Realita Kini

Penyidik Bareskrim Kejar Aset Milik Yufsani Korupsi Prasjaltarkim Sumatera Barat.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTl8U-aU63OyQK1qv6up1vQ1jMnidbcVKYaiFHAoalgxLD5JI_zCH23I8vb-7OtGCeB5KQCYBwBZ8p5wOTYSmLuhj-w3pbbLVSTJpCvDAt7TTm00gKZqLGyNIuWTSuJuzXHB05TIt1YiY/s1600/BR.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTl8U-aU63OyQK1qv6up1vQ1jMnidbcVKYaiFHAoalgxLD5JI_zCH23I8vb-7OtGCeB5KQCYBwBZ8p5wOTYSmLuhj-w3pbbLVSTJpCvDAt7TTm00gKZqLGyNIuWTSuJuzXHB05TIt1YiY/s320-rw/BR.jpg" width="320" /></a></div>
<b> Realitakini.com -Jakarta</b><br />
<div style="text-align: justify;">
 Penyidik Bareskrim mengejar aset milik Yufsani yang berdinas di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumatera Barat.Tersangka adalah pejabat pembuat komitmen dan selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Ada kegiatan pengadaan lahan dari tahun 2012-2016 yang ternyata diindikasikan ada penyimpangan. Proses penggantian ganti rugi tanah dari nilai proyek (tertulis) Rp 120 miliar, ada kerugian sementara, hasil dari BPKP senilai Rp 60 miliar," kata Kasubdit IV Dit Tipikor Bareskrim Kombes Endar Priantoro di Gedung Ombudsman Jumat (28/7).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Uang Rp 60 miliar itu oleh pelaku diselewengkan. Caranya pelaku membuat pertanggungjawaban fiktif sebanyak dua kali. Uang yang seharusnya dibayarkan kepada pemilik lahan dikantongi pelaku.Makanya penyidik bergerak cepat karena pelaku dinilai tak kooperatif. Semalam pelaku ditangkap di Bandara Soekarno Hatta dan dikenakan penahanan selama 20 hari di Rutan Polda Metro Jaya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kita tahan karena sudah ada dua alat bukti. Juga penilaian subyektif kita, dia berkali kali dipanggil (tapi tak muncul). Makanya kita melakukan penahanan disini," sambungnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Penyidik akan mengembangkan kasus ini ke pelaku lain yang diyakini ikut dalam penyimpangan ini. Tindak pidana korupsi tidak bisa berdiri sendiri.Ada aliran dana? "Dari keterangan saksi dan tersangka ada aliran dana ke pihak lain. Nanti, kita gak sebutkan sekarang. Ada dari dinas," jawab Endar.Dari pelaku disita satu mobil VW golf yang kini dititip ke Rubasan Padang dan juga proyek galian C di Tegal dengan nilai nominal Rp 1,5 miliar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kemudian beberapa mobil disita. Gak menutup kemungkinan ada aset yang lain. Kita berupaya selain Tipikor kita juga kenakan pidana pencucian uang," sambungnya. (Sumber  berita satu.Com)</div>

Penyidik Bareskrim Kejar Aset Milik Yufsani Korupsi Prasjaltarkim Sumatera Barat.

Realitakini.com -Jakarta Penyidik Bareskrim mengejar aset milik Yufsani yang berdinas di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukima...

Pemerintah Sumbar kembali ajukan dua Ranperda

<span style="font-family: "Times New Roman", serif;"><b><span style="font-size: 21.3333px;">                                                                </span>Realitakini.Com- sumbar</b> </span><br />
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6tj_YJ47V_l18KP0mZ-q2jEA5jpfNR3v4LIuevcscv4cCL560GKT4Xu_vux4DcmnIkV2pw7zJTUTYRgUXqjLrdks0BdI6_S6hfupfPp7gYqdMcROm-OFWH9wVhpUt3Xs1xn7HXQsrQiQ/s1600/irhn.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6tj_YJ47V_l18KP0mZ-q2jEA5jpfNR3v4LIuevcscv4cCL560GKT4Xu_vux4DcmnIkV2pw7zJTUTYRgUXqjLrdks0BdI6_S6hfupfPp7gYqdMcROm-OFWH9wVhpUt3Xs1xn7HXQsrQiQ/s320-rw/irhn.jpg" width="320" /></a><span style="font-family: Times New Roman, serif;">Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dua Ranperda tersebut adalah tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbar tahun 2016-2021 dan Ranperda pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Setempat. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "Times New Roman", serif;">Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan,”diusulkannya perubahan RPJMD tersebut karena adanya pengalihan kewenangan yang sebelumnya di bawah kewenangan kabupaten dan kota, sekarang berubah menjadi kewenanganan provinsi. maksud dan tujuan Ranperda tentang pelaksanaan hak keuangan dan administrative pimpinan dan anggota dewan perwakilan Rakyat daerah, bukanlah untuk meningkatkan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD. Akan tetapi, tujuannya adalah untuk pemenuhan hak-hak keuangannya dalam rangka melaksanakan tugas , fungsi, dan kewenangannya yang semakin berat dengan harapan semakin banyak aspirasi masyarakat yang dapat diperjuangkan oleh setiap anggota DPRD.  </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;">Kata Nasrul Abit Jum’at (28/7) dlam rapat paripuran yang di pimpin Ir H Henra Irwan Rahim .Menurut Nasrul Abit, dalam RPJMD 2016-2021 yang telah disahkan tahun lalu itu belum sepenuhnya memertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten dan kota ke provinsi. Ini tentunya, akan memberikan dampak pada perubahan alokasi pendanaan dan belanja, perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perubahan fungsi dan tugas OPD tersebut. “Ini terjadi karena keterlambatan penetapan dan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang organisasi Perangkat Daerah,” kata  Nasrl Abit</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;">Nasrul Abit mengatakan, untuk ke depannya titik berat pembangunan yang masih menjadi perhatian adalah pengamalan agama dan adat di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, juga mengenai perluasan kesempatan dan pemerataan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, reformasi birokrasi pemerintah daerah, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan komoditi unggulan serta penerapan tekhnologi tepat guna, pengembangan dan pembenahan pariwisata, dan lain-lain. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;">Katanya,”pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah perlu didukung oleh pendanaan melalui APBD Provinsi Sumbar selama 2016-2021. Secara umum proyeksi pendapatan Daerah prov Sumbar tahun 2016-2021 diprediksi mengalami peningkatan setiap tahunnya. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><br /></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Times New Roman, serif;">“Hak keuangan itu terdiri dari uang representasi dan tunjangan-tunjangan terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya. Untuk Ranperda Hak keuangan dan administratif DPRD, pembahasan dan penetapan Ranperda tersebut perlu disegerakan sehingga dapat ditetapkan dan dilaksanakan paling lambat tiga bulan sejak Perda tersebut diundangkan,kata Nasrul Abit  ( Wt*)</span></div>

Pemerintah Sumbar kembali ajukan dua Ranperda

Realitakini.Com- sumbar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kemb...

Direktur PT Gravika Putra Mandiri Diduga Melakukan Penipuan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiCPcw9PIdcja3ArCrH__TUt5JlmStfBw_xYVuovVGgYYwUcC1O2EY7MF-IXS-WvOAW9Ww09Yx7VDxZWk6qgrmCCVCasuh-T6I7PJwq9BoZEb_SlfMK8f8ZAGwhPseip1SRgGtU977V40/s1600/PRST.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiCPcw9PIdcja3ArCrH__TUt5JlmStfBw_xYVuovVGgYYwUcC1O2EY7MF-IXS-WvOAW9Ww09Yx7VDxZWk6qgrmCCVCasuh-T6I7PJwq9BoZEb_SlfMK8f8ZAGwhPseip1SRgGtU977V40/s320-rw/PRST.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakini .Com – Padang </b></div>
<div style="text-align: justify;">
Direktur PT Gravika Putra Mandiri (PT GPM) karena diduga melakukan penipuan dengan modus investasi bodong. Sebanyak 84 orang menjadi korban dugaan kasus penipuan ditangkap Polres Kota Padang  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Kombes Pol Chairul Aziz Kapolrsta Padang mengungkapkan, terbongkarnya inevestasi bodong ini berdasarkan laporan 7 korban yang telah menanamkan modalnya ke PT GPM. ” Modusnya PT GMP menawarkan sebuah tanah dan rumah kepada korban kesejumlah orang dan meminta uang panjar,” ungkap Kombes Pol Chairul Aziz, Kamis (27/7/2017).Total ada 87 orang yakni 77 laporan dari Polda Sumbar.,” Tersangka M telah kita tahan, sedangkan kita masih buru pelaku lain yang terlibat,” ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
” Korban mengetahui kalau property itu adalah milik PT GPM selaku Developer, padahal PT GPM tidak pernah menepati janjinya membangun rumah yang telah dibayar panjar,” paparnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Para korban tergiur dengan promosi yang dilakukan oleh para marketing dari PT GPM. Bahkan, mereka juga memasang spanduk di berbagai lokasi dengan harga murah.Akibat perbuatannya, Tersangka akan dijerat dengan pasl berlapis, yakni pasal penipuan dan pasal perlindungan Konsumen dengan ancaman kurungan maxsimal 5 tahun penjara.(Wt/red)</div>

Direktur PT Gravika Putra Mandiri Diduga Melakukan Penipuan

Realitakini .Com – Padang Direktur PT Gravika Putra Mandiri (PT GPM) karena diduga melakukan penipuan dengan modus investasi bodong. S...

Azirwan: Pemko Harus Segera Tindaklanjuti Permasalahan Garam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIFfIpD6Hyn_ufoFghC4T5Y1qar0ggyiBdwWozl54XkPyODFFlvySfukyMqdVRUAi9gUUmOiw_xcwGx4-XzHvC_OUWkiWjDXAd7xSsOciWW1ZOTGd5jK9INx8pH1dQBUX012HjJ9Tuhxc/s1600/azw.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIFfIpD6Hyn_ufoFghC4T5Y1qar0ggyiBdwWozl54XkPyODFFlvySfukyMqdVRUAi9gUUmOiw_xcwGx4-XzHvC_OUWkiWjDXAd7xSsOciWW1ZOTGd5jK9INx8pH1dQBUX012HjJ9Tuhxc/s320-rw/azw.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com-Padang</b><br />
<div style="text-align: justify;">
Larangan untuk membuka impor garam, dari luar Indonnesia  membuat Industri yang mengandalkan garam untuk bahan bakunya, semakin terpuruk. Mereka teriak lantaran seakan tidak ada jaminan dari pemerintah  Hal hasil saat ini diketahui harga garam di pasaran mengalami peningkatan yang drastis, samapai mencapai sebesar 300 persen dalam tiga bulan terakhir ini , akibat pasokan garam mulai mengalami kelangkaan di beberapa daerah.Menurut informasi ada jatah garam Sumbar di Medan sebanyak 900 ton telah terkendala distribusi. Pemko harus segera menindak lanjuti permasalahan garam ini. Hal ini disampaikan anggota Komisi II DPRD Kota Padang Azirwan, Jumat (27/7) Lebihlanjut ia katakan, “kelangkaan garam yang terjadi di sejumlah daerah memang sudah tak dapat dipungkiri lagi, sehingga mengakibatkan naiknya harga dipasaran, baik itu di Kota Padang maupun daerah lainnya di Indonesia. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Persoalan garam dalam bulan februari 2017 telah di wanti - wanti karena akan terjadi permasalahan krisis garam,  Hal ini tidak bisa di anggap main main. pemerintah harus menjadikan ini sebagai perhatian khusus. Persoalan ini  harus segera ditindaklanjuti .Pemko Padang melalui Dinas Perdagangan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian  Perdagangan. </div>
<div style="text-align: justify;">
Azirwan mengatakan,” sampai detik ini izin impor garam untuk semua keperluan belum keluar juga . "Apa masalahnya?, tanya Kementerian Kelautan Perikanan(KKP) dan Kementerian  Perdagangan. Garam tidak ada dan kalau pun ada, apa memenuhi permintaan?. Namun mengapa belum juga diteken (izin impor) tersebut, apa kendalanya, sementara ini sudah menjadi permasalahan yang cukup serius, "tegas politisi Nasdem itu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Cucu Sutara, hampir seluruh perusahaan yang memproduksi garam beryodium untuk konsumsi rumah tangga tumbang akibat kesulitan mendapatkan bahan baku Akibatnya stok garam dalam negeri terus menipis. Tingginya kebutuhan belum bisa diimbangi oleh produksi dalam negeri yang baru bisa mencapai 1,8 juta ton per tahun. Sementara total kebutuhan garam baik untuk konsumsi dan industri mencapai 4,3 juta ton per tahun</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Salah seorang pedagang di Pasar Raya Padang, Jon (40) menyatakan, kesulitan pasokan garam sudah mulai terjadi semenjak dua minggu lalu. Kurangnya pasokan garam mengakibatkan naiknya harga garam di tingkat pengecer dan pedagang.Jika biasanya harga garam menengah dibeli dari agen 1 pack isi 10 bungkus seharga Rp 14 ribu, sekarang naik menjadi Rp25 ribu per pack. Sedangkan ukuran besar 1 pack isi 10 bungkus garam dibeli seharga Rp35 ribu, kini naik menjadi Rp50 ribu. “Itu pun jatahnya berkurang. Jika biasanya disuplay sebanyak 100 pack setiap waktunya, sekaran hanya dapat jatah 60 pack saja. Termasuk garam halus, saat ini sudah tidak ada beredar lagi,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pedagang lainnya, Jun (41) menambahkan, kenaikan juga terjadi pada garam balok. Jika biasanya dijual dengan harga Rp8 ribu, kini naik menjadi Rp9 ribu. Stoknya pun sekarang sudah tidak ada karena suplainya tidak masuk. “Garam karung juga naik signifikan dari semula Rp1500 per kilo, kini menjadi Rp4500 perkilo. Pasokannya juga terbatas,” katanya.  (Wt*)</div>

Azirwan: Pemko Harus Segera Tindaklanjuti Permasalahan Garam

Realitakini.com-Padang Larangan untuk membuka impor garam, dari luar Indonnesia membuat Industri yang mengandalkan garam untuk bahan ba...

Perkuat Sinergitas, Polda Sumbar Gandeng LKAAM

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekw8MBvW0UCpbY9jmTajuO9YIrYY4yHj2PGUl-muy-OT7bJVfLbvN1gYG9dLKfdKjGNrFWkjWNwwsduPnVH1PL-rknFYT4TGHh_zyl6QlrYPigOh5uGo5WyAH7g1d7hyYiL1yzlx2r0k/s1600/kpl.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="470" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekw8MBvW0UCpbY9jmTajuO9YIrYY4yHj2PGUl-muy-OT7bJVfLbvN1gYG9dLKfdKjGNrFWkjWNwwsduPnVH1PL-rknFYT4TGHh_zyl6QlrYPigOh5uGo5WyAH7g1d7hyYiL1yzlx2r0k/s320-rw/kpl.jpg" width="273" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Realitakin.com-Sumba</b>r</div>
<div style="text-align: justify;">
Tokoh adat yang tergabung dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) digandeng oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat di provinsi itu dengan cara memperkuat sinergitas dengan niniak mamak </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kerja sama ini bertujuan untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat melalui pembinaan dan penyelesaian masalah dengan mengedepankan musyawarah mufakat," kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Fakhrizal di Padang, Rabu.26 juli 2017</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang perpolisian masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sistem perpolisian masyarakat merupakan langkah strategis Polri dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di desa, kelurahan, dan nagari (desa adat) melalui pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)," tambahnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menerangkan saat ini terdapat beberapa ancaman langsung terhadap masyarakat yang harus disikapi secara bersama seperti narkoba dan penyebaran paham radikal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Narkoba ini sudah menjadi musuh bersama, penangkapan terhadap pengedar dan bandar narkoba terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun dalam menghambat peredarannya kami butuh bantuan dari masyarakat," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengemukakan penangkapan narkoba di wilayah Sumbar ini terus dilakukan baik di tingkat polres maupun seluruh polsek di wilayah itu.Selain itu pencegahan melalui seminar dan dialog terhadap generasi muda juga gencar dilakukan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami berharap masyarakat dapat bersinergi dengan aparat yang ada di lingkungan mereka dalam menghambat peredaran narkoba yang masuk ke lingkungan mereka," sebut dia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sama dengan narkoba, lanjutnya paham radikal juga harus diantisipasi mulai tumbuh di lingkungan mereka..Ia mengatakan,” apabila masyarakat mencurigai ada orang yang membawa paham radikal masuk ke lingkungan mereka laporkan kepada bhabinkamtibmas yang tersebar di setiap kelurahan dan nagari.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami mengajak para niniak mamakatau tokoh adat berperan penting dalam melindungi kaum mereka dari bahaya narkoba dan peredaran paham radikal," ujarnya. (*wt/atr)</div>
<div style="text-align: justify;">
tokoh adat yang tergabung dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) digandeng oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat di provinsi itu dengan cara memperkuat sinergitas dengan niniak mamak </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kerja sama ini bertujuan untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat melalui pembinaan dan penyelesaian masalah dengan mengedepankan musyawarah mufakat," kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol Fakhrizal di Padang, Rabu.26 juli 2017</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menurutnya hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang perpolisian masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Sistem perpolisian masyarakat merupakan langkah strategis Polri dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di desa, kelurahan, dan nagari (desa adat) melalui pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)," tambahnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia menerangkan saat ini terdapat beberapa ancaman langsung terhadap masyarakat yang harus disikapi secara bersama seperti narkoba dan penyebaran paham radikal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Narkoba ini sudah menjadi musuh bersama, penangkapan terhadap pengedar dan bandar narkoba terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun dalam menghambat peredarannya kami butuh bantuan dari masyarakat," ujarnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ia mengemukakan penangkapan narkoba di wilayah Sumbar ini terus dilakukan baik di tingkat polres maupun seluruh polsek di wilayah itu.Selain itu pencegahan melalui seminar dan dialog terhadap generasi muda juga gencar dilakukan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami berharap masyarakat dapat bersinergi dengan aparat yang ada di lingkungan mereka dalam menghambat peredaran narkoba yang masuk ke lingkungan mereka," sebut dia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sama dengan narkoba, lanjutnya paham radikal juga harus diantisipasi mulai tumbuh di lingkungan mereka..Ia mengatakan,” apabila masyarakat mencurigai ada orang yang membawa paham radikal masuk ke lingkungan mereka laporkan kepada bhabinkamtibmas yang tersebar di setiap kelurahan dan nagari.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Kami mengajak para niniak mamakatau tokoh adat berperan penting dalam melindungi kaum mereka dari bahaya narkoba dan peredaran paham radikal," ujarnya. (*wt/atr)</div>

Perkuat Sinergitas, Polda Sumbar Gandeng LKAAM

Realitakin.com-Sumba r Tokoh adat yang tergabung dalam Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) digandeng oleh Kepolisian Daerah...

JOKOWI : DPR Selama Ini biang Korupsi Dan membebani keuangan negara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQY-ZuZnk6G8Tf_0JF1CvoAIejqZTRepnEEW0T4mPjou95bKd3LZPG0gLZ3R9IYS7qJv-JzyC6eUEa0k3hD6MboCkwyhO-8Kx40LJf7efOxNwSMWXcKV3KXZwQkh90CRWG8n2-U4UOFrE/s1600/jkw.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQY-ZuZnk6G8Tf_0JF1CvoAIejqZTRepnEEW0T4mPjou95bKd3LZPG0gLZ3R9IYS7qJv-JzyC6eUEa0k3hD6MboCkwyhO-8Kx40LJf7efOxNwSMWXcKV3KXZwQkh90CRWG8n2-U4UOFrE/s320-rw/jkw.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realtakini.Com- Jakarta</b><br />
<div style="text-align: justify;">
 Sudah terbukti DPR selama ini telah menjadi bagian dari biang korupsi dan membebani keuangan negara. Setelah DPR dihapuskan, fungsinya cukup diwakili DPD. Tanpa DPR, RI tak akan bubar.Hal itu dikatakan Presiden Jokowi di Den Haag menanggapi maraknya kembali studi banding rombongan-rombongan anggota DPR ke berbagai benua, Minggu (26</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Ratusan triliun uang rakyat dari pajak dihisap oleh anggota DPR tanpa ada hasil dan feedback signifikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa mereka pun tidak akan terjadi stagnasi demokrasi di Indonesia,ujar Presiden Jokowi saat ditemui Sofjan mengingatkan bukankah uang untuk membiayai para anggota DPR dan dihambur- hamburkan itu bersumber dari pajak jerih payah rakyat dan utang negara, yang lagi-lagi beban utang itu akan dipikulkan juga di pundak rakyat dan rakyat yang menanggungnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Lanjut Sofjan, meskipun rasionya 26,9% dari PDB dan selalu dikatakan aman, namun utang Indonesia pada semester pertama tahun ini bertambah Rp 146,59 triliun, sehingga total utangnya menjadi Rp 1.950,08 triliun. DPR malah bergaya hidup seolah-olah Indonesia tak punya utang segudang.</div>
<div style="text-align: justify;">
“DPR memang pilar negara demokrasi, namun karena DPR telah terbukti menjadi lembaga terkorup, menjadi beban, hanya menjadi dekorasi demokrasi, maka sudah saatnya untuk melakukan terobosan hukum membubarkan DPR dan lembaga DPRD di daerah-daerah.</div>
<div style="text-align: justify;">
Menurut Sofjan, setelah DPR dan DPRD dibubarkan, maka fungsi dan tugasnya diserahkan kepada DPD, sehingga negara bisa menghemat uang pajak ratusan triliun rupiah per tahun, yang bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru atau mempercepat pelunasan utang.</div>
<div style="text-align: justify;">
“Negara demokrasi bisa eksis dengan satu kamar tanpa dua kamar seperti Belanda dan Inggris,” imbuh Sofjan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sofjan menyoroti, bahwa selain gaya hidup dan skandal-skandal korupsi DPR, biaya untuk mengongkosi mereka selama ini ternyata juga terlalu berlebihan. Total jenderal ratusan triliun uang rakyat dihabiskan untuk menanggung tetek bengek fasilitas, tunjangan, gaji, rumah dinas, mobil, dll dari DPR sampai DPRD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Anggaran dan biaya DPR terlalu super mewah, melebihi parlemen di berbagai negara kaya di dunia. Di Belanda gaji seorang anggota parlemen tidak lebih dari EUR 5000 netto, padahal living cost di Belanda jauh lebih mahal dari Indonesia,” papar Sofjan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hemat Sofjan, lembaga perwakilan tidak mesti full time, cukup part time seperti gemeente raad di Belanda dan negara lainnya. Untuk tingkat daerah tidak perlu diberi fasilitas rumah dan kendaraan dan fasilitas tetek bengek, cukup diberi honor setiap ada rapat dan tugas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Dengan postur rasional seperti itu, negara selain akan menghemat ratusan triliun, juga sekaligus mendidik agar orang tidak rebutan menjadi wakil rakyat. Mereka yang mau menjadi wakil rakyat adalah yang benar-benar ingin berbakti kepada negara,”</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk merealisasikan hal itu, Sofjan mendorong agar dilakukan amandemen semua Undang- undang Pemilu dan Undang-undang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Persoalannya mau tidak mereka kehilangan segala kemewahan dan siap mengabdi pada negara dengan imbalan minimalis rasional, sesuai kadar kerjanya, seperti wakil-wakil rakyat di Belanda dan Eropa umumnya,” pungkas Sofjan  (Sumber : indonesinews</div>

JOKOWI : DPR Selama Ini biang Korupsi Dan membebani keuangan negara

Realtakini.Com- Jakarta Sudah terbukti DPR selama ini telah menjadi bagian dari biang korupsi dan membebani keuangan negara. Setelah DP...

Kemenag Provinsi Sumatera Barat Beberkan Kuota Jemaah Haji Nasional

<b>                                                                                    Realitakini.Com-Sumbar</b><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwLd3iUkEkyAcw_f3vYU9Bucy_VITyl5kFT4M3gAIbVNundrgLmiFn1TedNh0f6p82Iv3FD0noyTrL23rUtV0JeEqazrCK1yVzPaJ1sJBVv_1bzAjF2fFDN47ZrGbdM_oY_cwpsBYzS8I/s1600/km.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwLd3iUkEkyAcw_f3vYU9Bucy_VITyl5kFT4M3gAIbVNundrgLmiFn1TedNh0f6p82Iv3FD0noyTrL23rUtV0JeEqazrCK1yVzPaJ1sJBVv_1bzAjF2fFDN47ZrGbdM_oY_cwpsBYzS8I/s320-rw/km.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Besarnya keinginan masyarakat Sumatera Barat untuk menunaikan ibadah haji dalam menunaikan rukun Islam yang kelima, diharapkan pada pihak penyelenggara haji agar betul-betul memperhatikan kebutuhan jemaah. Mulai dari keberangkatan dari tempat asal sampai di tanah suci Mekkah.  Hal tersebut  di sampaikan Hidayat selaku Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat yang di dapingi oleh wakil Ketua DPRD sumbar Dt Arkadir dan beberapa orang angota komisi  saat melakukan hearing bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan bagian yang membidangi kehajian di Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Barat  </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
 Hal yang di bahas terkait adanya laporan calon jemaah haji Indonesia tentang hak-hak jemaah haji  yang belum diberikan sepenuhnya oleh penyelenggara ibadah haji Indonesia. Mulai dari tempat asal keberangkatan menuju tanah suci, sampai jemaah haji kembali ke Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Memang pekerjaan dari penyelenggara ibadah haji ini tidaklah mudah, tanggungjawabnya besar, karna ini berhubungan dengan banyak orang, berhubungan dengan maskapai dan termasuk menjaga hubungan dengan negara lain, tapi hak para jemaah haji kita harus diberikan sepenuhnya, kita tidak ingin lagi ada kejadian seperti ini ditahun-tahun mendatang,” kata Hidayat, Senin (24/7) di ruang Khusus 1 Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu, Hidayat meminta pada penyelenggara ibadah haji Indonesia agar menyediakan kamar yang layak bagi jemaah haji yang pergi haji berpasangan (suami istri) agar kualitas ibadah haji yang mereka laksanakan lebih baik. Tidak sedikit diantaranya jemaah haji Indonesia yang pergi ke Tanah Suci Mekkah pergi dengan pasangannya, malah ada yang berangkat satu keluarga. Selain itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Dt Intan Banno menyebutkan petugas kloter harus menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Sebab komunikasi ini sangat penting karna jemaah haji Indonesia Sumatera Barat banyak yang tak bisa berkomunikasi dalam dua bahasa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Menyikapi hal itu Salman berjanji akan mengupayakan transportasi untuk jemaah haji Indonesia pengemudi bus nya orang Indonesia. Dan mengingatkan petugas kloter untuk memberi tahu pada jemaah haji Indonesia apabila nomor handphone petugas kloternya diganti. ,di samping itu ia juga menerangkan  kuota haji Nasional 221.000 orang jemaah, reguler 204.000 orang, haji khusus 17.000 orang jemaah. Dan jemaah haji Indonesia Sumatera Barat yang berangkat ke tanah suci Mekkah sebanyak 4.628 orang jemaah, nantinya dibagi 16 Kloter dengan jumlah petugas kloter sebanyak 80 orang. (wt)</div>

Kemenag Provinsi Sumatera Barat Beberkan Kuota Jemaah Haji Nasional

Realitakini.Com-Sumbar Besarnya keinginan masyarakat...

DPRD Sumbar,Pemprov Lakukan Pembahasan 2 Ranperda Hak Keuangan Dan ADM Pimpinan DPRD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlbCxxw2p3hY25pTg8nN2eX9h_XdDWSvro6njsFP8RGZP4T-gFbBOZRn3baNG9NkiDSrRUvPoLf9j6XqawixIbQ75SLxc-G6__2ZbIeEYeiswq7-BXElxTE0n2nzZ4D7vCEObgAHe3T2A/s1600/prp.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlbCxxw2p3hY25pTg8nN2eX9h_XdDWSvro6njsFP8RGZP4T-gFbBOZRn3baNG9NkiDSrRUvPoLf9j6XqawixIbQ75SLxc-G6__2ZbIeEYeiswq7-BXElxTE0n2nzZ4D7vCEObgAHe3T2A/s320-rw/prp.jpg" width="320" /></a></div>
<b>Realitakini.com  -Sumbar </b><br />
<div style="text-align: justify;">
Badan Pembentukan Peraturan Daerah  Sumatera Barat  memasukkan dua Ranperda  dalam agenda kerja tahun 2017 ini . Dengan dimasukkan dua ranperda ini  setelah melakukan pembahasan  dengan pemprov Sumbar . Karena dua ranperda ini dinilai  penting untuk segera  dibahas. hal ini ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar H. Hendra Irwan Rahim saat membuka Rapat Paripurna  Senen (24 /7)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masuk dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah (Perda) DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun ini. Ranperda perubahan Perda tentang Penanaman Modal merupakan Ranperda diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahun 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Masuknya dua Ranperda ini setelah melalui kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) dengan mempedomani aturan perundang-undangan dinilai penting untuk dibahas. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim menjelaskan, dua Ranperda tersebut tidak termasuk dalam 19 Ranperda yang menjadi program kerja DPRD.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Juru bicara tim pembahas Bapem Perda DPRD Provinsi Sumatera Barat, Mochklasin menegaskan, Ranperda tersebut masuk ke dalam pembahasan untuk mematuhi aturan perundang-undangan.</div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam Propem Perda tahun 2017 ada sebanyak 19 Ranperda yang diagendakan, namun setelah melakukan kajian, dua Ranperda ini dinilai perlu dibahas sebagai bentuk ketaatan pemerintah daerah terhadap aturan perundang-undangan,” jelas Mochklasin.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Mochklasin. menjelaskan Bapem Perda,telah melakukan harmonisasi ke kementerian terkait di Jakarta sebelum memutuskan dua Ranperda itu dimasukkan ke dalam daftar pembahasan Ranperda. Perubahan terhadap Perda nomor 2 tahun 2014 menurutnya adalah karena adanya pengalihan sejumlah kewenangan mengacu kepada UU nomor23 tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan beberapa faktor lainnya yang menuntut perubahan .</div>
<div style="text-align: justify;">
  </div>
<div style="text-align: justify;">
Untuk Ranperda Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan DPRD merupakan aturan untuk memberikan payung hukum bagi keuangan dan urusan administrasi pimpinan DPRD. Dengan adanya Perda sebagai tindaklanjut dari amanah undang-undang, hak keuangan dan administrasi pimpinan DPRD memiliki payung hukum dan aturan yang jelas. (Wt*)</div>

DPRD Sumbar,Pemprov Lakukan Pembahasan 2 Ranperda Hak Keuangan Dan ADM Pimpinan DPRD

Realitakini.com -Sumbar Badan Pembentukan Peraturan Daerah Sumatera Barat memasukkan dua Ranperda dalam agenda kerja tahun 2017 ini...

Bambang Panular Kepala Jasa Raharja Berikan Satunan Kecelakaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuALBj9SgmMwbct2p16RXID1R6hIbqeJU9vrGYmRa1tNeLnoPIr9rl1uRm8KLbtm-1gjjz-8cCCIFAsGflVKa8sG7ZylHc7iDRjEuoBeUOMn9o6ttwJUHioy27XwOReUVrbCkOpZtBTl8/s1600/JS.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="470" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuALBj9SgmMwbct2p16RXID1R6hIbqeJU9vrGYmRa1tNeLnoPIr9rl1uRm8KLbtm-1gjjz-8cCCIFAsGflVKa8sG7ZylHc7iDRjEuoBeUOMn9o6ttwJUHioy27XwOReUVrbCkOpZtBTl8/s320-rw/JS.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: .0001pt; margin: 0cm;">
<strong>Realitakini.com-Padang</strong></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
PT Jasa Raharja (Persero) Cabang
Sumatera Barat tetap memberikan pelayanan kepada korban kecelakaan lalu lintas.
Minggu (23/7) sekira pukul 11.30 WIB terjadi kecelakaan di Jalan Padang Solok,
Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan (Luki) Padang.</div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
Sebuah mini bus merek dinding PO
Jasa Malindo, jatuh masuk jurang sedalam 30 meter. </div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
Akibatnya 11 orang mengalami
luka-luka dan dilarikan ke Semen Padang Hospital. Bambang Panular menyebutkan,
kecelakaan berawal, ketika bus dengan nomor polisi BA 7933 PU datang dari arah
Solok menuju Padang diduga sang sopir hilang kendali dan terjatuh ke jurang
sedalam 30 meter. Akibat kecelakaan tersebut 11 orang mengalami luka-luka dan
dilarikan ke RS Semen Padang. Sebagaimana pers relis . Bambang Panular Kepala
Cabang PT Jasa Raharja Sumbar, yang diterima <em>salah satu koran harian
yang ada di padang </em>Minggu (23/7),Mengetahui informasi tersebut, Jasa Raharja melalui Kasubag Pelayanan,
Taufik Badri dan petugas mobile service,</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dea Hadinugraha mendatangi korban kecelakaan di rumah sakit dan memberikan
jaminan (guarantee letter) kepada rumah sakit tempat korban dirawat. Kecelakaan
yang terjadi termasuk dalam lingkup UU No. 33/1964 tentang Dana Pertanggungan
Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum. Masing-masing korban mendapatkan
jaminan biaya rawatan sebesar maksimal Rp 20 juta.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Kecepatan dan ketepatan pelayanan santunan tersebut tidak lepas dari
dukungan mitra kerja Satlantas Polresta Padang dalam hal memastikan kejadian
kecelakaan terjamin Program Perlindungan Asuransi Jasa Raharja. Jasa Raharja
hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dalam berlalu
lintas,” ujarnya<b>. </b><strong><span style="font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">( Wt/ad)</span></strong></div>

Bambang Panular Kepala Jasa Raharja Berikan Satunan Kecelakaan

Realitakini.com-Padang PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat tetap memberikan pelayanan kepada korban kecelakaan lalu lintas....

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama