf Ahli Bupati dan Asisten, Ketua Aswana Dharma Dharmasraya, dan 52 Wali Nagari Se Dharmasraya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya Bupati mengatakan, bahwa dengan RPJM Nagari yang sudah dirumuskan pada bulan Maret lalu, diharapkan menjadi acuan dalam kegiatan selama enam tahun kedepan. Sehinga dapat meningkatkan status IDM nagari masing-masing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Alhamdulillah tahun 2023 ini, jumlah nagari mandiri di Kabupaten Dharmasraya meningkat dari 6 menjadi 9 nagari. Selamat saya ucapkan kepada 3 nagari yang telah berhasil meningkatkan status menjadi nagari mandiri yaitu Nagari koto Besar, Nagari Ampalu dan Nagari Sitiung,” kata Bupati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan dua nagari tertinggal di tahun 2022 yakni Nagari Lubuk Besar dan Nagari Banai  kembang. Selanjutnya Bupati mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas knerja Wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya. Dumana nagari se-Kabupaten Dharmasraya berpacu dalam me ningkatkan Status Indeks Desa Membangun (IDM). “Kita targetkan 50 persen nagari-nagari di Kabupaten Dharmasraya bisa berstatus nagari mandiri,” kata Bupati lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, pada bulan Agustus-September ini, serentak dilaksanakan Musrembang Nagari se-Kabupaten Dharmasraya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nagari tahun 2024 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU-RKP) tahun 2025. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Wali nagari agar memperhatikan aturan-aturan dan instruksi yang diberikan pemerintah pusat. Untuk dana desa tahun 2024, sebagaimana amanat Presiden bahwa nagari harus melaksanakan kegiatan jaminan kesehatan masyarakat miskin, penanggulangan TBC, penanggulangan narkoba, penanggulang an stunting, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ketahanan Pangan dan Operasional pemerintah desa. Kegiatan yang dirumuskan dalam Musrembang nagari benar-benar sesuai prioritas kebutuhan nagari, tidak berdasarkan keinginan pribadi dan kelompok saja,” jelas Bupati lagi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan sambutan Dodik hermawan, SH, MH. Kepala kejaksaan dharmasraya dihadapan wali nagari se dharmasraya berpesan agar bekerja dengan baik dan jujur. "Kata kuncinya sebagai wali nagari atau kepala desa menguasai aturan, kalau tidak tau tanyakan, himpun data yang akurat agar tidak bersentuhan dengan hukum,” ujar Dodik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Intinya dari Kejari Dharmasraya siap memberikan pembinaan, melaksanakan konsultasi hukum sesuai dengan bidang terkait yang ada di kejaksaan.Pendirian rumah restoratif justis telah menangani 7 perkara yang selalu mengedepankan peran ninik mamak, tokoh adat, dan pembuka masyarakat lainnya. Kejari memberikan fasilitator dengan mengedepankab peran tokoh- tokoh tersebut untuk menyelesaikan suatu perkara tanpa membawa keperkara hukum.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terakhir Kajari Mengajak netralitas menghadapi tahun politik, selaku kades atau walnag, selalu menghimbau tolong tidak bekap kegiatan ilegal, seperti tambang ilegal, perambah hutan lindung dll.(*Trisna)</div>

Bupati Buka Rakor Wali Nagari se-Kabupaten Dharmasraya

Realitakini.com-Dharmasraya Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri sekaligus membuka acara Rapat Koordinasai Wali Nagar...

DPRD Luwu Akan Hearing Pengelola SPBU Lanipa

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdljVg6x7BQGWCK1L6A_HbwaTSGLhuKb6qJVFj5Cr6Ek8kgOVFRJ0m47dOxtYXS3nAI8-iqP2JrW4mUVs3gbG4ZHLCCEX5daBrpV2_HOY_VmRmwnY4T2UuEHx85PiH-rfDMf3F6zHhC0henN_pkKp-qROp2_e7dnrrCwn4HVeXnm0hqXhjTbFZjAK0wRM/s586/IMG-20230912-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="586" data-original-width="496" height="413" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdljVg6x7BQGWCK1L6A_HbwaTSGLhuKb6qJVFj5Cr6Ek8kgOVFRJ0m47dOxtYXS3nAI8-iqP2JrW4mUVs3gbG4ZHLCCEX5daBrpV2_HOY_VmRmwnY4T2UuEHx85PiH-rfDMf3F6zHhC0henN_pkKp-qROp2_e7dnrrCwn4HVeXnm0hqXhjTbFZjAK0wRM/w640-h413-rw/IMG-20230912-WA0002.jpg" width="640" /></a></div></div>Realitakini.com- LUWU </b></span><div><div style="text-align: justify;">Komisi II DPRD Luwu akan memanggil pihak SPBU Lanipa terkait penghentian pelayanan atau menolak Petani untuk mengambil BBM di SPBU Lanipa walaupun memiliki surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Luwu, Sulaiman Ishak, saat dikonfirmasi media via WhatsApp, Selasa, 12 September 2023.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sulaiman Ishak menyampaikan bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pe ngelolah SPBU Lanipa tersebut maka DPRD akan segera melakukan hearing dengan pihak terkait.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami kira persoalan ini cukup serius maka dari itu Komisi II akan panggil (hearing) pekan depan” ucap legislator PKS itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sulaiman menjelaskan bahwa aturan dari Pertamina terhdap SPBU itu jelas terkait pelayanan konsumen di SPBU.Kami juga berharap agar teman-teman wartawan mengawal masalah ini di lapangan” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain memanggil pihak SPBU Lanipa, Komisi II juga akan memanggil pihak PT. Pertamina (Persero) TBBM Palopo dan Pengelola SPBU Mario, SPBU Belopa, serta SPBU Bonepute.</div></div>

DPRD Luwu Akan Hearing Pengelola SPBU Lanipa

Realitakini.com- LUWU Komisi II DPRD Luwu akan memanggil pihak SPBU Lanipa terkait penghentian pelayanan atau menolak Petani untuk mengambi...

LMPI Marcab Kota Bengkulu Gelar Silaturahmi Bersama Ketua Komisi I DPRD Provinsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi22zVUjEQlylO-yGiB_h-FD8y2SvsPJt-mGsMtGy8PMAU67fY3bm37wlJaGCxPxu1yIMHJnYtpzO_0kYN8MqXJi9K50KewuGb1Cg4-JwTWIkv3uaCKuBsL2jD_euDn0OHNQ2vlunll1a7cw4YZt5ikbiX2oK2qUZpuTL--SYSypN-BP3d4LZUXGp2Kvso/s719/IMG_20230911_221159.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="323" data-original-width="719" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi22zVUjEQlylO-yGiB_h-FD8y2SvsPJt-mGsMtGy8PMAU67fY3bm37wlJaGCxPxu1yIMHJnYtpzO_0kYN8MqXJi9K50KewuGb1Cg4-JwTWIkv3uaCKuBsL2jD_euDn0OHNQ2vlunll1a7cw4YZt5ikbiX2oK2qUZpuTL--SYSypN-BP3d4LZUXGp2Kvso/w400-h180-rw/IMG_20230911_221159.jpg" width="400" /></a></div><div><span style="text-align: justify;">Realitakini.com - Bengkulu </span></div><div style="text-align: justify;">Pengurus dan anggota organisasi masyarakat (ormas) Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) markas cabang (marcab) kota Bengkulu gelar silaturahmi bersama Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo X'leer, Senin (11/9/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kehadiran rombongan ini bermaksud menjalin kerjasama dan sekaligus mengundang Dempo X'leer untuk bisa hadir kemarkas ormas LMPI kota Bengkulu guna berdiskusi sembari berkenalan dengan jajaran pengurus ormas LMPI Bengkulu lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami berharap bapak Dempo ada waktu luang untuk bisa main kemarkas kami," ungkap salah satu pengurus mewakili yang lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Rekan rekan pengurus lainnya ingin bertemu dengan bapak, ya mungkin kita bisa ngobrol nyantai sambil ngopi," tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Dempo X'leer merespon positif ajakan tersebut. Bahkan ia sempat menawarkan satu program kegiatan miliknya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"In Shaa Allah nanti saya ada kegiatan bekerjasama dengan Kesbangpol, mungkin bisa kita kerjasamakan sama ormas LMPI. Kalo soal kita ngopi, nanti kita atur dulu waktunya," kata Dempo X'leer.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan yang ditawarkan oleh Dempo X'leer tersebut langsung direspon oleh salah satu pengurus ormas LMPI lainnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Siap pak Dempo, In Shaa Allah kami siap melaksanakannya," tutupnya. (R)</div>

LMPI Marcab Kota Bengkulu Gelar Silaturahmi Bersama Ketua Komisi I DPRD Provinsi

Realitakini.com - Bengkulu Pengurus dan anggota organisasi masyarakat (ormas) Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) markas cabang (marcab) ko...

Penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD-P 2023 Dan Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2024 Digelar Dirapat Paripurna DPRD Padang

<span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrhTl7I_6QGfJrPkhjlZnjNCGwFdJ34gY2ldM58I2ktp3Jb1dOopoossA3PZyScS9F05A8P-LdfOw6D9UASrxyH3LvPa1rWVkwezXVTvmmvaCZBhRqnad20-AKODg92wHhXtP2lUiwPrsUbEpiJDq9HWAkGzqoCIdRzLZEBWbsLmFoCI5gDMvL2sfvf0U/s500/Parir.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrhTl7I_6QGfJrPkhjlZnjNCGwFdJ34gY2ldM58I2ktp3Jb1dOopoossA3PZyScS9F05A8P-LdfOw6D9UASrxyH3LvPa1rWVkwezXVTvmmvaCZBhRqnad20-AKODg92wHhXtP2lUiwPrsUbEpiJDq9HWAkGzqoCIdRzLZEBWbsLmFoCI5gDMvL2sfvf0U/w640-h384-rw/Parir.jpg" width="640" /></a><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCUPP0fYsmwip-jtL6mhMcpamhRcYI17OYe1X7WbHRfbIn1FKT7sqiznJxi3R8JvDVFji8jMLk0gb-MVJGpPHyKirxk4jiyCXomB3r-hFHEOJmls2rX0loQufg5XBVQ3PMilIlb8dLa_HglRtScdkmujZPPD0AxNDfXRJaF6kh9p-vzZ_VjId8czcIm-s/s500/PIMPINAN.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCUPP0fYsmwip-jtL6mhMcpamhRcYI17OYe1X7WbHRfbIn1FKT7sqiznJxi3R8JvDVFji8jMLk0gb-MVJGpPHyKirxk4jiyCXomB3r-hFHEOJmls2rX0loQufg5XBVQ3PMilIlb8dLa_HglRtScdkmujZPPD0AxNDfXRJaF6kh9p-vzZ_VjId8czcIm-s/w640-h384-rw/PIMPINAN.jpg" width="640" /></a></div></div>Realitakini.com-Padang </b></span><div style="text-align: justify;">Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2023, digelar  dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang Senin, 11 September 2023, bertempat di ruangan sidang utama  DPRD Kota Padang <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWNtu3R5DRXpKMPKw8KyoV0PersjkYUNrHq6w_ZQpUgI1sZMT19CSb7NRUisr7N_H9fQKAEZyC3L82UjX4MyTgO59--HDPSnpofS0meCvkFiSk_6X95sV0aQvgx7RQRqamsyzPJAfclyaHwCQLnTfVLs919SdYuw-796eoi5qNI6MamF97dt-Gdgv8MRg/s500/Pa.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWNtu3R5DRXpKMPKw8KyoV0PersjkYUNrHq6w_ZQpUgI1sZMT19CSb7NRUisr7N_H9fQKAEZyC3L82UjX4MyTgO59--HDPSnpofS0meCvkFiSk_6X95sV0aQvgx7RQRqamsyzPJAfclyaHwCQLnTfVLs919SdYuw-796eoi5qNI6MamF97dt-Gdgv8MRg/w640-h384-rw/Pa.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Rapat Paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani Datuk Rajo Jambi di dampingi Wakil Ketua Arnedi Yarmen, Ilham Maulana dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.Rapat paripurna yang dihadiri segenap anggota dewan, Sedangkan dari pihak pemerintahan kota Padang dihadiri oleh Wakil Walikota (Wawako) Padang Ekos Albar, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Andree Algamar, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Dirut Perusahaan Umum Daerah, dan undangan lainnya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwbOa6I4Fg-D2_P-Ua-ZUleXOXx47yGwfpJHluUBWNmsgcCoRMlg2Egvl3U8q5GSUegEYYGYmXXEB1fHG24a85bOVsacfEdMa5KA7J4idBY90UiLvSiUY4bVjlaHh-BZJ-odBw06XrG501Gy-0qCdCql85Et3sZVAZCcgtKPaukUInxxzF2nm1m3DeCo8/s500/Paro.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwbOa6I4Fg-D2_P-Ua-ZUleXOXx47yGwfpJHluUBWNmsgcCoRMlg2Egvl3U8q5GSUegEYYGYmXXEB1fHG24a85bOVsacfEdMa5KA7J4idBY90UiLvSiUY4bVjlaHh-BZJ-odBw06XrG501Gy-0qCdCql85Et3sZVAZCcgtKPaukUInxxzF2nm1m3DeCo8/w640-h384-rw/Paro.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Disamping itu, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2024 oleh Walikota Padang.Pada kesempatan itu, Wawako Ekos Albar mengatakan,” nota keuangan dan Ranperda  tentang perubahan APBD Kota Padang TA 2023 disusun mengacu pada penetapan perubahan KUA dan perubah an PPAS tahun 2023 yang telah ditetapkan pada 4 September 2023 lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun 2023 ini terdiri dari kebijakan pendapatan daerah kebijakan belanja daerah dan pembiayaan daerah," sebut Wawako.Untuk pendapatan daerah dan ke bijakan umum yang diterapkan adalah dengan mengupayakan penetapan target penerimaan daerah yang terukur secara rasional dengan mempedomani penetapan alokasi dana transfer oleh Pemerintah Pusat, penerimaan tahun lalu dan realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama tahun 2023 </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ5YDNKD2aWOb0DjBpaP37AI-P0nQXavy5XCIEfP_pJsj2j26kgduOuqx-7e7Dq6ENK3MnQKqjq0NYx_yImXdGbR5a61prNuS1xgWMgCq7aiKNmwyc4m3Ewvs5LNVI5fGGuSwWSdX9E3R_YcWBVji-3CAOSi28_nAIXB69cLY4Hb4H51ddWuES2qsGhSg/s500/Paru.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ5YDNKD2aWOb0DjBpaP37AI-P0nQXavy5XCIEfP_pJsj2j26kgduOuqx-7e7Dq6ENK3MnQKqjq0NYx_yImXdGbR5a61prNuS1xgWMgCq7aiKNmwyc4m3Ewvs5LNVI5fGGuSwWSdX9E3R_YcWBVji-3CAOSi28_nAIXB69cLY4Hb4H51ddWuES2qsGhSg/w640-h384-rw/Paru.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">"Selain itu juga mempedomani potensi pendapatan yang ada, serta asumsi pertumbuh an ekonomi yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah," jelas Wawako. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wawako juga  mengatakan ,”untuk penyesuaian pendapatan daerah pada Perubahan PPAS tahun 2023 tersebut meliputi pendapatan asli daerah (PAD) dimana target semula sebesar Rp 928,65 miliar di rasionalkan menjadi Rp 729,8 miliar berkurang sebanyak Rp 198,7 miliar atau -21,18 persen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selain itu untuk pendapatan transfer juga disesuaikan, yang semula lebih dari Rp 1,637 triliun disesuai kan menjadi Rp 1,680 triliun, bertambah sebesar Rp 42,9 miliar atau 2,62 persen. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yang semula sebesar Rp 3,52 miliar disesuaikan menjadi Rp 3,82 miliar, bertambah sebesar Rp 300 juta atau 8,50 persen," papar Wawako."Jadi secara total pendapatan daerah ber kurang sebesar Rp 155,5 miliar atau -6,05 persen dari semula Rp 2,569 triliun menjadi Rp 2,414 triliun," sambung Wawako.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWjm7C97e86J3UqGj46t4biB66og0ADcX4nbgnNxmgFiuPmxEqnyAHutA5KWbRYNd1IZz5FH0cvjbHlWinqDyVhO4Ik0pySPUFMhJIReP57s0FkIUSMtkLDVtZf3OHIdj9U2hHQ4_wpQWG0BMySn2qd1rQ7-Cn5PuL44RP5bWZiE7-AjpWFGbAEi149G8/s500/Pari.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWjm7C97e86J3UqGj46t4biB66og0ADcX4nbgnNxmgFiuPmxEqnyAHutA5KWbRYNd1IZz5FH0cvjbHlWinqDyVhO4Ik0pySPUFMhJIReP57s0FkIUSMtkLDVtZf3OHIdj9U2hHQ4_wpQWG0BMySn2qd1rQ7-Cn5PuL44RP5bWZiE7-AjpWFGbAEi149G8/w640-h384-rw/Pari.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Wawako mengatakan, berdasarkan rasionalisasi dan proyeksi pada pendapatan daerah, maka belanja daerah diselaraskan dan dilakukan penyesuaian kembali. Pengalokasian dan perubahan belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan ketersediaan dan kecukupan anggaran untuk mencapai target belanja yang telah ditetapkan.Adapun penyesuaian belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2023 meliputi: belanja operasi yang semula sebesar Rp 2,163 triliun dirasionalisasikan menjadi Rp 2,041 triliun, berkurang sebesar Rp 122,4 miliar atau -5,66 persen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Belanja modal yang semula sebesar Rp 400,47 miliar disesuaikan menjadi Rp 429,81 miliar, bertambah sebesar Rp 29,34 miliar atau 7,33 persen. Sementara Belanja Tidak Terduga (BTT) yang semula sebesar Rp 13,7 miliar disesuaikan menjadi 11,1 miliar, berkurang sebesar 2,6 miliar rupiah atau -19,18 persen.</div><div style="text-align: justify;">"Jadi secara total belanja daerah berkurang sebesar Rp 95,7 miliar atau -3,71 persen dari anggaran semula Rp 2,578 triliun menjadi Rp 2,482 triliun," sebut Wawako.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbShdzzbCea0dd-MFofb8ok-FXoOTFiI9EKhoRpqiA8bRXqnlJ3ikuNybnDYaMX3JvfA_6Ho-3gP4KutlFH4HgEJGuJof-Mo0-CdbXqWJjW996En_zkh0TivSXKBqUWk3smUIDF1NgRdVCG-BMb1qLvfAtM2c7WIGb2Neu-E-3-at6p7YPvlix79S2U0E/s500/ASUS.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbShdzzbCea0dd-MFofb8ok-FXoOTFiI9EKhoRpqiA8bRXqnlJ3ikuNybnDYaMX3JvfA_6Ho-3gP4KutlFH4HgEJGuJof-Mo0-CdbXqWJjW996En_zkh0TivSXKBqUWk3smUIDF1NgRdVCG-BMb1qLvfAtM2c7WIGb2Neu-E-3-at6p7YPvlix79S2U0E/w640-h384-rw/ASUS.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Terakhir atas nama Pemerintah Kota Padang  Wawako berharap agar Rancangan Perubahan APBD Kota Padang TA 2023 dapat dibahas dan diproses Pemko bersama DPRD Padang sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kita menyadari apa yang disampaikan ini masih belum sempurna dan masih terdapat kelemahan. Oleh karena itu perlu dibahas lagi secara bersama-sama untuk penyempurnaannya melalui rapat-rapat dewan selanjutnya," pungkas Wawako.Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2024 Setelah itu, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda kedua, yaitu penyampaian Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2024 Oleh Walikota Padang yang diwakili Wawako Ekos Albar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wawako Ekos Albar menyebut, penyampaian nota keuangan APBD 2024 ini selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan formal sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, juga dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan serta rencana kerja anggaran yang akan di laksanakan pada tahun anggaran 2024."RAPBD yang kami sampaikan ini sebelumnya telah melalui be berapa tahapan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu penyusunan kebijakan umum APBD tahun 2024 dan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2024 yang telah kita sepakati bersama 4 Agustus 2023 yang lalu. </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvgB163pkrOn1gqPXTFIV0E_e2uPEnslenhf3R854MsEGFOIR-xMpf1_cJ8UEsQ24ewDsU5ye8Ln6PyJ7IQWKo9TKZQOIE5FcqiccqpAf61Bb0Ve-nBGcCWRx50Z4uceAgMPnDeu-Apxs0794GXJXp2fNu4V1A8XhTmP1lgwsvEmBoalJJVeBTfv3KXo8/s500/AS.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvgB163pkrOn1gqPXTFIV0E_e2uPEnslenhf3R854MsEGFOIR-xMpf1_cJ8UEsQ24ewDsU5ye8Ln6PyJ7IQWKo9TKZQOIE5FcqiccqpAf61Bb0Ve-nBGcCWRx50Z4uceAgMPnDeu-Apxs0794GXJXp2fNu4V1A8XhTmP1lgwsvEmBoalJJVeBTfv3KXo8/w640-h384-rw/AS.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sebagai tindak lanjutnya kali ini kami sampaikan RAPBD 2024 yang insya Allah akan kita bahas ber sama pada rapat-rapat dewan selanjutnya," sebutnya.Ia menjelaskan, dari RAPBD Kota Padang TA 2024, maka pendapatan daerah pada APBD TA 2024 diperkirakan sebesar Rp 2,34 Triliun. Jika di bandingkan dengan APBD tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 226,86 Miliar atau turun sekitar 8,83 persen</div><div style="text-align: justify;">.</div><div style="text-align: justify;">"Secara rinci pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 yang direncanakan sebesar 706,83 Miliar. PAD tersebut bersumber dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 550,28 Miliar, retribusi daerah Rp 45,51 Miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 24,63 Miliar serta lain-lain PAD yang sah sebanyak Rp 86,4 Miliar," urainya.Selanjutnya kata Wawako, sumber pendapatan daerah lainnya yaitu dari pendapatan transfer pada APBD 2024 yang ditargetkan sebesar Rp1,63 Triliun. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD 2024 ditargetkan sebesar Rp 3,52 Miliar. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jadi, pada APBD 2024 ini, belanja daerah dilakukan untuk menyesuaikan rencana penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan upaya mewujudkan visi dan misi sesuai RPJMD 2019-2024. Di samping itu juga mem pertimbangkan pemenuhan belanja untuk membiayai kebutuhan konkruen daerah baik urusan wajib, maupun urusan pilihan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat," terang Wawako.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMb3PPeX2qoac6KpHxipR421yQy5uc2hV2rJQgizWIh1IoYfjYehvZWQApe_jGhs5qqq0cI84xiCx-b_6ihSOwMJRz7lj2vVBUMAfZA4dWLqPoe8QNf0q_gfZDw3x4k-KtIQqot7EIl2VRRhG9RgdqQfrg_2Ituc4CZekQcbnSBELkCDheykknsMscNtw/s500/par.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMb3PPeX2qoac6KpHxipR421yQy5uc2hV2rJQgizWIh1IoYfjYehvZWQApe_jGhs5qqq0cI84xiCx-b_6ihSOwMJRz7lj2vVBUMAfZA4dWLqPoe8QNf0q_gfZDw3x4k-KtIQqot7EIl2VRRhG9RgdqQfrg_2Ituc4CZekQcbnSBELkCDheykknsMscNtw/w640-h384-rw/par.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut disampaikannya, dengan berbagai  perkembangan dan situasi, maka pada RAPBD 2024 untuk rencana belanja daerah dianggarkan sebesar Rp2,36 Triliun. Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2023 sebesar Rp 2,57 Triliun mengalami penurunan sebesar Rp 209,51 Miliar atau turun 8,13 persen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita tentu berharap, pembahasan nota RAPBD 2024 dapat kita jadikan prioritas demi kemajuan pem bangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang ke depan. Atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang kami banggak an," Wawako Ekos Albar Sampaikan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2023(*RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD-P 2023 Dan Nota Pengantar Keuangan RAPBD TA 2024 Digelar Dirapat Paripurna DPRD Padang

Realitakini.com-Padang Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggar an Pendapatan dan Belan...

Sekda Pesisir Selatan Serahkan Penghargaan KLA Pada Sejumlah Pihak

<div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4rrt83vZ7EDX17GVY9hZAGmvjfRnMmI7AS06DdD_-NiEgfN38KZPwTZdJEq8MFR5XcDHEzTQN4J0cQn27KnAKqh_Sb2N0OFYWaK7kCq4nrbbUx-u5i3JTRwXXfb-WBUQ_VmftSTIksYmWczv-7Rj0r65BPMKQnhR-rDuKbRfsMFWpMkJjhlMIspRV7iU/s500/P.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4rrt83vZ7EDX17GVY9hZAGmvjfRnMmI7AS06DdD_-NiEgfN38KZPwTZdJEq8MFR5XcDHEzTQN4J0cQn27KnAKqh_Sb2N0OFYWaK7kCq4nrbbUx-u5i3JTRwXXfb-WBUQ_VmftSTIksYmWczv-7Rj0r65BPMKQnhR-rDuKbRfsMFWpMkJjhlMIspRV7iU/w640-h384-rw/P.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pesisir Selatan</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan penghargaan kepada instansi vertikal,perangkat daerah serta lembaga Layanan Perempuan dan Anak sehubungan dengan penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang diraih Kabupaten Pesisir Selatan pada 28 Agustus 2023.</div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada sejumlah pihak itu diserahkan oleh Sekda, Mawardi Roska ketika apel gabungan di halaman kantor bupati setempat, Senin (11/9). Mawardi Roska mengatakan, penghargaan itu merupakan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada se jumlah pihak yang turut andil terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA), sehingga Kabupaten Pesisir </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selatan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 Kategori Madya dari Kementerian Pem berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.Dikatakan, ada sebanyak 43 instansi vertikal, perangkat daerah serta lembaga Layanan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan yang diberikan penghargaan tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengucapkan terima kasih kepada instansi ver tikal, perangkat daerah serta lembaga Layanan Perempuan dan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan yang turut andil dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagaimana diketahui, Kabupaten Pesisir Selatan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya tingkat nasional tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung an Anak RI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya Tim Verifikasi Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI turun ke Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penilaian. Dari hasil penilaian itu, Kabupaten Pesisir Selatan meraih penghargaan KLA Kategori Madya Tingkat Nasional. Hal itu tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak di daerah ini.( Kmf- RK)</div></div>

Sekda Pesisir Selatan Serahkan Penghargaan KLA Pada Sejumlah Pihak

Realitakini.com-Pesisir Selatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan penghargaan kepada instansi vertikal,perangkat daerah serta ...

Tingkatkan Kapasitas Aparatur Nagari, Arkadius Dt Intan Bano Bersama Dinas PMD Sumbar Gelar Bimtek

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8_8bnVBdCdKGsz3E_660QR9auZotaZaP1eMXRpY8SESpMGXm32ZHsQmNUZPE4yrd9KpP_L4me6k6Z3RLfquSEdaO8vwyYl-br3TedNgtoYzIhtNS-taNVvd-tfmT1M4Omc_o8sncoJKykcd-RYQEv32LLHs63IGR4pz2FsIO19punioVFcreOXqYOaX_Q/s4080/IMG_20230911_185945.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1836" data-original-width="4080" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8_8bnVBdCdKGsz3E_660QR9auZotaZaP1eMXRpY8SESpMGXm32ZHsQmNUZPE4yrd9KpP_L4me6k6Z3RLfquSEdaO8vwyYl-br3TedNgtoYzIhtNS-taNVvd-tfmT1M4Omc_o8sncoJKykcd-RYQEv32LLHs63IGR4pz2FsIO19punioVFcreOXqYOaX_Q/w400-h180-rw/IMG_20230911_185945.jpg" width="400" /></a></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Realitakini.com Padang                                             -Dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumatra Barat Amasrul, SH, Anggota DPRD Sumbar H. Arkadius Dt Intan Bano, MM, M.Si menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari/Desa, Senin (11/09/2023) di Padang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan tersebut akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 10 - 12 September 2023 diikuti oleh Wali Nagari , perangkat Nagari dan pemerhati Nagari dari 75 Nagari di kabupaten Tanah Datar dengan narasumber dari Kajati Sumbar, Ombudsman, BPKP dan Dinas PMD Sumbar. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sambutannya Kadis PMD Provinsi Sumatra Barat Amasrul, SH menyampaikan  ucapan selamat datang kepada peserta Bimbingan teknis peningkatan kapasitas Aparatur Nagari/desa yang bertujuan dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari /Desa menuju Sumatra Barat yang unggul dan madani</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kegiatan bimbingan teknis ini terlaksana dari anggaran kita dinas sebesar 25 miliar, lebih 50 persennya itu anggaran yang diberikan Anggota DPRD provinsi Sumatra Barat Bapak Arkadius Dt Intan Bano dan ini Bimtek pertama ditahun 2023 yang b<span style="text-align: left;">ertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi wali nagari dan perangkat Nagari dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari, " ujarnya. </span></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Amasrul mengatakan mengembangkan sumber-sumber yang ada di nagari, merupahkan wewenang pemerintah nagari, tidak akan cukup dana yang ada jika sumber-sumber asli nagari tidak ada. Perlu tata kelola aset-aset nagari dimanfaatkan dan ditingkatkan, pengelolaan Bumnag, swadaya-swadaya masyarakat dan sumber pendapatan nagari lain. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Salah satu kewajiban wali nagari untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat nagarinya, mewujudkan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di nagari/desa menuju Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan, " ujarnya. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Anggota DPRD Sumatra Barat dari Fraksi partai Demokrat Arkadius Dt Intan Bano, menyampaikan nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat, yang paham adat, wali nagari juga harus tahu tatanan birokrasi pemerintahan, memahami akuntansi pemerintahan atau entrepreneur.</div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Untuk percepatan pembangunan nagari, bidang-bidang DPRD meliputi infrastruktur, pembangunan ekonomi, pendidikan dan pelatihan, agama, adat, budaya dan wiraswasta, Secara garis besar Tupoksi kami di DPRD adalah, Bapem Perda, anggaran dan pengawasan, " katanya. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Kata Arkadius Anggota DPRD Provinsi Sumbar yang sudah menjabat tiga periode tersebut menyampaikan secara luas dan rinci mengenai tugas-tugas pokok dan fungsi wali nagari, undang-undang yang memayungi,  serta ancaman jabatan bila tidak menjalankan amanah menurut Tupoksi. </div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">"Nagari sebagai satu kesatuan hukum pemerintah harus tahu tatanan pemerintahan harus tahu tatanan birokrasi dan harus tahu tatanan pelayanan, apalagi wali nagari kurang didukung oleh aparatur yang mumpuni, untuk itu jangan sampai terlibat tindak pidana korupsi  yaitu menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain,  salah administrasi apalagi Nagari pemegang anggaran baik APB Nagari, Pendapat Asli Nagari, Dana Nagari, Dana BKBK ada dari kabupaten, propinsi dan pusat, dan dari pajak pajak nagari," tukas Arkadius Dt Intan Bano. (**) </div><div><br /></div><div>Reporter : Mailis RK</div><div><br /></div>

Tingkatkan Kapasitas Aparatur Nagari, Arkadius Dt Intan Bano Bersama Dinas PMD Sumbar Gelar Bimtek

Realitakini.com Padang -Dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pro...

Pemkab Pesisir Selatan Gandeng Kejari Pesisir Selatan Dalam Pengawasan Pajak Daerah

<b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlldNYDESiheizvNcZfwp1Z0_xQt02Q2IIFONFOiLELlysT5L6GYAstpprXyGHjW9SZqsO-oLQqXZdBCoAgjJvcyA3NpbbRIYpJSlSwN4HDRTL2WW6tjCaPIf7_rVPbOBHwvYmNYxhPoeDsDDqjZs933bK4KTBXYaP6yG6x7dveNNnSONCV913kqm4MSw/s500/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlldNYDESiheizvNcZfwp1Z0_xQt02Q2IIFONFOiLELlysT5L6GYAstpprXyGHjW9SZqsO-oLQqXZdBCoAgjJvcyA3NpbbRIYpJSlSwN4HDRTL2WW6tjCaPIf7_rVPbOBHwvYmNYxhPoeDsDDqjZs933bK4KTBXYaP6yG6x7dveNNnSONCV913kqm4MSw/w640-h384-rw/D.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pesisir Selatan </b><div style="text-align: justify;">Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pesisir Selatan dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan dan Optimalisasi Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di lobby Kantor Bupati Pesisir Selatan, Senin (11/9).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala BPKPAD Pesisir Selatan, Hellen Hasmeita Sari, SE.Ak. M. Ec. Dev.,  mengatakan maksud dari PKS ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan pengawasan dan optimalisasi pajak daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak terkait.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Tujuannya, untuk memberikan perlindungan kepentingan hukum BPKPAD Kab. Pesisir Selatan untuk menghadapi permasalahan pajak daerah di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hellen menambahkan perjanjian kerja sama ini menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan dan/atau memulihkan keuangan dan/atau kekayaan negara serta akuntabilitas pemerintah. Pada akhirnya akan meningkatkan wibawa negara dalam memaksa wajib pajak membayarkan kontribusi wajib sebagaimana diatur peraturan berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adapun pihak Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Raymund Hasdianto Sihotang, S.H., M.H dan turut disaksikan Sekretaris Daerah, Mawardi Roska, S.IP., dan Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selain itu kita ingin menyampaikan kepada publik tentang komitmen kita dalam pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan semakin lebih baik," tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pihaknya mengapresiasi Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada penandatangan PKS ini."Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak mengharapkan terwujudnya sinergi dan optimalisasi penegakk an hukum, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak, serta terbentuknya pemahaman dan pengetahuan yang sama antara kedua belah pihak," tutupnya.(<b> Kmf- RK</b>)</div>

Pemkab Pesisir Selatan Gandeng Kejari Pesisir Selatan Dalam Pengawasan Pajak Daerah

Realitakini.com-Pesisir Selatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pesisir Selatan dan Kejaksaan Negeri Pesisir...

DPRD Sumbar Gelar Seminar Untuk Penyempurnaan Ranperda PKDCBP

<div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQn2oQPrd4iKjcrGhwfY6b1MpPeNRtSAkyJX6Jkv_NK2yJQKZOXNg35yQ27s2OJT8f3LrZwdZDremlvZSgnWkzclDADuQxSbjSAdYXlQO6zlteh_sB3D_SX0YvpkAdRqs3aSMGeAovkMSzY8z5C0rLLqBeFY3RrWclyrR2KzlPaI1sFAuwld50_Ur4oW8/s500/bud.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQn2oQPrd4iKjcrGhwfY6b1MpPeNRtSAkyJX6Jkv_NK2yJQKZOXNg35yQ27s2OJT8f3LrZwdZDremlvZSgnWkzclDADuQxSbjSAdYXlQO6zlteh_sB3D_SX0YvpkAdRqs3aSMGeAovkMSzY8z5C0rLLqBeFY3RrWclyrR2KzlPaI1sFAuwld50_Ur4oW8/w640-h384-rw/bud.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Sumbar </b></div><div style="text-align: justify;">Untuk menyempurnakan muatan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya dan Permuseuman (PKDCBP), DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meng gelar seminar atau konsultasi publik, Senin, (11/9). Seminar tersebut mengangkat tema ,'optimalisasi memajukan kebudayaan daerah, menjaga cagar budaya, serta peningkatan standar dan orientasi permuseuman di Sumatera Barat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada seminar yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, tim pembahas ranperda meng himpun masukan dari unsur akademisi, tokoh adat, pakar pariwisata hingga kepala museum. Ketua Tim Pembahas ranperda PKDCBP Hidayat mengatakan ranperda ini merupakan usul inisiatif DPRD. Sejauh ini penyusunan dan pembahasan ranperda telah sesuai dengan peraturan darikementerian dalam negeri (Kemendagri) tentang pedoman penyusunan produk hukum. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu dalam penyusunannya ranperda ini sudah melalui administrasi dan sinkronisasi melalui Biro Hukum Pemprov Sumbar dan Ke menkumham. Pelaksanaan seminar, lanjut Hidayat, juga merupakan salah satu prosedur yang harus dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menghimpun saran, masukan dan kritik dari berbagai stakeholder untuk penyempurnaan ranperda PKDCBP."Seminar ini merupakan bentuk pelibatan publik dalam penyusunan ranperda. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kami akan menginventarisir semua masukan, pendapat dan saran," ujar nya. Hidayat mengatakan, dengan adanya ranperda ini nantinya diharapkan ada realisasi anggaran dua persen dari total APBD, untuk penguatan kebudayaan setiap tahun. “Jika tahun depan bisa di realisasikan sebesar Rp100 miliar , maka diletakan pada Dinas Pendidikan, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Sumbar untuk program strategis pelestarian kebudayaan daerah,” kata Hidayat. Dia mengatakan, ranperda PKDCBP merupakan upaya untuk mengobati dan merawat nilai-nilai kebudayaan daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Selain itu juga untuk melawan pola pikir bangga terhadap budaya asing. Hidayat mengatakan, nantinya Dinas Pendidikan Sumbar akan memasukan program kurikulum berbasis kearifan lokal dan budaya lokal pada sektor pendidikan formal."Hal yang ingin dicapai, agar generasi muda memiliki tanggung jawab hingga paham akan kato nan ampek. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk menerapkan ini, mesti ada kesepakatan bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota,” katanya. Diketahui, kewenangan pemerintah provinsi hanya SMA/SMK, sementara SD dan SMP kewenangan kabupaten/kota. Untuk itu pada satuan pendidikan perlu ada revitalisasi dalam upaya penguatan kebudayaan daerah. Nantinya akan lahir generasi muda yang unggul dan berbudi pekerti. “Sementara untuk dinas kebudayaan nantinya memberikan apresiasi terhadap pelaku budaya hingga menginventarisir situs-situs cagar budaya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> Dinas pariwisata diharapkan bisa memberikan apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya, sehingga berdampak positif terhadap ekonomi kreatif,” katanya. Selain itu, Hidayat juga mengatakan, atraksi kebudayaan bisa menjadi salah satu pemicu tingginya tingkat kunjungan wisata ke suatu daerah. </div><div style="text-align: justify;">Bercermin pada negara-negara lain festival budaya yang mereka buat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut dia mengatakan, ranperda ini juga menjawab persoalan-persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, seperti maraknya tawuran, narkotika hingga LGBT. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tidak hanya itu seribu lebih masyarakat Sumbar juga hidup dalam kemiskinan ekstrim."Belum lagi tingkat perceraian, semua itu butuh perhatian dari pemerintah daerah, untuk itu perlu dilahirkan Perda PKDCBP," </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">paparnya. Edison Sinaga dari Kemenristek Dikti yang hadir sebagai narasumber pada seminar tersebut mengatakan perlunya penjabaran yang mendetail tentang bidang kebudayaan, terutama cagar budaya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini dikarenakan peraturan dari pemerintah pusat tentang cagar budaya tersebut baru saja daeah  di keluarkan pada Tahun 2023. Sehingga perlu benar-benar perlu disinkronisasikan oleh pemerintah daerah. Edison menjelaskan penetapan cagar budaya memiliki tiga tingkatan, yakni tingkat kabupaten/ kota, tingkat provinsi dan tingkat pemerintah pusat."Selain itu, jika ada permasalahan terkait cagar budaya, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">pemerintah daerah, sama halnya dengan pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan,"ujarnya. Dia mengatakan amat penting pula pemerintah daerah memiliki rencana induk pelestarian cagar budaya. </div>

DPRD Sumbar Gelar Seminar Untuk Penyempurnaan Ranperda PKDCBP

Realitakini.com- Sumbar Untuk menyempurnakan muatan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Cagar Budaya ...

Anggota DPR-RI Nurhadi : Pernikahan Dini Juga Salah Satu Faktor Anak Lahir Stunting

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1i5yOxlPNJOBdUkFhgocN5kVTEC1GzfNPy1PQQsQ2broeaTRoNgfRaLNXpLQCg2XATJkbd_njRUaqII9od6LiK7FfRm3057avzCQdfjrLsMrXNxtuELKUsryXPUU441ziZOY57o3OSVJAvPAqjExc1CDQHRajZjVXB4bk5-yQDyQLCeAa5LzO5-zQf1Q/s500/TU.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1i5yOxlPNJOBdUkFhgocN5kVTEC1GzfNPy1PQQsQ2broeaTRoNgfRaLNXpLQCg2XATJkbd_njRUaqII9od6LiK7FfRm3057avzCQdfjrLsMrXNxtuELKUsryXPUU441ziZOY57o3OSVJAvPAqjExc1CDQHRajZjVXB4bk5-yQDyQLCeAa5LzO5-zQf1Q/w606-h334-rw/TU.jpg" width="606" /></a></div>Realitakini.com-<span style="font-family: "Times New Roman", serif;">Blitar</span></span></b><div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif;">Anggota DPR RI Komisi IX Nurhadi, S.Pd dari Fraksi
Nasdem, terus gencarkan sosialisasi terkait stunting (gagal tumbuh akibat dari
kekurangan gizi) secara masif, agar masyarakat lebih memahami tentang bahayanya
stunting.</span></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">Hal tersebut terus dilakukan Nurhadi, demi mendukung
pencegahan stunting, agar semakin tercipta generasi yang semakin lebih baik,
menuju Indonesia maju.</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif;">Senin (11/09/2023)</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">Demi mewujudkan program Indonesia memiliki generasi
berkualitas, siang itu Anggota DPR-RI Komisi IX tersebut kembali melakukan
sosialisasi tentang stunting, di Dusun Bakulan, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun
Kabupaten Blitar. Senin (11/9/23)<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">Dalam kesempatan itu Nurhadi, SPd mengatakan, kita
terus gencarkan sosialisasi KIE pencegahan stunting lini bawah tingkat
kabupaten/kota tahun 2023 ini bersama BKKBN Jawa Timur.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">"Ini terus kita lakukan, dalam rangka menekan
angka stunting,<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>sosialisasi ini juga
penting bagi para generasi muda kita, agar mendapat pemahaman dan tidak
terjebak dengan pernikahan dini," ungkap Nurhadi.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">Hal ini kami lakukan agar, masyarakat yang saat ini
masih belum begitu paham tentang stunting, akan lebih mengerti dan kedepan akan
bisa menurunkan kasus stunting, sehingga Indonesia kedepannya bisa bebas dari
stunting," ungkap Nurhadi.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem yang
mempunyai slogan fenomenal matursuwun Pak Nur tersebut mengatakan, hal-hal
krusial yang harus disampaikan dan di pahamkan kepada masyarakat, bahwa salah
satu bahwa penyebab stunting diantaranya adalah pernikahan dini.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">”Untuk anak usia dibawah umur, tentunya organ
reproduksinya juga belum siap, sehingga rawan me lahirkan bayi yang berpotensi
stunting.</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif;">Maka dari itu peran dari para orang tua juga
diperlukan, untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini," terang
anggota dewan yang akrab di sapa pak Nur ini.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Nurhadi
mengatakan, selain pernikahan dini, kebersihan rumah dan lingkungan serta pola
hidup, juga turut andil dalam terciptanya kasus stunting di masyarakat
kita," ucap Nurhadi.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">"Bertambahnya ilmu pengetahuan dan pemahaman di
masyarakat mengenai hal tersebut, diharapkan bisa memerdekakan anak Indonesia
dari stunting," tutur Nurhadi.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif;">Lebih lanjut Nurhadi mengatakan, seiring perkembangan
jaman dengan sosmed yang begitu luar biasa, peran dari orang tua sangat lah
penting untuk menjaga putra-putrinya agar tidak terjerumus di dalam pergaulan
bebas, yang bisa berujung ter jadinya pernikahan dini.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">"Pernikahan dini selain bisa menyebabkan sang
anak lahir stunting, bahaya keduanya juga rentan dengan munculnya kasus baru
yakni perceraian.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">Tingginya angka perceraian dari pernikahan dini,
menandakan kesiapan dari pasangan menikah tersebut yang kurang, mungkin karena
masih sama-sama muda sehingga masih labil pemikirannya," ungkap Nurhadi.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">Nurhadi, juga mengatakan, maka dari itu, sebagai upaya
untuk mencegah stunting tersebut, kami dari Komisi IX DPR-RI bekerjasama dengan
BKKBN dan tenaga kesehatan di daerah terus menggencarkan sosialisasi tentang
pencegahan stunting.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">"Diluar itu, pendidikan terutama, pendidikan
agama itu merupakan suatu hal penting, sebagai pondasi agar generasi kita
semakin mengerti mana yang baik dan mana yang buruk menurut norma agama, di
dalam pergaulan.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">Dengan itu diharapkan, pergaulan bebas dan pernikahan
dini bisa di minimalisir, perlu dipahami ber sama cegah stunting itu penting,
harapnnya stunting sirna Indonesia sejahtera," pungkas Nurhadi.<o:p></o:p></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; line-height: 107%;">Sekedar informasi, acara sosialisasi oleh Anggota
DPR-RI Komisi IX Nurhadi yang juga menjabat Ketua DPD Nasdem Kabupaten Blitar
tersebut, diikuti oleh sekitar 250 orang lebih warga Bendosewu, dalam
kesempatan itu, turut hadir juga Afida Salsabila Bacaleg Nasdem Provinsi Jatim
dan Hari Bacaleg Kabupaten Blitar. (edy)<span style="font-size: 24pt;"><o:p></o:p></span></span></p></div>

Anggota DPR-RI Nurhadi : Pernikahan Dini Juga Salah Satu Faktor Anak Lahir Stunting

Realitakini.com- Blitar Anggota DPR RI Komisi IX Nurhadi, S.Pd dari Fraksi Nasdem, terus gencarkan sosialisasi terkait stunting (gagal tumbu...

Inspektorat Kota Pekanbaru Sampaikan Sejumlah Permasalahan Angkutan Sampah

<b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw7Si9RzXsQEIehYvMRCy9nPnoGjD3rfW0-CJFszyPu2VqZV-Aq0N1N7RYP9CsARuVo8JyuPQZQqXdFUAMNuytbc6NbS2Db9BBAJxqk-41pSEq17wHiBT37fnD6kAfbc4nCLq5o66VPfRV9-6BMJBZKKw_neFrRgoWQgrxnc6a1qgCP1Psp2FlPkcPpc4/s500/In.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw7Si9RzXsQEIehYvMRCy9nPnoGjD3rfW0-CJFszyPu2VqZV-Aq0N1N7RYP9CsARuVo8JyuPQZQqXdFUAMNuytbc6NbS2Db9BBAJxqk-41pSEq17wHiBT37fnD6kAfbc4nCLq5o66VPfRV9-6BMJBZKKw_neFrRgoWQgrxnc6a1qgCP1Psp2FlPkcPpc4/w640-h384-rw/In.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Pekanbaru </span></b><div style="text-align: justify;">Ada sejumlah permasalahan dalam penanganan sampah di Kota Pekanbaru. Hal itu sesuai hasil peninjauan Inspektorat Kota Pekanbaru pada pekan kemarin sebagai bagian tim satuan tugas khusus. Permasalahan yang ditemukan, yakni masih banyaknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar. Adanya TPS liar ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mereka akhirnya tidak mengetahui titik TPS dan jadwal buang sampah. Padahal jadwal buang sampah dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru mestinya melakukan sosialisasi ter hadap lokasi TPS resmi. Akibatnya banyak TPS liar menyebar di sejumlah wilayah kota.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Ini satu permasalahan yang kita temukan beberapa TPS liar," tegas Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru , Iwan Simatupang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dirinya juga menyadari bahwa di TPS resmi masih ada sejumlah kelemahan. Ia menyebut di antaranya belum ada SOP atau tata cara pengangkutan sampah di TPS itu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Misalnya begitu diangkat sampah, apa dibiarkan saja sisa sampah yang tersisa atau berserakan," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Iwan menegaskan bahwa TPS tersebut juga minim pengawasan.Permasalahan lainnya yakni minim peralat an untuk membongkar sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kapasitas alat berat yang digunakan DLHK ternyata belum memadai untuk pembongkaran sampah dari armada ke kawasan TPA. Akibatnya durasi pembongkaran lebih lama karena alat berat yang terbatas di lokasi.Mirisnya cuma dua unit alat berat yang siaga di lokasi TPA. Ada juga persoalan operator menutup Trans Dipo miliknya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Semua itu nantinya akan kita susun dalam laporan, setelah itu kita sampaikan rekomendasi ke Pak Wali Kota," jelasnya. (Kmf- RK)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Inspektorat Kota Pekanbaru Sampaikan Sejumlah Permasalahan Angkutan Sampah

Realitakini.com-Pekanbaru Ada sejumlah permasalahan dalam penanganan sampah di Kota Pekanbaru. Hal itu sesuai hasil peninjauan Inspektorat ...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama