Realita Kini

Komisi IV DPRD Sumbar Tindaklanjuti Aduan Masyarakat Limapuluhkota Terkait Jalan Tol Padang-Pekanbaru

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_3opj9AWMjr93JS5YcDpoJJpwAYrsq14_l1n-XLQGspDOhEkhykn99n9jPXmo_HoZbBJ5bU5_QDBpGD_XT_rwGdlvMT1Fjo3CQDIM4cR_9wodmrL-qbNjVAqCbqAZAT05RCkQucGGd7I/s500/+DES.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_3opj9AWMjr93JS5YcDpoJJpwAYrsq14_l1n-XLQGspDOhEkhykn99n9jPXmo_HoZbBJ5bU5_QDBpGD_XT_rwGdlvMT1Fjo3CQDIM4cR_9wodmrL-qbNjVAqCbqAZAT05RCkQucGGd7I/w640-h384-rw/+DES.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Sumbar </div><div style="text-align: justify;">Terkait dengan pembangunan tol Padang - Pekanbaru, Komisi IV DPRD Sumbar tindak lanjuti pengaduan masyarakat di lima nagari Kabupaten Limapuluhkota, Senin (9/11). Pengaduan tersebut, telah disampaikan sebelumnya kepada ketua DPRD Sumbar beberapa waktu lalu.</div></div><p style="text-align: justify;">Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Lazuardi Herman yang memimpin pertemuan itu mengata kan, secara teknis pembangunan merupakan kewenangan kementerian dan dinas terkait, namun ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pemerintah atas masyarakat.Hingga sekarang masih belum jelas dimana titik koordinat yang telah disepakati, sehingga masyarakat dan pemerintah belum sepaham.</p><p style="text-align: justify;">Komisi IV, lanjutnya, telah melakukan peninjauan terhadap beberapa titik pembangunan tol Trans Sumatera tahap empat ini, beberapa masukan telah diterima dari masyarakat, salah satunya pembangunan dapat menghilangkan pemukiman masyarakat. Hal tersebut harus dibicarakan bersama.</p><p style="text-align: justify;"> Tidak hanya itu, ada juga disampaikan terkait sistem kekerabatan adat yang rusak dampak dari pembangunan.“ Pada titik pembangunan tol, ada juga tanah ulayat disitu, jika tidak dicarikan solusi dikhawatirkan akan menjadi persoalan dikemudian hari,” katanya.</p><p style="text-align: justify;">Menurutnya, seluruh aspek teknis maupun non teknis mesti disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga bisa dicarikan solusi-solusi untuk melancarkan pembangunan.Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Desrio Putra mengatakan, dari rapat koordinasi dengan dinas terkait, pembangunan masih dalam konsep awal, belum ada kepastian yang mutlak.</p><p style="text-align: justify;">Jika ada pematokan diawal, merupakan alternatif perencanaan. Pembangunan jalan tol tidak semudah membangun jalan biasa, tentu harus ada pertimbangan seperti bagaimana geometrik jalan, bahkan kecepatan kendaraan saat dalam jalan tol.“ Semua masih dalam perencanaan awal belum ada yang final, “ katanya.</p><p style="text-align: justify;">Dia mengatakan pada prisipnya dprd mendukung pembangunan dari pemerintah pusat, karena anggaran yang dibawa tidaklah sedikit.Disisi lain dprd juga berpihak ke masyarakat, sehingga saat perencanaan awal harus dipertimbangkan sematang-matangnya.</p><p style="text-align: justify;">“ Jangan ada yang tidak terakomodir, baik dari pemerintah maupun masyarakat,” katanya.Menurut Desrio, pembangunan jalan tol Di Sumbar tidak sama dengan di pulau jawa, dengan hamparan pertanian atau lahan luas mungkin hanya dimiliki oleh satu orang.</p><p style="text-align: justify;">“Di sini kemungkinan pemilik lahan tidak begitu luas, tetapi jika lahannya tersebut terkena dampak pembangunan jalan tol, terus kemana mereka akan pindah. Nah itu harus dicairkan solusinya,” ujar Desrio politisi Gerindra ini</p><p style="text-align: justify;">Lanjut Desrio, konsultan perencana jalan tol Padang-Pekanbaru agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat terdampak.“Aspirasi masyarakat mesti dipertimbangkan dan upaya-upaya pemaksaan ataupun adu domba harus dihindari karena bisa memicu konflik dan menghambat pembangunan jalan tol,” ujarnya.Anggota Komisi IV DPRD Sumbar yang hadir saat itu adalah Lazuardi Herman,M Syawal, Desrio Putra.</p><p style="text-align: justify;">Yoni Candra dari WALHI Sumbar yang mewakili warga mengatakan pihaknya berharap agar pihak pembangun bisa menunjukkan data soal titik lokasi pembangunan jalan tol. Sehingga bisa ditemukan kecocokan untuk mencari lokasi yang pembangunan bisa disepakati bersama warga.“Namun pihak pelaksana pembangunan terus saja berbicara soal basic design atau rencana awal, padahal proses sosialisasi dan inventarisir data kepemilikan warga itu telah dilakukan,” katanya.</p><p style="text-align: justify;">Menurutnya proses pembangunan jalan tol dilakukan secara top down. Semua ditentukan pusat tanpa membicarakan dengan warga dan tokoh masyarakat setempat. Harusnya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat.Banyak hal akan terdampak seperti lahan milik warga, rumah, dan itu merupakan kebutuhan warga. Tentu itu akan menghilangkan penghidupan warga. Ada juga terdampak sekitar 400 rumah Warga menurutnya tidak anti pembangunan, tapi tentu harus dilakukan secara adil.</p><p style="text-align: justify;">Warga yang terdampak berada di Nagari Lubuk Batingkok, Koto Tangah Simalanggang, Koto Tinggi Simalanggang, Taeh Baru dan Gurun. Nagari itu berada di dua kecamatan yaitu Harau dan Payakumbuh. Warga berharap lokasi dipindahkan ke yang tidak padat penduduk dan tidak produktif.“Warga berharap tidak di wilayah mereka, sebaiknya pemerintah sudah tahu dimana lokasi dibangun yang tidak berdampak pada warga,” katanya.Ia berharap dari DPRD juga mengambil sikap terhadap persoalan ini. Kemudian mencarikan solusi apakah dialihkan atau dipaksakan kepada masyarakat. DPRD Sumbar harus ini mengawal ke depannya.</p><p style="text-align: justify;">“Kita tidak mungkin bicara pembangunan jalan tol untuk akses dan peningkatan ekonomi masyarakat tapi masyarakat yang terkena malah terdampak kehilangan penghidupannya, tidak adil juga,” katanya.</p><p style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala PUPR Kabupaten Limapuluh Kota Yunire Yunirman mengatakan pihaknya sifatn hanya berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Apa yang diminta oleh masyarakat telah disampaikan ke Kementerian PUPR.“Kita sudah sampaikan ke Kementerian PUPR, kalau boleh hindari saja pemukiman, apalagi yang ada penolakan, jadi diupayakan,” katanya. (*w)</p><div><br /></div>

Komisi IV DPRD Sumbar Tindaklanjuti Aduan Masyarakat Limapuluhkota Terkait Jalan Tol Padang-Pekanbaru

Realitakini.com- Sumbar Terkait dengan pembangunan tol Padang - Pekanbaru, Komisi IV DPRD Sumbar tindak lanjuti pengaduan masyarakat di lim...

Update Covid 19 Hari ini 7 Warga Pasaman Positif Total

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh7xKWGrbTqwObJU_1IvILuEWhoeTRIjU5Wjp8w4SCMRIckg0K8eEJf2Ch-1NM8pc_om-uSjAhGEHW8kX8Bzite930gJZEkZI0O-LKbBlnPiz51VNYT0JVvYZauCYJrjkamvYIcpAVMpQ/s360/IMG-20201109-WA0026.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="202" data-original-width="360" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh7xKWGrbTqwObJU_1IvILuEWhoeTRIjU5Wjp8w4SCMRIckg0K8eEJf2Ch-1NM8pc_om-uSjAhGEHW8kX8Bzite930gJZEkZI0O-LKbBlnPiz51VNYT0JVvYZauCYJrjkamvYIcpAVMpQ/w640-h360-rw/IMG-20201109-WA0026.jpg" width="640" /></a></div><br />Realita kini.com -- Pasaman <br />Kasus warga terkonfimasi Covid-19 di Kabupaten Pasaman hari ini bertambah 7 orang. Sedangkan, pasien yang dinyatakan total sembuh dari Covid-19 bertambah sebanyak 93 orang</div><div style="text-align: left;"><br /></div>7 warga yang terpapar tersebar di tiga kecamatan, meliputi 4 kasus di Kecamatan Lubuk Sikaping, 2 kasus di Kecamatan Rao dan  1 kasus di Kecamatan Panti,” ujar, Koordinator Komunikasi Informasi Publik Satgas Penanganan dan Pencegahan Covid19 Kabupaten Pasaman Williyam Hutabarat pada Realitakini.com Senin,(9/11/2020)<p></p><p>W.Hutabarat mengatakan dari 7 orang warga yang terkonfirmasi positif tersebut melakukan isolasi mandiri dengan inisial DS (44/P), AA (34/P), RA (45/P), WPY (27/P) Warga , AA (29/L), M (32L)  RA (31/L) warga </p><p>Dengan demikian dari 158 orang yang telah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 di Kabupaten Pasamani dirawat di rumah sakit 9 orang (5,69%), isolasi mandiri 49 orang (31,01%),meninggal dunia 7 orang (4,43%), sembuh 93 orang (58,87%), tutur W. Hutabarat</p><p>Di akhir wawancara W.Hutabarat menghimbau masyarakat tetaplah jaga kesehatan dan marilah kita konsisten dan disiplin mematuhi semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Tetap pakai masker, cuci tangan pakai Sabun, jaga jarak dan hindari kerumunan,tutupnya.(Nurman)</p>

Update Covid 19 Hari ini 7 Warga Pasaman Positif Total

Realita kini.com -- Pasaman Kasus warga terkonfimasi Covid-19 di Kabupaten Pasaman hari ini bertambah 7 orang. Sedangkan, pasien yang dinya...

Bagai merica bubuk dan garam .Pemberlakuan PSBB di Kota Bogor dipertanyakan

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc1CyFcofiubcFR3em7Au8OM2M8nBdALVqKvELnte9R5Rk6IryrUXn436CB4_Jg6xQwupctAjKPV5xtUW2RTqWMQJjWwJY5bMivyu689FLYWqvSLSA6LX5574mVYwIdUelCFJSdju-nt0/s632/IMG-20201109-WA0024.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="632" data-original-width="485" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc1CyFcofiubcFR3em7Au8OM2M8nBdALVqKvELnte9R5Rk6IryrUXn436CB4_Jg6xQwupctAjKPV5xtUW2RTqWMQJjWwJY5bMivyu689FLYWqvSLSA6LX5574mVYwIdUelCFJSdju-nt0/w492-h640-rw/IMG-20201109-WA0024.jpg" width="492" /></a></div><br />Realitakini.Com -Bogor<br />Bagai merica bubuk dan garam. Pemberlakuan PSBB di Kota Bogor mulai dipertanyakan konsistensinya bahkan dinilai elemen masyarakat ada oknum mencari untung dibalik PSBB ini,apa benar.?</div><p>Hasil dari investigasi Tim menelusuri kawasan Kota Bogor   disabtu malam ,atau malam minggu kemarin (8/11). diruas jalan air mancur tepatnya taman peranginan dan sekitarnya kuliner bebas buka dan meja bagi pengunjung tidak ada jarak lagi dan lebih terlihat dekat museum PETA pedagang lesehan ramai bagai tidak tahu apa itu PROKES.</p><p>Hal lain khusus dunia malam atau tempat hiburan dikawasan Tajur ,yang menyajikan musik dalam ruangan tampak benar ramai dan seperti bebas.</p><p>Hal ini diperkuat fakta mobil puluhan  didepan ruas jalan dari Mall Ekalokasari hingga jajaran pertokoanTas berjajar dari bahu kanan dan kiri.</p><p>" Ya ramai pak.ini saya jaga parkir dari jam 20.32 lumayan malam minggu ini." kata tukang parkir.</p><p>Sumber Satpol PP Kota Bogor yakni Agustiansyah ketika diminta komentarnya mengaku baru tahu dan akan mencek lokasi.</p><p>" Nanti kami cek. Aturan prokes tetap berlaku untuk semua tempat usaha" dalih dia.( Abagja)</p>

Bagai merica bubuk dan garam .Pemberlakuan PSBB di Kota Bogor dipertanyakan

Realitakini.Com -Bogor Bagai merica bubuk dan garam. Pemberlakuan PSBB di Kota Bogor mulai dipertanyakan konsistensinya bahkan dinilai eleme...

Ketua DPRD Kota Padamg Mengapresiasi Penerapan Kode Etik Dan Tata Beracara Yang Dilakukan DPRD Kora Padang

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcKJkG1inMLQ1HnKGAFftOr_77WPsThdZ8tB4AN36Uv9hGCodRalrExCgXN50JA1r-V9xUhUa8olf-kfGwheeOVG9sae_pheQrSSZLY2h0WtuBQRNx8OGkE3tlODM3SqYEbB-1hAXXiVk/s500/DPRD+Kota+Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcKJkG1inMLQ1HnKGAFftOr_77WPsThdZ8tB4AN36Uv9hGCodRalrExCgXN50JA1r-V9xUhUa8olf-kfGwheeOVG9sae_pheQrSSZLY2h0WtuBQRNx8OGkE3tlODM3SqYEbB-1hAXXiVk/w640-h384-rw/DPRD+Kota+Padang.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Realitakini,com-Padang </div><div style="text-align: justify;">Badan Kehormatan DPRD Kota Padang kunjungan kerja ke Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk memperoleh  informasi.Informasi tersebut sangat diperlukan, termasuk menyangkut tata cara beracara, perilaku, kedisiplinan, maupun kinerja para anggota dan pimpinan,” kata Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani, Senin (9/11/2020).</div></div><p style="text-align: justify;">Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang telah menjalankan kode etik dan tata beracara secara optimal. Hal ini terbukti dari nihilnya tingkat bukti pelanggaran etika dan moral terhadap pimpinan dan anggota DPRD</p><p style="text-align: justify;">Perjalanan dinas ini sesuai aturan yang ada sampai saat ini belum pernah terjadi yang indisipliner, semuanya sudah bagus,” ungkapnya.Ia mengapresiasi penerapan kode etik dan tata beracara yang dilakukan DPRD Kora Padang secara optimal. Menurutnya, DPRD Kota Padang merupakan bagian dari referensi DPRD DKI dalam proses penyempurnaan kode etik dan tata beracara oleh Badan Kehormatan (BK) hingga sekarang.</p><p style="text-align: justify;">“Makanya kita sudah terima draftnya dari mereka, dan akan kita adopsi karena memang bagus. Mereka satu-satunya DPRD Kota Padang yang sudah selesai bahas Kode Etik dan Tata Beracara itu,” terang Syafrial Kani.</p><p style="text-align: justify;">Ia menjelaskan, dokumen tersebut juga perlu didalami oleh masing-masing anggota lain yang tergabung kedalam Panitia Khusus (Pansus) Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Kota Padang.“Anggota BK ini bukan saya sendiri, ada 4 orang lagi,” katanya.(fs/w)</p><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Ketua DPRD Kota Padamg Mengapresiasi Penerapan Kode Etik Dan Tata Beracara Yang Dilakukan DPRD Kora Padang

Realitakini,com-Padang Badan Kehormatan DPRD Kota Padang kunjungan kerja ke Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk memperoleh informasi...

Pjs Bupati Mardi, Sampaikan Nota RAPBD Tahun 2021 Kepada DPRD Pessel

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTBtibEOGy11FKOvk2DamHewaq0dTE6WIMl474Y3XNi1jXHJpOw8lJwbQykNJBzVT_WxR1NVBtY9L6T40lX0mD8Uw_pWBmvYMHWOaRDhlP7NB948XxRW0uWm_r99dKW480OcGIBmW_FrQ/s500/+SAMP.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTBtibEOGy11FKOvk2DamHewaq0dTE6WIMl474Y3XNi1jXHJpOw8lJwbQykNJBzVT_WxR1NVBtY9L6T40lX0mD8Uw_pWBmvYMHWOaRDhlP7NB948XxRW0uWm_r99dKW480OcGIBmW_FrQ/w640-h384-rw/+SAMP.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Realitakini.com -Painan,</div><div style="text-align: justify;"> Penjabat sementara (Pjs) Bupati Pesisir Selatan, Drs Mardi, MM, menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, Senin (9/11).</div></div><p style="text-align: justify;">Penyampaian nota pengantar Ranperda RAPBD dilaksanakan dalam rapat DPRD setempat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ermizen, S.Pd.Dalam kesempatan itu Pjs bupati mengemukakan, penyusunan RAPBD tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati 10 Agustus lalu.</p><p style="text-align: justify;">Dikatakan, pemanfaatan APBD diharapkan dapat lebih mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi covid. Dalam RAPBD direncanakan pendapatan sebesar Rp 1.745.276.094.605.33,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 145.952.089.082,- pendapatan transfer Rp 1.436.130.827 272.- serta pendapatan daerah lain lain, Rp 163.193.178.251.</p><p style="text-align: justify;">Sementara belanja direncanakan Rp 1. 762.636.416.682,- yang terdiri dari belanja operasional : Rp 1.234.063.227.069,- belanja modal Rp 269.109.794.374.60,- serta belanja tidak terduga Rp 1.500.000.000,- Belanja transfer: 257.970.395.238.50,-</p><p style="text-align: justify;">Lebih lanjut disampaikan, dengan segala keterbatasan keuangan daerah tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mentargetkan sasaran ekonomi makro diantaranya, proyeksi perekonomian daerah tumbuh 4,13 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,75 dan tingkat kemiskinan diperkirakan 7,62 persen.</p><p style="text-align: justify;">Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Sekda Ir. Erizon, anggota Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat eselon II dan III dilingkup Pemkab Pesisir Selatan.Proses pembahasan anggaran 2021 akan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi pada Rabu (11/11) mendatang," katanya(r/w)</p><p style="text-align: justify;"><br /></p>

Pjs Bupati Mardi, Sampaikan Nota RAPBD Tahun 2021 Kepada DPRD Pessel

Realitakini.com -Painan, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Pesisir Selatan, Drs Mardi, MM, menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Da...

Kakankemenag Kota Payakumbuh Terima Renstra Madrasah Tahun 2020 - 2024

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpjWX8fAnWuKO0dq_lNpqJdYWsGQfe3te7OpWfZn2hQMe_w_nX8Q3MufqwZ6Dflq0tfBMr9a8QxD9ieVl_I96KSCCNbd_zKVQrIboNngiB6WBZl_Gnn_DRMX4Z0_WecOxicQzHGLanHXk/s1040/IMG-20201109-WA0006.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="488" data-original-width="1040" height="373" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpjWX8fAnWuKO0dq_lNpqJdYWsGQfe3te7OpWfZn2hQMe_w_nX8Q3MufqwZ6Dflq0tfBMr9a8QxD9ieVl_I96KSCCNbd_zKVQrIboNngiB6WBZl_Gnn_DRMX4Z0_WecOxicQzHGLanHXk/w640-h373-rw/IMG-20201109-WA0006.jpg" width="640" /></a></div>Reskitakini.com-Payakumbuh <br /><div style="text-align: justify;">Dalam upaya penyelarasan dan mempertajam tugas dan fungsi Madrasah  berdasarkan amanat Undang Nomor 20 Tahun 2003mengenai Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007,tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, indikatornya masing-masing, yakni Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah dan dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.</div></div><p style="text-align: justify;">Bertempat di Ruang Aula Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh Senin  (09/11) pagi ber langsung penyerahan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) MTsN 1 dan MTsN 2 Kota Payakumbuh Tahun  2020-2024 dan penyerahan Renstra MAN 1, MAN 2  dan MAN 3 Kota Payakumbuh yang masing - masing Renstra diserahkan oleh oleh Kepala Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh.</p><p style="text-align: justify;">Dalam arahannya beliau mengatakan, Rencana Strategis dipandang sangat layak untuk diposisikan sebagai gambaran umum tentang proses perencanaan pembangunan pendidikan di daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambar an atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Pendidikan Islam dalam Rencana Strategis di Madrasah, untuk itu kami mengundang Bapak/Ibu Kepala Madrasah semua untuk menyerahkan dokumen tersebut karena dokumen itu sangat penting demi tercapainya tujuan yang ingin di capai oleh masing-masing madrasah yang Bapak/Ibu pimpin. "ujarnya.</p><p style="text-align: justify;">Pada kesempatan itu juga beliau mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk menyerahkan dokumen sebagaiamana yang di maksud. "tambahnya.Acara di tutup dengan doa dan mendokumentasikan penyerahkan Renstra 2020-2024 serta photo bersama. Widya77</p>

Kakankemenag Kota Payakumbuh Terima Renstra Madrasah Tahun 2020 - 2024

Reskitakini.com-Payakumbuh Dalam upaya penyelarasan dan mempertajam tugas dan fungsi Madrasah berdasarkan amanat Undang Nomor 20 Tahun 200...

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno :“Kita Targetkan Minimal Bisa Masuk Lima Besar Pada MTQ Nasional Di Sumbar

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH0Re99Ofe9HJwUDqfOo9lwL2PH4f5Yq9IsmPUE8GRqq1_JV6FIJKki2czk2O4X3t5i52ZOPYHuu7h_U0SOtLfVFc75yBLM2Am0SmNkwTS7QndZnpbNdeHcpRS_p6muMXbStaNI6wfbeA/s500/mena.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="500" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH0Re99Ofe9HJwUDqfOo9lwL2PH4f5Yq9IsmPUE8GRqq1_JV6FIJKki2czk2O4X3t5i52ZOPYHuu7h_U0SOtLfVFc75yBLM2Am0SmNkwTS7QndZnpbNdeHcpRS_p6muMXbStaNI6wfbeA/w640-h384-rw/mena.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang, <br /><div style="text-align: justify;">Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar)  bias meraih MTQ  Nasional  ke 28  Ke Sumatera Barat. Di samping itu  Pemerintah Sumatera Barat   menyiapkan bonus ratusan juta bagi peserta asal Sumbar yang berhasil meraih medali di ajang Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-XXVIII tahun 2020.</div></div><p style="text-align: justify;">Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menjelaskan peserta kafilah Sumbar yang berhasil meraih medali emas, maka akan mendapatkan bonus Rp200 juta.Sementara, peserta kafilah Sumbar yang berhasil meraih medali perak akan mendapatkan bonus Rp150 juta. Sedangkan, yang berhasil mendapatkan medali perunggu akan mendapatkan bonus Rp100 juta.</p><p style="text-align: justify;">“Tinggal diambil bagi pemenang,” ujarnya Gubenur Sumbar Irwan Prayitno  kepada wartawan usai melepas 54 peserta asal Sumbar di salah satu hotel di Kota Padang, Senin (10/11/2020).</p><p style="text-align: justify;">Dengan 54 kafilah yang akan ikut bertanding, Irwan mengharapkan Sumbar mampu meraih posisi lima besar dalam ajang dua tahunan yang akan digelar mulai 12-21 November 2020 itu.</p><p style="text-align: justify;">“Kita targetkan minimal bisa masuk lima besar pada MTQ Nasional di Sumbar kali ini. Kalau bisa juara umum, itu mau kita semua. Insya Allah, tercapai tergantung usaha kita selama ini,” ujar Irwan, saat diwawancarai awak media, Senin (9/11/2020).</p><p style="text-align: justify;">Hingga saat ini, jelas Irwan, semua persiapan sudah cukup, mulai dari pelatihan hingga persiapan mental peserta. Yang terpenting, harus ada kekompakan antara pelatih dengan peserta.Pemerintah Provinsi (Pemprov), kata Irwan akan terus mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ Nasional yang dilaksanakan di Sumbar tersebut.</p><p style="text-align: justify;">“Peserta MTQ yang berkompetisi harus mengeluarkan seluruh kemampuannya. Bekal sudah cukup, kami tak ragu lagi, silahkan maju dan bertanding, apapun hasilnya serahkan ke Allah,” papar Irwan(hms /.w)</p><p style="text-align: justify;"><br /></p>

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno :“Kita Targetkan Minimal Bisa Masuk Lima Besar Pada MTQ Nasional Di Sumbar

Realitakini.com-Padang, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) bias meraih MTQ Nasional ke 28 Ke Sumatera Barat. Di samping itu Pe...

New Normal Birokrasi : Digital Melayani

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNCoeffPFIqUoHxi00B87CxQjx3Tt2MoNeQIVx6Ex4jhdhxqR-dD2NoOidC8DP2Zm5R5CyUQ8VMS4n9J8PqSxI_HGvtAJPS9KW6KT5DNxlXDUNmfZMTntX2y7jgb8tlEN4zKPO_yMpiVo/s640/IMG-20201214-WA0009.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="425" data-original-width="640" height="371" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNCoeffPFIqUoHxi00B87CxQjx3Tt2MoNeQIVx6Ex4jhdhxqR-dD2NoOidC8DP2Zm5R5CyUQ8VMS4n9J8PqSxI_HGvtAJPS9KW6KT5DNxlXDUNmfZMTntX2y7jgb8tlEN4zKPO_yMpiVo/w640-h371-rw/IMG-20201214-WA0009.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com- Sijujunjung <br />Oleh  :  Sabrina Perencana Pada Bapppeda Kabupaten Sijunjung<br /><div style="text-align: justify;">Sejak berjangkitnya pandemi Covid-19 dan masyarakat diminta untuk tetap di rumah saja, maka berbagai aktivitas yang mengumpulkan banyak orang dalam suatu tempat secara fisik, berganti dengan mengumpulkan orang pada media virtual tanpa tatap muka secara fisik.  Hal ini dapat berlangung dengan memanfaatkan teknologi digital. Berbagai aktivitas seperti seminar, perkuliahan, proses belajar peserta didik, bahkan konsultasi kesehatan dilakukan secara online demi menjaga physical distancing sebagai bagian dari protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama masa pandemi Covid-19. </div></div><p style="text-align: justify;">Demikian pula pada instansi pemerintah, diberlakukan sistem kerja dari rumah (Work From home/WFH) bagi ASN. WFH telah mengubah mekanisme kerja konvensional di birokrasi menjadi kerja secara digital. Kegiatan koordinasi, konsultasi, rapat, sosialisasi, dan diklat tetap berjalan secara efektif meskipun dilakukan secara virtual. </p><p style="text-align: justify;">Di samping dampak negatif, wabah Covid-19 ternyata juga memberikan banyak pelajaran berharga bagi kehidupan manusia, termasuk birokrasi pemerintahan. Teknologi digital yang sudah cukup lama berkembang, selama ini belum banyak difungsikan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan.  Kehadiran virus Corona telah memaksa perubahan itu terjadi. Bahkan, wacana WFH yang berkembang dan sudah mulai dibahas sejak tahun 2019 lalu, dengan sendirinya berjalan di masa pandemi Covid-19. </p><p style="text-align: justify;">Pandemi Covid-19 belum berakhir.  Saat ini kita berada di masa Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC) atau new normal. Sesuai dengan namanya, TNBPAC harus membuat kita tetap produktif dan aman dari infeksi Covid-19. Penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan pelayanan publik harus tetap prima dirasakan masyarakat.  Kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil harus terwujud sesuai target yang ditetapkan meskipun tatap muka secara fisik dibatasi sesuai protokol Covid-19. Pelajaran berharga yang didapatkan dari kejadian pandemi Covid-19 harus tetap berlanjut menjadi normal baru yang permanen. </p><p style="text-align: justify;">Perjalanan dinas yang cukup tinggi intensitasnya baik dalam rangka menghadiri undangan, melakukan koordinasi maupun konsultasi kedinasan, dan biasanya dilakukan secara konvensional melalui tatap muka langsung, kini dilaksanakan secara virtual dengan teknologi digital.  Kegiatan-kegiatan pertemuan yang memerlukan mobilitas peserta dalam jumlah yang banyak, ratusan bahkan sampai ribuan ke suatu tempat tidak terasa khusuknya untuk membahas sebuah permasalahan ataupun mensosialisasikan sebuah kebijakan.  Fokus peserta banyak terpecah dalam pertemuan besar demikian, termasuk untuk merencanakan aktivitas selanjutnya pasca petemuan karena diselenggarakan di luar daerahnya.  Kegiatan ini juga akan menghabiskan banyak biaya untuk konsumsi, sewa tempat, dan perjalanan dinas peserta. </p><p style="text-align: justify;">Sebaliknya, pelaksanaan rapat secara virtual melalui video conference akan lebih efektif tanpa beban biaya di atas karena peserta mengikuti acara dari rumah atau kantor masing-masing.  Peserta telah mempersiapkan waktu dan perangkat elektroniknya untuk mengikuti kegiatan secara virtual sehingga konsentrasinya lebih terfokus pada acara yang diikuti. </p><p style="text-align: justify;">Demikian pula dengan kegiatan koordinasi kedinasan dari daerah ke pusat atau sebaliknya yang niscaya dapat diselesaikan dengan komunikasi digital dan mengurangi beban anggaran pemerintah. Akan banyak terjadi penghematan anggaran dari perubahan tersebut untuk dialihkan menjadi kegiatan produktif yang berdampak langsung pada masyarakat</p><p style="text-align: justify;">Selanjutnya, penerapan WFH juga membuat ASN bekerja lebih fleksibel dan inovatif dalam melaksanakan tugas kedinasan, dan hal ini tidak mengurangi efektivitas tata kelola pemerintahan. Komunikasi pimpinan dan staf yang biasanya dilakukan melalui tatap muka langsung di kantor, kini dengan penerapan WFH berlangsung secara digital. Bahkan, pengambilan keputusan yang biasa berjalan lambat karena seringnya pimpinan selaku pengambil keputusan tidak berada di kantor, kini justru berjalan lebih cepat dengan otorisasi digital. </p><p style="text-align: justify;">Birokrasi digital sudah menjadi kebutuhan dan keharusan saat ini seiring tuntutan pelayanan prima dari publik yang semakin cerdas. Penerapan teknologi digital membuat pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif, cepat, dan akurat.  Masyarakat pengguna layanan dapat mengakses layanan kapan dan di manapun. Dengan penerapan sistem informasi pelayanan publik berbasis digital, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dapat diterapkan secara tegas dan jelas.  Hal ini dengan sendirinya telah mengeliminasi prosedur yang tidak jelas dan berbelit dalam pelayanan publik. Berkurangnya tatap muka langsung antara petugas dan masyarakat penerima layanan, juga akan mengurangi potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelayanan publik. Keakuratan data juga lebih terjamin karena entrinya dilakukan sendiri oleh masyarakat penerima layanan. </p><p style="text-align: justify;">Tak dapat dipungkiri, teknologi digital sudah menjadi menjadi gaya hidup dan kebutuhan manusia dalam beraktivitas di segala bidang. Saatnya birokrasi berjalan menjadi smart government berbasis digital. Hal ini perlu didukung oleh semua stakeholder. Dibutuhkan komitmen para pengambil kebijakan untuk menerapkan birokrasi digital secara optimal dalam tata kelola pemerintahan dengan segala infrastruktur pendukungnya. ASN dan masyarakat juga dituntut untuk lebih smart dalam penguasan teknologi digital. Sekali teknologi itu ada, kita akan terus menuggunakannya dan tidak akan kembali ke masa lalu sebelum adanya teknologi tersebut.(*) </p><p style="text-align: justify;"><br /></p>

New Normal Birokrasi : Digital Melayani

Realitakini.com- Sijujunjung Oleh : Sabrina Perencana Pada Bapppeda Kabupaten Sijunjung Sejak berjangkitnya pandemi Covid-19 dan masyarak...

Kabid Humas Polda Sumbar,Salurkan Bantuan Kemanusiaan, untuk Dari Masyarakatk Masyarakat

<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih938hG8BrdJUgF88OFwbAA9DDCXe-WHwagft-dwQqJyFuC-2vtQZxMudq1oOvqPjgdrUcdPZMKsz1hkJvYQKU6QeRG4HF4j_ct6dAVexuC7pnrRoYJRyp17d4ucUfsvwjRu02FcZCSB8/s738/IMG-20201110-WA0125.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="738" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEih938hG8BrdJUgF88OFwbAA9DDCXe-WHwagft-dwQqJyFuC-2vtQZxMudq1oOvqPjgdrUcdPZMKsz1hkJvYQKU6QeRG4HF4j_ct6dAVexuC7pnrRoYJRyp17d4ucUfsvwjRu02FcZCSB8/w640-h428-rw/IMG-20201110-WA0125.jpg" width="640" /></a></div>Realitakini.com-Padang</div><div style="text-align: justify;">Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, tadi siang menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada pekerja bengkel radiator, DR Radiator, di Jalan By Pass Kec. Kuranji Kota Padang, Senin (9/11). </div><p style="text-align: justify;">"Bantuan tersebut dibagikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, seperti pekerja bengkel servis radiator," katanya. </p><p style="text-align: justify;">Dikatakan, bantuan kemanusiaan yang serahkan tersebut merupakan kebutuhan pokok (Sembako) yang merupakan sumbangan atau partisipasi dari masyarakat. Polri hanya menyalurkan saja. </p><p style="text-align: justify;">"Artinya, dari masyarakat kembali kepada masyakat. Kita berharap dengan disalurkannya bantuan kemanusian ini dapat meringankan beban yang menerimanya," jelas Kabid Humas Polda Sumba</p><p style="text-align: justify;">Lanjutnya, Polri selalu peduli dalam penanganan Covid-19, bekerja-sama dengan TNI. Sinergi ini akan semakin kuat apabila didukung oleh masyarakat Sumbar. </p><p style="text-align: justify;">"Selama pandemi Covid-19 ini, Polri dalam hal ini Polda Sumbar serta Polres jajaran sudah sering menyalurkan bantuan kemanusian berupa Sembako, bahkan menjaga ketahanan pangan dengan membuat kampung tangguh," sebutnya. </p><p style="text-align: justify;">Kemudian, di masa pandemi Covid-19 ini kata Kombes Pol Satake, masyarakat Sumbar diingatkan supaya selalu untuk mematuhi serta menerapkan protokol kesehatan saat melaksanakan aktivitas di luar rumah. </p><p style="text-align: justify;">"Selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Kemudian juga menerapkan pola hidup sehat dan bersih dan mengonsumsi makanan yang bergizi," ujarnya.  Selain menerapkan Prokes, kepada masyarakat juga diminta untuk mematuhi aturan pemerintah daerah, dalam hal ini sesuai Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Sebab, diberikan sanksi jika ada yang melanggarnya.</p><p style="text-align: justify;">"Sanksinya berupa denda hingga kurungan selama 1-2 hari. Namun, kalau bisa sanksi itu tidak terjadi dengan syarat mematuhi aturan Perda salah satunya memakai masker," pungkasnya.(*)</p>

Kabid Humas Polda Sumbar,Salurkan Bantuan Kemanusiaan, untuk Dari Masyarakatk Masyarakat

Realitakini.com-Padang Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, tadi siang menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada pek...

Next

Postingan Lebih Baru

Previous

Postingan Lama